Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penandatanganan perjanjian TRIPS telah menarik Indonesia untuk segera melakukan pembenahan di segala bidang Hak Milik lntelektual. Hak Cipta adalah satu bagian Hak Milik Intektual yang undang-undangnya telah dilakukan pembaharuan, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997. Penambahan ketentuan tentang Hak-hak yang Berdampingan dengan Hak Cipta atau Neighbouring Right adalah salah satu tuntutan TRIPS yang harus dipenuhi. Bertitik tolak dari sini, penulis melakukan tinjauan yuridis sehubungan dengan adanya suatu perjanjian di bidang Industri Musik dengan judul "Perjanjian Jual Beli Master Rekaman Suara". Perjanjian yang melibatkan pihak-pihak Produser Rekaman Suara dan Artis (sebagai pemegang Neighbouring Right) yang dihadapkan dengan Perusahaan Rekaman sekaligus Distributor ini, isinya adalah tentang pengalihan Hak atas Rekaman Suara dengan jual-beli. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, penulis menemukan permasalahan bahwa pengalihan Hak atas Rekaman Suara dalam Perjanjian Jual-beli Master Rekaman Suara yang dilakukan tidak bisa disamakan begitu saja dengan pengalihan hak pada perjanjian jual-beli yang bermaksud memiliki hak milik atau property menurut ketentuan umum HUkum Perdata. Untuk itu, sangat dibutuhkan pemahaman yang jelas tentang Hak Cipta terutama tentang Neighbouring Right supaya pembenahan kepastian hukum, Hak Cipta pada khususnya, dalam rangka memasuki era globalisasj, dapat tercapai karena proses sosialisasinya yang berhasil."

"Dengan semakin banyaknya stasiun televisi swasta di Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencinta film nasional yang sekarang ini sudah sangat sedikit diproduksi, semakin meningkat pula jumlah rumah produksi yang memproduksi tontonan local. Salah satu alternatif tontonan televisi itu adalah sinema elektronik atau sinetron. Dalam memproduksi sebuah sinetron, rumah produksi terlibat dengan banyak pihak, diantaranya adalah aktor atau pemain dimana antara keduanya diperlukan suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama antara rumah produksi dengan aktor dalam pembuatan sebuah sinetron merupakan suatu perjanjian untuk melakukan sementara jasa sebagaimana diatur dalam Bab VII A buku ke III Kitab Undang-Undang hlukum Perdata. Antara rumah produksi yang satu dengan lainnya pastilah terdapat perbedaan dalam mengatur dan menyusun suatu kontrak perjanjian kerjasama dengan aktor dalam pembuatan sinetron. Hal ini terjadi karena adanya ke tentuan pasal 1338 Ki tab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kebebasan berkontrak sehingga para pihak bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian antara para pihak. Dalam skripsi ini diuraikan mengenai persamaan dan perbedaan kelebihan dan kekurangan antara dua perjanjian kerja sama pembuatan sinetron antara rumah produksi dengan aktor, yaitu antara PT. X dengan PT. Y, apakah sudah sesuai dengan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bagaimanakah kontrak yang ideal, tidak merugikan bagi masing-masing pihak dan sesuai dengan KUHPerdata dan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat perfilman."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai prinsip itikad baik dalam kontrak atau perjanjian kerjasama antara manajemen artis dengan artis dimana pihak manajemen artis pada umumnya menawarkan kepada pihak artis jasa untuk memasarkan karya atau ciptaan yang diciptakan oleh pihak artis dan oleh karena hal tersebut timbul suatu perwakilan. Ditemukan berbagai masalah yang disebabkan oleh posisi manajemen artis yang lebih kuat dibandingkan dengan posisi artis yang pada hakikatnya bertentangan dengan Prinsip Itikad Baik. Hal ini mengakibatkan terbentuknya klausula dalam kontrak tersebut yang mengatur mengenai pemberian kuasa atau perwakilan yang dilakukan oleh artis sebagai pemberi kuasa dan manajemen sebagai penerima kuasa dimana terdapat beberapa masalah dalam penjalanannya. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil karya para ahli hukum berupa buku, hasil penelitian serta jurnal ilmiah. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penulisan ini. Bahan hukum ini meliputi buku, artikel ilmiah dan artikel di internet. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketimpangan antara posisi tawar antara pihak manajemen artis dan artis dalam kontrak yang ditawarkan oleh pihak manajemen artis guna mengelola karir artis. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya kesadaran dari pihak artis agar mencegah serta menghindari berbagai kemungkinan yang dapat merugikannya dari segi ekonomis, serta kesadaran dari pihak manajemen artis agar memperlakukan artis secara adil.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis mainly discusses the application of the principle of utmost good faith between artist management services and artists where artist management generally offers artists, as authors of an artistic work and licensor, an agreement to use the services while in return receive a fair share of the economic right as licensee. There are several problematic issues within the contract, primarily regarding the bargaining position where the artist management has the upper hand in respect to the artists rsquo position which fundamentally nullifies the principle of utmost good faith. Secondly, problems arise regarding the power of attorney mentioned on several paragraphs in the contract where it is required for the artist to give the power of attorney to the artist management services in order to enter into third party agreements. This undergraduate thesis uses the juridical normative and qualitative method in addition with secondary legal data such as regulations relating to the issue, and legal literatures written by jurists as well as research journals. This undergraduate thesis expounds the losses caused by the lack of balance in bargaining positions reflected on the contractual agreement offered by artist management services which become a primary cause for material losses to artists. The purpose of this research is to offer legal awareness to artists before they enter into a contractual agreement with artist management services. It will also focus on delivering legal awareness for these artist management services to offer contractual agreements with utmost good faith. "

"Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan SK Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan konsumen semakin berkembang. Hal yang menjadi faktor pendorong tingginya pertumbuhan usaha pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan konsumen merupakan media penyaluran kredit usaha kecil perbankan melalui perusahaan pembiayaan. Salah satu contoh bentuk perjanjian kerjasama chanelling dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) dalam penyaluran kredit pemilikan mobil atau motor kepada debitur. Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk mengetahui perjanjian kerjasama Chanelling antara perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan ketentuan perbankan, serta kedudukan dan hubungan hukum antara para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisa dan saran terhadap kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai peraturan perusahaan pembiayaan konsumen dan bank. Dengan demikian, tercipta suatu alternatif pendanaan dari bank kepada perusahaan pembiayaan konsumen, yang pada akhir..."

"Dengan semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sinetron Indonesia maka rumah produksi dalam negeri berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan suatu produksi sinetron yang bermutu dan menarik minat masyarakat. Dalam memproduksi suatu sinetron rumah produksi terlibat dengan beberapa pihak, antara lain sutradara, dimana diantra keduanya diperlukan suatu perjanjian untuk mengatur mengenai nak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama antara rumah produksi dan sutradara dalam pembuatan sinetron merupakan suatu bentuk perjanjian kerja khusus yang dapat disimak dengan adanya ciri-ciri dari perjanjian untuk melakukan sementara jasa. Perjanjian kerjasama tersebut tidak terlepas pula dari pengaturan sebagaimana terdapat dalam Bab VIIIA Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip umum dari perjanjian dan perjanjian kerjasama itu sendiri. Demikian pula hal nya dengan perjanjian kerjasama antara rumah produksi dan sutradara dalam pembuatan sinetron Arjuna Mencari Cinta yang pada prinsipnya juga mengikuti pengaturan tersebut, baik dalam proses pembuatannya maupun dalam pelaksanaannya. Mengingat belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai bentuk perjanjian kerjasama ini, maka dapat dimungkinkan timbulnya masalah diantara kedua belah pihak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu analisa ditinjau dari aspek hukum disamping para pihak menggunakan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang telah secara baik diikuti dan dipahami bersama."

"ABSTRAKPerusahaan sangat membutuhkan iklan sebagai alat yangefektif untuk memperkenalkan, menginformasikan dan membujukkonsumen untuk membeli produknya. Dalam proses pembuataniklan, perusahaan yang memproduksi suatu barangmembutuhkan perusahaan agency sebagai perusahaan jasa modeldan agen model. Demi kepastian hukum persetujuan antaraperusahaan dan model iklan (perusahaan agency)diaplikasikan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai bentukperlindungan hukum yang diberikan perusahaan dalam membuatperjanjian dengan pihak model iklan dan upaya hukum yangdapat dilakukan model iklan bila perusahaan melakukanwanprestasi. Secara khusus penelitian dalam tesis ini hanyadibatasi pada perjanjian nomor 007/SPKM/MBSMA/MIRABELLA/IV/2005 yang diselenggarakan pada tanggal 1April 2005, dengan para pihak PT. Martina Berto sebagaipihak pertama dan model iklan Donna Agnesia yang diwakiliSalsa Model Agency sebagai pihak kedua. Metode penelitianyang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yangbersifat normatif. Sedangkan data yang digunakan ialah datasekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier, yang didapatkan dengan studikepustakaan. Teknik wawancara yang dipergunakan adalahwawancara terarah dengan bantuan pedoman wawancara{interview guide) dengan manager legal perusahaan kosmetikPT. Martina Berto. Setelah mendapatkan data dilakukananalisis data secara deskriptif kualitatif sehingga dapatmemberikan gambaran yang jelas, sistematis dan logismengenai masalah yang dikaji serta dapat dirumuskankesimpulan dan saran. Berdasarkan analisa yang telahdilakukan, disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yangdiberikan PT. Martina Berto pada model iklannya ialahdengan membuat perjanjian kerja sama yang mengacu padaketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tentang HakCipta dan doktrin para sarjana hukum. Sedangkan upaya hukumyang dapat dilakukan model iklan bila PT. Martina Bertowanprestasi ialah dengan mengajukan perselisihan tersebutke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)."