Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alat angkutan penumpang umum massal seperti Kereta Api sangat diperlukan dalam masyarakat. Masyarakat pengguna alat angkutan penumpang umum khususnya Kereta Api, tidak dapat menolak kemungkinan terjadi kecelakaan sebagai risiko yang setiap saat ada. Kondisi yang kurang memadai dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat akan alat angkutan penumpang umum itu sendiri sebagai salah satu penyebab kecelakaan. Keikutsertaan pemerintah diperlukan untuk membantu masyarakat jika mengalami kecelakaan dalam menggunakan alat angkutan penumpang umum seperti Kereta Api melalui pemberian santunan. Dengan maksud dan tujuan pemberian santunan, pada tahun 1964 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut, dibentuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung yang khusus menyelenggarakan program asuransi sosial atau asuransi wajib kecelakaan alat angkutan penumpang umum. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan menetapkan prosedur dan proses yang harus dilakukan oleh korban atau ahli warisnya, berupa pengisian Dokumen Dasar Pengajuan Santunan dan melengkapinya dengan berkas terkait, yang dalam prosedur dan proses tersebut juga terdapat kelemahan. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 lebih lanjut yakni memberikan santunan kepada korban atau ahli waris kecelakaan Kereta Api, PT. Jasa Raharja (Persero) mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Kereta Api (Persero) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.(DIR)."

"Tepat pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat udara Lion Air JT 610 yang lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Depati Amir Pangkal Pinang jatuh setelah tiga belas menit mengudara dan menewaskan total 189 penumpang. Berkaitan dengan kejadian ini, berdasarkan aturan perundangundangan seharusnya ahli waris korban berhak atas kompensasi kerugian yang wajib diasuransikan oleh perusahaan maskapai. Namun, para ahli waris korban nyatanya dihadapkan pada situasi sulit di mana Lion Air, perusahaan asuransi, serta puluhan perusahaan terafiliasi lainnya mengeluarkan dokumen Release and Discharge sebagai syarat tambahan dalam pencairan kompensasi kecelakaan udara tersebut. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana mekanisme dan kedudukan hukum para pihak dalam proses pencairan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara (ATJPAU), serta bagaimana keabsahan klausula Release and Discharge yang menjadi syarat tambahan dalam pembayaran kompensasi asuransi kecelakaan udara Lion Air JT 610. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hokum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan. Adapun dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam ATJPAU penumpang hanya memiliki perikatan dengan perusahaan maskapai yang berperan sebagai tertanggung sekaligus pemegang polis, sehingga apabila dana pertanggungan dari perusahaan asuransi telah diberikan, maka perusahaan maskapai tidak lagi memiliki hak untuk melakukan penahanan pembayaran diluar syarat administratif yang tertera dalam aturan penerbangan. Selanjutnya, baik berdasarkan aturan hokum yang berlaku di Indonesia maupun Amerika Serikat, penggunaan klausula Release and Discharge dalam kasus ini telah melanggar aspek hukum perasuransian, penerbangan, perjanjian, dan perlindungan konsumen, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

---

On October 29, 2018, Lion Air flight JT 610, which was en route from Soekarno- Hatta International Airport to Depati Amir Pangkal Pinang Airport, crashed just thirteen minutes into the flight. A total of 189 people perished. The airline company is legally compelled to guarantee certain damages in connection with this catastrophe, and the victim's heirs should be entitled to compensation. However, in this case, Lion Air, the insurance company, and dozens of other connected businesses issued Release and Discharge documents as and additional requirement for the disbursement of the compensation, placing the victims' heirs in a difficult situation. Therefore, this thesis examines two problems, which is how the mechanism and legal position of the parties in the process of disbursing Air Freight Carrier Liability Insurance (ATJPAU); and the validity of the Release and Discharge clause as an additional requirement in the payment of Lion Air JT 610 air accident insurance compensation. The research method is juridical-normative, which emphasizes written legal standards and informant interviews. This study concluded that in ATJPAU, passengers only have an agreement with an airline company that acts as the insured and the policyholder, so once the coverage funds from the insurance company are provided, the airline company no longer has the right to make payment withholdings beyond the administrative requirements stated in the aviation law. Moreover, both according to Indonesian and U.S. law, the Release and Discharge clause in this case violates insurance, aviation, consumer protection, and contract laws, and shall be ruled null and void."

"Skripsi ini membahas aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2009 yang lalu. Pokok permasalahan yang diteliti adalah asas atau teori tanggung jawab hukum apa yang dianut oleh UU tersebut dan apakah asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur secara baik jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;Bagaimana perbandingan ketentuan yang mengatur aspek asuransi tanggung jawab hukum dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No.22 tahun 2009 dengan UU No.14 tahun 1992; dan Bagaimana pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum UU No.22 diberlakukan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan khususnya UU No. 22 Tahun 2009. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No. 22 Tahun 2009 dan apakah aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sudah diatur baik di dalam UU tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh adalah asas atau teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No 22 Tahun 2009 adalah asas atau teori tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (fault liability) UU no. 22 tahun 2009 belum mengatur dengan baik, jelas dan tegas mengenai asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga, sedangkan untuk asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur lebih baik; dan Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum diberlakukan UU No.22 Tahun 2009 belum dilaksanakan.

---

This undergraduate thesis discusses about aspects of third party liability insurance and passenger accident insurance in Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation that has been enacted on June 22, 2009. The issue of this research is what the legal liability doctrine or theory of law No 22 Year 2009 is and whether said law contains better rules and regulation for third party liability insurance in comparison to the previous Law Number 14 Year 1992 concerning Traffic and Road Transportation; What is the comparison of rules and regulation in Law No.22 Year 2009 and Law No.14 Year 1992; and How was the implementation of third party liability insurance prior to the enactment of Law No. 22 Year 2009. This law research is using normative legal research on principles of law and regulations relating to the subject and Law No 22 Year 2009 and Law No 14 Year 1992 in particular. For the data collection technique, researcher use secondary data by conducting literature study of the legal material of primary law material, secondary law material and tertiary law material. Data was analyzed in qualitative method. The purpose of this study is to establish conclusion of what is the doctrine or theory of the liability of the Law No 22 Year 2009 and whether the aspect of third party liability insurance has been well set up and arranged in that Law. The conclusion of this research is the legal liability doctrine or theory of Law No 22 Year 2009 is fault liability and the Law Number 22 Year 2009 has not well contained good, clear and firm rules and regulation for the third party liability insurance whilst for passenger accident insurance has been better arranged. Third party liability insurance prior to the enactment Law No.22 Year 2009 was not implemented yet."

"Penulisan skripsi ini membahas mengenai permasalahan pada periode waktu 5 tahun yang diatur dalam pasal 467 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam hal penetapan hilang/meninggal dunia bagi orang hilang oleh Pengadilan yang berkenaan juga dengan penetapan Pengadilan tersebut sebagai suatu syarat pengajuan klaim asuransi jiwa, dan bagaimana apabila orang yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan tersebut kembali ke tempat kediamannya namun pembayaran klaim asuransi telah diterima oleh ahli waris dari orang hilang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan data sekunder (bahan pustaka) yang bersifat hukum sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan adanya suatu amandemen di dalam peraturan perundang-undangan baik yang mengatur mengenai orang hilang pada KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)ataupun yang ada di dalam bidang usaha perasuransian.

---

This thesis writing about problems in dealing with 5 years period which regulated in article 467 of Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek) in terms of the stipulation of missing/dead for missing person by the Court related with the Court order as a requirment on submission of life insurance claims, and how if the person who have earned the stipulation of the Court back to where his domicile but the payment of the insurance claims have been accepted by the beneficiary of the missing person.

This research use bibliographical study method using secondary data (library materials), which are legal as its data source.

The research results suggets that it's required to have of an amendment inside the statutory legislation which regulates the missing persons case inside the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek) or that is inside the insurance field business."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip itikad paling baik yang merupakan salah satu prinsip yang mendasar dan terpenting dalam perjanjian asuransi. Karena prinsip itikad paling baik mengatur tentang hak dan tanggung jawab dari tertanggung dan penanggung. Skripsi ini menganalisis perapan prinsip itikad paling baik dalam kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal antara PT. Djakarta Lloyd Persero sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai penanggung. serta membahas atas pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya mengenai kasus tersebut di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi terhadap tertanggung jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta material terhadap objek pertanggungan dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip itikad paling baik dalam perjanjian asuransi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penanggung bersalah karena Penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya kompensasi kepada Tertanggung, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad paling baik, padahal prinsip itikad paling baik merupakan prinsip yang mendasar dan paling penting dalam perjanjian asuransi.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as the basic and one of the important principles in the insurance agreement. Because the principle of utmost good faith governs the rights and obligation of the insured and the insurer. This thesis analyzes the application of the principle of utmost good faith in the case of marine hull insurance claim dispute of PT. Djakarta Lloyd Persero as the insured and PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur as the insurer, and the legal consideration of the court regarding the case in the First Level of the Court District Court, Appeal High Court, Cassation Supreme Court and Judicial Review Supreme Court. The Author uses research method of normative legal research with literature study.

This research concludes that the insurer did not have the liability to pay the compensation to the insured due to the concealment and non disclosure of material fact of the insurance object which is very material in the insurance agreement and leads to the automatic cancellation ldquo null and void rdquo of the insurance agreement and the legal consideration of the court was contradict with the principle of utmost good faith in insurance agreement. The Panel of Judges decided that the Insurer was guilty because the Insurer did not carry out his obligation to pay the compensation to the Insurer, therefore the the court decision did not consider regarding the principle of utmost good faith, whereas the principle of utmost good faith is the basic and important principle in insurance agreement."