Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 155596 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Johanna Fungsiwinata
"Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan mengenai Ganti rugi dan Rehabilitasi sebagai hak terpidana atas terjadinya Error in Persona. Tindakan Error in persona merupakan tindakan yang terjadi akibat inkonsistenitas pelaksanaan dalam Integrated Criminal Justice System. Ganti rugi dan Rehabilitasi merupakan satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh terpidana dalam hal terjadinya Error in Persona. Akan tetapi, pengaturan Ganti rugi dan Rehabilitasi bagi terpidana belum diatur secara terperinci, sehingga pada akhirnya pemberian Ganti rugi dan Rehabilitasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 983/KMK.01/1983 tentang tata cara pembayaran Ganti kerugian. Kewenangan pemberian Ganti Rugi dan rehabilitasi dimiliki oleh Negara. Pembayaran Ganti Kerugian oleh negara ditentukan secara limitatif, yakni minimal sebesar Rp. 5.000.- dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan apabila yang bersangkutan sakit atau cacat atau mati, maka besarnya ganti kerugian maksimal Rp 3.000.000,-. Besarnya ganti rugi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi tidak dimungkinkan pemberian jumlah ganti rugi yang melebihi dari apa yang terdapat dalam ketentuan yang ada karena belum ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya.

This research explains about the regulation and implementation of Compensation And Rehabilitation as Right of the Condemned in Error In Persona. Error in persona is something that caused by inconcistency in the realization of Integrated Criminal Justice System. Compensation And Rehabilitation is a kind of the protection for the Human Rights in the condemned for Error in Persona action. But, the regulation about Compensation And Rehabilitation for the condemned hasn't arranged in detail, so in the end the Compensation And Rehabilitation is given according to the certainty in The Law Number 8 Year 1981, writs about Criminal Procedure Law, The Government Regulation Number 27 Year 1983, writs about The Implementation of Criminal Law Procedure, and The Monetary Ministry Regulation Number: 983/KMK.01/1983, writs about the Procedure in Giving Compensation. The authority in Giving Compensation And Rehabilitation is owned by the State. The Compensation Payment is arranged limitatively, for the minimum is Rp. 5.000,- and the maximum is Rp. 1.000.000,- while if the condemned got sick, deformity, or dead, the amount for the compensation is Rp. 3.000.000,- for maximum. The amount of the compensation is out of date, but there is no possibility giving the amount of compensation bigger than the amount in the Regulation because there is no law foundation which arrange that problems. The writing of this research uses a library research method using secondary data sources."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22575
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Habli Robbi Taqiyya
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai
hal-hal dan/atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana,
terkait penentuan berat ringannya pidana. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan
sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya
pidana. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai
pedoman pemidanaan bagi hakim terkait hal-hal dan/atau keadaan-keadaan yang
wajib dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya pidana tersebut.
Pedoman pemidanaan ini sangat penting untuk mengurangi subjektifitas hakim
dalam menilai hal-hal dan/atau keadaan yang meringankan dan memberatkan
pidana, sehingga dapat mengurangi disparitas pemidanaan. Dalam skripsi juga
dianalisa putusan hakim dalam perkara Adiguna Sutowo, terkait pertimbangan
hakim dalam putusan ini terhadap adanya perdamaian diluar sidang pengadilan
sebagai alasan yang meringankan pidana.

ABSTRACT
The Focus of this study is concerning the consideration of Judge in assessing
elaboration and/or any circumstance which could be a mitigation and an
incrimination of punishment, that related to the decision of punishment. Act
Number 4 year 2008 concerning Indonesia Judicial Power stipulates the duties of
judge to consider the behaviour of the accused to decide the final punishment.
However, up until this moment, there is no lucid regulation concerning the
guideline of punishment for judge in connection with such elaboration and/or any
circumstance that should be taken into account in deciding the punishment. The
guideline of punishment is utterly necessary to redeem the subjectivity of judge in
assessing such elaboration and/or circumstance which could be a mitigation and
an incrimination of punishment, and in the end it will defect the punishment
disparity. This study also analyzes the judge verdict in case of Adiguna Sutowo,
in which related to judge consideration about any non-litigation settlement as a
mitigation of punishment."
2009
S22585
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqan Naelufar
"[ABSTRAK
Tesis ini merupakan kajian yang hendak melihat konsep lembaga yang
berwenang dalam sebuah proses peradilan. Relevansi antar lembaga sebagaimana
dimaksud yaitu Komisi Informasi dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah
berwenang dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik.
tujuan daripada keterbukaan informasi publik adalah dalam rangka mengawal
kebebasan informasi sebagai falsafah Hak Asasi Manusia dalam generasi ketiga.
Dalam penelitian ini menggunakan teori Hukum, teori Politik Hukum Nasional,
Teori Pembagian Kekuasaan dan Kekuasaan Keempat, kerangka konsep yang
digunakan yaitu peradilan administrasi dalam perspektif politik hukum dan
Kebebasan atas informasi sebagai HAM.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa komisi informasi ditempatkan
layaknya peradilan tingkat pertama karena hasil dari putusan dapat dimintakan
banding kepada PTUN, dalam proses di PTUN menggunakan hukum acara
tersendiri yang menempatkan PTUN sebagai peradilan Banding. atas hasil
penelitian maka terdapat suatu paradigma baru dalam sistem peradilan di
Indonesia. Gagasan yang diambil dari penelitian adalah dengan
mengkonsolidasikan sistem penyelesaian sengketa informasi publik dalam
peradilan khusus dibawah PTUN, Konsep demikian digunakan agar dapat
mengawal dan memperkuat sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

ABSTRACT
This thesis is a study that about to the concept of authorized institutions
the process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commission
of Information and Administrative Court is competent in the process of dispute
public resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order to
guard the freedom of information as the philosophy of human rights in third
generation. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,
Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), the
conceptual framework used is the administrative court in the political perspective
and freedom of information as a human rights.
Results of the research showed that the commission of information like
first instance courts as a result of the decision can be appealed to the
Administrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedural
law which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of the
research, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The idea
from research by consolidating system public information of dispute resolution in
a special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in order
to initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia.;This thesis is a study that about to the concept of authorized institutions
the process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commission
of Information and Administrative Court is competent in the process of dispute
public resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order to
guard the freedom of information as the philosophy of human rights in third
generation. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,
Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), the
conceptual framework used is the administrative court in the political perspective
and freedom of information as a human rights.
Results of the research showed that the commission of information like
first instance courts as a result of the decision can be appealed to the
Administrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedural
law which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of the
research, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The idea
from research by consolidating system public information of dispute resolution in
a special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in order
to initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia.;This thesis is a study that about to the concept of authorized institutions
the process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commission
of Information and Administrative Court is competent in the process of dispute
public resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order to
guard the freedom of information as the philosophy of human rights in third
generation. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,
Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), the
conceptual framework used is the administrative court in the political perspective
and freedom of information as a human rights.
Results of the research showed that the commission of information like
first instance courts as a result of the decision can be appealed to the
Administrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedural
law which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of the
research, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The idea
from research by consolidating system public information of dispute resolution in
a special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in order
to initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia., This thesis is a study that about to the concept of authorized institutions
the process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commission
of Information and Administrative Court is competent in the process of dispute
public resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order to
guard the freedom of information as the philosophy of human rights in third
generation. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,
Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), the
conceptual framework used is the administrative court in the political perspective
and freedom of information as a human rights.
Results of the research showed that the commission of information like
first instance courts as a result of the decision can be appealed to the
Administrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedural
law which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of the
research, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The idea
from research by consolidating system public information of dispute resolution in
a special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in order
to initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia.]"
2015
T43067
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Safina Rahmaniar Wanaputri
"Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa semenjak diundangkannya undang-undang ini maka 3 (tiga) tahun harus dibentuk peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer. Akan tetapi setelah 19 tahun berjalan, Pemerintah Indonesia belum juga mengeluarkan peraturan pelaksana sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Akibatnya terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Terdapat tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kewenangan Pengadilan Militer dalam Tata Usaha Militer, hambatan dalam pelaksanaa Hukum Acara Tata Usaha Angkatan Bersenjata, dan juga mengenai penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam Pengadilan Militer Tinggi. Adapun mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Saran dari hasil penelitian ini bertujuan agar Pemerintah dapat dengan segera mengisi kekosongan hukum yang ada agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para Prajurit.

The Armed Forces Administrative Court is regulated in Law No. 31/1997, which states that since the enactment of this law, 3 (three) years must be regulated by the Government Regulations about Military Procedural Laws. However, after 19 years, Indonesia Government has not yet issued regulations referred to in the Law on Military Court. As a result, there is a legal vacuum in the implementation of the Armed Forces Administrative Procedural Law. There are three problems discussed in this research, namely the authority of the Military Courts in Military Administration, obstacles in the implementation of the Armed Forces Administrative Procedure Law, and also regarding the resolution of military administrative disputes in the High Military Court. Regarding the method used in this language is normative juridical with a qualitative approach and using literature and interviews. The results of this study were intended that governments could quickly fill the existing rechtvacuum in order to provide legal certainty for soldiers."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rozali Abdullah
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992
342.06 ROZ h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rozali Abdullah
Jakarta: Rajawali, 1992
342.06 ROZ h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Putri Cahyawati
Jakarta: Gramata Publishing, 2011
342.06 DWI h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rozali Abdullah
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
342.06 ROZ h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fatria Khairo
Jakarta: Cintya Press, 2016
342.06 FAT h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>