Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Harga Jual rumah siap huni yang tidak sebandingdengan tingkat daya beli masyarakat mengakibatkansebagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat memenuhikebutuhannya akan tempat tinggal. Untuk memudahkanmasyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumah siap hunimaka industri perbankan menyediakan jasa perbankan berupaKredit Pemilikan Rumah (KPR) yang memungkinkan masyarakatmembeli rumah dengan cara angsuran. Akan tetapi KPR yangberjangka waktu panjang berpotensi menyebabkan mismatchfunding pihak bank pemberi kredit. Hal ini disebabkankarena bank pemberi kredit memperoleh pemasukan darikredit jangka pendek yang dihimpun bank melalui jasaperbankan konvensional seperti tabungan, giro dandeposito. Untuk mengatasi mismatch funding tersebut, makadigunakanlah lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan atauSecondary Mortgage Facility (SMF) sebagai alternatifsumber dana perbankan untuk pembiayaan KPR. SMF sendiriadalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangkamenengah dan/atau panjang kepada Kreditor Asal denganmelakukan Sekuritisasi. Pelaksanaan SMF tersebut ternyatabelum dapat terwujud karena terbentur beberapapermasalahan yaitu apakah perikatan yang timbul dalampelaksanaan SMF telah sesuai dengan syarat-syarat sahnyaperjanjian dalam KUH Perdata, apakah regulasi hukum tanahkhususnya pendaftaran tanah dapat mengakomodirperpindahan EBA dari satu investor ke investor lainnyadan apakah KPR yang hanya dijaminkan dengan SKMHT dapatdikonversi menjadi EBA dalam proses sekuritisasi SMF?Jawaban atas permasalahan tersebut adalah perikatan yangtimbul dalam pelaksanaan SMF telah memenuhi syarat-syaratsahnya perikatan seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Hanya yang perlu diperhatikan, peralihan piutangdari originator kepada issuer harus dilakukan secaracessie. Regulasi hukum pertanahan khususnya pendaftarantanah dapat menghambat pelaksanaan SMF karena prosespendaftaran tanah saat ini masih dilakukan warkat perwarkat. Solusinya dengan memanfaatkan wali amanat sebagailembaga penitipan kolektif. Sedangkan KPR yang dijamindengan SKMHT tidak dapat dikonversi menjadi EBA, sehinggadiperlukan standarisasi KPR."

"Transaksi jual-beli yang dulu dilakukan secara tunai saat ini nampaknya sudah mulai bergeser. Sekarang semakin banyak transaksi jual-beli yang dilakukan dengan sistem kredit. Pola transaksi seperti ini jelas akan berpengaruh terhadap sirkulasi dana dari pengusaha penyelenggara sistem transaksi kredit ini. Mereka akan kesulitan mengatur kelancaran usahanya seandainya pada tengah-tengah waktu pembayaran yang belum lagi jatuh tempo timbul masalah pendanaan mendesak, yang memerlukan dana tunai dengan segera. yang Masalah kebutuhan akan dana segar saat ini tidak lagi hanya bergantung kepada lembaga perbankan. Pemerintah melalui serangkaian kebijaksanaannya malam berbagai Paket Deregulasi juga telah memperkenalkan lembaga keuangan baru, salah satunya adalah lembaga Anjak Piutang, yang kegiatan utamanya adalah mengambil alih piutang dengan cara membeli piutang itu dari kreditur sehingga pada saat jatuh temponya, piutang itu akan beralih dan menjadi hak dari perusahaan Anjak Piutang. Cara pengambilalihan piutang seperti ini, pada intinya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikenal sebagai Subrogasi dalam hukum perdata kita, sehingga terhadap kegiatan Anjak Piutang ini tergambar bahwa aturan-aturan yang ada dalam Hukum Perdata kita dapat diterapkan."

"Bahasan pokok penulisan skripsi ini adalah eksistensi Hukum Kebendaan Bergerak dalam praktek pemakaian jaminan kebendaan bergerak di bank-bank maupun Perusahaan Jawatan Pegadaian."