Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, maka diperkirakan akan banyak permohonan Hak Pakai Atas Tanah Negara yang diajukan oleh para subyek yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang Hak Pakai untuk dijadikan obyek Hak Tanggungan. Dalam UUHT ditentukan suatu konsep baru mengenai penunjukkan Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai Obyek Hak Tanggungan. Namun dalam praktek pelaksanaannya memenuhi beberapa kendala antara lain karena baik pihak masyarakat maupun pihak perbankan masih memiliki keraguan untuk menjadikan Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai jaminan pelunasan kredit. Nampaknya ketidakyakinan maupun keragu- raguan tersebut tidak perlu terjadi karena pada hakekatnya antara Hak Pakai Atas Tanah Negara dan Hak Guna Bangunan adalah sama yaitu sama- sama dapat dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan kredit. Selain itu Hak Pakai Atas Tanah Negara memenuhi persyaratan untuk kepentingan bisnis properti mengingat jangka waktu penguasaannya cukup lama ( 25 Tahun) dan dapat diperpanjang dan diperbaharui lagi serta memiliki pangsa pasar yang lebih luas untuk menunjang perkembangan bisnis properti. Dengan demikian masa depan Hak Pakai Atas Tanah Negara diharapkan lebih berprospek, khususnya di bidang pembangunan perumahan. "

"Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah dengan menganalisa suatu putusan pengadilan Negeri Cibinong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat dalam pandangan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian hukum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli berdasarkan pada hukum adat, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan selalu memberikan informasi serta melakukan penyuluhan tentang Hukum Tanah Nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.

---

This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on customary law wich is made the basis for land registration by analyzing a decision of the Court Cibinong. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide a snapshot of the sale and purchase is based on customary law in the positive law in Indonesia and how the protection and legal settlement of the last holder of the rights that are difficult to perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of research suggested that the sale and purchase rights to the land should be done before the authorized PPAT and PPAT office land below as a patner of the Land Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide information and conduct espionage on national land law to the local community in order to to create legal certainty and the protection of the law rights over land."

"Skripsi ini secara umum menjelaskan sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus hukum Paten yang dimiliki oleh setiap negara adalah untuk memberikan perlindungkan hukum oleh negara kepada pemilik paten yakni dengan adanya jaminan kepastian dan rasa keadilan bagi pemilik paten atau pihak lanjut yang diserahkan untuk jangka waktu tertentu melaksanakan hak ekonominya. Berdasarkan besarnya hak ekonomi dan dampaknya yang dimiliki oleh pemilik hak paten tersebut, maka sudah seharusnya negara melakukan tugas dan menjalankan kewenangan dalam memberikan atau untuk menolak paten yang diajukan oleh pemohon secara du diligent dan mengikuti asas prudensia dengan perkataan lain negara tidak boleh memberikan paten kepada penohon secara tidak patut (fraud). Karena berdasarkan studi kasus yang ada tentang gugatan pembatalan paten yang diajukan oleh pihak ketiga kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri terhadap Paten granted dengan nomor ID 0 012 899, dimana Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan bahwa paten dengan nomor ID 0 012 899 tersebut seharusnya tidak layak mendapat paten karena alasan substantif dan juga dinyatakan bahwa paten tersebut diperoleh secara tidak patut (fraud), karena invensi tersebut bukanlah suatu invensi yang dapat dipatenkan dengan perkataan lain invensi tersebut tidak memenuhi Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, dan Penjelasan Umum 1. a. ii. (3) c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

---

In general this mini thesis describe about intellectual property rights legal protection system and particularly about Paten Law which is each countries gave legal protection by state to patent owner with there is a guarante namly certanty and justice for the patent owner for certain periode to carry out of economic rights. Base on the huge economic rights and impact which has that patent owner, therefore the state should has does to do his task and to run his authority to grant or to reject paten application in du diligent and to obey the prudentia in other word the state could not grant paten application in fraud.

Based on the case study about patent revocation charge which apply by third party to the commerce court within district court for patent granted number ID 0 012 899, whereas the plaintiff file his charge with reason that the patent granted number ID 0 012 899 should not be granted because substantive reason and also declare that patent granted obtain in fraud way, because that invention is not patentable in other words that invention not fullfil of the Article 2, Article 6, Article 7, and General Explanation point 1. a. ii. (3) c. of Patent Law number 14 Year 2001."

"Skripsi ini membahas penelitian mengenai pelanggaran Hak atas Privasi pada kasus pelanggaran privasi artis terkenal pada media elektronik melalui siaran televisi. Pemberitaan media televisi mengenai kasus tersebut telah melanggar hak atas privasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia para artis yang telah dijamin Konstitusi dan Undang-Undang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta memperbaharui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran agar mengatur secara detail mengenai perlindungan terhadap privasi khususnya pada media televisi.

---

This mini-thesis discusses the research on the violation of Right to Privacy in regards to the case of private data disclosure of Ariel famous celebritites on electronic media through television broadcast. Such television media broadcast of this case was in violation with the right to privacy which is one of the celebrities human rights guaranteed by the Constitution and laws. This research is a normative research with qualitative approaches.

The result of this research suggests the amendment of the Law No. 40 of the year 1999 on Press and Law No. 32 of the year 2002 on Broadcast, and also suggest to renew the Guidelines of Broadcast Behavior and Broadcast Standard Program so that it will provide detailed regulation on the protection of privacy, especially on television media."

"Tesis ini membahas tentang janji untuk tidak menyewakan obyek Hak Tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan terdapat janji untuk tidak menyewakan obyek Hak Tanggungan. Namun, dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan itu sendiri janji tersebut menjadi klausul yang lebih fleksibel, dimana pemberi Hak Tanggungan boleh menyewakan obyek Hak Tanggungan dengan sepengetahuan dan izin tertulis pemegang Hak Tanggungan. Masalah muncul manakala debitor pemberi Hak Tanggungan cedera janji dan obyek Hak Tanggungan harus segera dieksekusi, tetapi obyek Hak Tanggungan dihuni oleh pihak lain/penyewa. Jika penyewa beritikad baik, maka asas yang terdapat dalam Pasal 1576 KUHPerdata bisa diterapkan. Tetapi pada umumnya jika obyek Hak Tanggungan akan dieksekusi, pemegang Hak Tanggungan menghendaki obyek Hak Tanggungan tersebut tidak sedang dalam penguasaan siapa pun.

---

The focus of this study is not to renting collateral object promise in Deed of Mortgage. This research is literature research, which is normative and juridical research field. There is renting collateral object promise in Deed of Mortgage. However, that promise becomes more flexible in Deed of Mortgage itself, which is the debtor of Mortgage may rent the collateral object, but the creditor should knows about that and gives a written permit. It becomes a trouble when the debtor cannot keeps the promise and collateral object should be executed, but it inhabited by others/the lessee one. The principle which on Article 1576 Indonesian Civil Code can be used, when the lessee has a good faith. Indeed, the creditor wants collateral object not inhabited of anyone."

"Sebagai salah satu unsur alam yang sangat dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya, tentu isu terkait ketersediaan dan pemanfaatan air menjadi isu penting dalam kehidupan modern saat ini. Isu penting ini berkembang karena kondisi air yang layak dikonsumsi makhluk hidup sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mulai terbatas. Air yang dulunya dirasakan melimpah dan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama sebagai sebuah res comminee berangsur mulai diatur pemanfaatannya seiring dengan kondisi keterbatasan air. Belakangan ini muncul pemikiran yang lebih arif bahwasanya air sebagai milik bersama dapat didudukkan sebagai hak asasi manusia dan oleh karenanya menjadi kewajiban negara dalam memenuhi sebagai pelaksanaan penguasaan sumber daya (air) oleh negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dengan tegas menyatakan konsepsi hak menguasai sumber daya air oleh negara dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Penelitian normatif dengan pendekatan analisis eksplanatoris ini berusaha menjelaskan pemenuhan hak atas air di Indonesia yang disandarkan pada konsepsi dan falsafah yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus dan pembatasan masalah ada pada regulasi terkait pemanfaatan air yang ada di Jakarta. Dilandasi teori air sebagai barang publik, penelitian ini mencoba membuktikan sejauh mana pemenuhan hak atas air di Jakarta melalui riset yuridis terhadap regulasi dan kebijakan lembaga eksekutif di satu sisi dan perlindungan lembaga peradilan di sisi lainnya. Hasil penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bahwa: 1) perkembangan konsepsi dan ide yang mendunia telah menyadari arti penting sumber daya air dan pengakuannya sebagai salah satu hak asasi manusia, 2) Hak atas air di Indonesia diakui oleh konstitusi dan Negara wajib menjamin pemenuhannya untuk warga negara, 3) ternyata di Jakarta belum terlihat upaya pemenuhan hak atas air oleh lembaga eksekutif walaupun di lain pihak lembaga peradilan memberikan perlindungan dengan caranya sendiri.

---

As one of the natural elements of that needed by human and other living things, the issue regarding the availability and utilization of water becomes an important issue in modern life today. This important issue is growing due to water conditions that are suitable for consumption as a living being from a limited subsistence. Water that was once perceived as abundant and can be used together as res commune slowly began to be regulated along with the utilization of limited water conditions.

Recently emerged wiser thinking that water as a common property can be mounted as a human right and therefore the state had the obligation in meeting the implementation of the (water) resources. Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 has firmly stated conception of rights to control water resources by the state in order to achieve prosperity.

This normative research with explanatory analysis approach seeks to explain the fulfillment of water rights in Indonesia which was based on the concepts and philosophies contained in Article 33 paragraph (3) of the Constitution, focused and restricted on regulatory issues related to the utilization of water in Jakarta. Based on the theory of water as a public good, the study sought to prove the extent of compliance with water rights in Jakarta through legal research on regulation and policy of the executive branch in one hand and the protection of the judiciary on the other side.

The results of this study tried to answer the problem that: 1) development of concepts and ideas worldwide have realized the importance of water resources and its recognition as one of human rights, 2) The right to water in Indonesia is recognized by the Constitution and the State shall ensure compliance to citizens, 3) in Jakarta has not seen the effort to fulfill the right to water by the executive branch, although the judiciary to protect its own way."

"Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah hal yang positif dalam pembangunan di bidang hukum administrasi negara, guna mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dimana tugas utamanya adalah melakukan kontrol dari segi hukum (yuridis) terhadap Pemerintah (penguasa) dalam pelayanan terhadap warga masyarakat. Akan tetapi dalam kurun waktu yang sudah sekian lama ini, masalah sengketa Tata Usaha Negara yang muncul dalam kehidupan masyarakat tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan tidak termasuk dalam kewenangan badan PTUN dan bukan wewenangnya untuk memutuskan sengketa tersebut. Hal ini tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang masih kaku dari PTUN, dengan memberikan batasan yang sangat sempit terhadap obyek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN. Di samping itu munculnya ketentuan hukum baru dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang semakin membatasi kewenangan badan PTUN itu sendiri. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang PTUN secara umum meberikan batasan tentang obyek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN, yaitu “Penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final”. Berikutnya dalam perluasannya terbatas dalam pengertian perbuatan pemerintah berupa keputusan negatif fiktif, sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang PTUN. Dalam menentukan apakah sengketa TUN dapat diajukan sebagai obyek gugatan dalam PTUN adalah kewenangan dan kebebasan Ketua PTUN untuk menilainya (pasal 62 Undang-Undang PTUN). Tidak jarang terjadi sengketa TUN yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, dinyatakan tidak dapat diterima oleh putusan PTUN. Keadaan tersebut tentunya akan bermuara kepada ketidakpuasan dan/atau ketidakpercayaan masyarakat selaku pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa TUN di PTUN."