Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKManusia sebagai mahluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya selalu berhubungan dengan manusia lainnya. salah satu kebutuhan manusia itu sangat kompleks manusia tidak dapat memenuhinya secara sendiri-sendiri, melainkan harus tergantung dari manusia 1ainnya. Salah satu kebutuhan manusia diantara kebutuhan yang komplek itu adalah kebutuhan akan kesehatan. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, di mana ada pembagian tugas yang jelas, orang yang mempunyai profesi dibidang kesehatan ini salah satunya adalah dokter apabila orang merasa kesehatannya terganggu pasien akan berhubungan dengan dokter ini. Hubungan manusia (pasien) dengan dokter tidak akan menjadi permasalan seandainya harapan kedua belah pihak tercapai tetapi hubungan ini akan terganggu seandainya salah satu pihak merasa bahwa pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana meskinya Misalnya, seorang dokter melakukan kesalahan/kelaian sehingga mengakibatkan pasien mengalami kelumpuhan atau kematian secara yuridis hubungan antara dokter dengan pasien ini dapat ditinjau baik dari hukum pidana maupun hukum perdata. Apabila ditinjau dari segi hukum perdata hubungan dokter - pasien ini dapat didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak maupun pada perbuatan pelanggaran hukum yang di lakukan oleh para pihak yang tersangkut dalam hubungan tersebut. sampai saat ini salah satu yang tetap menjadi permasalahan adalah kriteria kapan seseorang dokter dapat dianggap lalai/melakukan hal-hal menonjol yang membuktikann adanya suatu tindakan malpraktek adalah, tidak memenuhi standard profesi medis, memenuhi unsur culpa lata, dan adanya akibat yang fatal dan Serius. Sedangkan yang termasuk unsur unsur standard profesi kedokteran adalah tindakan yang memiliki dan berhati-hati, sesuai dengan standard medis, sebagai seorang dokker yang memiliki kemampuan Average sebanding dengan dokter-dokter dari kategori keahlian medis yang sama dalam situasi dan kondisi yang sama dan dengan sarana upaya yang memenuhi perbandingan yang wajar dibanding dengan tujuan konkrit tindakan medik tersebuk. Kriteria malpraktek yang disebutkan diatas bukan suatu pegangan mutlak tetapi hanya menjadi suatu pedoman dan pertimbangan bagi hakim yang akan memutus perkara-perkara malpraktek. Sedangkan penyelesaian kasus malpraktek saat ini hanya didasarkan.pada hukum kedokteran yang tersebar dalam berbagai undang-undang salah satunya, ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terutama Bab III Tantang Hukum perikatan apabila hubungan dokter dengan pasien itu didasarkan perikatan. Tersebarnya hukum kedokteran ini dalam berbagai undang undang telah menimbulkan ketidak seragamnya pandangan dalam menilai suatu kasus malpraktek, apabila hal ini dibiarkan berlanjut suatu saat akan menimbulkan prasangka yang tidak baik terutama oleh masyarakat sebagai pihak kepada siapa hukum itu diberlakukan. untuk mengatasi hal ini sudah saatnya pemarintah dengan DPR. membuat suatu undang-undang yang khusus mengatur tindakan malpraktek ini, karena hukum kedokteran sekarang ini rasanya sudah tidak sesuai lagi untuk menyelesaikan kasus malpraktek sekarang ini apalagi masa mendatang Dengan demikian apa yang menjadi tujuan hukum itu akan tercapai."

"Kesadaran hukum yang tinggi dewasa ini telah menyadarkan manusia akan hak-haknya di samping kewajiban yang harus dipenuhinya. Kesadaran manusia akan hak-haknya ini menyebabkan manusia berusaha untuk memperoleh atau mempertahankan hak-haknya tersebut apabila terjadi pelanggaran atasnya. Di bidang hukum kesehatan misalnya; dahulu seorang dokter mempunyai kedudukan yang tinggi dan dianggap sebagai orang yang paling tahu, sehingga masyarakat selalu mengikuti saja apa yang dikatakan oleh dokter tersebut, walaupun sebenarnya dokter tersebut melakukan kesalahan. Akan tetapi lambat laun masyarakat menyadari bahwa dokter itu manusia biasa juga seperti mereka. Seorang dokter juga dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasiennya. Sekarang ini mereka tidak tinggal diam saja, akan tetapi menuntut adanya suatu pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan dokter melalui suatu upaya hukum. Seorang dokter yang baik tentunya akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya tersebut. Di bidang hukum perdata, pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara memberikan suatu ganti kerugian. Salah satu upaya untuk melaksanakan hal tersebut adalah dengan melalui jasa asuransi. Dewasa ini telah berkembang suatu produk professional indemnity insurance yang juga dapat berlaku bagi profesi seorang dokter. Untuk itu dalam skripsi ini penulis akan mencoba membahas sejauh mana peranan produk jasa asuransi ini dalam rangka pertanggungjawaban seorang dokter atas kesalahan yang dilakukannya."

"Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) sebagai Badan Usaha Milik Negara merupakan pemegang kuasa usaha di bidang ketenagalistrikan di Indonesia untuk kepentingan umum/rakyat. Dalam menjalankan kepentingan-kepentingannya yang beraneka ragam tersebut, kadang kala timbul konfilk atau benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan yang lain (individu atau badan hukum lain) sehingga menjurus ke arah perbuatan melanggar hukum yan ditinjau dari segi hukum perdata.Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan melanggar hukum baik yang dilakukan oleh manusia maupun badan hukum (dalam hal ini PLN) mengakibatkan suatu keganjilan atau keresahan berupa ketiadaan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karenanya, perlu adanya tanggung jawab dalam bentuk ganti rugi dari pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum kepada pihak yang dirugikan, agar neraca perimbangan di dalam masyarakat dapat seimbang atau pulih kembali."

"Analisis ini membahas perjanjian untuk mengakhiri tindakan kedokteran antara dokter dengan keluarga pasien dalam mengakhiri tindakan kedokteran dalam hal pasien pada fase terminal ditinjau dari sudut hukum perjanjian. Analisis ini juga membahas mengenai pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit dalam hal berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terutama Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pokok permasalahan dijawab menggunakan metode penelitian normatif dengan kesimpulan bahwa pengakhiran perjanjian tindakan kedokteran berdasarkan hukum perjanjian diperbolehkan pada pasien fase terminal. Kemudian baik dokter dan rumah sakit dapat dikenakan Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait dengan pengakhiran tindakan kedokteran ini.This analysis discussess the agreement to end the medical action between the doctors and patient‟s family of patient in terminal phase in terms of contract law. Later, this analysis also discussed the accountability of doctors and hospitals in terms of ther termination agreement based on medical action in Civil Code, particularly in Article 1365 and 1367 of Civil Code. These issues were answered by nomative method that lead to the conclusion that the termination of medical agreement is allowed for patients who are in terminal phase. Then, both doctors and hospitals may be subject to Article 1367 and 1367 in Civil Code."

"Studi ini memfokuskan pada komunikasi dokter pasien dalam proses pengobatan dan penyembuhan pasien. Dugaan malpraktek yang kerap muncul akhir-akhir ini mengisyaratkan akan semakin kritisnya masyarakat kita dalam memandang masalah kesehatan.Komunikasi yang diperlukan disetiap aspek kehidupan, mulai diperhatikan oleh para ahli medis, dan dianggap sebagai salah satu cara menyembuhkan pasien dari sisi psikologis. Jarak yang terbentang antara dokter dengan pasien dulunya dikarenakan penguasaan ilmu yang tidak seimbang kini akan diperdekat dengan cara berkomunikasi dan menjalin hubungan baik. Penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan, anlara lain yaitu tentang bagaimana komunikasi dokter pasien yang terjadi?, bagaimana komunikasi yang diinginkan dokter dan pasien?, bagaimana komunikasi menjadi faktor yang membantu proses penyembuhan pasien, bagaimana komunikasi menjadi faktor yang membantu menghindari dugaan malpraktek. Pola hubungan dilihat dengan menggunakan teori penetrasi sosial, sedangkan kemampuan berkomunikasi dapat dilihat dengan ketrampilan mengirimkan informasi kepada pasien (Informed Consent).Penelitian ini dilakukan di 2 bagian Penyakit Dalam yaitu bagian Geriatri dan bagian Alergi Imunologi. Pihak yang menjadi nara sumber adalah para dokter dan pasien yang terlibat di bagian tersebut. Diambil masing-masing satu kasus namun dengan hasil yang dianalisa secara holistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Dari penelitian dapat dilihat bahwa para dokter maupun pasien sadar bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam proses penyembuhan pasien, dan dapat menjadi salah satu cara untuk menghindari isu dugaan malpraktek.Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa, dokter dan pasien di Indonesia perlu membina dan mengembangkan hubungan yang baik dengan mensosialisaslkan komunikasi dikalangan kedokteran maupun pasien. Dokter harus mengerti kewajiban dan haknya begitu juga dengan pasien. Dokter yang dinilai memiliki kemampuan yang baik adalah selain mampu mengobati pasien dengan baik, juga mengembangkan kemampuan komunikasinya."

"Hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memilikiposisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap yang pasifmenunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian secara historisberlangsung selama bertahun-tahun dimana dokter memegang peranan utama,baik secara pengetahuan dan keterampilan khusus yang ia miliki, maupun karenakewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil darimasyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yangmemiliki otoritas didang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkankepercayaan penuh pasien. Skripsi ini membahas permasalahan yang dihadapipasien dalam mendapatkan perlindungan hukum dari kesalahan prosedur yangdilakukan oleh dokter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dokter yangdiberikan kepercayaan penuh oleh pasien haruslah memperhatikan baik buruknyatindakan dan selalu berhati-hati dalam melaksanakan tindakan medis. Daritindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataukelalaian. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dapatmembahayakan pasien dan merugikan pasien, dan pasien dapat meminta gantirugi kepada dokter yang bersangkutan. Serta peran rumah sakit yang ikutbertanggung jawab atas kesalahan dokter yang dilakukan di rumah sakit yangbersangkutan."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah tinjauan malpraktik medis berdasarkanperbuatan melawan hukum (PMH). Selain itu juga membahaspertanggungjawaban dokter dalam hal korban malpraktik medis menuntut gantirugi dan ruang lingkup ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban. Penulisan inibertujuan untuk mengetahui gambaran jelas mengenai malpraktik medis danperbuatan melawan hukum (PMH), selain itu juga bertujuan untuk mengetahuipertanggungjawaban dokter dalam hal korban malpraktik medis menuntut gantirugi dan mengetahui ruang lingkup ganti rugi yang dapat dituntut oleh korbanmalpraktik medis. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannyaadalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alatpengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka danwawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatankualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah korban malpraktik medis yangmerasa dirugikan dapat menutut ganti kerugian dengan dasar gugatan perbuatanmelawan hukum (PMH) dan dokter wajib bertanggung jawab apabila terbuktitelah melakukan kesalahan. Ganti rugi yang dapat dituntut dapat berupa ganti rugimateriil dan immateriil.

---

ABSTRACTThe discussion of this academic thesis is about juridical analysis of medicalmalpractice can be classified as unlawful act. It also discusses the responsibility ofthe doctor of medical malpractice victims to demand compensation and the scopeof damages that can be claimed by the victim. This research aims to determine aclear overview of medical malpractice and unlawful act, but it also aims todetermine the responsibility of the doctor of medical malpractice victims sue fordamages and determine the scope of damages that can be claimed by victims ofmedical malpractice. This study is normative , the type of research is descriptive ,the type of data used are primary data and secondary data. Data collection toolsused in the form of study documents or library materials and interviews. Analysisof the data used by the authors is the qualitative approach. The conclusion of thisstudy is the victim of medical malpractice who feels aggrieved can menutut claimfor damages on the basis of tort ( PMH ) and the doctor shall be responsible if it isproved have made a mistake. Compensation may be required can be material andimmaterial damages.;;"