Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKA. Masalah pokok Dalam kehidupan manusia, sektor perumahan merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia di dalam kehidupannya. Pemerintah Yang menyadari betapa pentingnya hal ini, telah ikut aktif melaksanakan amanat di dalam GBHN, Yang memuat sektor perumahan, khususnya untuk masyarakat Yang termasuk dalam golongan berpenghasilan rendah. Untuk mewujudkan hal dimaksud, Bank Tabungan Negara (BTN) selaku lembaga Yang diserahi tugas oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit perumahan telah melaksanakan misinya selama beberapa tahun terakhir ini. Kredit Yang dikenal dengan nama "Kredit Pemilikan Rumah" (KPR) ternyata mendapat sambutan Yang luar biasa dari masyarakat, terbukti dengan pesatnya perkembangan pembangunan perumahan yang menggunakan fasilitas KPR. BTN Yang bertindak selaku kreditur bagi debitur KPR mensyaratkan adanya suatu surat kuasa mutlak dari debitur KPR kepada BTN untuk menutup asuransi kebakaran atas rumah-rumah Yang dijadikan jaminan. Dalam kaitan ini muncul suatu pertanyaan, apakah tindakan BTN tersebut telah cukup kuat dasar hukumnya dan apakah hak-hak debitur KPR telah cukup dilindungi. B. Metodologi penelitian Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 metode penelitian yaitu .1. Penelitian kepustakaan, Yang dipergunakan untuk mempelajari data sekunder Yang terdapat dalam buku ilmiah, seminar dan peraturan perundangan. 2. Metode penelitian lapangan, guna mengumpulkan data primer, dengan cara wawancara. C. Hal-hal Yang diketemukan. Beberapa hal Yang diketemukan antara lain adalah 1. Bahwa penggunaan surat kuasa mutlak ternyata tidak diragukan lagi keabsahannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan Yang berlaku, ketertiban umum dan-kesusilaan. 2. Terdapat perjanjian antara BTN dengan perusahaan asuransi (PT. Asuransi Ramayana) selaku penanggung atas rumah-rumah Yang dijaminkan kepada BTN Yang sangat menguntungkan debitur KPR. 3. Prosentase pemenuhan kewajiban pembayaran premi (perpanjangan) asuransi untuk tahun kedua dan seterusnya dari debitur KPR, amat rendah. D. Kesimpulan. Beberapa kesimpulan Yang dapat ditarik antara lain 1. Hak-hak debitur KPR dilindungi dengan adanya perjanjian antara BTN dengan PT.Asuransi Ramayana. 2. Sebagai akibat rendahnya prosentase pembayaran premi (perpanjangan) asuransi, BTN telah dirugikan, setidak tidaknya dari segi keuangan. 3. Debitur KPR tidak mempunyai hak untuk mengasuransikan nilai selebihnya, dari harta, yang dimilikinya (jika ada) . E. Saran-saran. 1. BTN hendaknya, membuat addendum dengan debitur- debitur nya, yang mengatur tata, cara pembayaran premi (perpanjangan) asuransi. 2. BTN - hendaknya segera memberikan sertifikat polis asuransi, segera. setelah menerimanya dari PT. Asuransi Ramayana."

"Tesis ini membahas tentang penerapan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 277 dan Pasal 284 KUHD berkaitan dengan adanya dua polis dari Perusahaan Asuransi berbeda untuk objek asuransi yang sama, lebih lanjut dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 277 KUHD  terhadap klaim asuransi kerugian yang dijamin oleh dua polis dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? dan (2) Bagaimana penerapan Subrogasi Pasal 284 KUHD oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam hal terdapat dua polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Pengalihan Risiko. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai Penanggung pertama yang menanggung sebagian dari kerugian yang timbul, PT Asuransi FPG Indonesia selaku Penggugat harus membayarkan kerugian terlebih dahulu sebelum kerugian selebihnya dibayarkan oleh Penanggung lainnya, pembagian kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 277 ayat (2) KUHD. Selain itu, Penggugat memiliki hak subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD, tetapi kerugian yang dapat dituntut kepada Tergugat I hanyalah sebesar kerugian yang disebabkan oleh tabrakan kapal yang dinakhodai Tergugat II. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai siapa pihak yang memiliki hak subrogasi dalam hal terdapat lebih dari satu Penanggung untuk objek pertanggungan yang sama. Saran yang bisa diberikan adalah untuk diadakan pelatihan-pelatihan yang memuat materi mengenai subrogasi, sehingga Hakim dapat lebih memahami adanya prinsip subrogasi beserta keberlakuannya di Indonesia, dan Perusahaan Asuransi selaku Penanggung untuk lebih cermat dalam menerbitkan polis terhadap objek pertanggungan berupa benda, dengan selalu menanyakan apakah Tertanggung sudah memiliki polis lain untuk objek pertanggungan yang sama atau belum.

---

This thesis discusses about the implementation of the provision contained in Article 277 and Article 284 of KUHD related to the existence of two policies from different Insurance Companies for the same insurance object, more related to the case in Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022. The main problems discuss in this thesis are (1) How is Article 277 of KUHD applied to loss insurance claims guaranteed by two policies from different General Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? and (2) How is the implementation of subrogation principle of Article 284 of KUHD by the General Insurance Company if there were two insurance policies from different Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? This research uses a normative-juridicial method of research with a secondary data, data analysis was conducted qualitatively. The theory used is Risk Transfer Theory. The result of this research is that as the first Insurer who bears part of the losses incurred, PT Asuransi FPG Indonesia as the Plaintiff must pay the losses first before the remaining losses are paid by other Insurers, the distribution of losses is based on Article 277 section (2) of KUHD. In addition, the Plaintiff has the right of subrogation based on the provisions of Article 284 of KUHD, but the losses that can be claimed against Defendant I are only the amount of losses caused by the collision of the ship captained by Defendant II. There are no regulations specifically governing which party has the right of subrogation in the event that there is more than one Insurer for the same insured object. The suggestion that can be given based on this research is that to hold trainings that contain material regarding subrogation, so that Judges can better understand the existence of the principle of subrogation and its application in Indonesia, also Insurance Companies as Insurers should be more careful in issuing policies on insured objects in the form of objects, by always asking whether the Insured already has another policy for the same insured object or not."

"Asuransi atau pertanggungan berasal dari bahasa Belanda yaitu ?verzekering?, dan dalam bahasa inggris disebut insurance. Terdiri atas dua belah pihak yaitu tertanggung dengan istilah verzekerde atau insured sebagai pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, dan penanggung dengan istilah verzekeraar atau insurer sebagai pihak penerima peralihan risiko dengan menerima pembayaran yang disebut premi. Asuransi sosial atau wajib merupakan bentuk asuransi yang sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, melalui Undang-undang 33 dan 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah 17 dan 18 Tahun 1965, menunjuk PT Jasa Raharja sebagai pelaksana tunggal asuransi sosial angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan sekelompok orang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat dan menyediakan suatu jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidup dan keluarganya. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah berlaku pada 5 Maret 2000, larangan praktek monopoli yang dapat merugikan kegiatan ekonomi bangsa semakin ditingkatkan. PT Jasa Raharja adalah salah satu BUMN yang menurut KPPU melakukan praktek monopoli tidak sehat yang dilindungi Undang-undang. Pemberian hak monopoli kepada Jasa Raharja melalui Undang-undang dimaksudkan untuk menjamin tersedianya layanan jasa santunan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan. Namun, saat ini setelah pelaku pasar semakin kompleks, pemberian hak monopoli itu dinilai sudah tidak tepat, terutama setelah Indonesia resmi menjadi anggota organisasi perdagangan dunia dengan diratifikasinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization pada tanggal 2 November 1994."

"ABSTRAKRINGKASAN EKSEKUTIFCommunity Rating merupakan suatu metode yang banyak digunakan oLehpenyelenggara asuransi kesehatan dengan sistem managed care dalam proses penentuantarif preminya. Dengan metode ini, status kesehatan calon peserta bukan merupakan faktoryang signifikan, sehingga akan teijadi subsidí silang antara individu yang berisiko tinggi(biaya tinggi) dengan yang berisiko rendah (biaya rendah) pada suatu kelompok pemegangpohs. Atau dengan kata lain, metode community rating mengkombinasikan seluruh risikokedalam satu kategori. Karya akhir ini membahas salah satu bentuk perluasan dan metode communityrating yaitu community rating by class, dimana pada metode ini ada pengklasifikasiankarakteristik nsiko peserta kedalam faktor-faktor risikonya. Faktor risiko yang digunakanmenjadi bahan perhitungan adalah usia dan jenis kelamin. Penerapan metode dengan menggunakan data rawat map individu peserta wajibPT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia wilayah KPC Jakarta Selatan selama 1 tahun 9buJan dan kemudian diaplikasikan untuk mensimulasi premi peserta sukarela pada 3 BadanUsaha sampel di wilayah tersebut. Adjustment terhadap pembahan perilaku peserta wajibdan sukarela diberlakukan, namun ternyata hasilnya tidak mempengaruhi faktor yangterjadí karena jumlah peserta diasumsikan tetap. Perhitungan dilakukan untuk melihatsejaub mana penyesuaian tethadap net PMPM (per member per month) yang ada apabilakarakteristik risiko peserta turut dipertimbangkan."