Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas proses sebuah in-between space yang awalnya dianggap sebagai ruang sisa dapat beralih sebagai sebuah place yang memiliki nilai di dalamnya. Tujuan dari penulisan ini untuk memahami bahwa hadirnya manusia dan kualitas ruang fisik memengaruhi transformasi tersebut. In-between space sebagai ruang sisa sendiri merupakan ruang yang terbentuk secara tidak terencana dan berada diantara elemen urban lain. Uniknya, ruang tersebut tetap memungkinkan beragam aktivitas hadir. Kehadiran makna dan sense of place lah yang memicu proses place-making. Dalam memahami konsep transformasi in-between space, skripsi ini menggunakan kasus Kolong Jembatan Slipi yang dianalisis berdasarkan tiga aspek: 1) identifikasi kualitas fisik dan ruang in-between space sebagai ruang sisa; 2) proses kehadiran aktivitas manusia di dalam in-between space; 3) sense of place yang hadir melalui beragam aktivitas. Melalui analisis tersebut menunjukkan bahwa kualitas ruang in-between space dan hadirnya aktivitas manusia memicu perubahan in-between space dari ruang sisa menjadi sebuah place.

---

This paper discusses about an in-between space that was originally considered as a lost space can turn into a place that has meaning and value in it. The purpose of this paper is to understand that the presence of humans and the quality of physical space influence the transformation. In-between space as lost space is a space that is formed unplanned and is located between other urban elements. These activities are influenced by the characteristics of the physical space between spaces as lost space and also by different human perceptions. In understanding the concept of transformation of the in-between space, this paper uses the case of Kolong Jembatan Slipi, which determines based on three aspects: 1) identification of the physical quality of the in-between space as lost space; 2) the process of the presence of human activities in the in-between space; 3) the emergence of meaning and a sense of place from the connection between human activity and the physical space between spaces. So, it can be said that this paper wants to show that the quality of the in-between space and the presence of human activity triggers the change in the in-between space from as lost space to a place."

"Kehadiran beberapa ruang kota yang didesain eksklusif untuk sebagian kalangan telah menjadi hal yang sering terlihat di Jakarta. Hal ini membuat saya mempertanyakan tentang social equity yang diharapkan hadir di dalam kota oleh Hamid Shirvani 1985 . Social equity tidak tercermin dengan eksklusif-nya ruang-ruang kota. Idealnya, ruang-ruang kota lebih inklusif agar semua kalangan, termasuk yang berhubungan dengan informalitas, bisa menggunakannya. Informalitas, yang sudah memiliki perwujudan dalam ruang-ruang kota dan bahkan sudah dianggap sebagai gaya hidup berkota khususnya di kota-kota 'global south', belum bisa terakomodasi dengan eksklusivitas ruang-ruang kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa informalitas penting untuk dijadikan pertimbangan pada perancangan kota untuk menciptakan ruang-ruang kota yang lebih inklusif.Melihat pandangan Ananya Roy 2004, 2005 , Nezar AlSayyad 1981, 2004 , Loukaitou-Sideris dan Mukhija 2015 tentang informalitas bahwa negosiasi menjadi sesuatu yang penting dalam prosesnya, saya mendapati bahwa perlu untuk memartisipasikan informalitas dalam proses desain untuk menghasilkan sebuah desain yang inklusif. Untuk memartisipasikan informalitas, saya melakukan observasi langsung, wawancara, dan diskusi bersama pelaku informalitas untuk mengerti sejauh mana cakupan, kebutuhan, dan perwujudan dari informalitas dalam suatu ruang kota. Selain itu, analisis tentang letak kehadiran informalitas menunjukkan bahwa dibutuhkan intervensi 'penunjang' kebutuhan yang akan 'diisi' dan dipakai oleh pelaku informalitas untuk mengakomodasi informalitas di dalam suatu ruang kota. Tesis perancangan ini menawarkan alternatif lain bagi perancangan perkotaan untuk memeransertakan informalitas sebagai salah satu syarat proses desain yang harus diakomodasi dalam kebijakan kota. Dengan begitu, desain yang dihasilkan akan mampu mencakup lebih banyak pengguna kota terutama para pelaku informalitas sehingga lebih inklusif.

---

The presence of public spaces that designed exclusively for some segment of city users only has become more common practices in Jakarta. This leads to the question of social equity in the city. With the exclusivity of urban spaces, social equity in the city is hardly attainable. Ideally, urban spaces in the city should be designed to be more inclusive so every segment of city users, including from informal sectors, can utilizes those spaces. While informality already has manifestations in city spaces and even has been considered as one of urban way of lifes notably in ldquo global south rdquo cities, its presence cannot be accomodated by the city rsquo s public spaces which designed for exclusivity. Therefore, there is a need to considerate informality in the designing of urban spaces to create more inclusive urban spaces.By reviewing Ananya Roy 2004, 2005 , Nezar AlSayyad 1981, 2004 , Loukaitou Sideris and Mukhija rsquo s 2015 notions on informality that negotiation is an essential feature of its process, I find that it is necessary to participate informality in the design process to create an inclusive design. In order to achieve that, I do direct observations, interviews, and discussions with the informality practicioners to determine the scope, needs, and manifestations of informality in urban spaces. Furthermore, analysis of the informality rsquo s presence location shows that it requires the need supporting intervention which will be ldquo filled rdquo and used by informality practicioners to accomodate informality in urban spaces. This design thesis offers an alternative design of urban space which considers the informality as one of the requirements in the design process that must be accommodated in urban policy. Therefore, the produced design will be able to accomodate more city users, informality practicioners in particular, making it more inclusive. "

"Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota. Sedangkan RTH yang dimiliki oleh Jakarta baru mencapai 9.6 %. Pada kota-kota besar yang terlanjur sudah berkembang seperti Jakarta sulit memenuhi target tersebut termasuk di dalamnya RTH Pemakaman. Jakarta mengalami krisis lahan pemakaman dimana sudah banyak areal pemakaman yang penuh dan terjadi alih fungsi guna lahan. Hal ini menuntut penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penataan ruang pada RTH dengan fokus areal pemakaman di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism/ kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam dilakukan pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Faktor-faktor diperoleh dalam proses penelitian adalah ketersediaan anggaran, regulasi penataan ruang, struktur organisasi dan dukungan politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan anggaran terbatas, regulasi penataan ruang menyimpang, struktur organisasi belum mendukung, dan dukungan politik tidak konsisten dalam membela kepentingan umum.

---

The Law Number 26 of the Year 2007 on space management mandates that the proportion of the green open space in the city area is at least 30% out of the city area. Meanwhile, the Green Open Space (GOS) owned by Jakarta only reaches 9.6%. In the big cities which have been developed like Jakarta, it is difficult to accomplish the target, including the target on the Cemetery GOS. Jakarta suffers from the cemetery land crisis as many cemetery areas are full, and the function of some of these cemetery areas has been altered. This situation requires research to seek for factors influencing the implementation of the space management policy on the GOS with the focus of the cemetery area in Jakarta.

This research uses the positivism/quantitative approach. The secondary data collection and the in-depth interview were conducted to the government, the private sector, and the society. The factors obtained in the research process are the budget availability, the space management regulations, the organizational structure, and the political support. The research results show that the budget availability is limited, the space management regulations deviate, the organizational structure has not supported, and the political support is not consistent in defending public interests."