Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memiliki aneka ragam suku bangsa, agama dan bahasa. Diantara warga negara saling berinteraksi dan dari basil interaksi itu ada yang sampai pada jenjang perkawinan. Kebanyakan dari mereka hidup bahagia dan mempunyai anak, akan tetapi tidak sedikit diantara mereka mengalami problem rumah tangga yang pada akhirnya sampai pada perceraian. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya, yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memeliharanya, memdidiknya termasuk terhadap harta bendanya. Topik ini sangat menarik untuk diangkat dalam skripsi, karena anak yang dilahirkan dalam perkawinan merupakan titipan Allah, sehingga sudah selayaknya orang tua wajib memelihara, memdidiknya menjadi anak yang Saleh dan dapat hidup mandiri. Perceraian dapat berakibat buruk terhadap perkembangan jiwa si anak dan masa depannya kelak. Hal yang menjadi inti :permasalahan adalah: 1. Bagaimana konsep Hukum Islam, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya hubungan perkawinan karena perceraian. 2. Bagaimana praktek di Pengadilan agama dalam putusannya mengenai pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya hubungan perkawinan karena perceraian. Skripsi ini berusaha i untuk mengupas masalah-masalah pemeliharaan anak setelah petceraian dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga pihak-pihak yang berperkara mendapat kepastian hukum terutama mengenai pemeliharaan anak."

"ABSTRACTSuatu ikatan perkawinan yang pada dasarnya bertujuan membentuk suatukeluarga yang bahagia dan kekal dapat putus karena beberapa sebab, yang salahsatunya adalah perceraian. Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yangdilahirkan dari perkawinannya, yaitu mengenai siapa yang berhak untukmemelihara, mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemeliharaan anak akibatputusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Bekasi danPengadilan Agama Jakarta Selatan, faktor-faktor apa saja yang menjadi dasarpertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang diberikan kepadaayah, apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dan Jakarta Selatandalam Putusan No.345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Putusan No. 878/Pdt.G/2005/PAJSdan Putusan No. 904/Pdt.G/2007/PAJS telah sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalahmetode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridisnormatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalamperaturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikatkehidupan masyarakat. Di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadiperceraian maka dibedakan antara pemeliharaan anak yang belum mumayyiz(belum berumur 12 tahun) dengan anak yang sudah mumayyiz. Hak pemeliharaananak yang belum mumayyiz diserahkan pada ibu, sedangkan anak yang sudahmumayyiz berhak memilih salah satu dari kedua orang tuanya, apakah akan ikutibunya atau ayahnya. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakimdalam menentukan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah yaitu jika di dalampersidangan terbukti ibunya tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk melakukanpemeliharaan anak (hadhanah), seperti tidak cakap memelihara anak, mempunyaimoral dan tingkah laku yang tidak baik, murtad, pemboros, pencuri, tidakmempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahuioleh para pihak keluarga (Ghoib). Putusan Pengadilan Agama Nomor:345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Nomor: 878/Pdt.G/2005/PAJS dan Nomor:904/Pdt.G/2007/PAJS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaituberdasarkan kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

ABSTRACTBasically aims at to make a happy and last family, marriage can beseparated caused by several reasons, one of them is the divorce. Divorce mayhave bad consequences to the child who was born from their marriage, that isabout who will have to nurture, to educate the child and maintain their communityproperty. The main issues in this research is how to maintenance of the childresulted from the marriage severance because of the divorce at Bekasi ReligiousCourt and at Southern Jakarta Religious Court, what factors which become ajudge’s cogitation in determining the child nurture gave to the father, was theconsideration of Justice at Bekasi Religious Court and Southern Jakarta in theVerdict Number 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Verdict Number 878/Pdt.G/2005/PAJSand Verdict Number 904/Pdt.G/2007/PAJS has already appropriate with the legalrequirement which is valid in Indonesia. The research methodology used in thiswriting is library study by using secondary data based on juridicial norms, that isthe research refers to law norms in the prevailing law and binding norms in sociallife. In the Compilation of the Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam) if thedivorce happening then is distinguished between the take care of the child that notyet mumayyiz (am not yet 12 years old) and the child that already mumayyiz. Theright to take care of the child that not yet mumayyiz is handed over to the mother,whereas the child that already mumayyiz have the right to choose one of theirparents, whether they will go with their mother or their father. Some factors thatbecome the foundation of consideration of the judge’s in determining the right totake care of the child gave to the father that are; if the court could proved that themother is no longer fill conditions to carry out the take care of the child(hadhanah), like incapable of raising the child, have moral and bad behaviour,murtad, spendthrift, thief, do not have time to nurture the child and their family donot know about his or her existence (ghoib). The Verdict of Religious CourtNumber: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Number: 878/Pdt.G/2005/PAJS and Number:904/Pdt.G/2007/PAJS have complied with the current law, that is be based on theIslamic Law and the Compilation of the Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam)."

"Perkawinan campuran, menurut UU No. 1/1974 , pasa 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yan berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Suatu perkawinan campuran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan adalah sah secara hukum. Dengan demikian kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran yang sah menurut hukum adalah juga sah."

"Skripsi ini mengangkat permasalahan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2139/Pdt.G/2014/PA.JB mengenai seorang ibu yang hanya mengambil hak hadhanah satu orang anak dari ketiga anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 dua belas tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan menggunakan jenis data primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan mengenai hak hadhanah merupakan permasalahan yang besar karena menyangkut mengenai perlindungan anak khususnya anak dari korban perceraian orang tuanya yang rentan berpengaruh kepada masa depan anak tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Hakim sebagai pemutus perkara harus memutuskan perkara hak hadhanah ini secara cermat dan adil.

---

This thesis brought up problems on the religion court verdict number 2139 Pdt.G 2014 PAJB about a mother who just took hadhanah right on one of her three underage mumayyiz children. Research method be used in this thesis is in form of normative juridical research dan using primary, secondary, even tertiary data especially marriage and Islamic law compilation law enactment number 1 of 1974. Hadhanah right dispute is very substantial because it concerned about protection of the divorce victim child which affect their future. Therefore, judge council judgement in this hadhanah right case must be thorough and impartial."

"Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan dengan menerapkan prinsip Best Interest of Child karena pada dasarnya hubungan antara anak dengan orang tua tidak putus akibat perceraian. Anak memiliki hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensinya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Majelis Hakim memiliki peranan yang besar dalam menentukan pihak mana yang berhak atas penguasaan terhadap hak asuh anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bagaimana pengaturan di Indonesia mengatur mengenai penentuan penguasaan terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah pengaruh dari prinsip Best Interest of Child dalam penentuan hak asuh anak. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sumber literatur lainnya. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia terkait apa yang menjadi parameter khusus dalam penentuan pemberian hak asuh anak setelah putusnya suatu perkawinan akibat perceraian membuat penulis merasa bahwa perlunya dibuat suatu aturan khusus untuk dijadikan suatu tolak ukur dalam penentuan terhadap pemberian hak asuh anak.

---

Determination of child custody due to divorce should be done by applying the principle of Best Interest of Child because basically the relationship between children and parents is not broken due to divorce. Children have the right to be able to grow and develop properly according to their potential until the child reaches adulthood. The Panel of Judges has a major role in determining which party is entitled to control over child custody. Based on this background, how does the regulation in Indonesia regulate the determination of control over child custody and how does the effect of the principle of Best Interest of Child in determining child custody. The research method used by the author is normative juridical by emphasizing the applicable laws and regulations accompanied by other literature sources. The lack of clear regulations in Indonesia regarding what are the specific parameters in determining the award of child custody after the breakdown of a marriage due to divorce makes the author feel that there is a need for a special rule to be made as a benchmark in determining the award of child custody."

"Perlindungan anak akibat perceraian perkawinan berdasarkan analisis putusan pengadilan agama di Jakarta, status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status dan kedudukan anak dimata hukum akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap nasib anak di mata hukum negara. Perceraian sering dianggap sebagai salah satu jalan keluar apabila sudah tidak ada keharmonisan berumah tangga antara seorang suami dan istri, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai kedudukan serta penguasaan anak terhadap kepada siapa anak berhak mendapatkan pengasuhan diantara kedua orang tuanya. Dengan demikian terhadap putusan-putusan pengadilan agama di Jakarta melalui penelitan ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana perlindungan anak terhadap perceraian serta apakah putusan hakim sudah memenuhi aspek-aspek perlindungan anak sesuai dengan hukum di Indonesia. Menyikapi permasalahan di atas, metode yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridisnormatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer yaitu bahan pustaka dan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa peraturan yang melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa peraturan. Dari kasus-kasus yang dianalisa menurut pendapat penulis, hakim telah tepat memutus dengan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

Protection of children due to divorce of marriage based on the analysis of religious court in Jakarta, the status and position were discussed in this thesis is the status and position of the children as the consequences of divorce by the parents towards the fate of the children within the state of law. Divorce is often regarded as one way out if there is no harmony of marriage between husband and wife, this situation can be effected to uncertainty status and controls of custody of the children between both parents. This against the decisions of religious courts in Jakarta through this research, the authors wanted to demonstrate how the protection of children of divorce as well as whether the judge has met the child protection aspects in accordance with the law in Indonesia. Addressing the above problems, the methods in this paper using a normative juridical approach by adjusting the scope and identification of problems mentioned above, the juridical normative approach will be conducted with the use of primary legal materials and library materials and secondary legal materials that contain information about the primary material. After doing some research, found that the regulations that protect the child is set up in Indonesia and spread over a few rules. Of the cases analyzed in the opinion of the author, a judge has decided the precise legal reasoning based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law."

"Perceraian adalah kasus di pengadilan negeri yang banyak terjadi di Indonesia, bahkan jumlahnya mencapai 400 ribu kasus per tahun 2021. Jumlah tersebut ternyata meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya. Perceraian tentu menimbulkan akibat hukum, baik kepada hubungan suami isteri, harta, dan anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai sebuah frasa dan ketentuan mengenai hak asuh anak yang diatur oleh UU Perkawinan di Indonesia tidak dijelaskan secara terperinci. Kemudian, timbul pemikiran bahwa bagaimanakah regulasi terkait hak asuh anak di Indonesia, Singapura dan perbandingan keduanya. Singapura memiliki Women’s Charter 1961 yang di dalamnya memerinci aturan terkait hak asuh anak. Perbandingan keduanya menghasilkan bahwa terdapat adanya perbedaan, persamaan, dan kekurangan-kelebihan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengemukakan bahwasannya UU Perkawinan Indonesia belum sebaik yang dimiliki oleh Singapura. Masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang perlu dikembangkan. Lebih lanjut, hak asuh anak sudah seharusnya diberikan porsi yang besar baik dalam regulasi undang-undangnya maupun kewenangan yang dimiliki oleh hakim pengadilan negeri.

---

Divorce is a case in district court that occurs a lot in Indonesia, in fact the number reaches 400 thousand cases per year 2021. This number has actually increased by 50 percent from the previous year. Divorce certainly has legal consequences, both for the relationship between husband and wife, property and children. The best interests of the child as a phrase and provisions regarding child custody regulated by the Marriage Law in Indonesia are not explained in detail. Then, the thought arose that what are the regulations related to child custody in Indonesia, Singapore and the comparison between the two. Singapore has a Women's Charter 1961 which details the rules regarding child custody. A comparison of the two results in that there are differences, similarities, and advantages. The purpose of this paper is to argue that the Indonesian Marriage Law is not as good as that of Singapore. There are still shortcomings and things that need to be developed. Furthermore, child custody should be given a large portion both in statutory regulations and in the authority possessed by district court judges."