Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai fungsi jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Latar belakang munculnya tema skripsi ini yaitu Tingginya risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah mengharuskan bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank Muamalat adalah dengan penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Hal ini agak berbeda dengan prinsip utama pembiayaan mudharabah yang mengutamakan prinsip kepercayaan.Adapun pokok permasalahan skripsi ini mengenai fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan jaminan di Bank Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah dengan metode penelitian normatif.Hasil dari skripsi ini adalah fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai bentuk tanggungjawab mudharib kepada shahibul mal. Jaminan ini bukan untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk menjaga bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak, tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Dalam penerapan jaminan di Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya hampir sama dengan yang diterapkan di Bank Konvensional, hanya terdapat perbedaan pada proses pencairan jaminan.

---

This thesis discusses about implementation of the function of security as prudential principle in financing is in Bank Muamalat Indonesia. Background theme of this thesis is the emergence of high risks faced by banks in providing sharia bank financing is required to apply the prudential principle. One application of the prudential principle by the Bank Muamalat is to guarantee the implementation of financing. This is quite different with the main principles of financing is a priority to the principle of trust.The main problem of this thesis about the function of collateral in the financing or profit and guarantee the implementation of the Bank Muamalat Indonesia. The method used in the manufacture of this thesis is normative research methods.The results of this thesis is the function of collateral in the form of financing is as mudharib responsibility to shahibul maal. This guarantee is not to ensure the return of capital, but to maintain that performance mudharib accordance with the terms of contract, fraud and violations do not occur. In the application of collateral at Bank Muamalat Indonesia is basically similar to those applied in conventional bank, only there is a difference in the disbursement process guarantees."

"Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berisi tentang fasilitas pemberian kredit dari bank-bank tertentu kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dengan tidak mempersyaratkan adanya agunan tambahan bagi pihak yang mengajukan permohonan kredit. Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program perkreditan yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam Program KUR ini. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR dianalisis berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum Program KUR serta penerapannya dalam mekanisme penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana. Penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR adalah berupa penerapan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait tentang usaha memberikan kredit atau dengan menerapkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam pogram KUR.

---

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program contains facility of credit from certain banks toward middle class and lower class society with no additional collateral for people that submit credit application. Bank Indonesia regulates and supervises the performance of prudential principle in the credit program that is being conducted by bank, including KUR program. The performance of prudential principle in KUR program is analyzed based on the regulations of KUR program legal basis and also the application with regards to the KUR distribution mechanism into each Performing Bank. The performance of the task of Bank Indonesia to regulate and to supervise the implementation of prudential principle in KUR program takes form in the carrying out of various rules that has been issued by Bank Indonesia in relation with credit facility allowance or with implementing particular regulation that governs about the prudential principle in KUR Program."

"Salah satu jenis pembiayaan yang terdapat pada bank syariah adalah pembiayaan dengan akad al-mudharabah, yaitu akad yang berpegang teguh pada prinsip bagi hasil dan kepercayaan diantara para pihak yang bersepakat. Dalam klausula baku akad al-mudharabah dikenal adanya pengenaan denda dan jaminan bagi mudharib untuk menghindari kerugian bank apabila mudharib wanprestasi. Pada prinsipnya dalam pembiayaan al-mudharabah tidak dikenal adanya denda dan jaminan, oleh karenanya perlu dilakukan analisis mengenai pandangan Islam terhadap denda dan jaminan dalam akad mudharabah, perlu pula ditinjau pelaksanaan dan pengawasannya di bank syariah. Penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan dan pengawasan denda dan jaminan dalam akad mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap keberadaan objek penelitian. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Islam melarang adanya penerapan denda dan jaminan dalam pembiayaan dengan akad mudharabah di bank syariah, namun dalam praktiknya di Bank Muamalat Indonesia denda dan jaminan masih diterapkan. Pengawasan yang dilakukan tidak secara detail dan bank tidak mempunyai suatu perangkat khusus yang bertugas untuk melakukan tinjau lapangan terhadap nasabah yang bermasalah.

---

One type of financing that is provided by Islamic banks are financing with al-mudharabah agreement, it is an agreement that cling firmly on profit sharing principal and trust between parties who agreed. In the al-mudharabah standard clause agreement are known for imposition of fines and securities for mudharib to avoid loss in result of default by mudharib. Principally in mudharabah financing existence of fines and guarantees was unknown, therefore, need to do the analysis on the Islamic view of the fines and guarantees on mudharabah, should also be reviewed in the implementation and supervision of Islamic banks. This research was carried out on the implementation and supervision of fines and guarantees on al-mudharabah financing in Bank Muamalat Indonesia. This research is a descriptive analytical one using juridical normative approach to obtain a clear description of the research object. From the research, it is found that Islam prohibits the application of fines and guarantees on mudharabah financing in Islamic banks, but in Bank Muamalat Indonesia fines and guarantees was applied. Supervision was done not in detail, and the bank does not have a special division that is assigned to directly review the customer problems. "

"Perekonomian bangsa dan negara Indonesia pada pertengahan tahun 1997 mengalami krisis. Krisis tersebut juga melanda kawasan regional Asia Tenggara, hal ini berdampak besar terhadap kehidupan perekonomian Indonesia. Dunia internasional menaruh simpati dengan kondisi Indonesia pada saat itu. Langkah nyata pun dilaksanakan, organisasi yang bernama International Monetery Fund(IMF), memberikan pinjaman dengan berbagai persyaratan. Diantaranya harus ada penyempurnaan Peraturan Perundangundangan di bidang Kepailitan. Hingga Tahun 1998 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang dianggap masih banyak kekurangannya sehingga diubah lagi melalui Undang Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur lebih rinci ketentuan Kepailitan dan secara komprehensif mengatur mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran uang yang merupakan suatu terobosan baru di bidang hukum. Permohonan Pernyataan Pailit harus diajukan melalui Pengadilan Niaga. Permohonan Pernyataan Pailit dalam kasus ini diajukan oleh salah satu kreditur dari PT Garuda Indonesia yaitu PT Magnus Indonesia. Tetapi Permohonan Pernyataan Pailit tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak terpenuhinya syarat bagi debitur untuk dinyatakan pailit. Hal ini disebabkan karena, kreditur selaku Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan bahwa debitur mempunyai 2(dua) kreditur atau lebih dan mempunyai tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih."

"Seiring dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan domestik dengan keuangan global dan meningkatnya aktivitas trading yang dilakukan perbankan, pengaturan mengenai resiko pasar (market risk) dalam permodalan bank dipandang sudah saatnya. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia menetapkan berbagai perangkat ketentuan yang salah satunya adalah ketentuanketentuan yang terkait dengan pelaksanaan prinsip kehatihatian perbankan. Salah satu aspek paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank adalah kecukupan permodalan. Sehubungan dengan itu, Basel Committee on Banking Supervision dari Bank for International Settlement (BIS) yang menjadi acuan perbankan internasional telah menetapkan dalam amandemen Capital Accord tahun 1996 mengenai penambahan faktor resiko pasar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank. Untuk menyesuaikan dengan amandemen Capital Accord tersebut, Bank Indonesia yang mengacu pada BIS telah mengeluarkan PBI No.5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Resiko Pasar (Market Risk) sebagai penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Menurut PBI tersebut, resiko pasar yang diperhitungkan adalah resiko suku bunga dan resiko nilai tukar. Selain itu, PBI tersebut juga mengatur mengenai komponen modal bank dan persyaratan bank yang wajib memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank dengan memperhitungkan resiko pasar."

"Tesis ini dilatarbelakangi karena Bank Syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Dimana produk yang ditawarkan oleh bank syariah salah satu diantaranya adalah jasa pembiayaan ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Setiap fasilitas pembiayaan pada bank syariah harus selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian begitu juga dalam pembiayaan ijarah. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X. tesis ini menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa penerapan prinsip kehati-hatian ini telah diterapkan secara baik dan benar, dimana penerapannya dapat dilihat dalam proses pembiayaan ijarah, serta pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian pembiayaan di bank syariah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam dunia perbankan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan tindakan hukum.

---

This thesis is motivated by the Islamic Bank as one form of financial institutions operating in Indonesia based on Islamic principles. Where the products offered by Islamic banks salatu include Ijarah financing services. Ijarah is defined as the right to use goods or services by paying certain benefits. Each facility financing in Islamic banks should always be guided by the principle of prudence as well as in Ijarah financing. The principal issues to be discussed is the application of the precautionary principle on the conduct of financing at Bank Syariah X and legal consequences in case of violation of the principle in the implementation of prudential banking at Bank Syariah Ijarah financing X. This thesis uses the research method using a normative juridical approach. The conclusion of this thesis is that the application of the precautionary principle has been applied properly and correctly, in which its application can be seen in the process of Ijarah financing, as well as violations committed by unscrupulous employees of the financing in Islamic banks can be categorized as a crime in the banking world, whereas violations committed by the client to legal action."