Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kitab Toehpah adalah sebuah buku tuntunan tentang hukum Islam, antara lain mengenai: pembunuhan, pencurian, bukti berdasarkan saksi, perdagangan (jual-beli), gadai dan penggadaian, perkawinan, seorang laki-laki boleh beristri 4, dan sebagainya."

"Buku ini merupakan buku piwulang pengetahuan fikih, sarengat dalam agama Islam. Diantaranya adalah: tata cara bersuci; uraian mengenai segala hal yang berkaitan dengan najis; segala hal yang haram dipakai dan yang boleh; hal-hal yang wajib dan sunah dikerjakan; tata cara seseorang buang hajad dan cara menyucikannya; hal-hal yang membatalkan wudhu; bab hadas besar dan kecil; kegunaan mandi; mandi yang disunatkan ada 17 macam; mengusap sepatu untuk membasuh kaki (tayamum"

"Di Indonesia terdapat pluralisme hukum dalam hal kewarisan. Dengan adanya pluralisme tersebut mengenai kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat mengenal adanya kewarisan melalui wasiat. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, dalam hal pembuatan surat wasiat, sah atau tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh Pewaris tergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh Pewaris tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pewarisan dengan wasiat yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian melalui studi kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tata cara yang jelas dalam pembuatan wasiat, baik dengan akta Notaris, maupun yang dibuat dibawahtangan (yang harus disimpan di Notaris). Sedangkan dalam hukum Islam maupun hukum Adat tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris atau untuk yang dibuat dibawahtangan tidak ada kewajiban untuk melakukan penyimpanan di Notaris. Namun bagi masyarakat yang tunduk pada Hukum Islam maupun Hukum Adat sebaiknya dalam pembuatan wasiat menggunakan peran Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang merupakan hal yang penting dalam pembuktian.

---

In Indonesia there is legal pluralism in terms of inheritance. There were three legal system given the pluralism of the inheritance in Indonesia, that is the legal system based on the draft Civil Law (Indonesia Civil Code), Islamic Law and Adat Law. Whether the draft Civil Law, Islamic Law or Adat Law is aware of inheritance by will. With the inheritance of legal pluralism in Indonesia, in terms of making a will, the validity of a will made by Heir depends on the legal system that is used by the Heir. This paper will discuss the inheritance with the terms of the draft Civil Law, Islamic Law and Adat Law.This thesis research methods through the study of literature that shaped normative. Indonesia Civil Code set clear procedures in the manufacture of a will either by notarial deed, as well as those made unnotarized deed (which should be stored in the Notary). While Islamic law and Adat law, there is no obligation to make a will in the form of notarial deed or made unnotarized deed no obligation to perform at the Notary storage. But for the people who are subject to the Islamic Law and Adat Law in the making of a will should use a Notary real, because Notary is a public official who is authorized to make an authentic act which is essential in the proof."

"Seseorang itu mempunyai kebebasan dalam menentukan peruntukan harta kekayaannya kelak setelah ia meninggal dunia. Untuk mewujudkan maksud tersebut pemlik harta bisa membuat wasiat. Dalam membuat wasiat terdapat pembatasan baik menurut Hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. menurut Hukum Islam, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan, sedangkan menurut KUH Perdata wasiat itu tidak boleh melanggar legitiems portie para legitimaris. Disamping itu menurut Hukum Islam, wasiat dilaksanakan sebelum harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris. Menurut KUH Perdata penerima wasiat mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, dengan demikian penerima wasiat mengikuti ketentuan seperti ahli waris lainnya (ahli waris menurut undang-undang) dalam masalah yang berkaitan dengan harta peninggalan. Dalam kaitannya dengan masalah wasiat ini, penulis meninjau pelaksanaan wasiat menurut Hukum Islam dalam praktek di Pengadilan Agama, sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah wasiat khususnya dan kewarisan pada umumnya yang diajukan kepada instansi ini. Pengadilan Agama menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum dan juga pedoman dalam memberikan fatwa perkara wasiat khususnya dan kewarisan pada umumnya disamping dua sumber Hukum Islam yang lain yakni Sunnah Ras'sul dan Ijtihad. Persoalan yang dihadapi ialah belum adanya kodifikasi Hukum Kewarisan dan kewenangan secara yuridis formal Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah kewarisan."

"Matan Abu Syuja adalah salah satu kitab terbaik fiqih Mazhab Syafii, ditinjau dari cara pengkajian maupun isi kandungannya. Semua bab fiqih, ketentuan hukum, masalah ibadah, muamalah, dan lain-lain tercakup dalam buku ini. Bahasa yang lugas dan klarifikasi bahasan yang tematis menjadikan buku ini mudah dipelajari dan dipahami."

"Skripsi ini membahas tentang suntingan kitab hukum dan menganalisis isinya yang terdapat pada naskah koleksi Perpustakaan Universitas Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana menerbitkan teks Primbon Miwah Kitab Hukum NR 395 dan bagaimana isi teks naskah tersebut. Tujuan skripsi adalah menerbitkan suntingan teks Primbon Miwah Kitab Hukum koleksi perpustakaan Universitas Indonesia serta melakukan analisis pada aspek hukum, melalui kajian filologi. Dari analisis tersebut peneliti memperoleh kesimpulan bahwa teks Primbon Miwah Kitab hukum adalah hukum yang berlaku di Pulau Jawa pada masa kerajaan setelah masuk agama Islam masuk ke Pulau Jawa, dan hukum jawa yang berlaku mengalami akulturasi dengan hukum islam.

---

This under-graduate thesis discusses and analyzes law book edits contained in the manuscript collection of University Indonesia. Issues raised inthis paper is how to publish the text content of the manuscript. This under-gradute thesis goal wass to publish the text edits 'Primbon Miwah Kitab Hukum NR 395' collections of Indonesian University Libraries, as well as perform analysis in law aspect, through the study of philology. From this analysis the researcher obtained the conclusion that Primbon Miwah Kitab Hukum is the applicable law on the island of Java in the Kingdom after the introduction of islam to the island of Java, and the applicable law is also experiencing acculturation to islamic law."

"Tesis ini membahas tentang Putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak mewaris bagi anak zinah sebagai ahli waris pengganti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak zinah tidak mempunyai hak mewaris dari orang tuanya apalagi menjadi ahli waris pengganti terhadap keluarga orang tuanya, karena yang berhak untuk menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan yang sah. Hak-hak bagi anak zinah sangat terbatas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur, karena pembuat undangundang ingin menghukum perbuatan zinah tersebut.

---

The focus of this thesis about Supreme Court Decision which grant inheritance right for adultery child as beneficiary replacement. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. Based on result of research can be concluded that adultery child do not have inheritance right from his/her parents moreover become beneficiary replacement toward his/her parent family. Because of person who has right to become the inheritance replacement is legitimate descendants. Rights for adultery children are very limited in law and regulations that govern it because the legislators have a purpose to punish the mentioned adultery action."