Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT PERTAMINA EP juga telah mengembangkan Sistem Manajemen K3 yang terintegrasi dalam Pendirian Sistem Manajemen Health, Safety dan Environment (SMHSE) yang terdiri dari l3 (tiga belas) elemen. Salah Satu Area Operasi PT PERTAMINA EP Region Sumatera adalah Area Pendopo yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi serta transmisi sumber daya migas. Kegiatan tersebut disadari memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap aspek Kesehatan dan Keselamatan Kelja (K3). Salah satu dampak terhadap aspek K3 yang merugikan yang terjadi Area adalah teljadinya kebakaran/ledakan, kecelakaan, kerja. Dari beberapa kejadian kecelakaan kerja, kebakaran/ledakan yang teljadi di Area Pendopo, jika dilihat dari konsep Kesehatan dan Keselamatan Kelja (K3) pada era modem yang dikemukakan oleh Frank Bird (1967) dan Loftus (1970), Dan Petersen bahwa kejadian yang terjadi 1ebih disebahkan oleh ketimpangan manajemen (lack of management control). Oleh karena itu pedu dilakukan evaluasi penerapan Sistem Manajemen HSE PT PERTAMINA EP Region Sumatera Area Pendopo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Data kualitatif Elemen Sistem Manajemen HSE yang telah dikembangkan oleh PT PERTAMINA EP dalam bentuk tabel dan narasi dianalisis dengan membandingkan dengan Sistem Manajemen K3 yang telah dikembangkan oleh BP M!GAS yang mengaeu pada persyaratan OHSAS 18001 : 1999, OHSMS Australian/New Zealand Standard 4801 : 2001 dan OHSMS ILO : 2001. Data kualitatif kondisi eksisting penerapan Sistem Manajemen HSE diperoleh dari basil wawancara, observasi dokumen dan tinjauan. Kesimpulan dari penelitian mengenai perbarulingan Sistem Manajemen HSE yang dikembangkan oleh PT PERTAMINA EP dengan Sistem Manajemen K3 BP MIGAS secara substansi sarna. Untuk evaluasi penerapan Sistem Manajemen HSE PT PERTAMINA EP Area Pendopo diketahui bahwa tingkat pencapaian penerapannya adalah 59,98%. Saran dari peoelitian mengenai perbandingan Sistem Manajemen HSE yang dikembangkan oleh PT PERTAMINA EP dengan Sistem Manajemen K3 BP MIGAS adalah PT PERTAMINA EP perlu mengembangkan 2 (dua) elemen dalam Sistem Manajemen HSE yaitu ; elemen Manajemen Risiko dan Tinjauan Ulang Manajemen. Untuk Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen HSE PT PERTAMINA EP Area Pendopo adalah Kebijakan HSE perlu dijabarkan lebih spesifik sesuai deogan kondisi setempat, sebaikaya program HSE tersusun lengkap dengan jangka waktu, pencapaian sasaran dan tujuan bidang HSE dan dirumuskan dalam bentuk sasaran pokok dan target-target kuantitatif, perlu dilakukan pelatiben aspek HSE bagi pekelja yang pekeljasnnya berisiko bahaya tinggi, dilakukan identiflkasi behaya pada tahap disain konseptuadibuat dan dikembangkan prosedur keselamatan kelja operasi, inspeksi peralatan agar dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dalarn setiap kemasan bahan dan produk perlu dilengkapi lembar data keselarnatan bahan, perlu ditinjau dan dianalisis aspek HSE terhadap setiap perubehan, dibuat dan dikembangkan prosedur komunikasi internal dan ekstemal, dibuat dan dikembangkan prosedur penanggulangan keadaan darurat, dilakukan panyelidikan setiap kejadian near miss, dokumen parlu dikelompokkan sesuai.

---

In the globalization era Indonesia is in its reforming phase anticipating the free trade in 2020 along with all consequences to our Jives. To strengthen our competitiveness in the globalization era, preferred standardization is required; qua1ity management, environmental management and occupational safety and health management. PT PERTAMINA EP has also developed its HSE Management System integrated with Health, Safety and Environment Management System Guideline (SMHSE) comprising 13 (thirteen) elements. One of the operating areas ofPT PERTAMINA EP, Sumatera Region is Pendopo Area engaged in explorations and productions as well as oil and gas transmission. It is known that these operations would bear potential impacts on Occupational Health and Safety.

Some of the adverse impacts on HSE in this area include fire/explosion and occupational accident. By occupational accidents and fire/explosion occurred in Pendopo Area, in the context of Occupational Health and Safety in modem area stated by Frank Bird (1967) and Loftus (1970) and Peterseen, such events are mostly attributable to Lack of Management Control. For that reason, evaluation on HSE Management of PT PERTAMINA EP Sumatera Region, Pendopo Area must be performed.

The method applied in the research is descriptive analytical. Qualitative data of HSE Management System developed by PT PERTAMINA EP in tables and narrations are analyzed by comparing the internal HSE system ofBP M!GAS by OHSAS 18001: 1999, OHSMS, Australian/New Zealand Standard 4801; 2001 and OHSMS ILO: 2001. Qualitative data of the existing condition of HSE Management System is generated through interview, observation and site review, later analyzed by comparing HSE Management System ofPT PERTAMINA EP. substantially equal.

Based on evaluation on HSE Management System of PT PERTAMINA EP, Pendopo Area, the achievement level is 59,98%. Recommendations generated from the research on comparative analysis on HSE Management System developed by PT PERTAMINA EP and BP Migas; PE PERTAMINA EP needs to develop 2 (two) elements in its internal HSE Management System; Risk Management and Management Review.

Based on evaluation on HSE Management System ofPT PERTAMINA EP, Pendopo Area, HSE specific policy must be established and fu!ly elaborated by looking at local conditions, HSE PROGRAM shall be fully organized with specific perind, quantitative target achievement, specific HSE training must be delivered for workers highly exposed to occupatioual risk, hazard identification during conceptual design phase, occupational safety procedures shall be organized fur equipment operating and inspection as per fixed schedule, in each package of materials and products, material safety data sheet must be attached, review and analysis on HSE aspect on changes, internal and external communication procedures must be set up and developed, emergency response. near miss investigation, documents shall be grouped as per classification level."

"Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan SK Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan konsumen semakin berkembang. Hal yang menjadi faktor pendorong tingginya pertumbuhan usaha pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan konsumen merupakan media penyaluran kredit usaha kecil perbankan melalui perusahaan pembiayaan. Salah satu contoh bentuk perjanjian kerjasama chanelling dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) dalam penyaluran kredit pemilikan mobil atau motor kepada debitur. Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk mengetahui perjanjian kerjasama Chanelling antara perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan ketentuan perbankan, serta kedudukan dan hubungan hukum antara para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisa dan saran terhadap kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai peraturan perusahaan pembiayaan konsumen dan bank. Dengan demikian, tercipta suatu alternatif pendanaan dari bank kepada perusahaan pembiayaan konsumen, yang pada akhir..."

"Semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, fungsi regulator Pertamina diserahkan kepada BP Migas dan status Pertamina diubah menjadi PT (Persero). Hal ini menyebabkan kedudukan PT Pertamina (Persero) sejajar dengan kontraktor migas lainnya. PT Pertamina (Persero) kemudian membentuk PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) yang kemudian mengadakan kontrak kerjasama dengan BP Migas. Kontrak ini disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian timbul pertanyaan mengenai kewenangan para pihak dalam kontrak, mengapa kontrak disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina dan bukan kontrak production sharing saja, apa perbedaan dan persamaan kontrak dengan kontrak production sharing pada umumnya dan bagaimana analisa berbagai kemudahan yang diberikan kepada PT Pertamina EP dalam peraturan perundangan tentang migas dan kontrak. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau buku sebagai bahan penelitian. Kewenangan BP Migas pada dasarnya bersumber dari amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dan dijabarkan lagi dalam UU No. 22 Tahun 2001. Kewenangan PT Pertamina EP juga bersumber dari UU No. 22 Tahun 2001 yang mengubah status Pertamina dan PP No. 35 Tahun 2004 yang mengamanatkan pembentukan anak perusahaan untuk setiap wilayah kerja PT Pertamina (Persero). Kontrak antara BP Migas dan PT Pertamina EP ini sebenarnya adalah kontrak production sharing karena ketentuannya sama dengan kontrak production sharing pada umumnya kecuali ketentuan mengenai wilayah kerja kontrak yang luas bekas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, besaran pembagian hasil yang sama dengan ketentuan yang berlaku pada WKP Pertamina, jangka waktu kontrak yang tidak ditemukan pengaturan masa eksplorasi dan eksploitasi, larangan pengalihan keseluruhan hak dan interest kepada pihak bukan afiliasi dan penyisihan wilayah kerja yang termasuk kecil yaitu minimum 10% pada atau sebelum akhir tahun kontrak kesepuluh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan migas dan kontrak tersebut, PT Pertamina EP diberikan beberapa kemudahan yang mengindikasikan bahwa hanya perannya sebagai regulator yang dicabut, sedangkan sebagai player tetap sama seperti dulu."

"Pada masa sekarang kendaraan merupakan sarana yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan manusia untuk berpindah tempat amaun memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan lebih efektif dan efisien. Teknologi yang terus berkembang telah mendorong terciptanya kendaraan yang bertenaga besar dan berkecapatan tinggi jauh dari kemampuan manusia. Kecepatan yang tinggi serta tenaga yang besar inilah yang menjadi bahaya utama dan menjadikan berkendaraan merupakan kegiatan yang mengandung resiko kecelakaan yang cukup besar. Penelitian dilakukan di PT Pertamina EP area Jambi yang melibatkan kendaraan operasional yang digunakan. Operasi kendaraan ini menjadi perhatian karena adanya peningkatan angka kecelakaan yang terjadi.Berangkat dari permaslahan diatas dilakukan penelitian dengan tujuan mendapatkan gambaran besar peranan faktor yang berhubungan dengan kecelakaan bermotor di area operasional PT Pertamina EP Jambi antara fain faktor Unsafe Action, Unsafe Conditon serta Law Inforecement Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan disain cross sectional, yakni mengambil data pada sesuatu waktu (one point in time), dirnana pengumpulan data dan observasi dilakukan dalam waktu bersamaan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang cukup menonjol peranannya dalam kecelakaan bermotor di area operasional PT Pertamina EP Jambi dan tinjuauan lebih lanjut terhdap faktor2 yang rnenonjoi tersebutmengarah kepada 2 hal pokok yang perlu ditingkatkan yaitu perilaku pengemudi dan kondisi tidak aman.

---

Currently the use of vehicles is becoming integrated with daily life activities of people.this situation is related to the need of people to have reliable of transportation which ins more effective and efficient for moving and objects or goods or other else from one place to another technology development has invited vehicles, which having great power and capable to move faster. Consequently, these great power speed are major hazard lead to accident during its operation.

Research has conducted at PT Pertamina EP area of Jambi entangling vehicle of used operational. This Vehicle operation become attention caused by improvement of accident number that happened.

Starting from the above problern, this research is carried out to achive the objective to have a view regarding the contribution of each factor to the accident of motor vehicle at Operation area PT PERtamina EP Jambi e.g Unsafe Action,Unsafe Condition, and Law Inforcement.

---

This research use quantitative approach and qualitative designed by sectional cross, namely take data at something time ( time in point one), where data collecting and observation conducted during at the same time.

The conclusion of this research shown that the prominent factors are strongly contributed in motor vehicle in Operation area PT PERtamina EP Jambi. Further classification concluded that 2 major factors, driving behavior and unsafe condition should be improved."

"Kerjasama Operasi (KSO) merupakan suatu alternatif untuk mempercepat pembangunan telekomunikasi di Indonesia dan transfer teknologi dari operator telekomunikasi kelas dunia. Sebagai mana Konsep BOT yang memiliki beberapa keuntungan tertentu, terutama jika diterapkan dalam pembangunan proyek-proyek milik umum. Keuntungan dari KSO di bidang telekomunikasi adalah sebagai alternatif jalan keluar bagi kesulitan pendanaan proyek-proyek Telekomunikasi, dengan mengikutsertakan swasta sebagai penyandang dana, tanpa pemerintah harus kehilangan hal miliknya atas proyek atau bangunan tersebut ataupun menanggung banyak resiko, seperti umumnya dalam pembangunan proyek milik umum lainnya. Untuk itu maka pemerintah (dalam hal ini TELKOM) akan memberikan ijin bagi pihak swasta untuk mendesain, membiayai, membangun, mengoperasi kan dan sekaligus merawat bangunan proyek tersebut untuk jangka waktu tertentu (Masa KSO). Hak untuk mendapatkan hasil dari pengoperasian tersebut, sebenarnya merupakan imbalan yang diberikan kepada pihak swasta atas segala biaya dan tenaga yang dikeluarkannya untuk membangun proyek. Penerapan sistem ini berbeda dalam tiap proyek, tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Perbedaan ini, walaupun tidak lepas dari ide dasar BOT, menyebabkan perbedaan pula dalam perjanjian-perjanjian antara para pihak. Demikian juga halnya yang terjadi dalam penerapan Perjanjian KSO pada proyek telekomunikasi. Disamping keuntungan yang didapat, ada beberapa hal yang dapat menjadi suatu kerugian dalam penerapan sistem ini. Untuk itulah maka penerapan Perjanjian KSO harus terencana dengan baik, terutama dalam segi pengaturan hukumnya, agar tidak menyulitkan atau bahkan melemahkan posisi pemerintah baik dalam menghadapi reaksi masyarakat, terlebih dalam menghadapi pihak swasta. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian Kepustakaan, dengan sumber-sumber data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan studi dokumen."

"Pendahuluan : Pengoperasikan jalur pipa dislribusi crude oil dari Tanjung - Balikapapan selama 46 tahun dengan panjang 232 km memillki resiko yang antara lain : ada aliran fluida yang mudah terbakar, pipa Ieiah dioperasikan lama, degradasi/penurunan material selama operasi, meningkatnya rnasyarakat disekitar pipa, aktivitas disekitar pipa dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perawatan, operasi dan inspeksi. Analisa resiko ini dilakukan unluk mengantisipasi risiko-risiko yang akan limbul pada kegiatan distribusi crude oil melalui sistem perpipaan dan hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pertamina maupun pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan dan sistem pengoperasian pipa yang handal, aman dan selamat. Telitian: Secara keseluruhan pipa distribusi jalur Tanjung-Balikpapan mempunyai nilai risiko relatif sebesar 93,56 (nilai standar >90). Sementara itu nilai index sum (total nilai indek) yang berasal dari penjumlahan : third party index+ corrotion index + design index + incorrect operation index mempunyai nilai 298,45 (nilai maksimal 400). Nilai index sum dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat survival probability sebesar = (298,45: 400) x 100% = 74,61%. lni berarti jalur pipa Tanjung-Balikpapan mempunyai tingkat chance of survival sebesar 74,61% dan tingkat chance of failure sebesar 100- 74,61= 25,39%. Kesimpulan : Dengan melihat batas aman pada tingkat change of survival sebesar 70 %, maka secara umum jalur pipa Tanjung - Balikpapan masih termasuk kriteria aman. Oleh karena itu perlu tetap dilakukan pemantauan dan peningkatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat risiko ini, terutama pada section yang mempunyai nilai risiko relative dibawah nilai ratarata 93,56 , seperti maintenance ROW dan patrol di sepanjang jalur pipa.

---

Introduction : Operation of crude oil distribution pipeline from Tanjung to Balikpapan of 232 km for 46 years has potential risks, namely flammable fluids, materials degradation during time operation, accumulation of peoples and increase of activities in pipeline circumstances, human errors during pipeline operation and maintenance. This pipeline risk analysis is perform to anticipate the above highlight risks during operation period and the results could be used by Pertamina and related parties as inputs for development of policies as well as safe and reliable operating systems.

Research: Overall relative risk score for the distribution pipeline is 93.56 from standard value of 90. The index sum as summation of .third party index + corrosion index+ design index + incorrect operation index is 298,45 of maximum value of 400. The index sum show the survival probability= (298.45 : 400) x 100% = 74.61%. It means the Tanjung-Balikpapan pipeline has chance of survival of 74.61% and in the opposite the chance of failure of 100 -74,61= 25,39%.

Conclusions: Considering the pipeline is on safe level and has change of survival above 70%, then we conclude that Tanjung - Balikpapan pipeline is on the risk tolerable category. However, the inspection and monitoring on certain segments that have higher risks scores shall be performed, such as ROW maintenance and pipeline petrols."

"Secara alami, produksi minyak dan gas (migas) akan mengalami penurunan(decline). Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan tingkat produksimigas sekaligus meningkatkan produksinya. Salah satu upaya adalah denganmelakukan pemboran sumur baru. Kegiatan pemboran merupakan suatu kegiatanyang memiliki Risiko Bahaya kategori Tinggi. Mitigasi harus dilakukan untukmengurangi potensi bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.Ruanglingkup penelitian ini mencakup seluruh kegiatan utama yang ada pada suatukegiatan pemboran. Analisa risiko ditinjau dari aspek manusia, peralatan,lingkungan dan citra perusahaan. Metode Bow Tie dilakukan untuk melihat danmenganalisa risiko yang ada pada kegiatan pemboran di PT Pertamina EP. Untukmendukung data penelitian, juga dilakukan pengambilan data berupa kuesionerdari para pekerja yang terlibat di kegiatan pemboran PT Pertamina EP. Secaraumum sudah dilakukan mitigasi untuk kegiatan pemboran di PT Pertamina EPsehingga operasi pemboran tersebut berada pada kondisi aman. Beberapamasukan hasil penelitian ditujukan untuk meningkatkan keamanan operasipemboran PT Pertamina EP

---

Naturally, oil and gas production will decline. Some efforts have to do to keep oil

and gas production rate as well as to increase the production. One of them is

drilling new well. Basically, hazards in drilling activities are categorized as High

Risk. Mitigation should be done to reduce the potential hazards and prevent

accidents.The scope of this study covers all the major events that exist in a drilling

activities. Analysis of risk in terms of aspects of human, equipment, environment

and corporate image. Bow Tie method is performed to see and analyze the risks

involved in drilling activity in the PT Pertamina EP. To support research data,

also conducted a questionnaire data collection from the workers involved in the

drilling activities of PT Pertamina EP. In general, mitigation has been carried out

for drilling activities at PT Pertamina EP so that the drilling operations are in safe

condition. Some input the results of research aimed at improving the safety of

drilling operations of PT Pertamina EP."