Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan penting dalam intermediasi, terutama sebagai intermediasi likuiditas, yaitu penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak lain yang kekurangan dana. Dalam melakukan fungsinya tersebut bank harus menjaga agar kredit yang disalurkannya tersebut tetap berada dalam kondisi sehat. Kondisi kredit dipengaruhi secara langsung oleh kondisi makroekonomi suatu negara. Variabel-variabel makroekonomi selalu berubah sesuai dengan kondisi ekonomi suatu negara. Pengetahuan yang baik mengenai pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap kualitas kredit akan membantu perbankan nasional dalam mengelola kredit yang dimilikinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara perubahan variabel-variabel makroekonomi terhadap kualitas kredit, khususnya kredit bermasalah perbankan nasional berdasarkan data historis periode Januari 2001 s/d Desember 2005. Variabel-variabel makroekonomi yang diteliti meliputi tingkat inflasi, tingkat suku bunga, uang beredar, nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah perbankan nasional memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan tingkat suku bunga, dan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan variabelvariabel makroekonomi lainnya yang diuji. Hasil penelitian terhadap pengaruh variabel makroekonomi terhadap kredit bermasalah perbankan nasional menunjukkan bahwa perubahan tingkat suku bunga memberikan pengaruh yang signifikan, sedangkan variabel-variabel makroekonomi lainnya yang diuji tidak memberikan pengaruh yang signifikan."

"Tingkat kredit macet yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas dan likuiditas keuangan bank yang berakibat pada penurunan anggapan kesehatan bank di mata masyarakat maupun dunia perbankan. Terhadap kredit macet bank akan melakukan berbagai upaya penyelesaian seperti penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka akan dilakukan penghapusbukuan tanpa menghilangkan hak tagih bank terhadap kredit tersebut, yang dapat diikuti dengan dilakukannya penghapustagihan. Pada kenyataannya masih terdapat ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan serta dampak kepastian hukum atas dilakukannya tindakan ini. Skripsi ini meneliti lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan pada Bank BUMN terutama setelah diberlakukannya PP No. 33 Tahun 2006 yang memberikan banyak perubahan serta dampak yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatis-yuridis yaitu dengan mengaitkan permasalahan terhadap norma hukum terkait perbankan yang berlaku di Indonesia ditambah dengan peninjauan pada Bank X untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Pada kesimpulannya, proses penghapusbukuan dan penghapustagihan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing Bank BUMN dan membawa dampak baik positif maupun negatif bagi bank dan debitur.

---

High level of non-performing loans may decrease the profitability and liquidity of the bank's financial result that may affected the bank's health perception in the eyes of society and the world of banking. Against bad loans the bank will make various efforts to settle such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. If these efforts are not successful, it will be done with write-off without removing the bank's right to claim the credit, which can be followed by doing the hair cut. In case there is still a lack of clarity in the implementation process and the impact of legal certainty for commission of these acts. This research further investigates the implementation process of write-off and hair cut on state-owned banks, especially after the enactment of Government Regulation No. 33 on Year 2006 which gives a lot of changes and impacts. The method used in this research is by linking the normative juridical issues related to the legal norms applicable in the Indonesian banking coupled with observation to X Bank to complete the required data. In conclusion, write-off and hair cut process is conducted in accordance with the internal policies of each state-owned bank and bring both positive and negative effects for bank and debtor."

"Bank adalah suatu institusi yang salah satu bidang usahanya adalah penghimpunan dana masyarakat, maka terdapat persyaratan dimana suatu Bank harus mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking). Oleh karena itu industri Perbankan di Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu bidang usaha yang sarat dengan peraturan-peraturan (heavy regulated business) yang sengaja diterbitkan oleh pemerintah untuk mencegah terulangnya kebobrokan perbankan yang pernah menyeret Indonesia kedalam krisis berkepanjangan. Perbankan juga diharapkan ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Kebijakan prinsip kehati-hatian Bank. Perbaikan dalam industri perbankan ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada dunia perbankan. Adapun pengaturan di bidang perbankan akan mencakup diantaranya kaidah-kaidah kedudukan pelaku di bidang perbankan, Mengingat hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bentuk badan hukum yang paling ideal dan bank. Dalam tulisan ini akan dianalisis mengenai kaitan antara karakteristik usaha perbankan dengan karakteristik dari masing-masing bentuk badan hukum dari Bank (Koperasi, Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas/PT) dengan menggunakan parameter prinsip dasar, cara pendirian dan permodalan serta struktur organisasinya yang tujuan akhirnya adalah untuk menelaah bentuk badan hukum yang paling tepat untuk suatu Bank. Setelah penelaahan bentuk badan hukum PT memiliki kelebihan-kelebihan dibanding bentuk badan hukum yang lain, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini bentuk badan hukum untuk suatu Bank yang ideal adalah Perseroan Terbatas."

"Pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) masih memiliki keterbatasan akses dengan ketentuan adanya syarat fixed assets yang harus disertakan sebagai agunan dalam perhomonan kredit. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tentang Sistem Resi Gudang, pengusaha kecil yang bergerak di bidang pertanian yang menghasilkan barang-barang komoditi dapat memiliki akses untuk mendapatkan kredit dengan jaminan Resi Gudang atas barang-barang yang ada di Gudang.Skripsi ini meninjau bagaimana peranan kekuatan akta pengikatan Hak Jaminan Resi Gudang dan bagaimana penerapan Sistem Resi Gudang ini dalam praktek pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan terkait dengan fasilitas kredit, serta bagaimana kontrol bank terhadap resiko fluktuasi harga yang tercantum dalam Resi Gudang. Metode penelitan yang dilakukan penulis adalah dengan metode penelitian kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan analisa,pada prakteknya ternyata Sistem Resi Gudang telah lama diterapkan namun dalam konsep yang lebih sederhana dengan menggunakan pola tripartit yang dikenal dengan Collaterral Manager Agreement. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 telah memberikan nilai kepastian yuridis dari penerapan Resi Gudang dalam praktek perbankan sehingga mampu memberikan rasa aman bagi bank dalam memberikan kredit dengan Hak Jaminan resi Gudang.Dalam Sistem Resi Gudang yang bersifat lebih kompleks dengan adanya kelembagaan yang telah ditentukan pengaturannya untuk menunjang system ini, diharapkan dapat membuat aspek yuridis dari Resi Gudang lebih terjamin, baik dari segi kekuatan akta pengikatan Hak Jaminan Resi Gudang maupun dalam penerapan sebagai agunan dalam kredit perbankan yang menerbitkan kewajiban bagi kreditur dan debitur, serta dalam hal melindungi resiko bank terhadap adanya perubahan harga barang sebagai objek dari Hak Jaminan Resi Gudang."

"Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) merupakan suatu bentuk kontrak karya di bidang pertambangan batubara yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Kontraktor Swasta baik dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing. Permasalahan yang kemudian timbul adalah Kontraktor Swasta mendapatkan hambatan dalam melaksanakan usahanya dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan yang bertentangan dengan hak-hak yang diterima oleh Kontraktor Swasta berdasarkan PKP2B dan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan. Pemerintah sendiri dalam kedudukannya sebagai pihak dalam PKP2B memiliki hak dan kewajiban perdata selaku subyek hukum perdata dalam suatu perjanjian, sehingga dalam hal ini fungsi Pemerintah selain sebagai regulator yang dapat memberikan sanksi yang bersifat publik, Pemerintah dalam hal ini juga dapat digugat secara perdata apabila dari pihak Kontraktor Swasta merasa dirugikan dalam hal Pemerintah melanggar apa yang diperjanjikan dalam PKP2B. Kesimpulan dari masalah-masalah tersebut adalah bahwa selama ini terdapat ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan antara dua sektor termaksud yang dalam hal ini sektor pertambangan dan kehutanan, dan untuk itu peran Pemerintah untuk dapat menengahi ketidakharmonisan tersebut diperlukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang netral yang diharapkan dapat menjadi solusi dari ketidakharmonisan tersebut. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi Kontraktor swasta dalam PKP2B adalah dimungkinkannya melakukan gugatan perdata melalui arbitrase internasional untuk memaksakan dan/atau meminta ganti kerugian dalam hal Pemerintah selaku pihak dalam PKP2B menyebabkan kerugian dengan melanggar seluruh atau sebagian ketentuan dalam PKP2B.

---

Coal Contract of Work (CcoW) is a work contract in coal mine signed by the Government of Republic Indonesia with Private Contractor as a domestic investor or foreign investor. The problem further arised are Private Contractor found obstacles in rendering their business caused by the foresrty laws which have contradictive with the rights obtained by Private Contractor under the CCoW and mining laws. Government itself in their capacity as a party in CCoW have private rigths and obligations as private entity in an agreement, therefore in this matter Government have a function beside as a regulator who had a authority to give a public saction, but their also may be sue by the Private Contractor considering their loss suffered caused by the breach of agreement by the Government. Summary of problem set forth are found that laws between forestry and mining sector are inharmonic, a neutral product of laws are needed to give a solution to such inharmonic problem. Meanwhile, legal protection for Private Contractor under CCoW are the possibility to make a legal action trough the international arbitration to enforce their rights or inquire the compensation to Government caused by the breaching the provisions under CCoW."

"Tesis ini membahas mengenai penagihan, penghapusbukuan, dan penghapustagihan piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Piutang LPEI merupakan hak yang harus dibayarkan kepada LPEI. LPEI telah banyak menyalurkan pembiayaan dalam rangka mendukung program ekspor nasional. Namun demikian, piutang yang berupa pembiayaan bermasalah LPEI (kurang lancar, diragukan, dan macet) sejak tahun 2014 s.d. 2020 terus meningkat, bahkan di tahun 2020 piutang macet LPEI telah mencapai lebih dari 18 triliun rupiah. Sementara itu, pengaturan mengenai piutang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai syarat piutang yang dapat dihapusbukukan, syarat mengenai piutang yang dapat dihapustagihkan, kewenangan penghapusbukuan, dan kewenangan penghapustagihan serta mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan dimaksud dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan metode normatif-empiris, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui mengenai pengaturan mengenai penagihan, penghapusbukuan, dan penghapustagihan piutang LPEI serta untuk menganalisa dan mengetahui mengenai pelaksanaan penagihan, penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang tersebut oleh LPEI.

---

This thesis discusses the collection, write-off of account, and write-off of Indonesian Export Financing Agency (LPEI) receivables. LPEI’s receivables are rights that must be paid to LPEI. LPEI has disbursed a lot of financing in order to support the national export program. However, debt in the form of non-performing financing from LPEI (substandard, doubtful, and loss) since 2014 to 2020 continues to increase, even in 2020 LPEI's non-performing loans have reached more than 18 trillion rupiahs. Meanwhile, the regulation on receivables in Law Number 2 of 2009 only regulates the terms of write off of account receivable, write-off of receiveables, the authority to write off of account, the authority to write-off of receivables and the mandate further provisions regarding write-offs account and write-offs as referred to in the Regulation of the Minister of Finance. By using the normative-empirical method, this study aims to analyze and find out about the arrangements regarding the collection, write-off of account, and write-off of LPEI’s receivables as well as to analyze and determine the implementation of the collection, write-off of account, and write-off of LPEI’s receiveables."