Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang cukup tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Keadaan yang ideal adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain; tingkat tabungan (saving) masayarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (skill) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern. Kendala-kendala ini umumnya oleh negara-negara berkembang atau sedang berkembang dicoba untuk diatasi dengan berbagai macam cara dan alternatif diantaranya melalui bantuan dan kerja sama dengan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang sedang dikerahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dengan dikeluarkannya UU PMA, yakni dengan UU Nomor 1 Tahun 1967, maka mulailah pemerintah melakukan penetapan prioritas agar penanaman modal khususnya penanaman modal asing dapat menanamkan modalnya dalam bidang usaha pertambangan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka dalam arahan investasi telah ditetapkan arah dan kebijaksanaan bidang usaha pertambangan yang diarahkan pada pemanfaatan sebesar-besarnya kekayaan tambang bagi pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya program pengembangan pertambangan ditujukan pada penyediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, peningkatan ekspor serta penerimaan negara, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Selain itu, pembangunan bidang usaha pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengolahan hasil pertambangan secara efisien. Untuk itu, pemerintah tetap berupaya mendorong peningkatan penanaman modal khususnya penanaman modal asing dalam bidang usaha pertambangan ini terutama yang berorientasi pengembangan ekspor. "

"Penelitian ini menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa penerbangan terhadap penumpang, dan dianalisis dengan dasar hukum Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.15 Tahun 1999 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, dan berbagai macam konvensi internasional. Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan menganut prinsip tanggung jawab praduga bersalah dengan beban pembuktian terbalik, yaitu pelaku usaha yang berkewajiban untuk melakukan pembuktian.Sementara itu hukum angkutan udara menerapkan tanggung jawab mutlak dengan alasan bahwa pertama, hukum angkutan udara memiliki karakteristik internasional, dan Indonesia merupakan anggota ICAO, yang harus tunduk pada ketentuan penerbangan internasional. Kedua,dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum angkutan udara maka memudahkan korban untuk memperoleh kompensasi dengan cepat apabila terjadi kecelakaan hal yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha yaitu adanya klausula baku. Dalam undang - undang pembuatan klausula baku diperbolehkan, asal tidak merugikan konsumen. Terkadang isi dari klausula baku merugikan konsumen,dan konsumen selalu berada dalam posisi yang lemah. Untuk menciptakan keadilan,keseimbangan konsumen dan pelaku usaha, diperlukan peran pemerintah dalam menciptakan, melaksanakan kepastian penegakkan hukum,supaya pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan di antara keduanya dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini mempergunakan deskriptif yuridis analitis, analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif dan pendekatan dilakukan secara yuridis normatif.

---

This research analyze Implementation of the airways? liability to the passenger based on Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, which was analyzed according to the Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Peraturan Femerintah No.40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, and many International Conventions. The Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan subservient presumption of liability principle. Meanwhile, the regulation of airway transportation is to give the absolute liability with the reason of first, the regulation of airway transportation has international characteristic, and Indonesia is ICAO member, which has to subservient to international aviation regulation. Second, is to implement the principle of absolute liability on airway transportation regulation, that is mitigate the victim to get compensation quickly when any accident. Anything which could limit the liability the stakeholders are standard contract. In the regulation, to create standard contract, is to be allowed as long as disservice consumers. Sometime the content of standard contract was disservice consumers, and consumers always on marginal position. To create the justice, equilibrium consumers and stakeholders is to be needed the role of government to establish, implementation the rule of law, in order to the stakeholders and consumers law abiding and in between of both could have justice to conduct consumers protection. Type of this research is using descriptive juridical analysis, data analysis are conducted with juridical qualitative, and juridical normative approach."

"Perlu kiranya untuk diketahui, bahwa salah satu alasan timbulnya outsourcing diantaranya adalah untuk membagi risiko usaha dalam bebagai masalah termasuk masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan paradigma di negara Barat yaitu "pekerja adalah aset terbesar perusahaan berubah menjadi pekerja adalah kewajiban terbesar perusahaan" dimana banyak pemilik modal mengeluh bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi untuk berkonsentrasi pada produk dan layanan, nasabah dan pasar, serta pada kualitas dan distribusi. Mereka tidak dapat bekerja untuk hasil yang lebih baik karena konsentrasi mereka habis untuk masalah-masalah ketenagakerjaan. Paradigma tersebut kemudian berubah dari pandangan kerja tradisional bahwa "pekerja melayani sistem" menjadi pandangan kerja modern bahwa "sistem hares melayani pekerja" dimana yang dioutsourcing yang akan melayani pekerja dalam organisasi perusahaan, sehingga tidak diperlukan lagi orang khusus Kepala Pengawas/Manajer untuk melayani dan mengendalikan fungsi dan proses yang dioutsourcing tersebut. Mengingat outsourcing telah sangat popular dan banyak dijalankan oleh perusahaan termasuk perbankan, diantaranya adalah dengan meng-outsourcing tenaga kerja tellernya, maka perlu kiranya untuk mengetahui kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut KUH Perdata dan akibat hukum bagi bank apabila mempekerjakan teller outsourcing."

"Fasilitas Pembiayaan Line Facility merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah. Dibuat dalam bentuk wa'd yang merupakan kesepakatan atau janji dari pihak bank kepada nasabah untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum o f Understcmding. Pemberian jaminan diberikan pada akta wa'd yang merupakan janji bank tersebut. Pembiayaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum. Berdasarkan ha! tersebut diatas maka terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan mengenai pemberian jaminan dalam akta wa 'd ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana efektifitas terhadap pemberian jaminan yang dilekatkan pada akta wa'd. Persoalan-persoalan tersebut diteliti dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan line faciliiy di bank syariah pemberian jaminan merupakan hal penting karena merupakan bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Pada pembiayaan line facility pemberian jaminan dilekatkan pada akta wa 'd bukan pada pencairan akad pembiayaan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jaminan. Line facility tidak difungsikan sebagai janji yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok yang telah menimbulkan hubungan hutang piutang antara para pihak. Untuk itu perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai pembiayaan line facility dan perlu adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produkproduknya agar konsep muamalah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hukum-hukum syariah di bidang muamalah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih fleksibel."

"Skripsi ini membahas mengenai pajak yang dikenakan terhadap pelaku usaha pertambangan, khususnya perusahaan yang berasal dari penanaman modal asing setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.Skripsi ini membandingkan kewajiban pajak dalam usaha pertambangan bagi pemegang Kontrak Karya dan PKP2B dengan pemegang IUP dan IUPK setelah terbitnya Undang-Undang Minerba. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban pajak pemegang Kontrak Karya bersifat lex specialis sehingga dapat mengabaikan ketentuan perpajakan yang berlaku umum apabila tidak ditentukan lain, sedangkan untuk pemegang IUP dan IUPK kewajiban perpajakannya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Perbedaan kewajiban pajak keduanya mengakibatkan pemegang Kontrak Karya dan PKP2B mendapat kewajiban pajak yang pasti selama jangka waktu perjanjian berlaku, sementara pemegang IUP dan IUPK memiliki resiko perubahan peraturan perpajakan.Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kewajiban pajak PT Newmont Nusa Tenggara juga seyogyanya tidak berubah karena terbitnya Undang-Undang Minerba karena kestabilan pajak PT Newmont Nusa Tenggara dijamin oleh Kontrak Karya. Sengketa pajak PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat justru disebabkan karena ketidakjelasan pengaturan dalam ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Minerba.

---

This paper discusses the tax imposed on the mining business, especially for companies whose capital are derived from foreign investment, after the issuance of Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The research method used in this paper is a normative juridical approach, while data analysis method used is qualitative analysis method.This paper compares tax liabilities for Contract of Work (CoW) and Coal Contract of Work (CCoW) holders with IUP and IUPK holders after the issuance of Mining Law 2009. This paper shows that tax liabilities of CoW dan CcoW holders is lex specialis in nature, so the terms in their contracts can override the prevailing laws. In the other hand, tax liabilities for IUP and IUPK holders are to comply with prevailing tax laws. Such difference makes the holders of CoW and CCoW got a definite tax obligations, while IUP and IUPK holders are exposed by the risk of regulation change.This paper also shows that tax obligations of PT Newmont Nusa Tenggara should not change just because of Mining Law 2009 issuance because the tax stability of PT Newmont Nusa Tenggara is guaranted by the CoW. Tax dispute between PT Newmont Nusa Tenggara and Regional Goverment of West Nusa Tenggara is actually caused by unclear transitional provisions in Mining Law 2009."

"Ivestasi merupakan salah satu faktor penting berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja. Studi ini bertujuan mengkaji perkembangan penananman modal asing dan perannya dalam menyerap tenaga kerja. Metode eksplorasi digunakan untuk menjelaskan karakteristik industri dan regresi panel untuk menghitung elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Data diperoleh dari Badang Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2002 hingga 2007. Dari tersebut didapatkan beberapa temuan. Pertama, industri kimia dan farmasi adalah industri yang memiliki nilai paling besar terhadap total PMA, yakni 26,88 persen dari total PMA, namun memberikan sedikit kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Kedua, industri tekstil adalah industri yang paling besar menyerap tenaga kerja walaupun memiliki nilai investasi kecil terhadap PMA, sehingga industri tersebut termasuk dalam kategori industri yang paling evisien. Terakhir, analisa pool least square regression memperlihatkan bahwa dibutuhkan investasi sebesar US$ 370 PMA untuk menyerap setiap satu tenaga kerja."