Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini memaparkan arti dan fungsi dan tempat sarjana sastra. Dan juga apa saja yang menjadi bagian sastra timur dan sastra barat dan juga bagian paedagogik. Di bagian akhir ada Mars Fakultas Sastra."

"Layanan pos sebagai sarana komunikasi, dalam fundamental pembangunan nasional berperan dalam mendukung sektor rill, khususnya sektor distribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis ekonometrik dan pendekatan analisis deskriptif ekonomi industri yang digunakan untuk menganalisa dan merekomendasikan kebijakan dalam bidang jasa pos, berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja layanan pos nasional dalam menghadapi era globalisasi. Konsep pemikiran teoritis yang mendukung penelitian ini adalah implementasi konsep reformasi regulasi sistem perposan nasional. Konsep reformasi peran pemerintah dalam bidang bisnis yang dikembangkan oleh World Bank yang didasarkan pada pengalaman empiris di banyak negara berkembang, ikut diserap dalam penelitian ini.Kajian diawali dengan analisa deskriptif sistem industri pos di Indonesia untuk mendapatkan gambaran umum yang menyeluruh tentang penyelenggaraan layanan pos di Indonesia, yang meliputi analisa peran layanan pos sebagai jasa publik, analisa lingkungan eksternal, dan analisa aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan pos. Dalam analisa industri layanan pos dibahas struktur industri dan perilaku persaingan serta performansi layanan pos nasional. Peran PT Pos Indonesia serta perkembangan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan pos di Indonesia dibahas secara terpisah dalam bagian ini.Perubahan lingkungan eksternal yang berpengaruh banyak terhadap layanan pos adalah perubahan lingkungan bisnis baik nasional maupun global, perkembangan teknologi terutama teknologi informasi, serta perubahan lingkungan ekonomi sosial dan politik. Perubahan yang terjadi pada ketiga aspek lingkungan dimaksud dianalisis keterkaitannya dengan penyelenggaraan pos di Indonesia secara deskriptif. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan bagi layanan pos karena munculnya berbagai layanan alternatif yang lebih efisien. Situasi ekonomi yang memburuk di Indonesia berpengaruh terhadap lingkungan sosial dan politik, situasi ini tidak menguntungkan bagi perkembangan layanan pos yang sangat dipengaruhi oleh kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat.Analisa industri layanan pos meliputi analisa struktur industri dan perilaku produsen, serta analisa performansi layanan, yang dilakukan melalui pendekatan ekonomi industri. Kajian struktur industri dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari industri pos meliputi skala ekonomi, fungsi biaya, titik keseimbangan, j umlah perusahaan, dan tingkat konsentrasi pasar. Dad analisis diketahui bahwa ketentuan nlonopoli pos dan regulasi dalam bidang pentarifan, jumlah perusahaan dan hambatan masuklkeluar menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi dengan baik.Peran PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang ditugasi menyelenggarakan layanan pos dikaji dalam bagian tersendiri. Analisa diawali dengan kajian singkat tentang perkembangan perusahaan, dan strategi reformasi perusahaan, untuk mendapatkan gambaran umum perusahaan. Tujuan utama analisis adalah untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai perusahaan sampai saat ini serta antisipasi yang dilakukan dalam menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu kajian dilengkapi juga dengan analisa pengembangan jenis layanan. Dari hasil analisis diketahui bahwa kinerja jangkauan pelayanan belum memenuhi standar yang ditetapkan UPU (Universal Postal Union).Kinerja WTKP (waktu tempuh kiriman pos) sangat penting artinya dalam mengukur kualitas layanan. Dari hasil analisis diketahui bahwa pencapaian kanerja WTKP sudah cukup baik (rata-rata diatas 95 %). Permasalahannya metode pengukuran belum menggambarkan kualitas layanan yang sebelumya dirasakan masyarakat.Analisa perkembangan peran pemerintah dilakukan melalui analisa perkembangan regulasi dalam bidang pos, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun dalam bentuk lain. Beberapa regulasi yang berperan penting dalam penyelenggaraan pos antara Iain UU No.4 tahun 1959 tentang pos, PP No 29 tahun 1965 tentang PN Postal, PP No.9 tahun 1978 tentang Perum Pos dan Giro serta UU No. 6 tahun 1984 tentang pos yang berlaku hingga sekarang. Dari hasil analisis diketahui bahwa campur tangan pemerintah dalam pelayanan cukup banyak namun belum mampu mendorong peningkatan kinerja industri. Bahkan sebagian regulasi pemerintah cenderung menghambat perkembangan layanan pos di Indonesia.Analisa ekonometrik dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap permintaan layanan pos, khususnya layanan suratpos. Dalam penelitian dipilih 3 jenis layanan surat pos utama; yaitu layanan surat biasa, layanan surat kilat dan layanan surat kilat khusus. Dari hasil analisa ekonometrik diketahui bahwa variabel mutu layanan paling mempengaruhi tingkat permintaan terhadap layanan suratpos, khususnya terhadap ketiga jenis layanan suratpos diatas. Diketahui pula bahwa permintaan terhadap layanan suratpos yang diteliti temyata tidak dipengaruhi oleh kenaikan tarif Kenaikan tarif tidak menyebabkan permintaan menurun, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi model. Keadaan tersebut disebabkan oleh pemberlakuan tingkat tarif yang terlalu rendah serta tingginya perhatian dan harapan konsumen terhadap peningkatan mutu layanan.Layanan suratpos ternyata masuk kategori komoditi jasa inferior, sehingga kenaikan tingkat pendapatan penduduk menyebabkan tingkat konsumsi terhadap layanan suratpos menjadi menurun. Penurunan tingkat buts huruf yang dicapai dari tahun ketahun didapatkan tidak menyebabkan permintaan bertambah. Disisi lain perkembangan perjastip terbukti menyebabkan permintaan terhadap layanan suratpos menurun, penurunan paling nyata terjadi pada jenis layanan SKI-I. Kondisi ini membuktikan bahwa ketentuan monopoli pos sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara keberadaan jasa telepon yang semula diperkirakan sebagai pesaing atau jasa substitusi layanan suratpos, temyata menunjukkan peran yang berlawanan. Perkembangan jumlah SST justru menyebabkan permintaan terhadap layanan suratpos khususnya SKH mengalami kenaikan.Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil analisa ekonometrik dimaksud selanjutnya dilakukan analisa reformasi kebijakan, yang diawali dengan menyusun kerangka `policy argument' untuk menganalisis hubungan berbagai informasi relevan, konsekuensi logis sebagai `claim' dan asumsi-asumsi pendukung sebagai `warrant'.Dari analisis diketahui bahwa sistem pembinaan pos yang bersifat multi departemental belum berfungsi dengan baik, disamping itu peran pendukung yang dibebankan kepada beberapa institusi pemerintah juga belum optimal, terutama dalam bidang transpnrtasi. Permasalahan dalam bidang penyelenggaraan layanan berkaitan dengan struktur pasar dan perilaku produsen yang berakibat mekanisme pasar belum berfungsi dengan baik. Peran swasta lokal masih rendah dan perkembangannya yang lambat menyebabkan kontribusinya masih relatif kecil. Disisi lain PT Pos Indonesia tnasih berhadapan dengan berbagai permasalahan efisiensi kerja yang rendah, jangkauan pelayanan yang belum berfungsi efektif serta mutu layanan yang rendah yang menyebabkan layanan suratpos sebagai komoditi inferior dengan citra yang kurang baik.Untuk meningkatkan kinerja layanan pos nasional maka perlu segera dimbil langkah reformasi sehingga layanan suratpos tidak hanya mampu memberi dukungan optimal terhadap proses pembangunan, tetapi sebagai unit usaha perposan nasional harus pula mampu berkembang secara baik dalam mengantisipasi persaingan yang ketat di era globalisasi, dan yang terpenting adalah peningkatan mutu pelayanan sehingga mampu memberikan kepuasan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait lainnya.Langkah reformasi dimaksud tidak semuanya hal baru, sebagian diantaranya adalah penyesuain terhadap apa yang sedang berjalan, sebagaian lagi bersifat melanjutkan dari apa yang sedang dijalankan, namun sebagian lagi memerlukan restrukturisasi dan terminasi atau penghapusan.Dari hasil analisis direkomendasikan kebijakan strategis sebagai berikut:· Melakukan reformasi peran pemerintah dalam penyelenggaraan Iayanan pos dengan mengurangi keterlibatan langsung, serta meningkatkan fungsi pengawasan mutu layanan dan fungsi pendukung.· Memfokuskan upaya peningkatan kinerja layanan melalui peningkatan mutu layanan dengan melakukan reformasi kebijakan yang terkait dengan mutu layanan. Reformasi kebijakan khususnya ditujukan untuk medorong peran swasta dalam pengembangan titik pelayanan pos, meningkatkan mutu manajemen transportasi pos sehingga ketergantungan kepada ketentuan wajib angkut pos bisa diminimumkan dengan tetap berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi kerja melalui penerapan sistem kerja sama sinergis atas dasar kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan dengan perusahaan angkutan, dan menggiatkan upaya petnasyarakatan sampul satandar dan kodepos untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja pos,· Melakukan penyesuaian tingkat tarif melalu penyederhanaan produk dengan menggabungkan layanan surat biasa dengan layanan surat kilat, dengan tingkat tarif baru yang mengacu kepada kriteria layanan publik; antara lain, efektivitas, efisiensi, adekuasi yang merata, tanggung jawab dan kepatutan.· Melanjutkan implementasi sistem manajemen mutu terpadu dengan mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9000 diseluruh lini aktivitas perusahaan.· Perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang berbagai upaya yang dapat ditempuh untuk meniigkatkan profesionalisme PT Pos Indonesia dalam menyelenggarakan layanan pos menuju era layanan pos kelas dunia, salah satu diantaranya adalah langkah privatisasi."

"[ABSTRAKDalam suatu perikatan yang dibuat oleh para pihak, pada umumnya pihak yang memiliki haktagih/ piutang kepada pihak lainnya meminta untuk diberikan jaminan pemenuhan haknyakepada pihak yang berutang. Pada praktek yang terjadi, terdapat suatu bentuk pemberianjaminan yang dinamakan Letter of Undertaking/ surat sanggup, di mana Letter ofUndertaking ini merupakan salah satu bentuk surat pernyataan yang diberikan oleh pihakketiga yang menyatakan kesanggupannya untuk mengambil alih tanggung jawab untukmemenuhi kewajiban dari pihak yang berutang sekaligus risiko yang mungkin timbul akibatdilaksanakannya kewajiban tersebut oleh pihak penerbit Letter of Undertaking. Letter ofUndertaking ini berbeda dengan perjanjian penanggungan. Keberadaan Letter of Undertakingsebagai bentuk dari surat pernyataan tidak diatur secara khusus, sehingga sejauh manakekuatan hukum mengikatnya terhadap pihak penerbit Letter of Undertaking dan bagaimanapemberian perlindungan atas pelaksanaan pemenuhan haknya bagi pihak yang menerimaLetter of Undertaking tersebut masih menjadi pertanyaan. Hal inilah yang diangkat sebagaipokok permasalahan oleh penulis. Oleh karena tidak ada pengaturan terhadap Letter ofUndertaking, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah denganmenggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan konseptualdilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukankarena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Denganmenggunakan pendekatan konseptual, maka penulis bermaksud untuk menemukankedudukan hukum dari Letter of Undertaking dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia,khususnya yang berlaku dalam hukum perikatan.

---

ABSTRACTIn an agreement, practically, those who have the right to claim to other parties ask for aguarantee for the fulfillment of its rights to those who have the obligation to such party. In thepractice that occurs, there is a form of a guarantee is called Letter of Undertaking, in whichthe Letter of Undertaking is one form of an affidavit given by a third party who state hisreadiness to take over the responsibility for fulfilling the obligations of party that owe andany risks might be occurs because of obligations fulfillment of such third party. Letter ofUndertaking is different from the underwriting agreement. The existence of a Letter ofUndertaking is not specifically regulated, so the extent to which legal force to the issuer ofLetter of Undertaking and how to provide protection for the implementation of rights to theparty receiving the Letter of Undertaking is the subject matters by the authors. Because thereis no regulation of the Letter of Undertaking, the research methods used by the author isconceptual approach, in which the conceptual approach is used when the author did not beginfrom the existing law. Such approach is used because it is not yet or there is no rule of law tothe matters encountered. By using the conceptual approach, the author intends to find thelegal standing of the Letter of Undertaking in the positive law in Indonesia, especially as itapplies in the law of contract., In an agreement, practically, those who have the right to claim to other parties ask for aguarantee for the fulfillment of its rights to those who have the obligation to such party. In thepractice that occurs, there is a form of a guarantee is called Letter of Undertaking, in whichthe Letter of Undertaking is one form of an affidavit given by a third party who state hisreadiness to take over the responsibility for fulfilling the obligations of party that owe andany risks might be occurs because of obligations fulfillment of such third party. Letter ofUndertaking is different from the underwriting agreement. The existence of a Letter ofUndertaking is not specifically regulated, so the extent to which legal force to the issuer ofLetter of Undertaking and how to provide protection for the implementation of rights to theparty receiving the Letter of Undertaking is the subject matters by the authors. Because thereis no regulation of the Letter of Undertaking, the research methods used by the author isconceptual approach, in which the conceptual approach is used when the author did not beginfrom the existing law. Such approach is used because it is not yet or there is no rule of law tothe matters encountered. By using the conceptual approach, the author intends to find thelegal standing of the Letter of Undertaking in the positive law in Indonesia, especially as itapplies in the law of contract.]"

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016/1996 yang terdapat di dalam Putusan Arbitrase Internasional antara Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, apakah suatu bentuk jaminan atau tidak? Akan dibahas juga bagaimana pertangungjawaban Pemerintah Indonesia atas Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016.1996, dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah memerlukan suatu peraturan yang mengatur secara jelas bentuk jaminan pemerintah, dan Pemerintah juga harus mengatur peraturan yang jelas mengenai tindakan negara, agar jelas pertanggungjawaban dari Pemerintah.

---

The focus of this study is to know the nature of undertaking in Minister of Finance Letter No:s-188/MK.016.1996 in foreign arbitral award between Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, it is a guarantee or not? This study also see the responsibility of Government of Indonesia in making Minister of Finance Letter No:s-188/MK.016.1996, and how the enforcement of the foreign arbitral award as it the same as in Law Regulation No. 30 Tahun 1999. This research using normative law method. The researches suggest that Government of Indonesia should make a regulation that will make sure what is the government guarantee, Government of Republic Indonesia also need to be clear about state immunity, that will make clear about State Responsibility."

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Namun, pada praktiknya masih muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya penolakan penerimaan dokumen yang diunjukkan oleh beneficiary karena perbedaan penerapan standar pemeriksaan dokumen. Skripsi ini membahas mengenai alasan perbankan tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance dan akibat hukum dari perbedaan penafsiran tentang "international standard banking practice" sebagaimana diatur dalam UCP 600. Hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa bank tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance setidaknya disebabkan oleh dua (2) alasan yaitu pertama, adanya praktik perbankan di Amerika Serikat yang menerapkan Article 5 Uniform Commercial Code yang memuat pengaturan prinsip strict compliance, yang mewajibkan issuing bank selaku special agent dari applicant menjalankan tugas berdasarkan duty of good faith. Kedua, dalam hal terjadi sengketa (disputes) transaksi L/C, pengadilan internasional cenderung menerapkan prinsip strict compliance dibandingkan menerapkan prinsip substantial compliance dalam menyelesaikan sengketa L/C tersebut. Prinsip strict compliance sebagai standar pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri juga diterapkan di dalam praktik perbankan di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Adapun perbedaan penafsiran mengenai international standard banking pratice karena UCP 600 tidak memberikan penjelasan maksud dari international standard banking practice sehingga menimbulkan dua (2) pendapat di kalangan perbankan, yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa international standard banking practice di UCP 600 mengacu kepada International Standard Banking Practice (ISBP) yang merupakan pedoman aplikasi dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam UCP 600 yang dibentuk oleh International Chamber of Commerce (ICC), sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa international standard banking practice yang dimaksud hanya mengacu kepada praktik yang biasanya dilakukan oleh bank-bank secara umum. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna L/C dalam transaksi L/C.

---

Letter of Credit (L/C) is one of the most widely used method of payment in international trade. But even with such widespread use, in practice, L/C transaction is still riddled with issues, notably the rejection of document submitted by the beneficiary due to differences in interpreting L/C regulations. This thesis is to explain why banks still prefer to use the strict compliance principle over the substantial compliance principle referred within UCP 600, and the legal consequences that arise due to the vagueness of the term "international standard banking practice" in L/C transaction as mentioned in UCP 600.

This research which was put together using the juridical normative research method revealed that banks still prefer to use the strict compliance principle over the UCP 600-referenced substantial compliance because of two reasons. First, the existence of the banking's practice in the United States which refers to Article 5 Uniform Commercial Code that contains the settings for the principle of strict compliance, which is issuing banks acts as a special agent of the applicant therefore they must act based on duty of good faith. Second, in the case of an L/C dispute, international courts tend to apply the strict compliance principle for dispute resolution. The reason international courts use the strict compliance principle is because they refer to banking practices that have been generally praticed and accepted.

This is also true in Indonesia where strict compliance is the principle of choice in examining SKBDN documents. This preference is caused by the lack of clear definition of the term "international standard banking practice" in UCP 600 which spawned 2 (two) different interpretations within the banking community. The first interpretation assumes that the term "international standard banking practice" refers to ICC's (International Chamber of Commerce) ISBP document which acts as an implementation guideline for UCP600. While a second interpretation assumes that the term refers to banking practices that have been generally practiced and accepted. It is due to those differences in interpretations that gave to such ambiguity in L/C transactions."

"Letter of Credit (L/C) merupakan jenis pembayaran ekspor yang cukup digemari karena adanya unsur jaminan di dalamnya sepanjang syarat-syarat yang ada di dalam L/C tersebut dipenuhi oleh importir. Karena unsur jaminan tersebut, L/C dianggap sebagai metode pembayaran yang paling aman dibanding metode pembayan lainnya. Namun ternyata L/C tidak luput dari risiko-risiko yang dapat menyebabkan beneficiary tidak mendapatkan pembayaran. Asuransi Ekspor yang dijamin L/C (Asuransi L/C) adalah jenis pertanggungan atas kerugian yang menjamin resiko-resiko yang mungkin terjadi pada transaksi yang menggunakan metode pembayaran dengan L/C. Tentunya menjadi penting diperhatikan yakni landasan yuridis dari pertanggungan jenis asuransi ini, termasuk proses pelaksanaannya meliputi jenis-jenis risiko yang ditanggung, pengajuan klaim, sampai proses penyelesaian klaim. Selain itu, keberadaan asuransi ini juga perlu diperhatikan dari segi manfaatnya serta kendala atas pelaksanaan asuransi ini dalam rangka mendukung dalam dunia usaha ekspor.

---

Letters of Credit (L/C) is an export payment method which quite popular since its security factor as long the existing conditions in the L/C are met by the exporter. By this security factor, L/C is considered as the most secure export payment method. But apparently, L/C does not cover all the risks that could cause the exporter not receive the payment. Export insurance secured by L/C (L/C Insurance) is coverage for damages that ensure the risks that might occur in transactions using the payment method with the L/C. It is important to note the juridical aspect of this type of insurance coverage, including the implementation process from the types of risk assumed, the filing of claim, to the claims settlement process. In addition, the existence of this insurance is also worth noting, concerning its benefits and obstacles to the implementation of this insurance in order to support the export businesses."