Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Gambaran Penyelenggaraan Berkas Rekam Medis Rumah Sakit Zahirah Tahun 2012. Penyelenggaraan berkas rekam medis dapat dilakukan melalui kegiatan assembling, coding, filing, dan retrieval. Kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dengan aturan yang ditetapkan dapat memberikan pengaruh terhadap optimal atau tidaknya penyelenggaraan berkas rekam medis. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelenggaraan berkas rekam medis di RS Zahirah belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya ketidaksesuaian antara langkah-langkah yang diterapkan selama pelaksanaan kegiatan assembling, coding, filing, dan retrieval dengan kebijakan yang ditetapkan; serta masih terdapat permasalahan yang disebabkan karena kurang telitinya staf rekam medis dalam bekerja dan keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan serta langkah-langkah yang diterapkan selama pelaksanaan kegiatan assembling, coding, filing, dan retrieval untuk mengatasi ketidaksesuaian yang terjadi serta mengupayakan evaluasi dan perbaikan untuk staf serta sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan yang selama ini ada dalam penyelenggaraan berkas rekam medis.

---

This research discussed about Overview of Medical Record Management in Medical Record Unit of Zahirah Hospital in 2012. Medical Record Management could be implemented through assembling, coding, filing, and retrieval activities. Implemented these activities fluently and in appropriateness way could give influence for an optimal medical record management. This research was a qualitative descriptive research using primary and secondary data were collected through interviews, observation, and document review. This research reveal that medical record management in Zahirah Hospital was not optimal. It was revealed by the numerous discrepancies between the implemented way of assembling, coding, filing, and retrieval with established policies; and there were still some problems caused by human error of medical records staff and limited availability of facilities and infrastructure in medical record management in Zahirah Hospital. Therefore, it was necessary to evaluate and improving policies and the implemented way of assembling, coding, filing, and retrieval to overcome the discrepancies that occured during medical record management, and as well as for medical record staf and facilities and infrastructure to overcome the problems that have existed."

"Penulisan ini dilatarbelakangi atas perkembangan teknologi informasi yang menguasai hampir keseluruhan aspek kehidupan di dalam suatu negara, khususnya di bidang kesehatan. Dalam hal ini mengenai rekam medis elektronik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peraturan perundang-undangan tentang Rekam Medis telah mengakui adanya rekam medis elektronik, akan tetapi pengaturan yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan rekam medis elektronik belum ada sampai dengan saat ini. Penulisan ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan pokok mengenai, pengaturan rekam medis elektronik di Indonesia, tanggung jawab hukum rumah sakit dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik, dan penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik secara hukum tidak memiliki dasar hukum yang memadai, sehingga menghambat pemanfaatan dari rekam medis elektronik itu sendiri. Akan tetapi, rumah sakit sebagai pihak yang menyelenggarakan rekam medis elektronik tetap memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab apabila terjadi kerugian dikemudian hari

---

This study was motivated by the development of technology that appear almost in every aspects of life especially in the field of health. In this case the study held in electronic medical records at Cipto Mangunkusumo. The law on Conventional Medical records, have acknowledged about electronic medical records, but the regulations that are specifically governing the implementation of electronic medical records  are not regulated yet. This writing is to used to answer three main questions. The first one is the regulation of electronic medical records in Indonesia, the second one is hospital responsibility in implementing electronic medical records, and last one is the implementation of electronic medical records at Cipto Mangunkusumo Hospital. The regulations that used in this study are, Indonesian Law Number 29 Year 2004 about Medical Practice, Indonesian Law Number 11 Year  2016 about Information and Electronic Transactions, dan Minister of Health Regulations Number 269 Year 2008 about Medical Records. The result of this study has shown that the implementation of electronic medical records does not have a clear legal basis, that could be an obstacles for the development of electronic medical records itself. However, the hospital will still hold a responsibilty if there is a disadvantage about electronic medical record  in the future."

"Pasien di Intensive Care Unit (ICU) merupakan pihak yang membutuhkan pertolongan dengan segera dan berkelanjutan dari pihak tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit. Namun demikian pasien dan/atau keluarga pasien seringkali belum mengetahui hak dan kewajibannya serta hal-hal khusus yang secara yuridis akan membawa akibat hukum yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang perlindungan hukum pasien di ICU rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pelayanan dan perawatan pasien di ruang ICU diperuntukkan bagi pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan dokter, perawat, profesi lain yang terkait secara terkoordinasi dan berkelanjutan, serta memerlukan perhatian yang teliti, agar dapat dilakukan pengawasan yang ketat dan terus menerus serta terapi titrasi. Perlindungan hukum terhadap pasien di Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit sangat berkaitan dengan persetujuan tindakan medik di Intensive Care Unit (ICU). Di samping itu perlindungan hukum terhadap pasien dapat terwujud dari dilaksanakannya tanggung jawab hukum rumah sakit pada saat pasien dapat membuktikan kerugian akibat kesalahan tenaga kesehatan di rumah sakit. Perlindungan hukum terhadap pasien sangat ditentukan oleh pelaksanaan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit berdasarkan Undang Undang Kesehatan, Undang Undang Rumah Sakit, Undang Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan yang khusus mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010."

"Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bidang komputer yang telah diaplikasikan pada sistem rekam medis rumah sakit Hasil pengamatan sebelumnya pada komputerisasi rekam medis di RSU PMI Bogor menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk memganalisis pelaksanaan komputerisasi rekam medis rawat jalan RSU PMI Bogor yang difokuskan pada input dan prosesnya. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskripftif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dan informasi mengenai input dan proses rekam medis diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan observasi lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada masalah antara lain sumber daya manusia yang masih kurang dalam hal jumlah maupun keahlian, komitmen dokter yang lemah, prosedur dan program komputerisasi rekam medis.RSU PMI perlu memperbaiki pelaksanaan rekam medis rawat jalan. Usulan terpenting yang disampaikan adalah pembuatan prosedur, melakukan sosialisasi sistem yang ada, membangun komitmen dokter, perbaikan program komputer dan pelatihan komputerisasi rekam medis bagi perawat dan dokter.Dafar Pustaka : 28 ( 1975-200 I )

---

To assess the implementation of medical record process, I conduct a study in PMI Hospital Bogor. This is a case study, focused on the input and process of the medical record. Information is derived by in-depth interview, focus group discussions, and field observation.This research found the there were some problem on the input, which were the low-level of quantity and expertise quality of medical human resources (doctors), doctors' commitment, flaws on computer programs, and procedures on computer data inserting. There were also problem on process, such as data recording by doctors, data storing on computer system and data retrieval.The study recommended that the implementation should be improved in the future; by develop procedures on implementation of computer stored ambulatory record. There should be a doctor commitment on the medical record system. The software should be improved to accommodate pictures drawn by the doctors. Lastly, there should be trainings on medical record computerization for nurses and doctors.Bibliography: 28 (1975-2001)"

"Dengan adanya era globalisasi, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pelayanan jasa rumah sakit, sehingga rumah sakit semakin dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan bermutu. Kondisi persaingan antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain menjadi semakin ketat. Oleh karena itu bukan hanya pelayanan medis saja yang penting, tetapi unit penunjang medispun menjadi hal yang penting pula. Salah satu unit penunjang adalah rekam medis.Rekam medis sangatlah penting, karena fungsi utamanya adalah membantu keputusan klinis, yaitu dalam membuat diagnosa dan pengobatan. Komunikasi di antara dokter dalam mengobati pasien melalui rekam medis tersebut, bahkan rekam medis memuat pengetahuan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan resident yang bertugas di suaturumah sakit. Di dalam rekam medis juga tercermin kualitas pelayanan rumah sakit dan data - data yang dibutuhkan untuk perencanaan rumah sakitRumah Sakit Kanker "Dharmais" merupakan satu - satunya rujukan kanker di Indonesia. Sesuai dengan misinya tersebut, maka rekam medis yang merupakan hal yang penting bagi riset epidemiologi dan aspek medikolegal. Jadi dalam rekam medis banyak informasi yang tersedia dan akan sangat sulit untuk mendapatkan informasi dari pencatatan yang tidak baikPenelitian ini dilaksanakan dengan melakukan riset responden melalui teknik wawancara mendalam dan berperan serta. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan masukan dari Direksi, manajemen dan para dokter untuk meningkatkau kualitas dan kuantitas pencatatan resume pasien rawat inap, mengingat resume media merupakan ringkasan dari seluruh pencatatan atas tindakan yang dilakukan kepada pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan akan tercapai melalui pembentukan komite rekam media yang selanjutnya dengan wewenang dan tanggung jawab terhadap rekam medis akan melakukan perubahan dokumentasi yang telah ada Jadi pencatatan resume media pasien rawat inap akan menjadi lebih baik terlebih dengan bantuan dari dokter umum yang beitugas sebagai dokter ruangan.

---

As a consequence of globalization, Indonesian s peoples becomes aware with health care. Nowadays the competition among the hospital becomes greater and greater, it makes the hospital are expected to give good quality, exactly and rapidly services. Clinical service units are important and clinical support are too, such as : medical record.Medical record is very important, the function is primarily to assist clinical decision making in diagnosis and treatment. They serve as an important means of communication of information between the medical team treating the patient. Also the medical record provides a discipline which plays an essential role in education of medical students, residents or junior doctors. For the planning of the health care and epidemiological researches needed the information from medical record."Dharmais" Cancer Hospital is initially National Cancer Hospital in Indonesian. The mission is built to approach effectiveness and qualified health service purposes, including preventive, curative and rehabilitative of cancer. Based on that mission, medical record plays an important role in epidemiological research and they provide evidence for medico - legal. So, there are much more information being available and it is too difficult to retrieve information from unorganized notes.This study through in - depth interview were designed to get suggestion from management hospital and clinical team. The aim of study is assist to improve quality and quantity in - patient medial record, especially discharged summary. It is written by the physician and other health care specialists and should always be problem oriented. Discharged summary is a brief of clinical information, such as : diagnosis, treatment, prognosis etc. As a result of the study indicates that Medical Record Committee is needed to designed new document standards and change medical record system. And also general practitioner should help to write the discharged summary. Finally, medical record will be gain the benefit."

"Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen di Indonesia, sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu juga hak-hak pasien telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang terdapat dalam Pasal 55, Salah satu hak tersebut adalah untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindakan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian itu dan adanya hubungan kausalitas.Aspek hukum perlindungan konsumen (pasien) menjadi fokus penting karena perlakuan rumah sakit yang sering merugikan konsumen. sehubungan dengan perlindungan maka tidak akan terlepas dari tanggung jawab rumah sakit tersebut. Sistem tanggung jawab yang ada di rumah sakit berdasarkan bidang masing-masing, dalam hal rumah sakit sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial ekonomi maka berlaku tanggung jawab sebagai pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UUPK. Rumah Sakit juga bertanggung jawab terhadap karyawan atau bawahan yang melakukan kesalahan sesuai dengan doktrin vicarious liability atau corporate liability. Pemberlakuan klausul-klausula yang bersifat baku sehingga konsumen (pasien) hanya bisa menerima dan tidak adanya kesempatan bernegosiasi dan terkadang klausula tersebut berisi pembebasan tanggung jawab dari pihak rumah sakit. Klausula tersebut sering terdapat dalam Informed consent. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen (pasien) dengan pihak rumah sakit adalah melalui jalan peradilan atau luar pengadilan yang menggunakan lembaga BPSK dan dapat juga menggunakan cara mediasi, pihak ketiga sebagai mediator, seperti YLKI atau YPKKI. Bagi dokter juga diselesaikan oleh MKEK IDI atau MDTK."

"Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan rekam medis sebagai salah satu bentuk informasi rumah sakit dan sebagai pendukung administrasi. Dalam era BPJS, klaim dilakukan menggunakan Software INA-CBG`s dengan memasukkan ICD 10 untuk diagnosa dan ICD 9 CM untuk prosedur dan tindakan sesuai yang tertulis dalam bekas rekam medis. Penyelenggaraan rekam medis harus didukung dengan kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sistem. Sumber data diambil dari data sekunder dan primer yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunujukkan bahwa penyelenggaraan rekam medis pasien JKN yang meliputi kegiatan assembling, filing, retrieval, coding dan pengembalian berkas ke Instalasi Medical Record masih belum berjalan optimal karena beberapa kegiatan tersebut belum memiliki kebijakan atau landasan aturan dan adanya keterbatasan SDM yang tersedia.

---

A hospital had a due to do medical record implementation as a hospital information and administration support. In BPJS century, the claim process use INA-CBG`s software and input ICD-10 for diagnose and ICD-9CM for procedures and treatment measures which is written in medical record file. Medical record implementation must be supported by a suitability between the policy and the real in range. This research was a descriptive qualitative research with system approach. Data resources taken from primary and secondary data by did the depth interview, observation and document review. The result were reveal that JKN patient`s medical record which involve assembling, filing, retrieval, coding and file returning to Medical Record Installation still not running optimally caused by that activity has not policy or grounding rules and limited human resources available."