Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak agar dapat memberi manfaat tersebut. Kesalahan mendasar yang terdapat dalam laporan keuangan tentu akan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Skripsi ini akan membahas penyajian kembali laporan keuangan (accounting restatement) pada suatu entitas publik yang pernah melakukan penyajian kembali laporan keuangan karena terdapat kesalahan mendasar dalam laporan keuangannya. Selain memberikan pemaparan atas penyajian kembali laporan keuangan entitas tersebut, skripsi ini juga akan mencoba memberikan gambaran tentang dampak penyajian kembali laporan keuangan terhadap tren kinerja keuangan entitas, kualitas laporan keuangan, dan pergerakan harga saham perusahaan serta melakukan analisa atas efektivitas fungsi unsur-unsur good corporate governance yang terkait dengan pelaporan keuangan."

"Kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal semakin menurun. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah emiten telah memberikan informasi yang cukup dan tidak menyesatkan bagi para pemegang saham sesuai ketentuan Bapepam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public da1am hubungannya dengan ketentuan Bapepam, PAI, NPA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan untuk pengumpulan dan analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran dalam laporan keuangan emiten yang 1010s dari perhatian Bapepam. Oalam menyatakan opininya masih banyak yang tidak memenuhi ketentuan dalam NPA baik dalam menyebutkan istilah-istilah maupun komponen laporan keuangan. Dalam mengklasifikasikan pos pos transaksi ke dalam kelompok aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud dan aktiva lain-lain masih ban yak yang tidak sesuai dengan ketentuan Bapepam dan PAI. Masih ada perusahaan yang mempunyai perusahaan anak atau afiliasi tetapi tidak menyebutkan adanya hubungan afiliasi. Banyak perusahaan yang tidak menyajikan pos hutang pajak yang ditangguhkan. Terdapat ban yak perbedaan kebijakan dalam metode penilaian, penyusutan dan dana pensiun dalam suatu industri yang sama. Untuk pos-pos yang material masih banyak yang kurang jelas pengungkapannya. Masih ada emiten yang kurang terbuka akan adanya kejadiankejadian yang bersifat insidentil, akan tetapi berdampak besar bagi emiten. Kesimpulan dari hasil analisa atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Bapepam dan PAI Saran dari hasil penelitian antara lain laporan keuangan untuk masyarakat sebaiknya bentuk panjang; Bapepam sebaiknya menentukan penjelasan tambahan apa saja yang harus ada untuk tiap jenis industri; Bapepam seharusnya menstandardisasikan laporan keuangan perusahaan go public; Bapepam sebagai pengawas agaknya perlu bertindak lebih tegas atas pelanggaran-pelanggaran terhadap laporan keuangan emiten."

"Pengungkapan dalam laporan keuangan memegang peran yang penting bagi kejelasan informasi dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Pengkajian dilakukan pada laporan keuangan tahun 1995 dari ketiga perusahaan publik industri pertambangan, untuk membandingkan persyaratan versus praktek pengungkapan dan menemukan pengungkapan yang sering dibuat perusahaan secara sukarela. Penelitian dengan metode pustaka ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktek pengungkapan berbeda dari yang disyaratkan, dibuktikan dengan adanya extended disclosure sebanyak 31% - 39%, dan ketaatan pada standar masih pada tingkat 82% - 93%. Extended disclosure yang sering dibuat oleh perusahaan biasanya terkait dengan informasi yang juga dapat terdapat pada perusahaanperusahaan dalam industri lain. Kepada IAI dan Bapepam disarankan untuk mengangkat sebagian extended disclosure menjadi required disclosure, mengadakan hearing yang lebih luas, membuat standar mengenai pendapatan dan penyusutan bagi industri pertambangan, mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan alasan perusahaan bila tidak membuat pengungkapan yang telah diwajibkan."

"Makalah ini meneliti kinerja keuangan dan valuasi Propel untuk tahun fiskal 2023 (FY23). Propel mengalami peningkatan penjualan sebesar 15,93% dibandingkan FY22, terutama didorong oleh peningkatan operasi pemakaman dan akuisisi strategis bisnis pemakaman. Pertumbuhan jumlah kematian dan populasi lanjut usia di Australia juga berkontribusi pada peningkatan permintaan layanan Propel. Strategi perusahaan untuk mengakuisisi aset dalam industri perawatan kematian dan diversifikasi portofolio layanan, termasuk layanan pemakaman hewan peliharaan, lebih lanjut mendukung pertumbuhan pendapatan. Analisis mendalam terhadap margin laba Propel menggunakan analisis DuPont mengungkapkan fluktuasi signifikan selama periode tiga tahun, terutama penurunan substansial pada tahun 2022 karena biaya penghentian sebesar $15 juta dan pengeluaran non-berulang lainnya. Return on net operating assets (RNOA) untuk tahun 2023 adalah 6,59%, sementara rasio leverage keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar operasi dibiayai melalui utang. Spread positif antara RNOA dan biaya pinjaman bersih (NBC) sebesar 3,32% menunjukkan bahwa leverage keuangan telah meningkatkan pengembalian ekuitas pemegang saham (ROE). P/B multiple sebesar 2,05 dan forward P/E multiple sebesar 23,16 menunjukkan bahwa pasar mengharapkan pertumbuhan pendapatan residual positif untuk Propel. Tingkat pertumbuhan terminal sebesar 4,09% sejalan dengan pertumbuhan GDP nominal Australia, mendukung keberlanjutan perkiraan ini. Analisis ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk menjual saham karena risiko potensi overvaluasi, menyoroti pentingnya proyeksi pertumbuhan yang akurat dan asumsi biaya modal dalam valuasi ekuitas.

---

This paper examines Propel's financial performance and valuation for fiscal year 2023 (FY23). Propel experienced a 15.93% increase in sales compared to FY22, primarily driven by a rise in funeral operations and strategic acquisitions of funeral businesses. The growth in the number of deaths and an aging population in Australia also contributed to increased demand for Propel's services. The company’s strategy of acquiring assets within the death care industry and diversifying its service portfolio, including pet funeral services, further bolstered revenue growth. A detailed analysis of Propel's profit margin using DuPont analysis reveals significant fluctuations over the three-year period, notably a substantial decline in 2022 due to a $15 million termination fee and other non-recurring expenses. The return on net operating assets (RNOA) for 2023 was 6.59%, while the financial leverage ratio indicated that a significant portion of operations is financed through debt. The positive spread between RNOA and net borrowing costs (NBC) of 3.32% suggests that financial leverage has enhanced returns on shareholders' equity (ROE). The P/B multiple of 2.05 and a forward P/E multiple of 23.16 indicate that the market expects positive residual income growth for Propel. A terminal growth rate of 4.09% aligns with Australia's nominal GDP growth, supporting the sustainability of this estimate. The analysis concludes with a recommendation to sell shares due to potential overvaluation risks, highlighting the importance of accurate growth projections and cost of capital assumptions in equity valuation."

"Penetapan tin'gkat kesehatan BUMN seperti yang te.rdapatdalam Instruksi Pr:esiden no. 5 tahun 1988 tanggal 26 Oktober1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan BUMNdidasarkan pada perhitungan tingkat rentabilitas, likuiditasdan solvabilitas (RLS) yang dicapai perusahaan selama tigatahun.Hasil penilaian yang diperoleh dengan menggunakan metodeRLS tersebut dinilai masih memiliki kelemahan, karena sifatnyayang memukul rata semua BUMN tanpa membedakan jenis usaha dansifat pelayanan aktivitasnya.Berdasarkan permasalahan demikian, penulis mencobamengemukakan suatu alternatif penyajian laporan keuangan nilaitambah dengan tujuan agar ada suatu tolak ukur yang jelasmengenai tingkat keberhasilan BUMN tanpa maksud memberikanperkecualian terhadap adanya ketidakefisienan pada BUMNtertentu.Penulisan skripsi ini disusun atas dasar penelitianke.pustakaan dan stud i lapangan, berupa tanya j awab denganLaporan Nilai..., Ika Hikmawati, FEB UI, 1993 pihak-pihak yang cukup kompeten dengan topik yang ditulis.Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa denganbergesernya tujuan perusahaan dari memaksimumkan tingkat labake pemberian kesejahteraan kepada beberapa kelompok yangterlibat dalam proses kegiatan perusahaan maka peranan laporannilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan menjadisemakin penting.Dalam hubungannya dengan pemeriksaan akuntin atas laporankeuangan BUMN yang dilaksanakan BPKP, diperlukan adanya suatukajian dan penelitian menyangkut pemanfaatan atau penyajianlaporan'nilai tambah. Penelitian ini sebaiknya mengkaji dampakyang mungkin timbul atas diterbitkannya laporan nilai tambahbagi pemakai laporan keuangan BUMN yang bersangkutan. Agarpenelitian sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sebaiknyaIAI sebagai organisasi profesi di Indonesia yang sekaligusmembawahi komite PAl juga melakukan penelitian untuk maksudmaksudpelaporan eksternal BUMN.Apabila dikemudian hari BPKP dan IAI mengharuskandisajikannya laporan nilai tambah, sebaiknya diatur secarategas format dan bagaimana mengklasifikasikan laporan nilaitambah. Dengan demikian hanya sedikit diberikan alternatifalternatifpemilihan yang dapat mengarah pada ketidakseragaman, sehingga para pemakai akan mudah untuk mempergunakan informasi yang dalam laporan nilai tambahan"

"Penelitian ini bertujuan menyajikan tingkat ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan dalam penyajian laporan keuangan dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan penyajian laporan keuangan. Penelitian tingkat ketaatan biasanya berupa tingkat ketaatan dihubungkan dengan perbedaan 'rezim' akuntansi. Penelitian mengenai pengungkapan (disclosure) lebih banyak berhubungan dengan pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary disclosure). Penelitian ini menitikberatkan pada pengungkapan laporan keuangan wajib (mandatory disclosure).Metode statistik yang digunakan adalah regresi tinier berganda dengan metode enter. Sample penelitian adalah laporan keuangan tahun 2001 dari perusahaan yang tergolong dalam industri manufaktur pada Bursa Efek Jakarta. Total sample berjumlah 41 perusahaan dari populasi sebanyak 150 perusahaan. Data laporan keuangan diambil dari situs Bursa Efek Jakarta (www.jsx.co.id) sedangkan data keuangan diambil dari Monthly Statistics Jakarta Stock Exchange.Tingkat ketaatan penyajian lapoan keuangan diukur dengan menggunakan checklist penyajian laporan keuangan yang dibuat dengan mengacu pada Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Bapepam. Checklist tersebut bersifat dikotomis karena yang hendak diketahui adalah tingkat ketaatan yang terbagi antara tacit dan tidak tacit. Tingkat ketaatan disajikan dalam dua bentuk yaitu tingkat ketaatan mula-mula dan tingkat ketaatan yang disesuaikan. Tingkat ketaatan yang disesuaikan mengeluarkan 6 item penilaian bersifat wajib pada Kebijakan Akuntansi Tertentu yang tidak didasari alasan yang kuat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketaatan mula-mula penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib berkisar 65,95%-90,22% dengan nilai rata-rata 75,17% dari seharusnya 100%. Sedangkan tingkat ketaatan disesuaikan berkisar 70,11%-94,19% dengan nilai rata-rata 79,74%. Perbedaan pencapaian tingkat ketaatan mula-mula dan tingkat ketaatan disesuaikan mengindikasikan ketidaktaatan perusahaan terhadap ketentuan yang ada didasari alasan yang kuat Untuk itu otoritas bursa disarankan untuk hanya mewajibkan item pada laporan keuangan yang mendasar dan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi secara sukarela.Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa:1. kinerja perusahaan, rasio hutang, ukuran perusahaan, proporsi pemegang saham publik, keberadaan komite audit, dan skala kantor akuntan publik secara bersama-sama (dan tidak harus seluruhnya) mampu menjelaskan variasi tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib.2. semakin baik kinerja perusahaan, yang ditunjukkan semakin tingginya price to book value ratio, semakin tinggi pula tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib.3. semakin besar ukuran perusahaan semakin rendah tingkat ketaatan penyalan laporan keuangan bersifat wajib.4. semakin tinggi proporsi pemegang saham publik semakin tinggi pula tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib.5. skala kantor akuntan publik secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib.6. tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan dengan rasio hutang dan keberadaan komite audit.Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai konfirmasi ulang atas penelitian oleh Fitriani (tt) yang berusaha mengungkapkan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan keuangan publik yang tercatat pada Bursa Efek Jakarta dengan data laporan keuangan tahun 1996 dan 1999.

---

This research is aimed to present the compliance level to the financial accounting standards in financial statement and to test the factors that influence the financial statement compliance. Research on the compliance level is usually a compliance level that in connection with the difference in accounting "regimes' Research about disclosure is more connected with voluntary disclosure. This research is focus on the mandatory disclosure of the financial statement.

Statistical method that is used is double linear regression with entering method. The research sample is the financial statements for the year 2001 of the companies that are categorized as manufactured industry at Jakarta Stock Exchange. The total samples are 41 companies out of 150 companies in the population. The income statement data are taken from Jakarta Stock Exchange site (www.jsx.co.id) and the financial data are gotten from Monthly Statistics Jakarta Stock Exchange.

The financial statement compliance level is measured by using the financial statement checklist that are made referring to The Income Statement Reporting Guidance/Guidelines issued by Bapepam. The checklist has a dichotomy characteristic since the purpose is know the compliance level that is divided into compliance and noncompliance. The compliance level is presented into two forms that are the original compliance level and the adjusted compliance level. The adjusted compliance level produces 6 items measurement that is mandatory to the Particular Accounting Policy that is not based on strong reasons.

The result of the research shows that the original compliance levels of the financial statements that are mandatory are about 65,95% - 90,22% with the average 75,17% out of 100% that it should be, whereas the adjusted compliance levels are about 70,77% - 94,19% with the average 79,74%. The difference in the original compliance levels and the adjusted ones demonstrates the companies' disobedience to the existing rules has valid reasons. Based on that rationale, the stock authority is suggested to only set any mandatory items that have good basis in the financial statement and support the companies to voluntarily give the information.

Based on the result of the hypothesis test it can be concluded that:

1. The company's performance, debt ratio, company measurement, public stockholders proportion, the existence of the audit committee, and the public accountant scale collectively (but doesn't have to be all) can explain the variety in the compliance level of the mandatory financial statement.

2. The better is the company performance, which is showed by the higher price to book value ratio, the higher is the compliance of mandatory financial statement

3. The bigger is the company size the lower is the compliance of mandatory financial statement.

4. The higher is the proportion of the public stockholders the higher is the compliance of mandatory financial statement.

5. The public accountant scale significantly has a positive influence to the compliance of mandatory financial statement.

6. Any significant statistic relation among the compliance level of the financial statement with the debt ration and the existence of the audit committee is not found.

The result of this research can be utilized to reconfirm the research previously done by Fitriani who tried to reveal the level of completeness of mandatory and voluntary disclosure in the public financial statement that were registered/documented at the Jakarta Stock Exchange which used financial statement data for the years 1996 and 1999."

"Laporan Magang ini dibentuk untuk menjelaskan kesesuaian penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan, BPK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang mengatur penyusunan laporan keuangan pada kementerian/lembaga merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komponen Laporan Keuangan BPK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan memuat penjelasan lebih lanjut atas rincian dari angka yang tertera dalam komponen laporan keuangan guna memperoleh informasi yang komprehensif atas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2023 Unaudited telah sesuai dengan struktur Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang terdiri dari gambaran umum, penjelasan atas pos Laporan Realisasi Anggaran, pos Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan pengungkapan penting lainnya.

---

This Internship Report is created to explain the conformity of the presentation of Notes to the Financial Statements of the Audit Board of Indonesia (BPK). BPK is a state institution which has duty to audit state financial management and accountability. In preparing the Notes to the Financial Statements, BPK refers to the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022 concerning the Accounting System and Financial Reporting of Agencies. The Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022, which regulates the preparation of financial reports for ministries/agencies, is an implementation regulation of Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The components of BPK's Financial Statements based on the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022 consist of the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and Notes to the Financial Statements. The Notes to the Financial Statements provide further explanations on the details of the figures listed in the components of the financial statements to obtain comprehensive information on the presentation of the financial statements. The evaluation of the presentation of the Unaudited 2023 Notes to the Financial Statements of BPK suggests that is has conformed with the structure of the Notes to the Financial Statements as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022, which consists of a general overview, explanations of the Budget Realization Report items, Balance Sheet items, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and other important disclosures."

"Laporan magang ini dibuat dengan tujuan untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan prosedur audit yang dilakukan atas akun aset tetap PT. AT, dalam audit umum atas laporan keuangan. Pembahasan mencakup prosedur pelaksanaan audit, dan membandingkan prosedur yang dilaksanakan dengan prosedur yang seharusnya menurut standar profesi, sebagaimana penulis dapatkan dalam buku atau literatur auditing yang penulis peroleh selama mengambil mata kuliah audit dan asurans. Evaluasi akan dilakukan dengan membandingkan prosedur yang dilakukan berdasarkan literatur auditing yang diperoleh dengan prosedur yang dilakukan, kemudian penulis akan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut. Berdasarkan observasi penulis, ditemukan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada periode yang berakhir per 31 Desember 2019, meskipun demikian, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP NSX atas aset tetap PT. AT telah dilaksanakan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

---

This report was made with the aim of evaluating the sufficiency and appropriateness of the audit procedures performed on the fixed asset of PT. AT, during general audit of financial statements. The discussion includes the procedures for conducting audits, and comparing the procedures performed with the procedures required according to professional standards, which the author obtained in the audit literature or book, while taking the audit and assurance course. Evaluation will be done by comparing the procedures performed based on the audit literature, with the procedures performed, then the authors will provide recommendations based on the results of the evaluation. Based on observation results of the authors, it is found that the impairment of fixed asset for the year ended on 31 December 2019 is non-existent, however the audit procedures performed by KAP NSX on the fixed assets of PT. AT has been carried out so that sufficient and appropriate audit evidence has been earned in accordance with applicable professional standards."