Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas perbandingan mengenai transformasi konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mengetahui mengapa transformasi GCG berjalan dengan baik, sedangkan transformasi CSR mengundang pengujian konstitutional. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara no 53 Tahun 2008 digunakan sebagai bahan analisis teks untuk memperoleh ragam pemaknaan terhadap istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta menganalisis kontroversi pemberlakuan TJSL sebagai kewajiban hukum. Keberhasilan transformasi GCG adalah adanya kebijakan nasional serta dukungan terstruktur dan sistemik. CSR berada pada ranah moral etika dan TJSL pada ranah hukum dan kedua-duanya berlaku di Indonesia.

---

This research compares the transformation of Corporate Social Responsibility (CSR) and Good Corporate Governance, and explores the factors affecting the transformation of GCG concept to the Indonesian legal system. Questioned was whether the term social and environmental responsibility refers to the internationally known CSR since it has resulted in request for constitutional review. Text analysis of the Constitutional Court Decision Number 53 of 2008 was employed to find the various facets of meanings and provide insight into the issue of CSR as voluntary activities transformed into legally mandatory act. Applying Political Obligation theory reveals that CSR tends to be morally based, hence ‘social and environmental responsibility’ term refers to a set of different criteria based on the Indonesian Constitutional Law, Article 33, paragraph (1),(2),(3)."

"Program kemitraan usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Skripsi ini mengkaji pelaksanaan program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan pelaksanaannya dalam bentuk program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pelaksanaan program kemitraan BUMN diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai peraturan pelaksananya. Pada intinya ketentuan tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) wajib memperhatikan antara lain mengenai kriteria calon mitra binaan, kewajiban BUMN pembina dan mitra binaan, sumber dana program kemitraan, mekanisme penyaluran dana, kualitas pinjaman dan lain sebagainya. Pelaksanaan program kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk. telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban yang telah dipenuhi PT. Bank Mandiri Tbk. sebagai BUMN pembina sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Namun dalam ketentuan yang mengatur mengenai program kemitraan dan bina lingkungan tidak diatur mengenai sanksi bagi BUMN yang tidak melakukan progam kemitraan dan bina lingkungan.

---

Partnership Program is one form of Corporate Social Responsibility (CSR), particularly State-Owned Enterprise (SOE). This thesis examines the implementation Partnership Program of Micro, Small and Medium Business as a Corporate Social Responsibility (CSR) in the law number 19 Year 2003 about State-Owned Enterprise and implementation partnership Program of Micro, Small and Medium Business as a Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Bank Mandiri Tbk. A method used in analyze this case is a normative juridical. The implementation partnership program of SOE is contained in the law number 19 Year 2003 about State-Owned Enterprise and Minister of State Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007, dated 27 April 2007, on the Partnership Program of SOE with Small Business and Environmental Development Program as the rule?s executioner. In essence the implementation partnership program and environmental development program must be observe criteria of partners, liabilities of SOE and partners, source of funds, mechanism of channeling funds, quality of loan, etc. Bank Mandiri?s Partnership Program has been in accordance with a regulation. It can be seen from the obligations have been performed PT. Bank Mandiri Tbk. as a SOE builder regulated as Minister of State Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007, dated 27 April 2007, on the Partnership Program of SOE with Small Business and Environmental Development Program. But then in provisions of the partnership program is not arranged sanctions for the SOE that doesn?t do partnership program and environmental development program."

"Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan program Corporate Social Responsibility "Broadband Learning Center" (BLC) yang dilakukan PT Telkom, Tbk di Pulau Pramuka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan fungsi humas PT Telkom, Tbk serta manfaat yang diperoleh masyarakat Pulau Pramuka atas program CSR tersebut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan paradigma konstruktivis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan, CSR dilakukan oleh Divisi Community Development Center, namun PR tetap mengawasi dan mengomunikasikan program kepada masyarakat. Program BLC ini berkonsep CSR selama 6 bulan yang kemudian menjadi program Community Development. Masyarakat Pulau Pramuka mengalami perkembangan dan peningkatan pendapatan yang mereka rasakan sebagai manfaat dari program CSR Telkom ini.

---

The background of this research based on Corporate Social Responsibility program "Broadband Learning Center" (BLC) which is done by PT Telkom, Tbk. This research aims to describe the role and function of Public Relations, also the benefit that received by the community of Pramuka Island Constructivist paradigm of research methodology is used in a descriptive and qualitative approach.

The result of this research shows that CSR implementation is done by Community Development Center Division, meanwhile Public Relations is keeping the eye on the progress and communicating the CSR program to the public.This BLC program is 6-month CSR program, then convert to Community Development program. The Pramuka Island's community can develop themselves and increase their income as the benefit of this CSR program."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang berbagai aspek Corporate Social Responsibility baik secara konsep maupun berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama mengenai pelaksanaan CSR melalui mekanisme pemberian dana kepada Pemerintah. Penelitian ini mengambil studi pada pelaksanaan CSR oleh PT. Vale dimana PT. Vale memberikan dana sebesar Rp 11,7 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian mendapat protes dari beberapa pihak. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility dalam sektor pertambangan? 2) Bagaimana peran pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan corporate social responsibility dalam sektor pertambangan dan 3) Apakah tindakan PT. Vale Indonesia Tbk yang memberikan dana kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah norma hukum tertulis dan studi dokumen. Pada Akhirnya, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa CSR dalam sektor pertambangan diatur dalam beberapa pengaturan antara lain dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016. Kedua, peran pemerintah dalam CSR meliputi mengatur, mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR. Terakhir, tindakan PT. Vale yang memberikan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari PT. Vale karena melanggar ketentuan di sektor pertambangan. Saran penulis, pertama, bagi pembuat regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai peran pemerintah dalam kegiatan CSR. Khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengelola dana CSR. Kedua, bagi perusahaan tambang pelaksana CSR, dalam melakukan CSR agar memerhatikan ketentuan perundang-undangan terkait CSR. Terkahir, bagi Pemerintah Daerah, agar dibuat suatu mekanisme penyaluran dana CSR. Mekanime ini mengakomodir penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah. Dana tersebut tidak masuk kedalam APBD.

---

ABSTRACTThis thesis discusses various aspects of Corporate Social Responsibility both conceptually and based on applicable regulations, especially regarding the implementation of CSR through the mechanism of giving funds to the Government. This study took a study on the implementation of CSR by PT. Vale where PT. Vale provided funds amounting to Rp. 11.7 billion to the Central Sulawesi Provincial Government which later received protests from several parties. The main issues raised in this study are: 1) What are the regulation on Corporate Social Responsibility in the mining sector? 2) What is the role of the government in the implementation of corporate social responsibility activities in the mining sector? And 3) Whether the action of PT. Vale Indonesia Tbk, which provides funds to the Regional Government of Central Sulawesi, can be said to be a CSR activity of the company? The study was conducted by normative juridical method which was carried out by examining written legal norms and document studies.Finally, the author concludes that CSR in the mining sector is regulated in a number of settings, including in Law No. 25 of 2007, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 4 of 2009, Government Regulation No. 23 of 2010, Government Regulation No. 47 of 2012 and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 41 of 2016. Second, the role of government in CSR includes regulating, supervising and providing evaluations of the implementation of CSR. Finally, the actions of PT. Vale, which provides funds to the Central Sulawesi Provincial Government, cannot be said to be a CSR activity from PT. Vale for violating provisions in the mining sector. The author's advice, first, is for regulators at both central and regional levels, clear arrangements are needed regarding the role of government in CSR activities. Particularly related to government authority in managing CSR funds. Second, for mining companies implementing CSR, in carrying out CSR to pay attention to statutory provisions related to CSR. Finally, for the Regional Government, a mechanism for channeling CSR funds is made. This mechanism accommodates the distribution of CSR funds carried out by companies to local governments. The funds are not included in the APBD."

"India's increasing population has attracted a host of multinational corporations (MNCs) to enter the country to tap its market. Because of their enthusiasm and the favorable market conditions, these MNCs get carried away and sometimes regulations are flouted. The absence of clear regulations leads to problems when government agencies find fault with MNCs products."

"Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) berupa community development kepada Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Namun pelaksanaan CSR tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering kali menimbulkan masalah seperti biaya CSR yang mendapatkan penggantian berupa cost recovery dari pemerintah yang berpotensi merugikan negara. Kasus terkait permasalahan tersebut adalah PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang menggunakan cost recovery sebagai sumber pembiayaan CSR. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemahaman CSR dan cost recovery di Indonesia, implementasi CSR serta sumber pembiayaannya dalam kegiatan hulu migas, dan analsis kasus PT. CPI. Metode yang digunakan untuk menganalisis kasus adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman terhadap CSR hanya melihat pada kewajiban yang diberikan undang-undang saja dan bukan menjadi suatu kesadaran moral sehingga implementasi CSR masih terdapat banyak kekurangan. Selain itu, penggunaan cost recovery sebagai pembiayaan CSR yang dilakukan oleh PT. CPI diperbolehkan oleh UU Migas dan peraturan pelaksananya. Namun telah terjadi penyimpangan dalam proses pengajuan cost recovery atas CSR tersebut, yaitu pada tahap program kerja dan anggaran/ work program and budget (WP&B).

---

In Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas, Contractors of Production Sharing Contract (CPSC) is obligate to conduct Corporate Social Responsibility (CSR) in the form of community development. However, the implementation of CSR is not working properly because its often led to problems for example the cost of a replacement CSR in the form of cost recovery gift by the Government which potentially detrimental to the country. The related case from this problem is PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) used cost recovery as a source of financing of CSR. The issues in this thesis are the understanding of CSR and cost recovery in Indonesia, the implementation of CSR as well as the source of financing in the upstream oil and gas and analysis case PT CPI. A method used in analyze this case is a normative juridical. The result of this research is the understanding of CSR only concerns the liability which provided by law and it is not become a moral consciusness so there are many deficiency in the implementation. Moreover, the use of cost recovery as CSR financing undertaken by PT CPI allowed by Law of Oil and Gas and the regulation of agents. However, there have been irregularities in the process of filing cost recovery for CSR which is at the stage of work program and budget (WP & B)."

"[Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dari Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Kalbe Farma Tbk. yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri farmasi di Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis terhadap pelaksanaan CSR di PT. Kalbe Farma Tbk. berdasarkan teori Hendeberg?s CSR Pyramid dan Konsep Triple Bottom Line. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa CSR yang dilakukan oleh PT. Kalbe Farma Tbk. sebagian besar telah meliputi kriteria-kriteria dari Hendeberg's CSR Pyramid dan Konsep Triple Bottom Line.

---

This study was a case study of Corporate Social Responsibility (CSR) implementation in PT. Kalbe Farma Tbk. which an Indonesian company in pharmaceutical industry. This study used Hendeberg's CSR Pyramid and Triple Bottom Line Concept to analyze the CSR implementation by PT. Kalbe Farma Tbk. This study showed PT. Kalbe Farma Tbk. CSR had accomplished most of criterias from both Hendeberg?s CSR Pyramid and Triple Bottom Line Concept., This study was a case study of Corporate Social Responsibility (CSR)

implementation in PT. Kalbe Farma Tbk. which an Indonesian company in

pharmaceutical industry. This study used Hendeberg?s CSR Pyramid and Triple

Bottom Line Concept to analyze the CSR implementation by PT. Kalbe Farma

Tbk. This study showed PT. Kalbe Farma Tbk. CSR had accomplished most of

criterias from both Hendeberg?s CSR Pyramid and Triple Bottom Line Concept.]"

"Isu keberlanjutan menjadi kian penting dalam penerapan CSR khususnya bagi industri pertambangan. PT Aneka Tambang sebagai perusahaan pertambangan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan semenjak tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan operasi, hingga tahap pasca dan penutupan tambang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi community development di wilayah pasca tambang Cikotok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tehnik wawancara mendalam terhadap beberapa informan yaitu pihak PT Antam, penerima manfaat, pelaksana program community development, dan pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi community development telah memenuhi prinsip-prinsip yang ada. Pendekatan bottom up diterapkan dalam perencanaanya sehingga dapat memetakan kebutuhan, potensi, masalah, dan strategi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu, PT Antam telah melakukan beberapa tingkat dan metode dalam pembinaan hubungan kepada beberapa pemangku kepentingan dalam melakukan community development.

---

Sustainability issues are becoming increasingly important for the implementation of CSR; especially in the mining industry. PT Aneka Tambang as mining company undertakes corporate social responsibility since the exploration stage, construction and operation stage, mine closure and post mining stage. This research aims to determine the implementation of community development in the Cikotok post-mining areas.

The method used in this research is qualitative with in-depth interview techniques against multiple informants. The informants are PT Antam, beneficiaries, practitioner of community development programs, and local government.

In this study, the implementation of community development is in compliance with the existing principles. Bottom-up approach is applied in order to map out the corporate plans, potential, problems, and strategies that compatible to the social and cultural conditions. In addition, PT Antam does some extension and methods to build an engagement of stakeholder; intending for community development."

"Perkembangan industri telah menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, konflik sosial dan kesenjangan ekonomi. Dunia industri mengembangkan konsep CSR sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan CSR berkelanjutan, mengevaluasi strategi dan merumuskan strategi prioritas progam CSR. Pendekatan penelitiannya menggunakan kuantitatif. Metode penelitiannya menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis untuk menganalisis data kualitatif menjadi data kuantitatif pada penelitian ini adalah Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT). Hasil penelitian didapatkan dua rekomendasi strategi penerapan CSR yaitu strategi pemberdayaan; dan strategi pemberian bantuan secara langsung. Strategi pemberdayaan yaitu: membuka program magang, membuat program CSR pemberdayaan UMKM, peningkatan pengetahuan dan kemampuan, memberikan pelatihan keahlian bersertifikat, memberikan penyuluhan pentingnya perilaku sehat. Sementara strategi pemberian bantuan secara langsung yaitu: memberikan bantuan pada instansi pendidikan, bantuan penyediaan air bersih, Memberikan bantuan berupa material sisa produksi. Perusahaan berkewajiban menerapkan CSR tiga bidang pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

---

Industrial development has caused a decrease in the carrying capacity of the environment, social conflicts, and economic inequality. The industrial world has developed the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) as a responsibility to society. This study analyzes the implementation of sustainable CSR, evaluates strategies, and formulates priority strategies for CSR programs. This study uses a quantitative research approach. Furthermore, this study uses a combination of quantitative and qualitative methods. The analytical methods for analyzing qualitative data into quantitative data in this study are the Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT). The study results obtained two recommendations for implementing CSR strategies, namely the empowerment strategy and direct assistance strategies. The empowerment strategies include opening apprenticeship programs, creating MSME empowerment CSR programs, increasing knowledge and skills, providing certified skills training, and providing counseling on the importance of healthy behavior. The strategies for direct assistance include assisting educational institutions, providing clean water, and reusing leftover production materials. In addition, companies must implement CSR in three areas of sustainable development: economic, social, and environmental.

"