Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu aset dari rumah sakit yang berperan selama 24 jam yaitu tenaga paramedis perawatan, tentunya memerlukan perhatian khusus. Tenaga paramedis perawatan yang bekerja di rumah sakit mempunyai kekhususannya sendiri, teristimewa dalam hal perencanaan tenaga tersebut. Telah dilakukan penelitian pada 5 ruang rawat inap, tentang perencanaan perhitungan tenaga paramedis perawatan dari 22 ruangan perawatan, dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam perencanaan tersebut. Faktor-faktor yang berperan antara lain jumlah tempat tidur, B.O.R, produktivitas dan "turn over" yang sangat berperan pada manajemen keperawatan, lebih khusus lagi proses asuhan keperawatan.Penelitian ini memperlihatkan kedekatan dari faktor-faktor teasebut diataa dengan perencanaan perhitungan kebutuhan tenaga paramedis perawatan di lima ruang rawat inap ( R. ICU. R Muarai I, R.Murai II, R. Kenari I dan R.Cempaka II) Rumah Sakit P.T. Pelni "Petamburan" Jakarta. Beberapa hasil dari penelitian ini memperlihatkan pada ruangan dengan jumlah tempat tidur relatif sedikit, memperlihatkan produktifitas yang tinggi, sedangkan B.D.R. relatif tidak tinggi. Juga ada ruangan dengan. jumlah tempat tidur relative banyak, memperlibatkan produktiftas relatif rendah, begitu juga B.D.R. relatif tidak tinggi.Selanjutnya penelitian ini juga memperlihatkan jumlah "turn over" bervariasi antara 10% sampai dengan 11%. Hal ini sangat berpengaruh pada proses asuhan keperawatan, meskipun tidak disadari bahwa dengan adanya "turn over" yang semula hanya mencerminkan kekurangan tenaga secara kuantitatif, bila dihubungkan dengan proses asuhan keperawatan metode penugasan "team" akan mempengaruhi kualifas pelayanan, keadaan ini menggambarkan kekurangan tenaga secara kualitatif. Sehingga perencanaan perhitungan kebutuban tenaga paramedis perawatan di rumah sakit harus memasukkan faktor-faktor seperti jumlah tempat tidur, B.Q.R., produktifitas dan. "turn over" didalam perhitungan. Meskipun masih banyak faktor-faktor diluar rumah sakit yang mempengaruhi perencaan tenaga paramedis perawatan yang diluar jangkauan, dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut akan lebih mencerminkan kedekatan pada kebutuhan tenaga yang nyata.

---

One asset of a 24-hour aperated hospital is paramedics / nurse human resources who certainly deserve a particular attention. This paramedics / nurse human resources have a specified matter to be observed, specially in planning their resources . It has been observed on 5 paramedics I nurse service complexes for their calculation of amount to be hired for 22 paramedics 1 nurse rooms within its consideration of several factors to be focused on that planning_ These factors include amount of bed, B.O.R, productivity and turn over which effect on nursery management, further on nursery process.

This observation shows loser relationship of the factor abover with the planning of amount needed to be heired in the 5 paramedics I nurse service complexes (R.ICU, R Murai I, R. Murai II, R. Kenari I and R Cempaka II) in rumah Sakit PT. Pelni "Petamburan" Jakarta. Several matters of this observation bring about the fact that a space within relatively less amount of bed shows high productivity but less B.O.R. and this also shows a space within relatively more bed has less productivity either less B.O. R.

Further, this observation also shows various amount of turn over 10% up to 11% mainly, this effects on nursery process as it is unaware, eventhouth, that the turn over which previously reflects less quantity of paramedics I nurse human resources, whether concerned with the process of the team=work method of nursery, this will effect on service's quality, say, this reflects less quality of paramedics I nurse human resources.

As a conclusion, this planning of calculation of paramedics 1 nurse human resources needed in hospital must concern any factors ; amount of bed, B.Q.R, productivity an turn over. There are still many other factors externally out of hospital's environment which also effects on this planning of paramedics /nurse human resources, although at less these factors above will reflect closer figure on real paramedics I nurse human resources."

"Program pengiriman calon perawat dan care worker Indonesia ke Jepang melalui kerangka Japan Indonesia Economic Partnership Agreement sejak 2008 merupakan lembaran baru bagi hubungan kedua negara. Lalu bagaimana media massa Jepang memaknai kedatangan tenaga kerja Indonesia ini? Melalui teori semiotika Roland Barthes penelitian ini berusaha menangkap representasi identitas para calon perawat dan care worker Indonesia dalam artikel-artikel berita pada salah satu media massa Jepang, The Asahi Shimbun Digital. Dengan analisis makna konotasi terhadap unsur kebahasaan dalam artikel berita The Asahi Shimbun Digital, penelitian ini menemukan bahwa representasi-representasi identitas yang ditampilkan melanggengkan ideologi-ideologi tertentu.

---

The sending of Indonesian nurse and care worker candidates since 2008 through the framework of Japan Indonesia Economic Partnership Agreement is a new chapter in the relations between the two countries. The question is how Japanese mass media interpret the migration of Indonesian labor to their country? By using Roland Barthes semiotics theory, this research captured the representation of identity of Indonesian nurse and care worker candidates identity in the news articles on one of the Japanese mass media, The Asahi Shimbun Digital. Through the analysis of connotative meanings of linguistic elements in the news articles, this research found that representations of identity perpetuate certain ideologies."

"Skripsi ini membahas aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2009 yang lalu. Pokok permasalahan yang diteliti adalah asas atau teori tanggung jawab hukum apa yang dianut oleh UU tersebut dan apakah asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur secara baik jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;Bagaimana perbandingan ketentuan yang mengatur aspek asuransi tanggung jawab hukum dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No.22 tahun 2009 dengan UU No.14 tahun 1992; dan Bagaimana pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum UU No.22 diberlakukan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan khususnya UU No. 22 Tahun 2009. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No. 22 Tahun 2009 dan apakah aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sudah diatur baik di dalam UU tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh adalah asas atau teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No 22 Tahun 2009 adalah asas atau teori tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (fault liability) UU no. 22 tahun 2009 belum mengatur dengan baik, jelas dan tegas mengenai asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga, sedangkan untuk asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur lebih baik; dan Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum diberlakukan UU No.22 Tahun 2009 belum dilaksanakan.

---

This undergraduate thesis discusses about aspects of third party liability insurance and passenger accident insurance in Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation that has been enacted on June 22, 2009. The issue of this research is what the legal liability doctrine or theory of law No 22 Year 2009 is and whether said law contains better rules and regulation for third party liability insurance in comparison to the previous Law Number 14 Year 1992 concerning Traffic and Road Transportation; What is the comparison of rules and regulation in Law No.22 Year 2009 and Law No.14 Year 1992; and How was the implementation of third party liability insurance prior to the enactment of Law No. 22 Year 2009. This law research is using normative legal research on principles of law and regulations relating to the subject and Law No 22 Year 2009 and Law No 14 Year 1992 in particular. For the data collection technique, researcher use secondary data by conducting literature study of the legal material of primary law material, secondary law material and tertiary law material. Data was analyzed in qualitative method. The purpose of this study is to establish conclusion of what is the doctrine or theory of the liability of the Law No 22 Year 2009 and whether the aspect of third party liability insurance has been well set up and arranged in that Law. The conclusion of this research is the legal liability doctrine or theory of Law No 22 Year 2009 is fault liability and the Law Number 22 Year 2009 has not well contained good, clear and firm rules and regulation for the third party liability insurance whilst for passenger accident insurance has been better arranged. Third party liability insurance prior to the enactment Law No.22 Year 2009 was not implemented yet."

"ABSTRACTKetentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit mengatur bagi badan hukum yang bidang usahanya perumahsakitan dilarang memiliki bidang usaha lain yang berada di bawah satu naungan badan hukum. Sedangkan PP Muhammadiyah merupakan badan hukum yang memiliki tiga bidang usaha, yaitu rumah sakit, pendidikan, dan keagamaan. Dengan ketentuan yang ada tersebut PP Muhammadiyah mengalami kerugian materiil maupun imateriil. Oleh karena itu PP Muhammadiyah mengajukan Pengujian Undang-Undang (judicial review). Permohonan tersebut kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013, yang pada intinya menambahkan frasa Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan perumahsakitan, putusan mahkamah konstitusi, serta melakukan wawancara dengan para pemohon pengujian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa benar dalam penerbitan ketentuan Pasal 7 ayat (4) tidak didasari dengan alasan yang jelas, selain itu juga mengakibatkan kerugian bagi para penyelenggara rumah sakit. Oleh karena itu pengaturan Pasal 7 ayat (4) diperjelas dengan adanya PERMENKES RI No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Walaupun sudah adanya peraturan pelaksana, lebih baik jika Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit mengalami perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, agar terdapat keselarasan antara peraturan pelaksana dengan peraturan dasar.

---

ABSTRACTArticle 7(4) of Law Number 44 Year 2009 on Hospital prohibits a legal entity in the hospital sector to engage in any other sectors. Muhammadiyah is a legal entity that engages in 3 different sectors, which are Hospital, Education, and Religious Activities. With the regulation in hand, it has brought both material and immaterial damages for Muhammadiyah. Muhammadiyah filed a Judicial Review. Based on the Constitutional Court Decision Number 38/PUU-XI/2013, to Article 7(4), there has been made an exception to the rule for hospitals that is run by legal entities for profit.  This study is a normative juridical research. Based on legal researches and interviews conducted, the findings of this analysis shows that the enactment of Article 7(4) was not based on clear underlying reasons, and has caused disadvantages to the legal entities engaged in the respective sector. Therefore, the rules of Article 7(4) has been clarified by the enactment of Regulation of the Minister of Health Number 56 Year 2014 on Classification and Hospital Licensing. Nevertheless, the revision of Article 7(4) of Law Number 44 Year 2009 on Hospital is necessary to conform with its implementing regulations."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kasus peredaran obat keras PCC yang beredar di Kota Kendari pada bulan September 2017, adapun tujuan dari Penelitian ini adalah memahami bagaimana peredaran obat keras ditinjau dari hukum kesehatan dan etika profesi apoteker, memahami pengaturan dan peranan BPOM dalam pengawasan peredaran obat keras di Indonesia, dan menganalisis kasus peredaran obat keras Paracetamol Caffeine Carisoprodol PCC di Kendari. Bentuk penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan studi literatur, serta pendapat dari narasumber. Kemudian tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan perskriptif. Kesimpulan dari penelitian iniadalah dalam menangani kasus peredaran obat keras PCC di Kendari ini diperlukan kerjasama antara instansi pemerintah untuk menangani hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah. Untuk mencegah kasus serupa terulang kembali, diperlukan juga aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai kewenangan instansi pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan obat keras di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the case of distribution of PCC drugs in Kendari, September 2017. The purpose of this research is to understand how the distribution of drugs in terms of health law and pharmacist ethics, understand regulatory and supervisory role of BPOM in the drugs circulation in Indonesia and analyze cases of the circulation of Paracetamol Caffeine carisoprodol PCC drug case in Kendari. Forms of research in this study is a normative legal research, using the literature, as well as the opinion of the expert. Then the type of research which the author used in this research is descriptive and prescriptive. The conclusion in the case is cooperation between government agencies to deal with such matters is necessary. To prevent the recurrence of similar cases, it also required the rule of law which expressly governs the authority of government agencies in addressing the abuse of drugs in Indonesia."

"Salah satu keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan asuransi adalah apabila perusahaan asuransi tersebut mempunyai provider network yang luas bermutu dan professional. Kinerja rumah sakit dalam memberi pelayanan kepada peserta secara tidak langsung akan memberi dampak terhadap penilaian konsumen terhadap perusahaan asuransi kesehatan yang menanggung konsumen tersebut.Untuk mengetahui dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan, makapenelitian ini memakai metode Servqual dikonsep dari Pasuraman, Zeithmal dan Berry, 1990 mengenai 5 dimensi mutu pelayanan dalam bidang jasa, Yaitu: Reliability (Kehandalan Pelayanan), Responsiveness (Ketanggapan pelayanan), Assurance (Jaminan/Keyakinan), Emphaty (Empati) dan Tangibles (Fasilitas Fisik).Metode yang digunakan adalah penelitian pendekatan kuantitatif dengan cross sectional ini diujikan pada 68 peserta PT. Asuransi Syariah Mubarakah dengan menggunakan kuesioner. Hal ini untuk mengetahui persepsi peserta terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit ?X? dan karakteristik respondennya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi peserta yang menyatakanbaik sebesar 62% dan yang menyatakan tidak baik sebesar 38%. Bila dilihat berdasarkan masing-masing dimensi pelayanan, assurance merupakan dimensi terbesar yang nilai baik oleh responden yaitu sebesar 75%. Untuk dimensi reliabiliy sebesar 65%, dimensi responsiveness 62%, dimensi emphaty sebesar 66%, dan dimensi tangible sebesar 69%.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. AsuransiSyariah Mubarakah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pesertanya dan dapat bermanfaat bagi rumah sakit ?X? dalam memberikan pelayanan kesehatan"

"ABSTRAKPerseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Mulai dari pendirian hingga pembubaran, semuanya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pengalihan status badan hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentunya juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Proses pengalihan tersebut sebelumnya harus didahului oleh pembubaran dan likuidasi perseroan untuk menghilangkan status badan hukum yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Namun proses pembubaran dan likuidasi tersebut tidak dilaksanakan hingga selesai oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Hal itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan status rumah sakit tersebut.

---

ABSTRACTLimited Liability Company is one of business entity incorporated under the Law of Limited Liability Company in Indonesia. In conducting all their activities, the Companies subject to the provisions of Limited Liability Company Act applies. Starting from the establishment until the dissolution, everything should be in accordance with the provisions of the legislation. The transfer of legal entity status of PT Rumah Sakit Pasar Rebo into Technical Implementation Unit of RSUD Pasar Rebo must be subjected to the provisions of the law. The transfer process previously must be preceded by the dissolution and liquidation of the company to eliminate the status of legal entity which is owned by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. However, the process of dissolution and liquidation is not completed by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. This thesis discusses the dissolution, liquidation, and termination liability legal entity in terms of legislation and regulations. This thesis also discusses the impacts that arise as a result of the transfer status of the hospital. "