Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pluralitas dalam masyarakat adalah sebuah kenyataan yang tak terhindarkan. Selain menjadi kekayaan bagi sebuah masyarakat, keberadaan pluralitas ternyata juga memicu ketegangan dan bahkan konflik karena ketidaksetujuan (disagreement) atas nama suatu klaim kebenaran. Berbagai pemikiran mencoba merespon problem pluralitas tersebut, di antaranya adalah konsep toleransi klasik yang biasanya merujuk pada John Locke dengan bukunya yang berjudul A Letter Concerning Toleration. Penelitian ini menganalisis teks John Locke itu dengan metode hermeneutika Gadamer dan bantuan konsep komponen toleransi dari Rainer Forst. Konsep toleransi klasik Lockean digagas untuk mengabolisi intoleransi dalam konteks konflik keagamaan pada abad ke 17. Locke melihat manusia beragama punya kencerderungan bersikap ortodoks yang merupakan pintu menuju sikap intoleran. Susunan argumen Locke ini dirancang untuk menegaskan bahwa intoleransi adalah hal irasional. Penelitian ini ingin memperlihatkan bahwa konsep toleransi klasik Lockean masih memliki potensi relevansi bagi masyarakat plural karena sifat pragmatiknya dan karena pluralitas akan selalu menghadirkan disagreement. Dalam masyarakat plural yang dinamis diperlukan pluralitas pemikiran dan konsep toleransi klasik Lockean adalah salah satunya.

---

Plurality is something inevitable in today's society. Besides being a great treasure to a society, the existence of society itself actually triggers tension and even conflicts because of disagreements made in the name of a claimed truth. A number of thoughts have tried to respond to this problem regarding plurality; one among them is the concept of classic tolerance that usually refers to John Locke with his book A Letter Concerning Toleration. This research analyzes John Locke’s text with Gadamer’s hermeneutic method and with the help of Rainer Forst’s concept of components of toleration. The Lockean concept of classic tolerance was created to abolish intolerance in the context of religious conflicts in the 17th century. Locke saw that religious people had a tendency to be orthodox in nature, often leading to an intolerant attitude. This argument of Locke’s was used to highlight how intolerance is something irrational. This research also aims to show that the Lockean concept of classic tolerance still holds potential relevance for pluralistic societies because of its pragmatic nature, and because disagreements will always find its way in plurality. A dynamic plural society requires a plurality of thoughts, and the Lockean concept of classic tolerance is one of them."

"ABSTRAKMan of action merupakan sebuah tahapan yang dinamis. Dinamika eksistensial vita activa yang terdiri dari animal laborans, homo faber dan man of action menentukan status eksistensial dari seorang subjek. Relasi subjek dengan kelompok tertentu selalu memiliki konsekuensi eksistensial tersebut. Konsekuensi eksistensial tersebut menuntut faktor-faktor lainnya seperti pluralitas, kebanalan dan kebebasan. Di dalam relasi subjek dengan kelompok tertentu, subjek dapat menjadi man of action dan tidak menjadi man of action. Dengan kata lain struktur dinamika eksistensial yang terjelaskan dalam film Imperium bukanlah sebuah tahapan akhir yang bersifat hierarkis, akan tetapi merupakan kondisi transmisi yang membutuhkan momentum.

---

ABSTRACTMan of action becomes a dynamic stage. The existential dynamics of the vita activa consisting of animal laborans, homo faber and man of action determine the existential status of a subject. The subject 39 s relation to a particular group always has that existential rigidity. The existential consequences are other factors such as plurality, banality and freedom. In a subject relation with a particular group, the subject can be a man of action and not be a man of action. In other words the structure of the existential dynamics described in the Imperium film which is a hierarchical final stage, but is a displacement condition that requires momentum."

"Dunia fiksi telah menjadi elemen penting dalam karya sastra, film, dan media interaktif, khususnya dalam industri kreatif global. Penelitian ini menganalisis kelayakan dunia fiksi sebagai ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta, dengan menitikberatkan pada doktrin dikotomi ide-ekspresi. Doktrin ini membedakan antara ide dan ekspresi konkret. Dalam konteks ini, dunia fiksi yang diwujudkan melalui proses worldbuilding yang mencakup pembuatan elemen-elemen narasi seperti karakter dan desain visual. Penelitian ini mengkaji konsep dunia fiksi melalui kerangka hukum nasional (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) dan internasional (Konvensi Bern dan TRIPS). Analisis lebih lanjut dilakukan menggunakan contoh kasus dunia fiksi Lands Between dalam Elden Ring dan Warhammer 40k, yang menunjukkan bagaimana dunia fiksi dapat diintegrasikan ke dalam perlindungan hak cipta melalui ekspresi kreatif yang spesifik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dunia fiksi layak dilindungi oleh hak cipta apabila memenuhi syarat orisinalitas, unsur pembeda yang unik, dan keterhubungan elemen-elemen fundamental dalam narasi.

---

The fictional world has become a significant element in literature, film, and interactive media, particularly in the global creative industry. This study analyzes the feasibility of fictional worlds as creations eligible for copyright protection, focusing on the idea-expression dichotomy doctrine. This doctrine distinguishes between ideas and their concrete expressions. In this context, fictional worlds are realized through the process of worldbuilding, which includes creating narrative elements such as characters and visual designs. This study examines the concept of fictional worlds through the legal framework of national law (Law No. 28 of 2014 on Copyright) and international regulations (the Berne Convention and TRIPS Agreement). Further analysis is conducted using case studies of the fictional worlds in Lands Between from Elden Ring and Warhammer 40k, demonstrating how fictional worlds can be integrated into copyright protection through specific creative expressions. The findings of this study affirm that fictional worlds are eligible for copyright protection if they meet the requirements of originality, unique distinguishing elements, and interconnectedness of fundamental narrative components."

"Tesis ini menganalisa tentang intervensi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam proses penyelesaian konflik Kamboja periode tahun 1991-1993. Konflik yang terjadi di Kamboja memang sangat unik, dimana konflik yang tadinya bersifat lokal berkembang menjadi regional dan dengan terlibatnya negara-negara besar seperti, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mendukung fraksi-fraksi yang ada di Kamboja konfliknya berkembang menjadi berskala internasional. Upaya-upaya kearah penyelesaian konflik tersebut telah lama dilakukan oleh organisasi regional ASEAN yang merasa khawatir akan meluasnya konflik sampai mengancam keamanan kawasan, namun usaha ASEAN tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. PBB juga telah turun tangan untuk mengatasi konflik yang semakin rumit, namun juga tidak membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan keadaan semakin tidak terkendali dengan terlibatnya China dan Uni Soviet yang memberikan dukungan kepada masing-masing fraksi di Kamboja. Melihat kegagalan dari upaya-upaya perdamaian tersebut, DK-PBB mulai tahun 1990 secara lebih serius menangani masalah Kamboja. MeIalui perjanjian Paris dihasilkan suatu kerangka kerja untuk PBB dan disepakati dibentuknya Supreme National Council (SNC). SNC merupakan lembaga tertinggi sebagai wakil Kamboja dalam organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang keanggotaannya terdiri dari masing-masing fraksi. Masing-masing fraksi juga akhirnya menyetujui dibentuknya UNTAC (United Nation Transition Authority on Campuchea) sebagai wakil PBB di Kamboja untuk melaksanakan administrasi Kamboja sebelum terbentuknya pemerintahan yang sah hasil pemilu. Misi UNTAC ini merupakan misi PBB yang termahal dan terbesar selama perang dingin. Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menjelaskan keberhasilan intervensi PBB dalam menjalankan misi UNTAC sebagai operasi penjaga perdamaian (PKO) PBB di Kamboja dalam proses penyelesaian konflik. Teori yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini adalah conflict resolution. Conflict resolution merupakan suatu proses yang berkaitan dengan bagaimana menemukan jalan untuk mengakomodasi kepentingan eksplisit dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan conflict resolution dalam PKO, dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh UNTAC adalah untuk mengurangi eskalasi konflik. Peace keeping dalam hal ini telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkonflik untuk mencapai persetujuan melalui perundingan, kemudian juga dilakukan tindakan coercion dalam kasus Kamboja melalui intervensi. Teori intervensi yang mengacu pada pemikian realis dikemukakan oleh Nye, Joseph S.Jr. adalah mengacu pada tindakan eksternal yang mempengaruhi masalah-masalah domestik dari negara lain yang berdaulat. Intervensi yang mengacu pada pandangan realis menurut Joseph Jr. tersebut dapat dibenarkan ketika ia diperlukan untuk memperkuat balance of power dan terciptanya tatanan yang damai (order and peace). Dalam hal ini operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB di Kamboja adalah demi terciptanya perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara sehingga intervensi diperbolehkan. Operasi penjaga perdamaian PBB di Kamboja merupakan operasi penjaga perdamaian generasi kedua yang bersifat multidimensi. Dimana mandat-madat yang diembannya tidak hanya melibatkan tugas-tugas kemiliteran saja namun lebih luas lagi mencakup demobilisasi dan reintegrasi; perlucutan senjata; bantuan kemanusiaan; dan pemulangan pengungsi; bantuan Pemilu; penegakan HAM; menjaga kearnanan dan ketertiban masyarakat; serta menyapu ranjau darat. Dari berbagai fakta yang dianalisa dapat ditarik kesimpulan bahwa intervensi PBB dalam proses penyelesaian konflik Kamboja termasuk sukses dengan terlaksananya pemilihan umum yang adil dan bebas sehingga terbentuk suatu pemerintahan yang sah di Kamboja. "