Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba khususnya partai politik sangat penting keberadaanya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi tersebut yang memang harus dipertanggung jawabkan kepada public. Penelitian ini membandingkan antara teori dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba dengan prakteknya. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan laporan keuangan yang ada dengan peraturan, hukum, dan perundang-undangan yang mengatur pelporan keuangan partai politik tentunya juga berdasarkan PSAK 45 yang menjadi dasar pelaporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang partai politik.

---

This focus of study is Financial reporting on non-profit organization especially in political party. It is very important to improve transparency and accountability as a form of responsibility to publics. Transparancy and accountability in this thesis focused comparison between theory in accounting for non-profit organization and practice at political party. Comparation beetween financial statement with regulationss and codes surrounding financial reporting process in political party which also based on Indonesian accounting standard (PSAK) 45 about financial reporting for not-for-profit organization in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis perbandingan pelaporan dan pengungkapan aset biologis dan tanaman produktif sebelum dan setelah amendemen IAS 41 Agrikultur tahun 2016 pada 18 perusahaan sektor perkebunan di Singapura, Australia dan Thailand. Analisis dilakukan atas laporan keuangan tahun 2014 sampai 2017 pada Bursa Efek masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan nilai aset-aset biologis berkurang sangat signifikan karena aset biologis yang tersisa hanyalah buah yang menempel pada tanaman produktif dan tanaman kayu yang dimiliki perusahaan. Nilai tanaman produktif disajikan sebesar nilai reklasifikasi tanaman dari aset biologis. Dari nilai tanaman produktif tersebut terdapat 83% yang disajikan dengan menggunakan metode biaya, tidak lagi menggunakan nilai wajar seperti saat masih menjadi aset biologis.

---

This study analyzes the comparison of reporting and disclosure of biological assets and bearer plants before and after the Amendement IAS 41 in 2016 on 18 plantation companies in Singapore, Australia and Thailand. Analysis is carried out on the 2014 to 2017 financial statements on each countrys Stock Exchange. The results of the study showed that the value of biological assets was reduced significantly because the remaining biological assets were only fruit that attached to the bearer plants and timber plants owned by the company. The value of bearer plants presented at the value of plant reclassification from biological assets. The value of bearer plants that are presented using the cost method are 83%, no longer using fair value as when they were still a biological asset."

"The research aimed to discuss the determining factors and the economic consequences of financial reporting quality in Indonesian capital market. Those determining factors are innate, performance, company risk and industry risk. The financial reporting quality was measured on the following attributes: relevance, timeliness, and conservatism, whereas the economic consequence was measured on the asymmetric information. The research employed three steps of test: (1) test whether the attributes of financial reporting quality are different with each other; (2) analyze the determining factors of financial reporting quality; (3) test the effect of financiai reporting quality in the stock market, in terms of the relationship between asymmetric information and the financial reporting quality. The result of the first test showed that all of the attributes of financial reporting quality are different with each other. The analysis of determining factors showed that sales volatility, firm performance, and classification of the industry had a significant relationship with the attributes of financial reporting quality. The other variables, such as operation cycle, firm size, company risk, liquidity, and leverage, had no significant relationship with the attributes of financial reporting quality. The economic consequence test resulted that the attributes of financial reporting quality had a significant relationship with the asymmetric information"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas pada Sekretariat Jenderal Kementerian ABC. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum memadainya pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC karena terdapat temuan perjalanan dinas dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pengendalian Internal atas Pengelolaan Perjalanan Dinas yang dilakukan Manajemen, Tim Penilai dan Tim Reviu menilai bahwa pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas telah memadai untuk dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan, namun di sisi lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan terjadinya penyimpangan. Penelitian ini menggunakan kriteria pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagai alat evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui reviu dokumen dan wawancara dengan beberapa pegawai di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC telah efektif. Namun implementasi pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas tersebut belum maksimal karena identifikasi risiko yang tidak lengkap dan belum ada pengendalian yang memadai untuk memitigasi risiko tersebut. Selain itu adanya kelemahan dalam melakukan pengendalian internal tingkat entitas dan pengendalian utama teknologi informasi dan komunikasi turut memengaruhi pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC.

---

This research aims to evaluate internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the ABC Ministry. This research was motivated by inadequate internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the Ministry of ABC due to findings of official travel from the Financial Audit Agency. Internal Control over the Management of Official Travel carried out by Management, the Assessment Team and the Review Team assesses that the internal control over the management of official travel is adequate to minimize the occurrence of irregularities, but on the other hand, the Financial Audit Agency still finds irregularities. This research uses the criteria in Minister of Finance Regulation Number 17 of 2019 concerning Internal Control over Financial Reporting as an evaluation tool. The method used in this research is a case study with qualitative research approach. Research data was obtained through document reviews and interviews with several employees at the Secretariat General of the ABC Ministry. The research results show that internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the ABC Ministry is effective. However, the implementation of internal controls for managing official travel has not been optimal because risk identification is incomplete and there are no adequate controls to mitigate those risks. Apart from that, there are weaknesses in carrying out internal control at the entity level and the main control of information and communication technology which also affects the internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the ABC Ministry."

"Penelitian ini membahas tentang perbuatan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh para Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera pada laporan keuangan tahun buku 2018. Melalui permasalahan tersebut penulis mengkaji pertanggungjawaban dalam Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan tersebut melalui Putusan yang dianalisis selanjutnya menghubungkannya dengan keharusan diterapkannya prinsip keterbukaan sebagai landasan penting Laporan Keuangan bagi Perusahaan yang bergerak di Pasar Modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang telah diuraikan dari Pasal 93 jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa telah seharusnya diputus dengan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsider. Selanjutnya diketahui bahwa Penerapan Prinsip keterbukaan atau transparansi dalam Melakukan Pelaporan Keuangan yang diterapkan di pasar modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat, Dari sisi yuridis, Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran ketentuan mengenai keterbukaan ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi laporan keuangan dalam perusahaan publik.

---

This study discusses the act of manipulating financial statements carried out by the Directors of PT Tiga Pilar Sejahtera in the financial statements for the 2018 period year. Through these problems the author examines the accountability in the Case of Manipulation of the Company's Financial Statements through the Decision which is analyzed hereinafter connecting it with the necessity to apply the principle of transparency as a basis important Financial Statements for Companies engaged in the Capital Market based on Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets. This study uses a normative approach to the type of normative juridical research. The data studied consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that with the fulfillment of all the elements described in Article 93 in conjunction with Article 104 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Indonesia Criminal Code (KUHP), the defendants should have been sentenced by being legally and convincingly proven to have committed an act crime as charged in the first alternative indictment is more subsidiary. Furthermore, it is known that the application of the principle of openness or transparency in conducting financial reporting applied in the capital market is a form of protection for the public. From a juridical perspective, the imposition of sanctions contained in the UUPM and law enforcement for any violation of the provisions regarding this disclosure principle make shareholders or investors protected legally from the practices of manipulation of financial statements in public companies."