Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kusuma Putri, Febrina. ?Analisa Hukum Mengenai PraktikKawin Kontrak Di Indonesia (Studi Kasus : Kampung Sampay,Desa Tugu Selatan. Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor danSetiabudi-Rasuna Said, Kuningan, Jakarta).?(Skripsi SarjanaFakultas Hukum Universitas Indonesia), (Juli 2008).Kawin kontrak, menurut arti katanya adalah perkawinanyang dilakukan dengan adanya suatu perjanjian, dimanaperkawinan ini ditentukan dengan adanya ketentuan jangkawaktu perkawinan dan mas kawin yang diberikan kepada pihakperempuan. Dalam Islam disebut kawin kontrak dan dalambahasa Arab disebut kawin mut?ah. Sedangkan secara hukumIslam, perkawinan ini adalah suatu ?kontrak? atau ?akad?antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimana dalamperkawinan ini ditentukan olah jangka waktu yang sesuaidengan kesepakatan kedua pihak dan adanya mas kawin untukpihak perempuan yang biasanya berupa uang dan emas. Syaratkawin kontrak antara lain melakukan ijab Kabul, ada maskawin dan masa waktu perkawinan yang telah ditentukansesuai kesepakatan keduanya. Kampung Sampay dan daerahsetiabudi-rasuna said adalah dua lokasi dimana penulismelakukan penelitian tentang kawin kontrak dan penulismenemukan bahwa terdapat dua jenis praktik kawin kontrak diIndonesia yakni yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkanatau biasa disamakan dengan nikah dibawah tangan hanya sajatelah ditentukan jangka waktu perkawinannya. UU 1/ 1974tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa,Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukummasing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan UUPerkawinan juga mempunyai prinsip perkawinan yang kekal.Haltersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip kawinkontrak dimana perkawinan telah ditentukan jangka waktunya.kawin kontrak, terutama yang tidak dicatatkan, menimbulkankerugian terutama dipihak perempuan dan anak Yangdilahirkan di dalam perkawinan tersebut."

"Seringkali notaris dihadapkan pada keinginan klien untuk membuat perjanjian kawin yang dikehendaki oleh masing-masing calon suami isteri. Adanya legalitas perkawinan dari segi agama dan hukum administrasi harus dibaca dalam "satu tarikan nafas", artinya sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara pada saat yang bersamaan. Tetapi dalam praktek, hal tersebut dapat terjadi tidak pada saat bersamaan, artinya ada tenggang waktu yang lama antara perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya dengan pencatatan atau dicatat pada instansi yang berwenang. Hal tersebut akan menjadi masalah dari segi hukum, jika setelah mereka kawin (dan sesuai pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974) ternyata mereka berkeinginan untuk membuat perjanjian kawin. Menurut pasal 147 KUHPerdata jo pasal 29 UU No. 1 Thn. 1974 bahwa perjanjian kawin harus dibuat "pada waktu" atau "sebelum perkawinan dilangsungkan" dengan lain kata perjanjian kawin tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.Dari kalimat tersebut timbul permasalahan: Dapatkah suami-isteri yang telah lama kawin berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Thn. 1974 membuat perjanjian kawin dengan alasan perkawinan belum ditindak lanjuti berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974? Dapatkah perjanjian kawin tersebut dibuat dengan alasan perkawinan belum dicatatkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974?Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Sehingga dari metode yang digunakan tersebut dapat menjawab pokok permasalahan dari tesis ini, yang antara lain dapat ditarik kesimpulan, yaitu notaris diharapkan dapat melakukan `penemuan hukum', maksudnya notaris dapat membuat perjanjian kawin asalkan suami isteri tersebut mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar diizinkan untuk membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris tersebut harus dicatatkan dan/atau disahkan bersamaan dengan pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat."

"Perceraian yang merupakan salah satu penyebab dari putusnya suatu hubungan perkawinan ini berdampak kepada masing-masing pihak yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan khususnya dalam kondisi ekonomi. Dari berbagai banyak kasus perceraian yang ada, istri lebih sering sekali mengalami kesulitan dalam kondisi ekonomi, yang mana sebelumnya selama terikat dalam hubungan perkawinan diberikan nafkah oleh suami. Maka dari itu untuk mencengah terjadinya ada salah satu pihak yang mengalami kesusahan pasca perceraian diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tunjangan pasca perceraian. Dalam skripsi ini membahan mengenai pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan membandingkan pengaturan tersebut dengan pengaturan tunjangan pasca perceraian yang ada di Malaysia. Dalam menulis skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang mengutamakan penggunaan bahan pustaka berupa norma-norma hukum tertulis dalam membandingkan pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan penelitian, mengenai tunjangan pasca perceraian di Indonesia masih diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku secara tidak menyeluruh dan sama rata untuk Warga Negara Indonesia, maka diperlukan tindakan dari pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk mengubah dan melengkapi khususnya tunjangan pasca perceraian agar dapat diberlakukan dengan jelas dan sama rata.

---

Divorce, one of the many causes of the end of a marital relationship, brings an impact towards the parties bound in the marital relationship, specifically in the economic conditions.Of the many divorce cases present, the wife in the relationship more often experiences economic hardships, due to the fact that their livelihood during the marriage was provided by the husband. Hence, to prevent condition whereas one of the former spouses being burdened because of divorce, it is necesarry to have defined law regarding spousal maintance after divorce. This thesis discusses the law of spousal maintance in Indonesia and compares it with the law of spousal maintance in Malaysia. This thesis is weritten using the normative juridical research approach tha prioritizes the use of library materials in the form of written legal norms in comparing post-divorce alimony arrangements in Indonesia and Malaysia. Based on research, post-divorce alimony agreement in Indonesia is still not chomprehensively and unequally regulated in several regulations that apply for Indonesian citizens. An action from the government as the holder of authority is needed to change and complete the post-divorce alimony agreement regulation so that they can be applied clearly and equally for everyone.

 

"

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan yang berisi hal-hal lain yang diperjanjikan selain harta kekayaan yang dengan mengkaitkannya terhadap pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan implementasinya oleh Notaris. Permasalahan dalam penulisan ini ialah seperti apa batasan isi perjanjian perkawinan yang tidak hanya memuat tentang harta kekayaan saja dan praktek pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Batasan perjanjian perkawinan menurut pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian perkawinan harus tidak melanggar hukum positif yang ada di Indonesia, memenuhi prinsip religious married dan civil married sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Selain itu, praktek pembuatan perjanjian perkawinan yang menambahkan klausul selain harta kekayaan oleh Notaris dapat dilakukan oleh Notaris sepanjang dalam praktek pembuatan perjanjian perkawinan tetap memuat pokok utama tentang harta kekayaan (harta benda). Notaris memiliki subjektivitasnya masing-masing dalam membuat perjanjian perkawinan, hal ini didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, latar belakang dan perspektif notaris masing-masing.

---

This thesis discusses the arrangements for making a marriage agreement that contains other matters that are agreed to besides the assets that relate to article 29 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its implementation by Public Notary. The problem in this paper is what is the limitation of the contents of the marriage agreement that does not only contain assets and the practice of making a marriage agreement by a notary. This research is a normative juridical research with descriptive analytical research type and analyzed with qualitative methods. Limitation of marriage agreements according to article 29 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is not against the law, religion and morality. The results of this study that marriage agreements must be relate with the positive laws that exist in Indonesia, also relate with the principles of religious married and civil married in accordance with existing norms in society. In addition, the practice of making marriage agreements that add clauses other than assets by a notary can be carried out by a notary as long as in practice the marriage agreement is still made to contain the main points of assets (property). Notary public has their own subjectivity in making marriage agreements, this is based on their notary knowledge, experience, background and perspective."

"Pada dasarnya negara meletakkan konsep pernikahan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya dan diakui oleh negara merupakan konsep yang sudah baku. Konsepsi tersebut menegaskan pernikahan sebagai bagian dari aspek psikologis, biologis, religius, dan yuridis. Perlunya pengakuan hukum negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ketiadaan pengakuan salah satu di antaranya di anggap sebagai ketiadaan pernikahan. Namun dalam perkembangan sekarang, ada kecenderungan terjadinya pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pengakuan hukum negara. Ketiadaan pengakuan ini sering kali disebut sebagai perkawinan di bawah tangan yang terjadi karena alasan ketidakmampuan ekonomis dan ketiadaan izin dari atasan atau isteri sebelumnya. Oleh sebab itu, skripsi ini akan mengkaji tiga masalah dalam perkawinan di bawah tangan, yaitu pertama, bagaimana pandangan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap status hukum perkawinan di bawah tangan? Ke dua bagaimana kedudukan dan hak isteri di dalam perkawinan di bawah tangan ? Ke tiga, bagaimana permasalahan hukum yamg kemungkinan terjadi dalam perkawinan di bawah tangan? Pembahasan akan permasalahan tersebut akan diteliti dengan pendekatan yuridis-normatif sehingga menghasilkan kesimpulan pertama undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memandang status hukum perkawinan di bawah tangan sebagai perkawinan yang batal demi hukum dan tidak dapat di kategorikan sebagai perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974. Kedua 1 Kedudukan dan hak isteri di dalam perkawinan di bawah tangan adalah sangat lemah karena tidak dapat melakukan hubungan keperdataan. Ketiga, permasalahan hukum yang terjadi dalam perkawinan di bawah tangan adalah mengenai status hukum perkawinan yang menyulitkan posisi pasangan suami isteri tersebut dalam melakukan hubungan keperdataan."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sahnyaperkawinan apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masingmasing,tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi perceraian. Dalam pandanganHukum Kanonik tidak mengenal dan mengatur mengenai perceraian karenaperkawinan bersifat satu dan tidak dapat diputuskan namun Hukum Kanonikmengatur pemutusan ikatan perkawinan dan anulasi. Perceraian yang diputuskandi Pengadilan tidak semuanya dapat dianulasikan di tribunal gereja, sehinggadalam Hukum Kanonik mereka masih terikat dalam status perkawinan yang sah.Kedua kasus ini menggambarkan bagaimana proses perceraian yang diputuskanoleh pengadilan negeri dan anulasi yang diputuskan oleh tribunal gerejawi.

---

ABSTRACTLaw No. 1 of 1974 about Marriage regulates what is defined as a legal marriage,that if a marriage is held according to the individual?sfaith or beliefs, but does notapply in cases of divorce. Canon Law?s perspective does not recognize norregulate divorces because marriage is seen as a union and is indissoluble; howeverCanon Law regulates the termination of the bond of matrimony and it?sannulment. Not all divorces that are sentenced in courts are capable of beingannuled by the church?s tribunal, so as in Canon Law, they still have a status of alegal marriage. These cases illustrates how the divorce process is decided by thedistrict court and annulment sentenced by the church tribunal."

"Skripsi ini berisi mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang mengingkari janji untuk mengawini tersebut diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum dan dilihat dari pengaturan perundang-undangan yang berada di Indonesia. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus perbuatan ingkar janji untuk mengawini dan menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil kepada penderita. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai kasus-kasus mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini dalam kumpulan-kumpulan putusan pengadilan yang dibahas menggunakan hukum yang terdapat di Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat mengenai perbuatan yang menjanjikan untuk mengawini, bahkan secara lisan pun dapat tergolong sebagai perjanjian untuk mengawini. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara jelas mengatur mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini dan tidak semua perbuatan ingkar janji untuk mengawini adalah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim harus melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memastikan bahwa pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi dengan sempurna.

---

This thesis is about the act of breaking a promise to marry, which is classified as a tort. The act of breaking the promise to marry is filed on the basis of tort and is seen from the statutory arrangements in Indonesia. The background to the writing of this thesis is the many cases of acts of breaking promises to marry and causing both moral and material losses to sufferers. In this thesis, cases regarding the act of breaking a promise to marry in a collection of court decisions are discussed using the law in Indonesia. The research in this thesis uses normative juridical research with qualitative data that aims to provide educational information to the public regarding acts that promise to marry, even verbally can be classified as an agreement to marry. The conclusion of this thesis is that the legislation in Indonesia has not clearly regulated the act of breaking the promise to marry and not all acts of breaking the promise to marry are illegal acts. The Panel of Judges must see and consider the evidence presented and ensure that the fulfillment of elements of unlawful acts is perfectly fulfilled."

"Skripsi ini membahas tentang putusan perceraian di pengadilan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum peninjauan kembali. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran yang akan terjadi jika peninjauan kembali terhadap perkara perceraian dilakukan. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Pembatalan perceraian yang terjadi dapat menciptakan suatu akibat hukum khususnya pada bidang hukum perkawinan. Termasuk jika salah satu pihak telah menikah lagi sebelum dikeluarkannya putusan peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan sehingga salah satu pihak berhak melakukan perkawinan lagi sesuai aturan hukum yang mengaturnya. Akibat hukum yang terjadi dapat membuat salah satu pihak melanggar asas-asas hukum perkawinan khususnya asas monogami.

---

This study discusses of divorce verdict nullified by Supreme Court due to judicial review (peninjauan kembali) put in effect against that verdict. The purpose is to situate the legal consequence will take place since the request of judicial review toward divorce case. The study will employ normative-juridical method. The nullification of divorce decision will lead to a legal consequence particularly in the light of marriage law. It includes in the event that one party has remarried before the request of judicial review decided by the judges. The legal matter will be dilemmatic as the request of judicial review is unable to suspend nor to dismiss an execution of the former verdict so that one of parties is capable of remarry in accordance with the existing law. As the result, the marriage law principles, notably monogamy principle, will be at stake."