Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat, otoritas keuangan di berbagai negara semakin menyadari bahwa pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak cukup hanya melalui pendekatan mikroprudensial yang ditujukan untuk menjaga tingkat kesehatan individu lembaga keuangan, namun diperlukan pengawasan dan pengaturan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Galati dan Moessner, 2014 . Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk membatasi risiko sistemik yang terjadi pada kondisi terjadinya financial distress yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara lebih luas Borio, 2003 . Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh otoritas keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah pembatasan rasio Loan to Value LTV . Kebijakan yang bersifat countercyclical ini ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan kredit properti. Tesis ini membahas pengaruh pembatasan rasio LTV oleh Bank Indonesia terhadap pertumbuhan kredit properti perbankan di Indonesia dengan menggunakan model Igan dan Kang 2011 dan Christ Mc Donald 2015 . Perbedaannya, model rujukan menggunakan data panel, sementara penelitian ini menggunakan data time series. Dengan menggunakan persamaan regresi berganda ordinary least squares , penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan LTV yang bersifat mengetatkan pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi memiliki pengaruh signifikan dalam menahan laju pertumbuhan kredit properti lima bulan setelah kebijakan tersebut diterbitkan. Sedangkan penerapan kebijakan LTV yang bersifat melonggarkan saat pertumbuhan ekonomi sedang melambat tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan kredt properti.

---

After the global financial crisis triggered by the US subprime mortgage crisis in 2008, financial authorities in many countries realize that it is insufficient to only rely on microprudential aspects focusing on soundness of individual financial institutions. Supervising and regulating financial institutions also require macroprudential approach in keeping the stability of the financial system Galati and Moessner, 2014 . Macroprudential policy is intended to limit the risk of episodes of financial distress with significant losses in terms of the real output for the economy as a whole Borio, 2003. One of macroprudential policy instruments implemented by many financial authorities including Bank Indonesia is limitation on Loan to Value ratio. This countercyclical policy is intended to control the mortgage loan growth. This thesis examines the impact of Loan to Value ratio LTV policy to mortgage loan growth in Indonesian banking industry by using Igan Kang 2011 and Christ Mc Donald 2015 models. The difference is referenced models using panel data, meanwhile this study used time series data. By using multiple regression model ordinary least squares , the study concludes that implementation of tight LTV policy during economic boom period has a significant impact on restraining mortgage loans growth five months after implementation of the policy. In contrary, loosening LTV policy during economic downturn is less significant in boosting the growth of mortgage loan."

"Penelitian ini membahas pengaruh BI rate, gross domestic product, dan residential property price indices terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) yang ada di Indonesia dari bulan Januari 2003 - Desember 2013. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hal-hal yang paling mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan KPR. Berdasarkan hasil survei indeks harga properti residensial primary pada triwulan IV/2013, sebanyak 71,99% dan hasil survei indeks harga properti residensial secondary pada triwulan III/2013 sebanyak 63,33% menggunakan KPR sebagai pilihan utama dalam pembelian rumah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Website Trading Economic.Metode penelitian statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis, meliputi uji regresi dengan Eviews6, uji stasioner, uji kointegrasi, uji asumsi klasik, ECM, dan uji F-test, uji t-test, dan uji Goodness of Fit (R2) untuk melihat koefisien determinasi sehingga kita dapat meneliti seberapa baik KPR dapat diterangkan oleh BI rate, gross domestic product, dan residential property price indices.Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada jangka panjang (long run) BI rate berpengaruh negatif signifikan terhadap KPR di Indonesia sedangkan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap KPR di Indonesia. Pada jangka pendek, BI rate berpengaruh positif signifikan terhadap KPR di Indonesia sedangkan variabel lain yaitu GDP dan RPPI tidak ditemukan signifikan berpengaruh terhadap KPR.

---

This research examined the effects of BI rate, , gross domestic product, and residential property price indices to mortgage in Indonesia during January 2003 to December 2013. The purpose of this research is to examine the elements that effect people decision in using mortgage. Based on primary residential property price index survey Q IV/2013, 71.99% people used mortgage to buy their house and based on secondary residential property price index survey Q III/2013, 63.33% people used mortgage as a predominant choice to buy their house. The data that used in this study is a secondary data obtained from Bank Indonesia and Trading Economic website.

The statistical method were used to test the hypothesis, include regression test with EVIEWS 6, stasionary test, cointegration test, classic asumption test, error correction model, F-test, t-test, and goodness of fit test (R2) to see determination coefficient so we can examine how good mortgage can be explained by BI rate, gross domestic product, and residential propety price indices.

The result of this research show that in the long run, BI rate negatively and significantly related to mortgage in Indonesia and GDP has positif and significant effect on mortgage in Indonesia. In the short run, BI rate positively and significantly related to mortgage in Indonesia while other variables such as GDP and RPPI aren't found to significantly affect mortgage in Indonesia."

"Pemenuhan kebutuhan perumahan masih menjadi permasalahan sendiri yang perlu mendapat perhatian. Selain pengadaan secara fisik harus dipikirkan pembiayaan untuk mendapat fasilitas perumahan tersebut karena tidak semua masyarakat mampu untuk membeli rumah secara tunai. Saat ini terdapat fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan oleh Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional dan Asing. Dalam pemberian KPR berjangka panjang oleh Bank umumnya digunakan sumber dana yang berasal dari dana jangka pendek seperti deposito, tabungan atau giro. Bila hal ini terus berlangsung, tentu Bank akan mengalami ketidakcocokan antara sumber dengan penggunaan dananya (mismatch funding) sehingga perlu dilakukan mencarian sumber dana jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan. Salah satu upayanya adalah dengan sekuritisasi aset atau dalam bidang property dikenal dengan pembiayaan sekunder perumahan/ Secondary Mortgage Facility (SMF). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di Indonesia, Pemerintah mendirikan suatu lembaga keuangan yang khusus untuk menyelenggarakan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau jangka panjang yaitu Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) yang bernama PT. Saran Multigriya Finansial (PT. SMF). Dalam proses sekuritisasi PT. SMF dapat berfungsi sebagai kordinator global, penjamin, penata sekuritisasi, dan/atau Pendukung Kredit. Bahkan dalam rangka membangun dan mengembangkan Pasar sekunder perumahan, PT. SMF dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada Bank dan/atau lembaga keuangan untuk disalurkan sebagai KPR oleh Penerbit KPR. Oleh karena itu pelaksanaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Sekuritisasi Aset KPR dan dengan Pemberian Fasilitas Pinjaman. Dalam Sekuritisasi Aset, bila Efek Beragun Aset (EBA) yang dikeluarkan berbentuk Surat Utang, diperlukan suatu SPV untuk membeli kumpulan Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan menerbitkan Surat Utang. Konsep SPV yang digunakan di Indonesia adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Pengalihan piutang dalam sekuritisasi dilakukan dengan jual beli piutang KPR berikut Hak Tanggungan yang melekat padanya dari Kreditor Asal kepada KIKEBA. Mengenai Hak Tanggungan dengan beralihnya Perjanjian pokok turut beralih pula secara hukum kepada Kreditor Baru. Namun hal ini belum dilaksanakan dan baru akan didaftarkan peralihan tersebut bila ada Debitur KPR yang wanprestasi dan Bank Kustodian atau Wali Amanat perlu melakukan penyitaan atas obyek Hak Tanggungan. Sedangkan Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui Pemberian fasilitas pinjaman dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Pemberian Pinjaman KPR yang dijamin dengan Jaminan Fidusia atas piutang KPR yang dibiayai beserta jaminan yang melekat padanya.

---

Supply of Housing demand have its own problem and need more attention to be solved. Besides physical procurement we need to thinking of the housing financing since not every people in society can afford to pay in cash. Currently in society there is kind of Housing Financing called Home Ownership Loans (KPR) held by Government Bank and National or foreign Private Bank. In order to supply long term KPR, usually Bank use short term source of fund such as deposit, saving and Giro. If it is happens continuously, mismatch funding can not be avoided by Bank. So that it is very urgent to find out long term source of fund to support housing financing. One of the ways out is by asset securitization or in the property field called Secondary Mortgage Facility (SMF). To implement SMF in Indonesia, Indonesian Government established a special company to mainly engage in the business of providing medium and/or long term loan KPR issuer and KPR receivables securitization program that is Secondary Housing Financing Company (PPSP) namely PT. Sarana Multigriya Financial (PT. SMF). Regarding to securitization process, PT. SMF have several function such as global coordinator, underwriter, arranger, and/or credit enhancer. Moreover, in respect to build up and to develop Secondary Housing Market PT. SMF have authority to provide loans to Banks or financial institutions as KPR Issuer which is to be distribute as KPR. Refer to those functions, in Indonesia SMF implemented in two forms, i.e.: KPR receivables securitization program and Loan Agreement for Refinancing KPR. On KPR receivables securitization program, in the case Asset- Backed Securities (EBA) issued in the form of debt instruments, it will be issued by Special Purpose Company (SPV) appointed by PT. SMF. In this case, the SPV will purchase the receivables from Originator Creditor and issued the debt instruments. SPV in Indonesia is in the form of Asset-Backed Securities Collective Investment Contract (KIK-EBA). The KPR receivables including Hak Tanggungan attached thereto transferred by sale and purchase Agreement from Original Creditor to KIK-EBA. Any transfer of receivables as principal agreement shall result in the transfer of law of all rights and liabilities of Hak Tanggungan recipients to the New Creditor. Even for this moment, the transfers of Hak Tanggungan not register yet and shall be registered upon one of the KPR Debtor default and/or Custodian Bank or Wali Amanat need to execute the Hak Tanggungan object. Whilst mechanism of SMF in the form of Loan Agreement for Refinancing KPR is conducted by Loan Agreement secured by Fiduciary Security over KPR receivables."

"Suatu akta yang dibuat secara notariil seharusnya ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Hal ini supaya akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai akta autentik sehingga memberikan perlindungan hukum yang maksimal serta kepastian hukum bagi pihak terkait. Namun pada praktiknya, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 663/Pdt.G/2019/PN Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 395/PDT/2020/PT Mdn, ditemukan penandatanganan akta perbankan yang dibuat secara notariil tanpa kehadiran Notaris. Dengan mengacu pada putusan tersebut, penelitian ini pada pokoknya membahas tentang keberlakuan akta perjanjian kredit perbankan notariil yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris, konstruksi hukum dari standar baku prosedur pembuatan perjanjian kredit oleh pihak bank ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta implikasi pembatalan Hak Tanggungan terhadap perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris dan evaluatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa akta perjanjian kredit perbankan notariil yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris tetap berlaku dan mengikat para pihak terkait. Keberlakuan perjanjian kredit perbankan ditentukan oleh pemenuhan syarat keabsahan perjanjian kredit perbankan sebagaimana diatur undang-undang. Adapun standar baku prosedur pembuatan perjanjian kredit oleh pihak bank harus mengikuti syarat dan tata cara pembuatan akta berdasarkan UUJN. Selanjutnya, pembatalan Hak Tanggungan tidak berimplikasi terhadap keberlakuan perjanjian kredit yang mendasarinya karena keberlakuan perjanjian kredit tidak bergantung pada perjanjian lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang disampaikan adalah perlu diadakan sosialisasi supaya masyarakat memahami tata cara pembuatan akta notariil. Notaris dapat menyediakan surat pernyataan bahwa klien tidak akan menggugat dan/atau menuntut Notaris sehubungan dengan kebenaran akta. Namun dalam menjalankan jabatannya, Notaris tetap wajib berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia juga harus berperan aktif dalam menegakkan ketentuan UUJN dan Kote Etik Notaris. Sehubungan dengan Hak Tanggungan, Notaris/PPAT harus mengecek objek Hak Tanggungan dengan teliti dan hati-hati.

---

A notarial deed must be signed by the parties in the presence of the Notary. This shall be done for a notarial deed to obtain perfect and binding evidentiary power as an authentic deed to provide maximum legal protection and legal certainty for the relevant parties. However, in practice, as reflected in the Medan District Court Decision Number 663/Pdt.G/2019/PN Mdn in conjunction with the Medan High Court Decision Number 395/PDT/2020/PT Mdn, the signing of bank-related deed is conducted without the presence of a Notary. With reference to the forementioned court decisions, this thesis primarily discusses the enforceability of a notarial deed of banking credit agreement which is not signed before a Notary, the legal construction of standard credit procedures provided by the bank pursuant to Notary Law, and the implication of Mortgage cancellation on credit agreement. The research method used herein is a normative juridical research method with explanatory and evaluative typologies. The results show that the notarial deed of banking credit agreement that is not signed before the Notary remains valid and binding towards the parties.The validity of a banking credit agreement is dependable upon the fulfillment of the requirements for the validity of a bank credit agreement as stipulated by law. The standard procedure for entering into credit agreements provided by the bank must comply with the terms and procedures regulated in the Notary Law. Furthermore, Mortgage cancellation does not affect the enforceability of its underlying credit agreement as its enforceability is not determined by other agreements. Based on the results, it is advisable to conduct socialization for the public to understand the procedures for making a notarial deed. The Notary may provide a statement letter which states that the parties will not sue the Notary in relation to the validity of the deed. Nonetheless, the Notary must always comply with the Notary Law and Code of Ethics in carrying out his/her duties. The Indonesian Notary Association must also play an active role in enforcing the Notary Law and Code of Ethics. In relation to Mortgage, Notary/PPAT must meticulously and carefully check the object of Mortgage."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi dari implementasi kebijakan subsidi perumahan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang diberikan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengatasi ketimpangan antara supply dan demand perumahan serta rendahnya keterjangkauan MBR dalam membangun dan membeli rumah. Tesis ini juga melihat pengaruh kebijakan FLPP terhadap tingkat Non-Performing Loans (NPL) PT Bank Tabungan Negara (Persero). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualtitatif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dan metode in-depth interview, serta analisis kuantitatif dengan regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan FLPP telah berjalan dengan baik pada tahun 2015 dan aman untuk dijalankan oleh industri perbankan karena tidak menyebabkan tingkat NPL yang merupakan salah satu indikator kesehatan bank meningkat.

---

The imbalance between supply and demand of housing during the last decade and low affordability of Low-Income People to build and purchase a house becomes an essential economic issue in the perspective of Public Policy. Based on this issue, this thesis discuss about the evaluation of subsidized housing implementation, named Mortgage Liquidity Facilities in Housing Finance that prompted by Ministry of Public Work and Housing. This thesis also digs deep into

the impact of the aforementioned policy towards Non-Performing Loans ratio at PT Bank Tabungan Negara (Persero). This study employed William N. Dunns theory of evaluating public policy and in-depth interview as its qualitative method, also using panel data regression analysis as quantitative method. The research found that the implementation of FLPP policy has been going well in 2015 and this policy tends to reduce the level of Non-Performing Loans Bank BTN. It means that FLPP policy is safe for banking industry since it did not enhanced NPL level which indicates bank healthiness."

"Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan oleh Notaris dianggap membingungkan karena dianggap tidak jelas maksudnya. Hal ini menimbulkan permasalahan karena belum ada ketentuan mengenai tata cara pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga pegawai pencatat perkawinan menolak melakukan pencatatan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan meminta adanya penetapan pengadilan negeri untuk pengesahan perjanjian perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data, dimana penulis dalam meneliti mengkaji aturan hukum mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan untuk dapat menjawab permasalahan secara dekriptif analitis. Melalui penelitian ini penulis menemukan jawaban bahwa pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan kini dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dengan berpedoman kepada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Mei 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil tentang petunjuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

With the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, postnuptial agreement can be done without any approval from the district court. It can also be legitimated by the marriage officer or the notary. The legalization of postnuptial agreement by the marriage officer is done by registering the postnuptial agreement to the Office of Population and Civil Registration Agency or the Office of Religious Affairs, while the legalization done by the notary is considered confusing as its main point is not that clear. It causes problem since there is no other regulation yet about the procedure of postnuptial agreement registration beside the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 so that the marriage officer refuses to accept the registration of postnuptial agreement and asks the approval from district court to legalize it. This research uses normative juridical method using primary and secondary data as the source as I examine the law of marriage and postnuptial agreement to find the descriptive and analytical answer for the problems occur. The findings reveal that the legalization and the registration of postnuptial agreement now can be done without any approval from the district court, based on the regulation on Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, May 19, 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil about the guidance of postnuptial agreement registration."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan ketentuan peningkatan nilai minimal uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari yang semula berjumlah 20% menjadi 30% terkait dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Diberlakukannya ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan Prinsip Manajemen Risiko yang dilakukan oleh bank sehingga dapat memperkuat sektor penyaluran KPR.Dalam Skripsi ini dikemukakan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan KPR, pengelolaan KPR yang dilakukan oleh Bank X, dan kemampuan ketentuan ini untuk menekan risiko kredit dari penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank. Diberlakukannya ketentuan dapat menekan risiko kredit yang terdapat di dalam penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank X. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan Non Performing Loan (NPL) dari KPR yang disalurkan oleh Bank X.

---

This thesis describes about the implementation of the increasing of minimum down payment requirement for mortgage loan from 20% previously to 30% based on the enforcement of Bank Indonesia Circular Letter No. 14/10/DPNP dated March 15, 2012 regarding Risk Management Implementation in Bank that conducting mortgage and car loan business. As the enforcement of this regulation, we expect that the risk management implementation of bank will be strengthening so that bank can improve the mortgage loan business.

In this thesis, the regulations related with mortgage loan are described, as well as the mortgage loan management that conducted by Bank X, and the ability of this regulation to reduce the credit risk in mortgage loan disbursement that conducted by Bank X. Hence, the enforcement of this regulation can reduce the credit risk in mortgage loan disbursement that conducted by Bank X. This can be seen from the declining in Non Performing Loan (NPL) growth rate of mortgage loan disbursed by Bank X."

"Dalam kehidupan masyarakat ekonomi kecil dan menengah sangat dibutuhkan suatu lembaga yang mampu membantu pemenuhan kebutuhan akan dana pinjaman dengan persyaratan yang tidak terlalu sulit dan rumit. Pegadaian adalah salah satu cara untuk memperoleh pinjaman uang yang kian populer.Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur pemberian pinjaman di Perum Pegadaian bila dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain seperti bank dan sejauh mama perlindungan hukum bagi nasabah Perum Pegadaian bila dikaitkan dengan bentuk perjanjiannya yang baku. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.Dapat disimpulkan prosedur pemberian pinjaman di Perum Pegadaian sangat berbeda dengan bank karena prosedurnya sangat mudah dan hanya dalam waktu singkat peminjam sudah dapat memperoleh dana pinjaman yang dibutuhkan. Melihat lebih jauh lagi mengenai isi dari perjanjian pinjaman pada Perum Pegadaian terdapat beberapa hal yang dirasa memberatkan si nasabah. Oleh karena itu, sudah seharusnya dibentuk undangundang pegadaian yang khusus serta harus ada pembinaan dan pengawasan yang lebih konsisten dari pihak pemerintah."