Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis perbankan telah melanda Indonesia sejak tahun 1997 lalu. Pengalaman ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti. Salah satu hal yang menarik dari krisis perbankan ini adalah indikator dini krisis perbankan. Adapun indikator dini tersebut berupa kondisi-kondisi yang tercermin dalam perubahan perilaku variabel ekonomi yang mengarah pada terjadinya krisis perbankan. Dengan menggunakan kasus yang terjadi di Indonesia, kita dapat melakukan suatu penelitian mengenai indikator dini krisis perbankan. Dalam meneliti krisis perbankan, seringkali kita dihadapkan pada keterbatasan informasi tentang perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, digunakan suatu pendekatan dengan menggunakan indikator-indikator yang informasinya cenderung mudah untuk diperoleh. Pengujian dilakukan dengan suatu pendekatan ekonometri dengan metode ordinary least square (OLS). Indikator-indikator dini krisis perbankan yang didapatkan, diharapkan dapat memberikan tanda peringatan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan, beberapa variabel yang disertakan dalam pengujian signifikan sebagai indikator dini krisis perbankan untuk kasus Indonesia (1984.1-1998.3). Variabel-variabel yang signifikan tersebut sangat tergantung dari periode data yang digunakan (misalnya tahunan, kwartalan, atau bulanan), variabel ekonomi yang dipilih, penggunaan metode ekonometri (misalnya OLS, logic, atau probit), dan faktor-faktor lainnya yang bersifat given. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa indikator ekonomi yang dapat digunakan sebagai indikator dini krisis perbankan di Indonesia. Namun hasil yang lebih baik dapat dicapai, dengan melakukan pengujian menggunakan data mikroekonomi perbankan, sehingga hasil yang didapat menjadi lebih detail. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan."

"Great Financial Crisis (GFC) pada tahun 2008 dan pandemi COVID-19 merupakan krisis yang terjadi dalam 20 tahun terakhir, namun penelitian yang mempelajari hubungan antara ketakutan akibat ketidakpastian di saat krisis dengan performa pasar obligasi masih belum banyak dilakukan. Penelitian ini berfokus pada menganalisis dampak faktor ekonomi makro dan faktor ketakutan yang ditimbulkan akibat dua krisis yang terjadi di Indonesia, yaitu GFC pada tahun 2008 dan Pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode VECM (Vector Error Correction Model) untuk menentukan hubungan setiap variabel secara jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, faktor ekonomi makro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yield obligasi. Hanya variabel suku bunga the Feds yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yield obligasi Pemerintah Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Variabel Sentiment of Fear mempengaruhi yield obligasi Pemerintah Indonesia pada periode Great Financial Crisis Temuan lainnya adalah kedua model VECM yang dihasilkan hanya dapat menjelaskan 1,7% yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun pada masa GFC, dan 34,4% yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun pada masa pandemi COVID-19. Hasil ini menunjukkan variabel independen penelitian belum bisa menggambarkan nilai yield obligasi Pemerintah Indonesia pada saat krisis.

---

2008 Great Financial Crisis and the COVID-19 pandemic are crises that have occurred in the last 20 years, but research that studies the relationship between fear due to uncertainty during a crisis and bond market performance is still not widely done. This study focused on analysing the impact of macroeconomic factors and the fear factor caused by the two crises that occurred in Indonesia, namely the GFC in 2008 and the COVID-19 pandemic. This study uses the VECM (Vector Error Correction Model) method to determine the long-term relationship between each variable. The results show that in the long term, macroeconomic factors have a significant influence on bond yields. Only the Feds interest rate has a significant effect on the long-term and short-term Indonesian Government bond yields. The Sentiment of Fear variable affects the yield of Indonesian Government bonds during the Great Financial Crisis period. Another finding is that the two VECM models produced can only explain 1.7% of the 10-Year Indonesian Government bond yields during the GFC, and 34.4% of the 10-Year Indonesian Government bond yields. during the COVID-19 pandemic. These results indicate that the independent variables of the study have not been fully able to describe the yield value of Indonesian Government bonds during the crisis."

"Ketersediaan dana yang belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan Saving-Investment gap di Indonesia menjadikan utang luar negeri menjadi alternatif untuk menutupi kekurangan tersebut, terlihat dari nilainya yang terus meningkat. Sementara itu, pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha mayoritas dalam bentuk mata uang domestik sehingga dapat menimbulkan currency mismatch. Currency mismatch yang memiliki nilai negatif yang besar merupakan salah satu indikator terjadinya krisis keuangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis intensitas currency mismatch AECM di Indonesia dan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya currency mismatch tersebut. Dalam penelitian ini untuk menghitung intensitas currency mismatch digunakan rumus AECM dari Goldstein dan Turner 2004 dan untuk mengidentifikasi determinan penyebab currency mismatch digunakan regresi OLS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai AECM positif dengan intensitas currency mismatch yang rendah sebelum tahun 2012 dan intensitasnya semakin tinggi setelah tahun 2012. Peningkatan intensitas tersebut karena menurunnya nilai ekspor Indonesia dan depresiasi nilai rupiah yang mengakibatkan beban pembayaran utang luar negeri yang meningkat. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi currency mismatch di Indonesia adalah PDB, fluktuasi nilai tukar, dan keterbukaan perdagangan.

---

The availability of domestic fund still cannot fulfill the financing need Saving Investment gap in Indonesia. Foreign debt becomes one of the alternatives to fulfill the gap. However, the income of the most busninessman mostly denominated in domestic currency, that potentialy causes currency mismatch. Currency mismatch which has bigger negative value is one of the indicators of financial crisis. The objevtive of this study is to analyze the intensity of currency mismatch AECM and to identify the factors that causes currency mismatch. AECM, a formula founded by Goldstein and Turner 2004 is used to calculate the currency mismatch intensity and using OLS regression to identify the determinants of currency mismatch.The result shows that Indonesia has positive AECM with low intensity before 2012 and high intensity here after. The rise of the intensity can be caused by the decreasing of Indonesian export value and the rupiahs depreciation which cause the payment of foreign debt increases. Meanwhile, the regression shows that the factors that significantly cause the currency mismatch in Indonesia are GDP, exchange rate fluctuation, and trade openness."

"Tesis ini berisi tentang analisis pengaruh penerapan Laku Pandai Branchless Banking terhadap Indeks Keuangan Inklusif di Indonesia. Laku Pandai merupakan salah satu program guna mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan setiap provinsi dan menganalisis pengaruh penerapan Laku Pandai terhadap tingkat inklusi keuangan yang direpresentasikan dengan Indeks Keuangan Inklusif, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi berganda data panel dari 33 Provinsi di Indonesia selama periode berlakunya Laku Pandai mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Model penelitian merupakan Random Effect Model dengan metode Generalized Least Square GLS . Tingkat inklusi keuangan masing-masing provinsi di Indonesia dihitung dengan menggunakan Indeks Keuangan Inklusif berdasarkan metode Sarma 2012 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia tergolong sedang, yang ditunjukkan dengan nilai indeks keuangan inklusif berkisar 0,3 sampai dengan 0,6. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan yang sedang, kecuali Jakarta yang memiliki indeks keuangan inklusif tertinggi sebesar 0,9. Secara empiris, penerapan Laku Pandai, pendapatan PDRB per kapita , penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital LKD , tingkat pengguna internet Internet dan persentase penduduk yang memiliki telepon selular Ponsel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks keuangan inklusif di Indonesia. Sedangkan gini rasio, persentase angka buta huruf dan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap indeks keuangan infklusif di Indonesia.

---

This thesis contains the impact analysis of Laku Pandai Branchless Banking to the Financial Inclusion Index in Indonesia. Laku Pandai is one of the programs to support the realization of financial inclusion, issued by the Financial Services Authority through OJK Regulation Number 19 POJK.03 2014. This study aims to compare the inclusion rates of each province 39 s finances and analyze the impact of Laku Pandai on the level of financial inclusion represented by the Financial Inclusion Index, as well as to identify other factors affecting financial inclusion in Indonesia. This study used multiple regression of panel data from 33 provinces in Indonesia during the period of Laku Pandai programme from 2015 to 2017. The research model is a Random Effect Model with Generalized Least Square GLS method. The financial inclusion rates of each province in Indonesia are calculated using the Financial inclusion index using the Sarma model 2012 . The results show that the financial inclusion in Indonesia is in moderate level, which includes a financial inclusion index between 0.3 to 0.6. Almost all provinces in Indonesia have a moderate level of financial inclusion, except for Jakarta which has the highest financial inclusion index. Empirically, Laku Pandai Branchless Banking , income GRDP per capita , Digital Financial Services DFS , Internet users Internet and percentage of people who own the mobile phone cellular Phone have a positive and significant relationship to the financial inclusion index in Indonesia. While the gini ratio, the percentage of angka buta huruf BHF and the unemployment does not statistically influence to the financial inclusion index in Indonesia. "

"Skripsi ini berisi tentang strategi kebijakan tata kelola modal asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi setelah krisis di tahun 1997-1998 hingga 2012. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana strategi kebijakan tata kelola investasi asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi pasca krisis tahun 1997-1998 hingga 2012. Penelitian ini adalah eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan menggunakan ekonomi-politik Keynesian, teori otonomi relatif negara (Bob Jessop), dan konsep makroekonomi dan mikroekonomi. Hasilnya ialah posisi dan peran modal asing mengalami pasang-surut dalam kontribusi terhadap pemulihan dan pembangunan ekonomi di kedua negara. Lalu, karakteristik Indonesia lebih mengarahkan modal asing di sektor ekstraktif sedangkan Tiongkok lebih mengarahkan modal asing untuk masuk sektor manufaktur dan pengembangan teknologi. Hasil penelitian skripsi menunjukkan Tiongkok berdasarkan indikator makroekonomi lebih berhasil mengelola modal asing dibandingkan Indonesia. Namun berdasarkan indikator mikroekonomi, kedua negara tersebut masih mengalami masalah dalam tata kelola modal asing yakni meningkatnya kesenjangan kekayaan serta masalah kerusakan lingkungan.

---

This thesis examines policy strategies to govern foreign capital of the Republic of Indonesia in comparison with that of the People Republic of China (PRC) during economy recovery after crisis in 1997-1998 until 2012. Problems studied in this thesis are how the two states govern foreign investment during economic recovery between 1997-1998 and 2012. This research is an explanatory research using qualitative methods. This research employs Keynesian political economy approach, the theory of the relative autonomy of the state (Bob Jessop), and the concept of macroeconomics and microeconomics in explaining both state’s foreign capital governance.

The study finds that position and role of foreign capital have ups and downs in contributing to economic recovery and development in both countries. Indonesia emphasized more on direct foreign investment in the extractive sector, while China more on manufacturing sector and investment on high technology. In the end, based on macroeconomic indicators, China is more successful in managing foreign capital than Indonesia. However, based on microeconomic indicators, both countries are still experiencing problems in governing foreign capital in order to reduce economic gap and cope with environmental degradation."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh kondisi krisis keuangan di Amerika Serikat yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia pada umumnya dan kegiatan perdagangan internasional (ekspor dan impor) pada khususnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara krisis keuangan Amerika Serikat terhadap pasar modal Indonesia dan penerimaan negara yang berasal dari pajak perdagangan internasional serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah terkait dalam menjaga stabilitas pasar modal dan mempertahankan penerimaan negara yang berasal dari pajak perdagangan internasional. Berdasarkan hasil uji empirik dengan menggunakan metode SVAR, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara krisis keuangan Amerika dengan pasar modal Indonesia dan pajak perdagangan internasional dalam periode 2007:01 - 2011:12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan hasil uji empirik tersebut ditujukan penulis kepada Bapepam, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian sebagai saran untuk pengambilan kebijakan di masa depan.

---

This thesis is motivated by the financial crisis in United States that occurred in mid-2008 and its impact to Indonesia's economy in general and International trade (export and import) in particular. The purpose of this research is to find out if there's a relation between U.S financial crisis on Indonesia?s capital market and national's income from international trade taxes and also to provide policy recommendations for the government related to maintaining the stability of capital market and national's income from international trade taxes. Based on the empirical test using the SVAR method, it can be conclude that there is a relation between U.S financial crisis on Indonesia's capital market and international trade taxes in the period 2007:01 - 2011:12. Policy recommendations related to the results of the empirical test are addressed to Bapepam, Ministry of Trade, and Ministry of Industry as suggestions for policy making in the future."

"ABSTRAKGlobalisasi pendidikan telah membuka ruang interaksi yang semakin intensif antara pemerintah suatu negara dengan institusi internasional seperti Bank Dunia. Di Indonesia, Bank Dunia berperan dalam mengarahkan haluan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia melalui serangkaian preskripsi kebijakan. Skripsi ini mempertanyakan dorongan Pemerintah Indonesia untuk menerima preskripsi reformasi pendidikan tinggi meskipun Pendidikan Tinggi kerapkali diposisikan sebagai infant industry bagi negara berkembang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, skripsi ini menggunakan kerangka teori discursive institutionalism dan policy borrowing. Oleh sebab itu, skripsi ini menelaah beragam preskripsi Bank Dunia yang diturunkan ke dalam diskursus-diskursus Pemerintah Indonesia pada proses identifikasi kepentingan, konstruksi kebijakan, dan legitimasi kebijakan. Skripsi ini menunjukkan bahwa gagasan new paradigm dan knowledge economy yang berorientasi pada peningkaan daya saing berperan penting dalam mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pendidikan tinggi pasca krisis finansial 1997. Implikasi dari reformasi ini adalah perubahan cara melihat pendidikan dari pendidikan sebagai barang publik menjadi pendidikan sebagai barang privat. Kajian ini berguna untuk mengkaji bagaimana struktur memengaruhi agen di mana Bank Dunia memengaruhi Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRAKThe globalization of education has opened an increasingly intensive interaction space between the governments of a country with international institutions such as the World Bank. In Indonesia, the World Bank plays a role in guiding the policy direction of higher education in Indonesia through a series of policy prescriptions. This thesis questioned the Indonesian Government s decision to receive a prescription for higher education reform although higher education is often positioned as an infant industry for developing countries. To answer the question, this thesis uses discursive institutionalism and policy borrowing theory. Therefore, this thesis examines the various World Bank prescriptions that are derived into Indonesian Government discourses on the process of identifying interests, policy constructs, and policy legitimacy. This thesis shows that the idea of new paradigm and knowledge economy oriented towards the enhancement of competitiveness play an important role in encouraging the Indonesian Government to undertake higher education reforms after the 1997 financial crisis. The implications of this reform are the change in how education is seen from education as public goods into education as private goods . This review is useful for assessing how structures affect agents in which the World Bank influences the Indonesian Government."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penanganan permasalahan likuiditas yangdilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Otoritas JasaKeuangan dalam menangani bank sistemik yang mengalami permasalahanlikuiditas berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahandan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Yang mana terdapat perbedaan sistem(bail-in dan bail-out) dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentangPencegahan dan Penanganan Krisis Lembaga Keuangan dengan Undang-Undangsebelumnya yang mengatur mengenai penanganan permasalahan likuiditas padabank sistemik. Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanismekoordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalampemberian bantuan likuiditas terhadap bank sistemik. Skripsi ini menggunakanmetode yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusahameneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder,maupun tersier. Kesimpulan yang didapat dari Skripsi ini adalah adanyaperbedaan pemberian bantuan likuiditas kepada bank sistemik yang diatur dalamUndang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan KrisisSistem Keuangan. dengan Undang-Undang Bank Indonesia yaitu mengenaidihilangkannya Fasilitas Pembiayaan Darurat. Saran yang didapat ialahPemerintah seharusnya tetap menggunakan Fasilitas Pembiayaan Darurat bagibank Sistemik yang mengalami permasalahan likuiditas.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the handling of liquidity issues conducted by Bank Indonesiain coordination with Otoritas Jasa Keuangan in addressing systemic banksexperiencing liquidity problems by Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentangPencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. There are differences in thesystem (bail-in and bail-outs) in on the Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistema Lembaga Keuangan with theprevious Law governing the handling of systemic liquidity problems at the bank.The purpose of this thesis is to investigate the mechanisms of coordinationbetween Bank Indonesia and the Otoritas Jasa Keuangan in the provision ofliquidity to banks systemically. This thesis using normative juridical method.Normative research is a study that sought to assess the library materials in theform of legal materials, both the primary legal materials, secondary, and tertiary.The conclusion of this thesis is there are discrepancy between the provision ofliquidity support to banks systemically regulated in Undang-Undang Nomor 9Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan andUndang-Undang Bank Indonesia, namely the removal of the EmergencyFinancing Facility. Advice obtained is the Government should continue to use theEmergency Financing Facility for Systemic banks experiencing liquidityproblems."