Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah beberapa ketentuan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya paten yang ada dalam konvensi internasional telah diimplementasikan sesuai dengan perundang-undangan nasional, yakni undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Metodologi yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan dari data kepustakaan. Alat pengumpul data lainnya adalah library research dan sumber yang relevan. Setelah dilakukan studi perbandingan hukum, hasilnya terlihat bahwa beberapa ketentuan mengenai paten dalam konvensi internasional, seperti Convention for the Protection of Industrial Property dan Agreement Establishing the World Intellectual Property Organization (Paris Convention), The Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification (IPC), United Nations Convention on the Recognation and Enforcement Arbitral Award (New York Convention) telah diimplementasikan ke dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan antara liberalisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data panel 26 propinsi wilayah kota-desa selama kurun waktu 1996-2005, Setelah melakukan pengujian dan analisa hubungan antara hDeralisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa liberalisasi perdagangan memberikan pengaruh negatif secara langsung terhadap kemiskinan, dimana liberalisasi perdagangan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara secara tidak langsung, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Meskipun liberalisasi perdagangan terbukti marnpu meningkatkan pertumbuhan pendapatan perkapita, namun pendapatan perkapita sendiri tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Demikian pula dengan ketidakmerataan, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan ketidaktuerataan di Indonesia, meskipun ketidaktmerataan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

---

This study aims to investigate the relationship between trade liberalization and poverty in Indonesia This study focuses an 26 provincial level data over the period 1996-2005. Simultaneous equation estimation is applied to investigate the trade poverty helps to reduce poverty directly. Meanwhile, it's indirectly impact is not clear. Trade liberalization shows no significant impact on poverty indirectly neither through trade--growth-poverty linkage, nor trough trade-inequality-poverty linkage. Although thatrade liberalization helps to promote income growth in Indonesia, but the poverty equation estimation has confirmed the insignificant role of growth in reducing urban poverty. The estimation for the inequality equation shows that although a positive impact of inequality on poverty is found in the regression, there is no apparent interaction effect exist between trade and inequality in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai pemanfaatan sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing dimana ada beberapa tanaman tradisional Indonesia yang dipatenkan oleh negara maju tanpa memberikan kompensasi kepada Indonesia. Negara maju menggunakan pengetahuan tradisional yang terkait dengan temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi dan kunyit sehingga menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi seperti obat-obatan, kosmetik, dan pangan. Hal ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena bahan dasar produk-produk tersebut berasal dari Indonesia. Produk yang telah dipatenkan pun memiliki hak eksklusif/monopoli sehingga jika Indonesia membuat, menggunakan, atau menjual hal yang sama maka Indonesia harus membayar royalti kepada pemegang hak paten. Padahal apa yang telah dipatenkan oleh pihak asing tersebut disinyalir merupakan pengembangan dari pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia yang sudah bertahun-tahun menggunakan tanaman obat tersebut untuk berbagai macam manfaat terutama obat-obatan. Sesuai dengan konvensi keanekaragaman hayati seharusnya Indonesia mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dari hasil pemanfaatan bahan hayati tersebut. Dengan menggunakan teori strukturalis, penelitian ini melihat bagaimana hak paten merupakan alat dari para kapitalis di negara maju untuk tetap mempertahankan kekuasaannya terhadap negara berkembang (Indonesia) dan justifikasi atas eksploitasi sumberdaya hayati milik Indonesia. Struktur sistem internasional yang ada menyebabkan tidak terjadinya benefit sharing atas pemanfaatan dan komersialisasi sumberdaya hayati Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan dan komersialisasi sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing tanpa disertai benefit sharing disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kepentingan negara maju dalam TRIPs, adanya ketidaksinkronan TRIPs dan CBD, serta permasalahan internal di dalam negeri Indonesia sendiri.

---

This thesis discusses the use of Indonesia's biological resources by foreign parties, where there are several traditional Indonesian plants are patented by develop countries without giving compensation to Indonesia. Developed countries using traditional knowledge related to ginger, brotowali, gambier, pasak bumi and turmeric to produce high value products such as pharmaceutivals, cosmetics, and food. It is not beneficial for Indonesia, because the basic ingredients of such products from Indonesia. The products have been patented also has exclusive rights/monopoly so that if Indonesia is making, using, or selling the same thing then Indonesia has to pay royalties to patent holders. Whereas what has been patented by a foreign party is alleged is a development of traditional knowledge of Indonesian people who have been using herbs for years for a variety of benefits, especially medication. In accordance with the convention of biodiversity, Indonesia should get a fair sharing of benefits from the utilization of these biological materials. With the use of structuralism theory, the study looks at how a patent is a tool of the capitalists in developed countries to retain power over developing countries (Indonesia) and the justification of the exploitation of Indonesia's biological resources. The structure of the existing international system led to the absence of benefit sharing of biological resources, utilization and commercialization of Indonesia. The results prove that the utilization and commercialization of Indonesia's biological resources by a foreign party without benefit sharing is caused by several factors, including the interests of developed countries in TRIPS, inappropriate of the TRIPS and CBD, and as well as internal problems within Indonesia itself."

"It is a paradox that Indonesian agriculture would prefer a market oriented condition to enhance its economic performance but al the same time it requires at significant degree cf Government intervention to maintain its economic and non economic goals to face with economic globalization. The existence of marker imperfection as an argument of government intervention on agriculture has been an economic characteristic of agriculture of developing countries and' it is being worsened by biased trade policy applied by developed countries. By realizing its unfaded importance, Indonesia should see the paradox and consider it when making position for negotiations on market liberalization of agriculture."

"Pelaksanaan penilaian angka kredit Pemeriksa Paten telah dilakukan perbaikan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten sebagairnana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: M.1815-KP.04.12 Tahun 1993 dan Nomor: 16 Tahun 1993. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan mengubah penilaian terhadap setiap kegiatan pemeriksaan secara terperinci menjadi dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap akhir pemeriksaan paten. Namun demikian, sejak awal diberlakukannya petunjuk pelaksanaan tersebut hingga dilakukan perbaikan belum pernah dilakukan evaluasi apakah implementasi kebijakan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten telah dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten, dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III (1980), yaitu dengan menilai 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Empat faktor tersebut adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap, dan faktor struktur birokrasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan dukungan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang faktor'-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten. Penelitian ini mengambil studi kasus para Pemeriksa Paten di Direktorat Paten dengan sampel populasi, dimana populasinya adalah semua Pemeriksa Paten aktif berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebagai kelompok sasaran dan semua anggota Tim Penilai Angka Kredit yang berjumlah 9 (sembilan) orang-sebagai aparat pelaksana.Pengumpulan data primer melalui wawancara dan kuesioner. Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan fungsional Pemeriksa Paten. Alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data keusioner adalah menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk mengetahui persepsi responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap, dan faktor struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga dinilai koefisien determinasinya melalui bantuan komputer dengan program SPSS untuk mengetahui kontribusi setiap factor terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten telah cukup dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pelaksana maupun kelompok sasaran. Selanjutnya tidak ditemukan hambatan yang berarti yang dihadapi dalam implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten di Direktorat Paten. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten disarankan meningkatan pemahaman isi lampiran petunjuk pelaksanaan tersebut. Di samping itu juga perlu meninjau kembali terhadap kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan pendukung pemeriksaan paten yang selama ini tidak pernah dapat dilaksanakan oleh Pemeriksa Paten. Selanjutnya juga perlu segera membuat peraturan perundangan-undangan setingkat Keputusan Menteri atau yang lebih tinggi untuk mengatur perbaikan pada penilaian kegiatan pemeriksaan paten yang dapat dinilai sebagai angka kredit sehingga dalam pelaksanaannya tidak cacat hukum. Untuk dapat melaksanakan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka nama dan kegiatan yang tercantum dalam rumpun jabatan fungsional yang ada perlu disesuaikan."