Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha obat tradisional, dan peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat telah melakukan beberapa pelanggaran sehingga melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen obat tradisional terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat.

---

The focus of this study is the type of violation of which is carried out by the entrepreneur of traditional medicine, and the authority and the responsibility of government toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry. This research is using normative research. The result of this research is the entrepreneur of traditional medicine produce from medicine chemistry has been carried out some of violation so that violates some of legislation, and the government have the authority and the responsibility in building and controlling to protect the consumer of traditional medicine toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus juga merupakan konsumen obat-obatan yang mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk obat kuat impor, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk obat kuat impor tersebut, sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian; diadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pihak Kepolisian dalam pengawasan peredaran produk obat kuat impor; diadakan sosialisasi, edukasi mengenai obat yang memenuhi standar yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen obat secara umum; dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumers also have information right about medicines they buy and consume. The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of medicine products, is thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on facts that occurred related to the violations committed by the medicine entrepreneur in the fulfillment of consumer rights for medicine information.

This thesis also discusses the violations made by the seller in distribution of imported wonder pills product, as well as setting the legal protection of consumers who suffered losses due taking the pills. The results suggested while buying imported wonder pills product, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police in monitoring the circulation of imported wonder pills product; held socialization, education about medicines that meet the standards of good to community, particularly in the fulfillment of medicine consumer rights in general, and counseling on the Law of Consumer Protection."

"Akhir-akhir ini marak terjadi kasus jamu atau obat tradisional yang dicampur bahan kimia obat. Kasus "jamu kimia" ini sudah cukup sering terjadi yang diketahui baik dari operasi lapangan maupun penelitian laboratorium oleh berbagai lembaga. Praktek pencampuran ini sangat membahayakan konsumen karena bahan-bahan kimia tersebut tergolong obat keras yang berbahaya bila dipakai di luar atauran. Jamu (obat tradisional Indonesia) telah dan masih digunakan oleh penduduk Indonesia terutama yang tinggal di Pulau jawa secara turun temurun. Jamu dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang belum dibakukan dan dipergunakan dalam upaya pengobatan berdasarkan pengalaman. Jadi bahan kimia bukanlah bahan pembuat jamu. Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jamu atau obat tradisional ini antara lain berupa Undang-undang seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI, Keputusan Menteri Kesehatan RI dan peraturan lainnya. Pada saat ini pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen jamu atau obat tradisional belum maksimal. Untuk mengatasi hal ini perlu ditempuh berbagai langkah-langkah konkret dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. "

"Tesis ini membahas suatu proses penegakan hukum yang dilakukan oieh Badan POM, POLRI dan Kejaksaan terhadap industri yang melakukan pelanggaran memproduksi obat tradisional mengandung bahan kimia obat, di mana banyak ditemukan kendala atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Desain penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dcngan teknik mengkombinasi wawancara yang tezjadi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukan beberapa faktor mcnjacli masalah antara Iain landasan hukum perlu adanya peninjauan kembali karena tencanmm sanksi yang ringan, biaya untuk proses hukum masih kurang, sumbcr daya yang masih kurang, sosialisasi dan bimbingan teknis yang masih kurang terhadap industri-industri kecil di pelosok desa, sanksi yang dibcrikan ringan, proses hukurn yang tidak sesuai dengan tupoksi, putusan pengadilan yang sulit didapatkan, Icetidak konsistenan dalam penanynan barang bulcti dan tersangka.

---

This thesis discussed law enforcement process which was conducted by departement of NAFDC, POI.RI and Prosecution toward industries which violated by producing traditional medicine which contains chemical compound where there were many problems or irregularities which happenned on its implementation. Design of this study used a qualitative method by techniques of combining betwen depth interview and searching document.

Result of this sutdy indimted many problem factors including basis of law which need to review because listing of low punishment, the cost of law process was still less, lack of human resources, less of socialization ang technical assistance toward small industries at village, low punislunent, the law process at this time was not appopriatewit tupoksi, it difficult to get law court decision, it was still not consistent on handling evidence ang suspect."

"Kehidupan modern masyarakt saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar kepada masyarakat, sehingga tampak bahwa produk yang ditawarkan memiliki harga yang lebih murah din=bandingkan kosmetik yang memiliki izin edar resmi. Ketentuan tentang pemasukan kosmetik diatur dalam Keputusan kepala Badan POM tnentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai kosmetik impor. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik tanpa memiliki izin edar. Agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara sempurna oleh sebab itu diperlukan pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kosmetik impor.

---

In modern life today's, societies required not only high mobility but also the value of beauty and appearance. Human desire to be perfect, especially woman have been exploited by a group og business actors with trade in imported cosmetics that did not have the authorization to the public, so its look like their product cheaper than the others one. The regulations about cosmetic import arranged in the Decree of Head of National Agency of Drug and Food Control of RI. In this research, it used the normative law research that is research of written law which based research on literature and interviews. The act No. 8 of 1999 on Consumer Protection there is no explicit regulation of the import cosmetic. However, the provisions of Article 8 paragraph (1) of the act No. 8 of 1999 on Consumer Protection can be used to deceive or give legal consequences to business that sell import cosmetic without authorization. In order to protect consumers' interests perfectly, it is necessary to arrange specifically and explicitly in the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection regarding import cosmetic."

"Tulisan ini menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas obat tradisional yang beredar di Indonesia, khususnya obat cina tradisional. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulisan ini memiliki pembahasan seputar, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha obat illegal menurut Undang-Undang, dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap obat tradisional yang diproduksi oleh toko obat tradisional. Obat tradisonal merupakan obat yang terbuat dari tumbuhan herbal dan menjadi alternatif pengobatan untuk sebagian masyarakat karena khasiat dan manfaat yang terkandung. Namun, obat tradisional nampaknya tidak selalu aman untuk dikonsumsi. Dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk dan juga tidak berpedoman pada Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Perilaku pelaku usaha yang licik yang berdampak membahayakan konsumen. Pemerintah dalam hal ini sudah mengatur secara komprehensif, bukti nyata nya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentu saja sebagai pelaku usaha, harus bertanggung jawab atas produk yang mereka buat. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab moral maupun criminal. Masalah konsumen yang timbul tidak hanya menjadi tanggungjawab pelaku usaha aja, namun menjadi tanggung jawab instansi terkait. Seperti dalam penulisan ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BPOM memiliki 2 (dua) tahap pengawasan, yaitu Pre-Market dan Post-Market. Dalam menanggapi masalah ini, BPOM harus memaksimalkan fungsi pengawasan mereka agar sejenis obat yang membahayakan tidak dikonsumsi oleh konsumen.

---

This article analyzes how legal protection is for consumers of traditional medicines circulating in Indonesia, especially traditional Chinese medicine. This article was prepared using doctrinal research methods. This writing has a discussion based on the problem around, the form of liability of the related parties in connection with an illegal traditional Chinese medicine according to the laws, and the role of the government and BPOM in monitoring medicines prepared by traditional drug store. Traditional medicine is medicine made from herbal plants and is an alternative treatment for some people because of the efficiacy and benefits they contain. However, traditional medicine does not always seem safe for consumption. In practice, there are still many business actors who do not register their products and are also not guided by Good Traditional Medicine Manufacturing Methods (CPOTB). The behavior of cunning business actors that has the effect of endangering consumers. In this case, the government has regulated it comprehensively, by established Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. As business actors, they must be responsible for the products they make. This responsibility can be in the form of moral or criminal responsibility. Consumer problems that arise are not only the responsibility of business actors, but also the responsibility of the relevant agencies. As in this writing is the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). In carrying out its supervisory function, BPOM has 2 (two) stages of supervision, namely Pre-Market and Post-Market. In responding to this problem, BPOM must maximize their monitoring function so that dangerous types of drugs are not consumed by consumers."

"Tesis ini membahas gambaran pelaksanaan proses sertifikasi CPKB di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan penambahan SDM di Seksi Sertifikasi Kosmetik sehingga dapat dibedakan antara SDM yang melayani sertifikasi CPKB dan Surat Keteangan Impor serta dilakukan pengembangan dan evaluasi SDM yang melaksanakan proses sertifikasi CPKB. Selain itu merevisi prosedur kerja sertifikasi CPKB dengan melakukan evaluasi tahapan proses sertifikasi sehingga diketahui waktu yang dibutuhkan dari setiap tahapan.

---

The thesis discusses the implementation of certification process of GMP Cosmetics in The Directorate Inspection and Certification of Traditional Medicines, Cosmetics and Complement Product. This research is a qualitative research by an interview and document investigation. The result of the research suggests to add human resources in the section of cosmetics certification in order to be able to differenciate between the human resources which is in charge of GMP Cosmetics certification service and import letter as well as development and evaluation of human resources which implements GMP Cosmetics certification process. Besides that, to revise the working procedure of GMP Cosmetics certification by evaluating the certification process so that the time needed in each phase is known."

"Khasiat obat tradisional kini tidak dapat disangkal lagi.Jenis obat mi terdiri dari ramuan tanaman dengan atau tanpabahan yang berasal dari binatang, pada umumnya bekerja tidak Secepatobat-obat moderen. Akan tetapi efek-efek sampingan yang dapattimbul akibat penggunaan obat-obat tradisional jarang sekalidijumpai.Atas dasar pertimbangan untuk membuat khasiat obat-obat tradisionallebih cepat terasa oleh pemakai, maka ada usaha-usahauntuk menambahkan obat-obat moderen kepada ramuan-ramuan obattradisional.Dapat dipahami bahwa tindakan mi tidak disertai pencantumannama obat moderen tersebut dalam daftar susunan ramuan obat tradisionalyang terdapat pada pembungkusnya.Pada penelitian mi ditentukan kandungan diazepam sejenis"minor tranquilizer", dalam sejumlah obat tradisional, balk yangdibuat dalam negeri maupun yang telah diimpor dari luar negeni.Telah dipilih untuk penelitian mi obat-obat tradisionalyang dianjurkan untuk pengobatan penyakit reumatik atau sakitsakittulang dan yang dapat dibeli dipusat-pusat perbelanjaan diJakarta.

---

The efficacy of traditional medicinal drugs are now

more readily accepted.

These preparations which are composed of plants or herbs

with or without the addition of animal parts do not exert

their pharmacological action as fast as modern drugs.

However, side effect.s due to herbal drugs are seldom encountered.

In order to obtain faster and more pronounced pharmacological

effects, efforts have been made to add modern

drugs to these traditional drugs without naming these additions

in t'he lists of composition, of these traditional

drugs.

A number of local as well as imported traditional preparations

wereanalysed on-the presence of diazepam, a minor

tranquilizer . The analsis were restricted to those drugs

J

recommended against bone and muscle rheumatism and were purchased

over the counter at the various shopping centers in

Jakarta.

Diazepam was identified in one brand of imported traditional

preparations."