Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Introduction to the various types of nuclear reactors worldwide and information on prototype designsMany different reactor systems have been proposed and some of these have been developed to prototype and commercial scale. Six types of reactor (Magnox, AGR, PWR, BWR, CANDU and RBMK) have emerged as the designs used to produce commercial electricity around the world. A further reactor type, the so-called fast reactor, has been developed to full-scale demonstration stage. These various reactor types will now be described, together with current developments and some prototype designs."

"Pada penelitian ini dilakukan analisis kriteria pada KLHS untuk rencana pembangunan PLTN. Analisis kriteria dilakukan berdasarkan pada indikator pembangunan berkelanjutan, peraturan perundangan, dan best practice dari penerapan KLHS untuk pembangunan PLTN yang sudah ada sebelumnya. Hasil analisis kriteria menunjukkan bahwa dalam penyusunan KLHS untuk pembangunan PLTN harus terdapat kajian mengenai mekanisme pelaksanaan dan output dari KLHS, seleksi lokasi, seleksi teknologi nuklir, dan analisis dampak pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi, decommissioning, dan pada saat terjadi kecelakaan. Hasil dari analisis kriteria ini kemudian diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan PLTN ke depannya."

"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized."

"Pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup merupakan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan energi listrik setiap tahunnya. Target bauran energi yang tertuang dalam perpres No. 5 Tahun 2006 mentargetkan sebesar 2 % dari total kebutuhan energi nasional di tahun 2025 akan bersumber dari energi nuklir. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) selaku promotor untuk persiapan pembangunan PLTN telah membuat roadmap jangka panjang, dimana pada tahun 2024 di rencanakan PLTN dari pulau Bangka sudah masuk ke dalam sistem kelistrikan Sumatera. Untuk persiapan perencanaan sistem dan jaringan di Sumatera, dibuat simulasi dengan bantuan perangkat lunak Electrical Transient Analyzer Program (ETAP). Ada tiga asumsi dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan beban sebesar 10,2% pertahun hingga tahun 2024, penambahan PLTN dengan kapasitas 2x1000 MW di pulau Bangka, serta pembuatan sistem dan jaringan transmisi untuk penyaluran daya PLTN pada tegangan transmisi 150, 275 dan 500 kV.Hasil penelitian penyaluran daya PLTN yang optimal pada sub sistem kelistrikan terdekat dengan lokasi PLTN yaitu sub sistem sumatera selatan adalah melalui IBT Keramasan. Total susut daya sistem keseluruhan pada penyaluran ini adalah terendah yaitu 159 MW atau 1,667% . Sedangkan untuk perencanaan penyaluran daya PLTN yang optimal pada sistem interkoneksi Sumatera adalah melalui sub sistem Sumatera Utara yaitu IBT Seirotan dan Paya Geli. Nilai susut daya sistem keseluruhan adalah 157 MW atau 1,646 % , serta memberikan perbaikan kondisi tegangan kerja keseluruhan IBT sejumlah 43,4%.

---

The Increasing of population, economic growth and improvement of living quality are the influenced main factor of the needs of annual electricity. Energy diffusion target on the regulation No. 5, 2006, says that 2 % of total national energy need come from nuclear energy in 2025. National Nuclear Energy Agency (BATAN) as the promoter of the development Nuclear Power Plant, has made a long term roadmap, whereas in the year of 2024, Nuclear Power Plant (NPP) from Bangka Island will be injected to the Sumatera interconnection system. For the system and transmission planning preparation, the simulation has been made with Electrical Transient Analyzer Program (ETAP) Software. The are three assumption in this research, 10,2 % annual load growth until 2024, enhancement of Nuclear Power Plant with 2 x 1000 MW capacity at Bangka island, and improvement of the system and transmission line to deliver the power from nuclear power plant on 150, 275 and 500 kV transmission line.

The research result gives that the optimum power distribution close to NPP is South Sumatera sub system through Interbus Transformer (IBT) Keramasan. The lowest total losses whole system of this distribution is 159 MW or 1,667 %. Meanwhile the optimization power distribution NPP for Sumatera interconnection grid is by north sumatera sub system through IBT Seirotan or Paya Geli. Total losses whole system of this distribution is 157 MW or 1,646%, and improvement total IBT condition voltage as many as 43,4 %."