Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bolivia telah sukses melaksanakan nasionalisasi sektor migasnya pada 2006, melalui strategi peraturan/perundang-undangan yang mengatur tentang sektor migas renegosiasi kontrak dengan pengelola sektor migas Bolivia serta penguasaan mayoritas saham perusahaan asing yang beroperasi di sektor migas Bolivia. Untuk mewujudkan ketahanan energi di Indonesia dapat dilakukan dengan nasionalisasi sektor migas. Strategi nasionalisasi sektor Migas Bolivia tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapatnya bebcrapa perbedaan kondisi yang terdapat di Indonesia dan Bolivia. indonesia akan lebih efektif apabila melaksanakan nasionalisasi melalui peraturan dan perundangmndangan, khususnya dengan melakukan revisi UU No. 22 Tahun 2001.

---

Bolivia has been successfully carrying out the nationalization of oil and gas sector in 2006 through a strategy of regulation / legislation that regulates the oil and gas sector; renegotiate contracts with oil and gas sector managers in Bolivia, and mastery of the majority shares of foreign companies operating in Boliviais oil and gas sector. To achieve energy security in Indonesia can be done with the nationalization of oil and gas sector. Nationalization of Bolivian oil and gas sector strategy is not entirely applicable to Indonesia. This is because the presence of several dyfferent conditions found in Indonesia and Bolivia Indonesia will be more qfective if carried through the natzbnalieation through regulations and legislation, especially with the revised Law. 22 of 2001."

"Sarana angkutan udara merupakan salah satu sarana transportasi yang panting di Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan adanya sarana transportasi melalui udara, hubungan antar pulau dapat dilakukan lebih cepat dan lebih effisien dibandingkan dengan sarana transportasi melalui darat dan laut. Usaha untuk mengadakan sarana transportasi melalui udara diawali pada masa Hindia Belanda, dimana orang-orang Belanda yang mengusahakan perkebunan di Indonesia merasa membutuhkan sebuah sarana angkutan yang cepat dan effisien, sekaligus pula untuk menjaga keamanan mereka. Keinginan para pengusaha tersebut didukung oleh pemerintah Hindia Belanda yang membutuhkan sebuah sarana yang cepat guna mengawasi daerah-daerah kekuasaan mereka yang jauh dengan pusat pemerintahan, maka pada tahun1928 didirikan Koninklike Nederland Indische Luchtvaart Maatschappij ( KNILM ). Kemudian pada tahun 1949 para anggota AURI di Burma mendirikan sarana transportasi udara dengan nama Indonesian Airways, akibat terjadinya agresi miiiter Belanda ke II,19 Desember 1948. Didirikannya Indonesian Airways di Burma menjadi ide untuk didirikannya sebuah perusahaan penerbangan nasional milik Indonesia, maka tahun 1950 dengan bermodal gabungan antara pemerintah RI dengan KoninkIike Lztchtvaart Naatschappij (KLM), secara resmi didirikan Garuda Indonesian Airways (GIA). Pada awal berdirinya, GIA dipegang oleh direksi KLM di Belanda, dan baru pada tahun 1954 GIA. secara bertahap mulai dinasionalisasi, dengan puncaknya pada tahun 1958, ketika mulai terjadi sengketa Irian Barat. Dan pada tahun 1958 inilah GIA seluruhnya menjadi milik Indonesia."

"Buku ini dibagi dua bagian. Pada bagian I, diuraikan segi-segi hukum perdata internasional dari masalah nasionalisasi. Pada bagian II, diuraikan segi-segi hukum publik internasional. Buku ini mencakup penjelasan yang berkenaan dengan nasionalisasi di Indonesia yang berkenaan dengan sengketa-sengketa yang berlangsung dimuka badan peradilan diluar negeri sebagai akibat dari tindakan nasionalisasi. Dijelaskan pula pokok-pokok daripada persoalan hukum internasional. Di dalam buku ini hanya dijelaskan garis besar tentang masalah-masalah hukum yang timbul karena nasionalisasi."

"Buku ini dibagi dua bagian. Pada bagian I, diuraikan segi-segi hukum perdata internasional dari masalah nasionalisasi. Pada bagian II, diuraikan segi-segi hukum publik internasional. Buku ini mencakup penjelasan yang berkenaan dengan nasionalisasi di Indonesia yang berkenaan dengan sengketa-sengketa yang berlangsung dimuka badan peradilan diluar negeri sebagai akibat dari tindakan nasionalisasi. Dijelaskan pula pokok-pokok daripada persoalan hukum internasional. Di dalam buku ini hanya dijelaskan garis besar tentang masalah-masalah hukum yang timbul karena nasionalisasi."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengungkapkan sejarah kantor berita nasional swasta yang pernah ada di Indonesia yaitu dikenal dengan nama Persbiro Indonesia. Dalam penu1isan ini yang ditekan kan adalah proses nasionalisasi terhadap kantor berita tersebut dan perkembangannya sesudah itu hingga tahun 1962. Hal ini karena pada akhir tahun tersebut pemerintah RI waktu itu memutuskan untuk menggabungkan kesemua kantor berita yang ada ke dalam kantor berita Antara dan diletakkan di bawah pengawasan Departemen Fenerangan RI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang sangat membantu penulis dalam memilah sumber dan data, rnenganalisa dan menuliskannya kembali dalam bentuk penulisan sejarah. Sebagai salah satu bagian dari langkah metode sejarah, dalam penulisan ini digunakan metode penulisan deskriptif analitis yaitu berusaha untuk memberi gambaran dan uraian yang ditindaklanjuti dengan analisa. Berdasarkan penelitian dan penulisan, ini dapat diketahui bahwa kantor berita memainkan peranan penting dalam penyebaran informasi ke seluruh penjuru dunia lewat surat-surat kabar yang diedarkan, kepada umum. Di Indonesia"