Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK No. 173/PMK.011/2014. Menurut surat JKU No. S-XYZ/MK/011/2013, JKU menganut konsep Pejanjian Garansi, padahal dalam prakteknya lebih tepat untuk menggunakan konsep Perjanjian Penanggungan. Adapun hubungan hukum antara Pemerintah dan PT PLN didasarkan atas kewajiban pelayanan publik. Sementara itu, eksekusi JKU dapat dilakukan jika PT PLN melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta (PLS), dengan cara PLS mengajukan tagihan kemudian Pemerintah akan menganggarkan dana dalam APBN tahun selanjutnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on guarantees given by The Government of The Republic of Indonesia (Government) according to Presidential Decree No. 4 Year 2010 jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014 concerning Procedure of Giving The Business Viability Guarantee (BVG) for PT PLN (Persero) in the matter of Fast Track Program II. This research analyzes the general concept of BVG, legal relation between Government and PT PLN (Persero), execution of BVG based on the Indonesian Civil Code jo. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014. Based on BVG Letter No. S-XYZ/MK/011/2013, BVG adopted Guarantee Contract concept, despite the facts prove that BVG is more suitable using Warranty Contract concept. The legal relationship between the Government and the PT PLN (Persero) is based on the public service obligation. Whereas the BVG execution can be done if PT PLN (Persero) committed a breach of Power Purchase Agreement with the Private Electric Company, where the Private Electric Company can submit a bill proportional to the damage experienced which will be restituted by the Government by allocating it in the State Fund. This research uses a normative juridical study."

"Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Listrik) dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Pembahasan mengacu pada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan dan peraturan terkait, teori hukum tentang keseimbangan dari para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah sebaiknya mengawasi pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Listrik agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga, memberikan dukungan kepada pihak yang lemah kedudukannya dalam Perjanjian Jual Beli Listrik agar kedudukan PLN dan produsen listrik swasta sama kuat.

---

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle. The analysis is conducted by referring to prevailing Electricity laws and regulations and theory of law on balance principle from notable legal scholars. The data were collected by library research. The researcher suggests that Government supervises the implementation of power purchase agreement, to render support for less powerful party in order to protect both parties? position remain balance."

"Jaminan Pemerintah untuk infrastruktur ketenagalistrikan dengan skema penugasan diberikan dalam rangka mendukung PT PLN (Persero) memperoleh pembiayaan dari perbankan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam PMK 135/2019, jaminan Pemerintah dapat diberikan atas pemenuhan kewajiban PT PLN (Persero) kepada bank berdasarkan perjanjian pinjaman maupun perjanjian pembiayaan syariah. Pemenuhan jaminan atas kewajiban PT PLN (Persero) tersebut berasal dari dana yang dialokasikan dalam APBN. Seiring dengan adanya ketentuan jaminan Pemerintah terhadap pembiayaan syariah tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai bentuk dan sifat jaminan Pemerintah terhadap kewajiban PT PLN (Persero) berdasarkan pembiayaan syariah tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN 74/2009, jaminan syariah untuk pembiayaan dengan skema bagi hasil hanya dapat diberikan untuk pokok pembiayaan saja. Selain itu, pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil yang berunsur keadilan dimana nasabah dan bank sama-sama menanggung risiko sesuai porsi modal dalam kerja sama dan mendapat keuntungan sesuai kesepakatan. Untuk itu, dikaji mengenai jaminan Pemerintah terhadap pembiayaan syariah tersebut dapat memberikan dampak bagi efisiensi keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan, dokumen hukum dan wawancara. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa jaminan Pemerintah yang diberikan untuk pembiayaan syariah belum mengikuti jaminan sesuai dengan prinsip syariah, melainkan menggunakan penanggungan berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata. Apabila menggunakan jaminan berprinsip syariah, maka dapat memberikan potensi lebih baik bagi efisiensi keuangan negara. Hal ini karena cakupan yang dijamin hanya pokok pembiayaannya saja dan tidak termasuk biaya lain ataupun hasil keuntungan yang harus dikembalikan kepada bank. Pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut dalam mengembangkan skema jaminan syariah untuk jaminan Pemerintah.

---

Government guarantees for electricity infrastructure with an assignment scheme are given in order to support PT PLN (Persero) in obtaining financing from banks to build electricity infrastructure. In PMK 135/2019, Government guarantees can be provided for the fulfillment of PT PLN (Persero) obligations to banks based on loan agreements or sharia financing agreements. The fulfillment of the guarantee for the obligations of PT PLN (Persero) comes from the funds allocated in the APBN. In line with the provisions of the Government guarantee against sharia financing, it is necessary to study the form and nature of the Government guarantee against the obligations of PT PLN (Persero) based on the sharia financing. Based on the DSN Fatwa 74/2009, sharia guarantees for financing with a profit-sharing scheme can only be given for the principal of the financing. In addition, sharia financing with a profit-sharing scheme with an element of justice in which the customer and the bank share the risk according to the share of capital in the cooperation and get the profit according to the agreement. So that, the guarantee with sharia principle for the electricity infrastructure development will have an impact on the efficiency of state finances. The research method used in this thesis is normative research with a qualitative approach and uses library materials, legal documents and interviews. From the results of the study, it was concluded that the government guarantees provided for sharia financing did not follow the guarantees in accordance with sharia principles, but used guarantees based on Article 1820 of the Civil Code. If using a guarantee with sharia principles, there is possibility the guarantee will provide better potential for the efficiency of state finances. This is because the guaranteed coverage is only the principal of the financing and does not include other costs or profits that must be returned to the bank. The government needs to conduct further studies in developing a sharia guarantee scheme for government guarantee."

"Tesis ini membahas asas keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi Energy Sales Contract (Perjanjian Jual Beli Energi) di bisnis jual beli listrik yang menggunakan energi panas bumi dengan fokus utama pada pencarian implementasi asas keadilan dan kepastian hukum dalam Perjanjian Jual Beli Energi baik yang dibuat sebelum UU Panas Bumi tahun 2003 maupun yang dibuat setelahnya. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Perundangan di bidang Panas Bumi, Ketenagalistrikan dan peraturan lain yang terkait serta teori hukum tentang keadilan dan kepastian hukum dari para sarjana terkemuka dipandang dari mata seorang praktisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah secara selektif dan progresif mengambil sebagian resiko pengusahaan panas bumi di tahap awal (tahap survei pendahuluan) dengan menyediakan data sumber panas bumi yang lebih credible dan akurat sehingga memperkecil persepsi negatif atas resiko yang akan dipikul oleh Penjual saat melakukan pengusahaan panas bumi di Indonesia, agar kepentingan PLN dan pengembang swasta sama-sama terlindungi.

---

This thesis discusses the justice and legal certainty principles reflected in energy sales contract with focus on finding the implementation of justice and legal certainty principles in the energy sales contract made before as well as after Geothermal Law year 2003. The analysis is conducted by referring to prevailing Geothermal, Electricity Laws and Regulations and theory of law on justice and legal certainty principles from notable legal scholars viewed from the eyes of a practitioner. This research uses descriptive method. The data were collected by library research.The researcher suggests that Government selectively and progressively takes part of risks in geothermal business at early stage (preliminary survey phase) by providing geothermal resources data which more credible and accurate so as to reduce negative perception on risk that would be put on Seller`s shoulders when it carries out geothermal venture in Indonesia with hope that both PLN and independent power producer`s business interest would be protected."

"Pembangunan Infrastruktur khususnya dalam bidang Ketenagalistrikan di Indonesia tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai alternatif efisiensi untuk menarik pembiayaan dari sektor di luar APBN. Salah satu jalan mencapai tujuan tersebut mendorong Pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai Badan Hukum Publik mengeluarkan berbagai kebijakan dan dalam perannya sebagai Badan Hukum Privat untuk membuat Jaminan Pemerintah atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam berjalannya fungsi tersebut Pemerintah mendirikan sebuah Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak khusus pada bidang Penjaminan Pembangunan Infrastruktur, yang ditujukan untuk memajukan iklim pembangunan fasilitas dan sarana melalui investasi asing. Skripsi ini membahas mengenai bentuk Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai BUMN yang 100% (seratus persen) modalnya berasal dari Pemerintah. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deksriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah Jaminan Lembaga Pemerintah berkonsep borgtocht yang hanya dapat diberikan berdasarkan Perjanjian KPS atas Proyek Infrastruktur dengan mengutamakan prinsip Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atau Alokasi Risiko.

---

Infrastructure development especially on the Electrical Power field in Indonesia is carried out by the Government of Indonesia and efficiency alternatives to attract financing from sectors outside the state budget. One way to achieve these goals encourage the Government to carry out its role as a Public Law Board issued various policies and in its role as a Private Legal Entity to make the Government Guarantee on liabilities of Responsible Electricity Infrastructure Partnership Project. In the functioning of the Government to establish a State-owned General Company engaged specially in the field of Infrastructure Assurance, which aimed to promote development climate and infrastructure facilities through foreign investment.

This thesis discusses the form of guarantee provided by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a state that is 100% (one hundred percent) of capital from the Government. In the data processing used qualitative methods that produce research that is descriptive analysis. The research results indicate that under Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010, the Warranty which provided by Indonesian Infrastructure Guarantee Fund is the Government warranty borgtocht concept that can only be given by the PPP Agreement on Infrastructure Projects with emphasis on the principle of State Financial Risk Management or Risk Allocation."