Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis fungsi asuransi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dilihat dari segi hukumnya. Penelitian dan penulisan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihakyang berwenang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa LPEI adalah suatu lembaga khusus yang menjalankan fungsi pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk memajukan ekspor nasional berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 tentangLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Fungsi asuransi pada LPEI adalah asuransi kerugian, dalam hal ini asuransi ekspor. Dalam menjalankan fungsi asuransinya, LPEI tidak tunduk pada UU No. 2 tahun 1992 tentang UsahaPerasuransian, namun demikian tunduk pada Bab Kesembilan Buku Kesatu KUHD mengenai asuransi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Penerapan kepatuhan terhadap POJK dapat dinilai dari laporan keuangan LPEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPEI secara umum sudah menerapkan POJK terkait. Namun terdapat satu aspek dalam POJK yang belum dapat dipenuhi oleh LPEI yaitu terkait dengan Pembiayaan kepada UMKM. Hal tersebut dikarenakan sulitnya LPEI menemukan UMKM yang sesuai dengan kriteria pada Undang-undang tentang UMKM serta berorientasi ekspor.

---

This study aimed to analyze the compliance of LPEI for the OJK rules. The method used is qualitative research methods case study . The implementation of the compliances can be judged by the LPEI rsquo s financial statements. The results of this study indicate that generally, LPEI is already implementing the regulations. However, there rsquo s one aspect in the regulations that LPEI can not comply yet, i.e. about the financing for micro, small, and medium Enterprises. It is because the difficulties faced by LPEI to find the right criteria of micro, small, and medium Enterprises which is in accordadnce with the micro, small, and medium Enterprises regulations itself and with the export oriented ones."

"Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia belum menjalankan kegaiatan usahanya secara maksimal, sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selain itu, penanganan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diatur oleh sebuah peraturan internal lembaga yang bersangkutan. Peraturan internal tersebut didasarkan oleh sebuah Peraturan Menteri Keuangan yang diudangkan pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan mengundangkan suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Namun, sampai saat penulisan skripsi ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia masih berpedoman kepada peraturan internal yang didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang sudah digantikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk pemberian fasilitas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia beserta dengan bentuk-bentuk pemberian fasilitas yang secara riil diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Setelah itu, penelitian ini akan menunjukkan perbandingan bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan Export-Impot Bank of The United States dan Export, Finance, and Insurance Corporation untuk menemukan bentuk-bentuk fasilitas yang belum diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diatur oleh sebuah peraturan internal lembaga yang didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang sudah digantikan. Konsekuensinya terdapat kekosongan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang mempengaruhi prosedur penilaian dan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

---

Indonesia Eximbank has yet to conduct its business activities to the maximum extent that has been allowed by the Indonesia Eximbank Act. Moreover, the handling of non performing loans by Indonesia Eximbank is governed by an internal guidance manual of the related institution. This internal guidance manual is based on a Ministry of Finance Regulation that was promulgated in 2009. Whereas in 2015, the Financial Services Authority (Otoristas Jasa Keuangan) of Indonesia enacted a Financial Services Authority Regulation, which replaces the aforementioned Ministry of Finance Regulation. Nevertheless, up to the creation of this study, Indonesia Eximbank remains to rely on the internal guidance manual that is based on the Ministry of Finance Regulation that has since been replaced. By using a normative judicial research method, this study shows the forms of facilities that are allowed to be carried out by the Indonesia Eximbank on the basis of the Indonesia Eximbank Act and compares it to the forms of facilities that are actually being carried out by the Indonesia Eximbank. Next, this study will show the comparison of facilities being carried out by the Indonesia Eximbank, the Export-Import Bank of the United America and the Export, Finance, and Insurance Corporation of the Commonwealth of Australia to find forms of facilities that have not yet been conducted by the Indonesia Eximbank. In addition to that, this study shows the handling of non performing loans by Indonesia Eximbank is governed by an internal guidance manual based on a Ministry of Finance Regulation, which has since been replaced. Consequently, there is an absence of a guidance manual that is applicable for the guidance and supervision of Indonesia Eximbank, where the absence take effect to the procedure of the assessment and handling of non performing loans conducted by the Indonesia Eximbank."

"Tesis ini membahas mengenai penagihan, penghapusbukuan, dan penghapustagihan piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Piutang LPEI merupakan hak yang harus dibayarkan kepada LPEI. LPEI telah banyak menyalurkan pembiayaan dalam rangka mendukung program ekspor nasional. Namun demikian, piutang yang berupa pembiayaan bermasalah LPEI (kurang lancar, diragukan, dan macet) sejak tahun 2014 s.d. 2020 terus meningkat, bahkan di tahun 2020 piutang macet LPEI telah mencapai lebih dari 18 triliun rupiah. Sementara itu, pengaturan mengenai piutang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai syarat piutang yang dapat dihapusbukukan, syarat mengenai piutang yang dapat dihapustagihkan, kewenangan penghapusbukuan, dan kewenangan penghapustagihan serta mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan dimaksud dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan metode normatif-empiris, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui mengenai pengaturan mengenai penagihan, penghapusbukuan, dan penghapustagihan piutang LPEI serta untuk menganalisa dan mengetahui mengenai pelaksanaan penagihan, penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang tersebut oleh LPEI.

---

This thesis discusses the collection, write-off of account, and write-off of Indonesian Export Financing Agency (LPEI) receivables. LPEI’s receivables are rights that must be paid to LPEI. LPEI has disbursed a lot of financing in order to support the national export program. However, debt in the form of non-performing financing from LPEI (substandard, doubtful, and loss) since 2014 to 2020 continues to increase, even in 2020 LPEI's non-performing loans have reached more than 18 trillion rupiahs. Meanwhile, the regulation on receivables in Law Number 2 of 2009 only regulates the terms of write off of account receivable, write-off of receiveables, the authority to write off of account, the authority to write-off of receivables and the mandate further provisions regarding write-offs account and write-offs as referred to in the Regulation of the Minister of Finance. By using the normative-empirical method, this study aims to analyze and find out about the arrangements regarding the collection, write-off of account, and write-off of LPEI’s receivables as well as to analyze and determine the implementation of the collection, write-off of account, and write-off of LPEI’s receiveables."

"Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah memberikan bantuan finansial berupa pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan ekspor. Dalam World Trade Organization, terdapat pembatasan atau larangan kegiatan subsidi ekspor, yang diatur secara spesifik dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Dari bentuk pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank, kegiatan tersebut dapat digolongkan kedalam “Prohibited Subsidy”. Namun pada kenyataannya, unsur bantuan pemerintah yang disebutkan dalam ASCM, tidak terpenuhi karena penugasan khusus yang diberikan kepada Indonesia Eximbank belum sepenuhnya terlaksana, karena masih belum terdapatnya peraturan khusus perihal penugasan dimaksud, selain itu suku bunga yang diberikan oleh Indonesia Eximbank dalam memberikan pembiayaannya, tidak berada dibawah suku bunga yang diberikan pada umumnya oleh pemberi pembiayaan komersil lainnya, sehingga pembiayaan yang diberikan masih berupa pemberian pembiayaan umum yang dilakukan oleh bank, namun dengan kekhususan harus dipergunakan untuk kegiatan yang berorientasi ekspor.

---

Indonesia Export Credit Agency also known as Indonesia Eximbank is a special financial institution established by Indonesia government in order to support the national export development program through National Export Financing. Its main activity is providing financial support given by government to support export performance. In World Trade Organization, there are some prohibitions related to export subsidies, specifically on Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Financial support that Indonesia Eximbank provide in general could be categorized as Prohibited Subsidy. But in fact, financial support given by government mentioned in ASCM could not be fulfilled in Indonesia Eximbank activity because special assignment given to Indonesia Eximbank has not been fully implemented since there has not been special regulation yet related to the special assignment, also Indonesia Eximbank does not give lower interest rate than other commercial financial institutions, so that financing given by Indonesia Eximbank still in the form of the provision of public financing done by banks, but with specificity that must be used for export activities."

"Kajian hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memberikan dasar fondasi hukum dalam memahami Exim Bank/ECA sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk mendukung sektor ekspor dan impor di suatu negara serta pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Exim Bank/ECA memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Karakteristik khusus ini diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsinya. Dalam mendukung perkembangan ekspor nasional, Indonesia memerlukan keberadaan lembaga ini. Lembaga yang sudah ada, PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) belum dapat secara optimal menjalankan fungsi sebagai Exim Bank/ECA karena terkendala statusnya sebagai bank umum. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor nasional, perlu dibentuk Exim Bank/ECA di Indonesia. Untuk mendapatkan bentuk Exim Bank/ECA yang ideal di Indonesia, perlu dilakukan kajian hukum atas Undang-undang yang terkait dengan pendirian Exim Bank/ECA di beberapa negara serta pelaksanaan kegiatan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) selama ini. Dengan kajian ini selain akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bentuk hukum Exim Bank/ECA, juga dapat digambarkan bentuk ideal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia."