Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi berikut membahas tentang energi dan sumber daya yaitu mineral dan pertambangan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan membutuhkan pengelolaan yang baik. Dasar pengelolaan sumber daya alam diamanatkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hak menguasasi Negara dan bertujuan ldquo;manfaat terbesar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan didasari asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasca pemerintah mengeluarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 terjadi pengalihan kewenangan yang sebelumnya pengelolaann sumber daya alam pada Pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan provinsi sedangkan Undang-undang 4 Tahun 2009 masih memberikan kewenangan pemberian izin pada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menunjukan bahwa terjadi disharmonisasi antar undang-undang yang mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya daya pertambangan mineral dan batubara khususnya dalam kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Untuk itu, Pemerintah disarankan untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU Minerba dan segera menindaklanjuti kelembagaan yang berubah setelah beralihnya kewenangan ke Pemerintah Provinsi.

---

The following thesis is discussing about energy and natural resources especially mineral and coal mining sector are the non renewable energy and requiring attention to managing. Basic managing the natural resources basis which is mandated by Article 33 paragraph 3 of the 1945 Indonesian Constitution which are the state control ldquo hak menguasai Negara rdquo and the goal of ldquo The largest benefit for the peoples prosperity. In term of the management by central government authority distributed the management of mineral and coal based on the principles of local autonomy. Based on the principle autonomy with the area hence the Division Government Affairs who became the authority between the central government and local government. Since government issuing Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government there has been a transfer of authority to grant Mining Business Permit from the district city government to the provincial government while Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal still gives the authority to grant Mining Business Authority to the district city government. This situation shows that there is horizontal disharmony between the governing legislation in the licensing mining authority. Thus, government should to accelerate the completion coal and mineral bill immediately follow up the institutional changes after the transfer of authority to central government. "

"Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan gubernur dalam hal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menganalisis keabsahan dari pencabutan IUP PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa kewenangan gubernur dalam hal pencabutan IUP setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perluasan. Gubernur memiliki wewenang untuk mencabut IUP yang wilayah pertambangannya berada di 1 (satu) daerah provinsi termasuk juga terhadap IUP yang telah diterbitkan oleh bupati/walikota Selain itu, pencabutan IUP PT Sebuku telah tidak sah karena mengandung cacat prosedur dan cacat substansi. Untuk mencegah timbulnya kesewenang wenangan pemerintah dalam mencabut IUP dikemudian hari, diperlukan adanya peningkatan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksankan oleh pemerintah provinsi. Disamping itu, diperlukan juga adanya sanksi bagi bupati/walikota apabila melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen IUP dalam rangka melakukan evaluasi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dan menggunakan bahan bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

The implications of Law 23 of 2014 concerning Regional Government led to changes in government authority in carrying out government affairs in the mining sector. The change in authority has created a possibility of errors from government officials in conducting regulatory and management activities in the mining sector. Therefore, this thesis aims to analyze how the governors authority in terms of revoking a mining permits (MP) after the enactment of Law 23/2014 and analyzing the validity of the revocation of PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) MP by South Kalimantan Governor. The results of the authors research indicate that the governors authority in terms of revocation of MP after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has undergone expansion. The Governor has the authority to revoke the MP whose mining area is in 1 (one) provincial area including the MP that has been issued by the regent or mayor. In addition, revocation of PT Sebukus MP has been invalid because it contains procedural and substance defects. To prevent the arising of arbitrariness of the government in revoking MPs in the future, it is necessary to increase supervision from the central government on the implementation of mining business management carried out by the provincial government. Besides that, there is also a need for sanctions for regents or mayors if they neglect their obligation to submit MP documents in order to evaluate the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 43 of 2015. The research method in writing this thesis is juridicalnormative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials."

"Bank sebagai suatu institusi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan azas kepercayaan, prinsip kehati-hatian mutlak harus dilaksanakan untuk menjamin keamanan dana masyarakat yang tersimpan di sana. Tutupnya sebuah bank yang disebabkan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian yang terjadi di bank tersebut akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi keuangan tersebut yang selanjutnya menimbulkan dampak negatif pada bank-bank lainnya atau disebut juga sebagai efek domino. Kekhawatiran yang timbul di masyarakat dapat menyebabkan masyarakat menarik dananya yang disimpan di bank. Jika hal ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan, bukan tidak rnungkin akan menimbulkan rush yang selanjutnya berdampak pada terjadinya kesulitan likuiditas di bank-bank tersebut.PT. Bank Asiatic adalah salah satu bank yang dicabut ijin usahanya yaitu pada tanggal 8 April 2004, karena penurunan kinerja yang sangat drastis akibat terjadinya penyimpangan di bank tersebut. Permasalahan utama yang menjadi penyebab ditutupnya PT Bank Asiatic adalah adanya pemberian kredit fiktif serta pembelian surat berharga fiktif yang menyebabkan CAR bank turun hingga menjadi -46,77% pada akhir Februari 2004. Upayaupaya perbaikan yang coba untuk dilakukan tidak menunjukkan basil yang positif, di mana laporan keuangan bank selama kurun waktu 3 tahun terakhir nyatanya tidak menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan pencatatan yang ada hanya mampu menunjukkan sedikit gambaran permasalahan yang ada, sehingga penyimpangan yang sebenarnya telah cukup lama terjadi tidak dapat segera diatasi dan pada alhirnya berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank.Selanjutnya penulisan karya akhir ini adalah untuk mencoba melakukan analisa terhadap kondisi keuangan suatu bank dengan menggunakan rasio-rasio umum yang lazim digunakan dalam menganalisa suatu laporan keuangan. Adapun metode yang digunakan antara lain analisa trend, analisa common size dan analisa rasio. Selain itu sebaga pendukung juga digunakan analisa CAMEL yang merupakan penilaian tingkat kesehatan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan cara ini diharapkan masyarat sedikit banyak mampu membaca perkembangan kondisi keuangan suatu bank serta mernperoleh sedikit gambaran mengenai permasalalian yang mungkin sedang terjadi di bank tersebut. Adapun data mengenai kinerja keuangan bank dapat diperoleh masyarakat melalui laporan keuangan publikasi yang wajib diumumkan bank setiap 3 bulan sekali di media cetak yang beredar lugs di Indonesia serta laboran keuangan publikasi bulanan yang diumumkan melalui web site Bank Indonesia setiap bulannya.Dalam kasus Bank Asiatic, permasalahan utama yang terjadi adalah pemberian kredit fiktif serta pembelian surat berharga fiktif yang menyebabkan bank mengalami kerugian karena hams membentuk Penyisiban Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atas kredit dan surat berharga fiktif tersebut. Laporan keuangan yang dipublikasikan bank tidak cukup menunjukkan adanya permasalahan dimaksud. Secara umum rasio CAMEL yang disajikan dalam laporan keuangan publikasi triwulanan selama kurun waktu 2001- 2003 cukup baik walaupun menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Beberapa ha! yang dapat diketahui dari laporan keuangan tersebut adalah meningkat.n.ya secara drastis jumlah kredit yang disalurkan bank hingga akhir tahun 2003 namun tidak diikuti dengan naiknya pendapatan bunga dari kredit dalam proporsi yang seimbang. Selain itu juga terjadi peningkatan penanaman dana bank dalam bentuk surat berharga terutama untuk kategori diperdagangkan dan tersedia untuk qua!, namun tidak diimbangi dengan peningkatan keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi surat berharga dimaksud, tercermin dari laba yang belum direalisasi dari surat berharga hanya menunjukkan peningkatan yang sangat kecil. Selain itu secara keseluruhan rasio-rasio rentabilitas bank juga tidak menunjukkan peningkatan yang seimbang dengan peningkatan aktiva produktif bank. Hal ini menunjukkan indikasi meningkatnya pula aktiva produktif yang tergolong non performing khususnya dalam bentuk kredit dan surat berharga.Berangkat dari pemasalahan sebagaimana yang terjadi di Bank Asiatic memberikan gambaran bahwa untuk mewujudkan suatu sistem perbankan yang sehat yang dapat menunjang pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, peranan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas di sektor perbankan kiranya juga perlu didukung kega sama dengan semua pihak yang terkait, dalam hal ini antara lain dengan Bapepam selaku otoritas pengawas pasar modal, mengingat banyak bank yang saat ini juga melakukan transaksi dengan instrumen pasar modal. Selain itu koordinasi dengan beberapa pihak-pihak lainnya juga perlu ditingkatkan seperti dengan Direktorat Jendral Pajak maupun Irnigrasi. Hal ini terkait dengan seringkalinya terjadi praktek penghindaran pajak di suatu bank serta perlunya peningkatan efektifitas pencekalan terhadap para pelaku kejahatan di bidang perbankan.Selanjutnya penyelesaian terkait dengan permasalahan yang terjadi di Bank Asiatic perlu dilakukan secara tuntas guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan di Indonesia dan sedapat mungkin mencegah berulangnya permasalahan yang sama serta mengingatkan para bankir untuk lebih bersikap hati-hati dan senantiasa menjalankan kegiatan usaha suatu bank dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.

---

Bank, as an institution that undertook its activities based on trust principle, has to carry out the prudential principle to guarantee the security of people's fund that is being kept there. The revocation of operating license of a bank caused by the deviation towards the prudential principle will cause the decreasing of people's trust to this financial institution that furthermore cause negative impact to other banks which also acknowledged as the domino effect. The concern that emerged in the community could cause people to draw their fund that is being kept in the bank. If this situation happens in the same time, it will cause rush that furthermore had an impact on the occurrence of the liquidity difficulty in these banks.PT Bank Asiatic was one of the banks that was revocated on April 8, 2004, because of the declining of its financial performance as a result of the occurrence of the deviation in this bank. The main cause of the revocation of operating license of PT Bank Asiatic was the giving of fictious credit as well as the purchase of the fictious commercial papers that caused bank's CAR descended until becoming -46.77% at the end of February 2004. Corrective actions that were being carried out did not show positive results, since the bank's financial report for the last 3 years, in fact, did not show the real financial condition. This thing caused the bank's record only showed few pictures of the real problems, so the actual deviation which has been exist for a long time could not be overcome immediately and in the long run had a significant impact on the bank's financial performance.Furthermore, the writing of this thesis was to try to carry out the analysis towards the financial condition of a bank by using ratios which was generally used in analysing a financial report. The method includes the trend analysis, the common size analysis, the ratio analysis and the CAMEL analysis. CAMEL analysis is the assessment of bank rating that was determined by Bank Indonesia. Hopefully with this method, people could read the development of the financial condition of a bank as well as to get few pictures concerning the problems that possibly happen in the bank. The data concerning the bank's financial performance could be obtained from the condensed financial statement which was announced by the bank every 3 months in the newspapers circulating in Indonesia as well as the monthly condensed financial statement which was announced through Bank Indonesia's web site.In the case of PT Bank Asiatic, the main problem that happened was the giving of fictious credit as well as the purchase of the fictious commercial papers that caused the bank to experience huge loss because of the admission of provision for earning assets losses on fictions credit and commercial papers. The bank's published financial report was not illustrate the existence of these problems. In general, the CAMEL ratio that was presented in the bank's condensed financial statement for the period of 2001- 2003 was good enough, although there were some debasement of the trend. Several matters that could be known from the financial report were the enhancement of the credit amount untilThe end- of 2003 that was not followed by the increasing of interest income proportionally. Moreover, the incremental of bank's commercial papers especially in the category of trading and available for sale was not well balanced by the improvement in the profit that was obtained by the bank from the commercial papers transaction, as reflected from the unrealized profit from the commercial papers which only showed very small enhancement. The profitability ratios of the bank also did not show the proportional improvement related to the increasing of the bank's earning asset. This could be assumed that non performing assets of this bank especially in the form of credit and the commercial papers has also increased.This situation gave the conclusion that to develop a healthy banking system which could support the continuous of economics development, the role of Bank Indonesia as the authority of the banking supervision should be supported by the cooperation of all related parties, such as Bapepam as the authority of the money market supervision, as recently there are many banks have many transactions using money market instruments. Moreover the coordination with several other parties also must be improved such as with Tax Regulator and Immigration. This was often related to the tax evasion in a bank as well as the need of the improvement in the effectiveness of travel ban against the perpetrators of the crime in the banking field.Furthermore, the resolution related to the problem that happened in the PT Bank Asiatic must be carried out completely in order to maintain the people's trust to the banking institution in Indonesia and, as well as, to prevent the same problem to be re-occurred and to remind bankers to be more careful and always doing business by gripping on the prudential principles and the current regulations."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi.

---

This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager."

"Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di Pasar Modal. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa Pasar Modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan informasi bagi investor, sehingga secara rasional mereka dapat mengambil keputusan dalam pembelian dan penjualan saham. Informasi di Pasar Modal sangat rentan untuk menjadi obyek kejahatan.Dalam penyusunan tesis ini akan dikaji suatu kasus yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dengan mengambil contoh laporan dari PT. Lippo e-Net. Kasus PT. Lippo Life Tbk., yang melakukan perubahan bisnis inti dari bidang usaha industri asuransi jiwa, kemudian berubah nama menjadi PT. Asuransi Lippo e-Net, dimana harga sahamnya melambung, akan tetapi kemudian turun lagi. Sehingga terjadi kesimpangsiuran informasi di Pasar Modal mengenai perusahaan PT Lippo Life Tbk.Dengan adanya informasi yang tidak akurat, jelas, dan objektif mengenai perpindahan bisnis inti yang dilakukan oleh PT Lippo Life Tbk, menyebabkan fluktuasi harga saham, pihak Lippo diperkirakan mengambil keuntungan sendiri. Sampai pada akhirnya pihak Bapepam meminta pihak Lippo e-Net untuk mengulang kembali public expose-nya.Penulis menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tesis ini, yaitu penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang dapat menemukan fakta yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan utama bahwa keaktifan Bapepam sebagai regulator Pasar Modal, untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh baik pada saat melakukan proses pemeriksaan maupun pada saat melakukan proses penyidikan, sangat diharapkan dan dibutuhkan guna menegakkan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal di Indonesia."

"Maraknya transaksi yang terjadi dalam pasar modal dapat menyebabkan peluang untuk melakukan pelanggaran dalam pasar modal demi mendapatkan keuntungan lebih. Investor selaku pelaku dalam pasar modal yang merupakan pihak yang cenderung lemah kerap menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam pasar modal lainnya. Pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal kerap dilakukan oleh pihak perusahaan efek selaku pengelola modal milik investor. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan regulator dalam sektor jasa keuangan wajib mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pasar modal sehingga dapat menindaklanjuti pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu sanksi yang dapat dikenakan apabila adanya pelanggaran oleh perusahaan efek. Hal ini dilakukan agar perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset-aset milik investor dan akan memberikan perlindungan bagi investor. Namun, dengan pencabutan izin usaha perusahaan efek, pemulihan keadaan atau ganti kerugian terhadap pihak investor yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan pelanggaran perusahaan efek tersebut masih diperlukan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dengan dilakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan efek yang melakukan pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset milik investor dan mencegah adanya kehilangan aset serta memberikan efek jera terhadap perusahaan efek tersebut, kemudian apabila terdapat investor yang masih mengalami kerugian dapat menempuh jalan keluar melalui gugatan, dana perlindungan pemodal, disgorgement fund, maupun cara lain yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

The frequent amount of transactions that occur in the capital market can lead to opportunities to commit violations in the capital market in order to gain more profits. Investors as one of the actors in the capital market who are parties that tends to be weaker than other parties often become victims of violations committed by other parties in the capital market. Violations that occur in the capital market are often committed by securities companies as investors' capital managers. Therefore, the Financial Services Authority as the supervisor and regulator in the financial services sector must be aware of developments in the capital market so that they can take actions on parties who commit violations. Revocation of a business license by the Financial Services Authority is one of the sanctions that can be imposed if there is a violation by a securities company. This is done so that the securities company will not endanger the investors' assets and will provide protection for investors. However, with the revocation of the securities company's business license, recovery or compensation for investors who have suffered losses as a result of the securities company's violations is still required. The results of the thesis shows that by revoking the business license of securities companies that commit violations by the Financial Services Authority, these securities companies will not be able to endanger the assets of investors anymore and prevent further loss of assets and provide a deterrent effect on these securities companies, then if there are investors who still experiencing a loss can find a way out through lawsuits, investor protection funds, disgorgement funds, or other methods determined by the Financial Services Authority."