Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya. Hal tersebut konsekuen dengan ciri-ciri negara kesatuan yang pemerintahan pusatnya sebagai pengemban kedaulatan absolut negara. Lebih lanjut, pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintahan Negara Republik Indonesia harus senantiasa menerapkan sistem demokrasi pada lapangan pemerintahan mana pun. Dikaitkan dengan Pasal 18 UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing- masing daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri, dan masing-masing daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Selaras dengan ketentuan dalam konstitusi, Undang-Ungang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 24 Ayat (5) mengatur cara pengisian Kepala Daerah yang dipilih secara langsung. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan otonomi daerah. Hubungan antara susunan negara kesatuan, otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem demokrasi seperti Indonesia adalah fokus bahasan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.

---

Article 1 Paragraph 1 of The Constitution 1945, determines that indonesia is an unitary state with structured of unitary and form of republic. According to C.F. Strong, the central government of the unitary state held the internal and external sovereignity absolutely and not admits of additional sovereign organ within in the government. The unitary state it self has a basic characteristic which centralistic in the term of its government. This is consistent with the characteristic features of the unitary state which the central government as the bearers of absolute state sovereignity. Furthermore, Article 1 Paragraph 2 of The Constitution 1945 asserted that state sovereignity comes from citizens and operated according to the constitution. Departing from this recuirment, the government of indonesia has to apply the democratic system in any government field. Associated with article 18 of the constitution 1945 that republic of indonesia is divided into provinces and provinces are devided into districs and municipal areas. In accordance with recuirment in constitution, Act Number 32 of 2004 on Local Government, on Article 24 Paragraph 5 regulates the position charging way of directly elected regional head. In the Act Number 32 of 2004 stipulates regarding about the implementation of local government which based on local autonomy principles. The relation between unitary staate structure, local aoutonomy, and direct local election in the state governing democracies like indonesia is a disccussion that will be analyzed in this thesis."

"The changing on local budgeting control (APBD) had been already begun by Law No. 25 year 1999 and impacted the most extreme procedure on the process to get legitimating and responsibility that not more to central government, but to local parliament (DPRD). After revision by the newest law No. 32 and 34 year 2004 local budgeting needs province and central government evaluations prior to get approval. The author here does scrutiny that by the newest law has produced positive changing on the local budgeting responsibility. It is shown by report through APBD realizations that might to be audited by Financial Audit Board (BPK) prior to be accountable. Its meaning that from the financial aspects shall not happen local head falls that 's caused by the DPRD repudiation toward budgeting reports. Recently, clear definitions and criteria 's are significant to avoid through earlier experiences that has strengthened by applied national accounting system for local government in consistent."

"ABSTRAKPada negara kesatuan, pemerintah pusat memegangkekuasaan penuh pemerintahan. Namun dimungkinkan adanyapenyerahan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerahdengan pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaaneksekutif kepada daerah menjadikan pemerintah daerahmendapatkan kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat diteritori kewenangannya. Namun penyerahan tersebut tidakberarti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untukmengatur tanpa koordinasi dan harmonisasi kebijakanpemerintah secara sekeluruhan. Mengingat Hubungan antarapemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam negaraKesatuan adalah pemerintah daerah merupakan subordinatedengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifatdependen pada pemerintah pusat. Maka pengawasan daripemerintah pusat terhadap tindakan pemerintah daerahsesuatu yang harus dilakukan. Malah sebenarnya Pengawasandi negara kesatuan merupakan pengikat kesatuan negara. DiIndonesia, pemerintahan daerah telah diatur dalam UUD 1945dan perubahan. kemudian pengaturan tersebut dijabarkandalam UU tentang pemerintah daerah. Dalam kurun waktu masaorde baru hingga saat ini, ada 3 Undang-Undang tentangPemerintahan daerah yang lahir bergantian, yaitu UU no.5tahun 1974, UU no.22 tahun 1999 dan UU no.32 tahun 2004.Penelitian ini mencoba membandingkan hubungan pusat dandaerah serta pengawasan peraturan daerah dalam 3 UUtersebut. Pada pengawasan represif, dimungkinkan peraturandaerah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Padahal dilainpihak, ada wewenang lembaga lain yang dapat menguji ataupunbahkan membatalkan. Menurut Pasal 24 A UUD 1945 danperubahan, UU no.4 tahun 2004 dan UU no.14 tahun 1985 jo UUno.5 tahun 2004, telah diatur bahwa MA sebagai lembagayudisial mempunyai kewenangan untuk menguji peraturanperundang-undangan dibawah UU termasuk peraturan daerah.Penelitian ini juga mengkaji bagaimana sebaiknyapengaturan mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah."