Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan perannya sebagai penjamin risiko atas kerugian pihak tertanggung, perusahaan asuransi kredit banyak berkaitan langsung dengan perbankan. Sejak kredit diberikan kepada nasabah, bank pemberi kredit menghadapi risiko kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh kembali kredit tersebut dari nasabah sehingga bank yang bersangkutan menderita kerugian. Melalui asuransi kredit, diharapkan masalah tersebut sedikit banyak dapat teratasi dan perbankan dapat terdorong untuk lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya. Seiring perkembangan perdagangan internasional antara lain ditandai dengan semakin beragamnya sistem pembayaran ekspor-impor terutama yang berkaitan dengan perbankan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya pun kian bertambah. Dalam bentuk pembayaran yang paling populer seperti Letter of Credit (L/C), perbankan memegang peranan penting dalam aliran dana kegiatan ekipor-impor. Kepercayaan terhadap pihak-pihak terkait seperti importir, bank koresponden, dan eksportir merupakan hal terpenting dan pelanggaran oleh salah satu pihak akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Sistem pembayaran dengan L/C memungkinkan importir menunda pembayaran kepada eksportir selama belum didapat kepastian pengiriman barang yang dipesan. Selama itu pula bank bersangkutan mengambil alih tanggung jawab terhadap L/C yang diterbitkannya kepada pihak bank yang mewakili eksportir (advising bank). Tanggung jawab tersebut meliputi pembayaran transaksi melalui transfer kepada advising bank apabila bank telah menerima konfirmasi pengiriman barang. Artinya bank importir (issuing bank) akan menanggung risiko untuk mengambil alih kewajiban-kewajiban importir apabila importir bersangkutan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Atas risiko yang ditimbulkan dari penerbitan L/C tersebut, pihak bank dapat membuat perlindungan terhadap kerugian melalui suatu skim penjaminan. Saat ini perusahaan asuransi kredit (PT Askrindo) dimungkinkan melakukan penjaminan atas kegagalan atau kemacetan pembayaran oleh importir kepada bank berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang dikeluarkan pada 19 September 1998. Dalam skripsi ini penulis ingin memberikan gambaran mengenai penjaminan L/C oleh perusahaan asuransi kredit melalui suatu studi kasus pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang berkedudukan di Jakarta. Kegiatan tersebut akan diawali dengan mengetengahkan mekanisme L/C dan masalah yang dihadapinya terutama pada saat 'crisis yang kemudian akan dihubungkan dengan perusahaan asuransi kredit yang bersangkutan berikut usaha usaha yang dilakukannya. Selanjutnya pembahasan akan lebih difokuskan kepada mekanisme penjaminan L/C tersebut dengan melakukan studi kasus pada usaha penjaminan L/C pada 21 bank pelaksana oleh PT Askrindo berdasarkan ketentuan yang berlaku."

"ABSTRACTA Letter of Credit or called L/C as a banking instrument for making payments is a very well-known practice especially in international trade. The research of this thesis will discuss Law and Regulation concerning international trade using L/C and what legal issues arise related to the use of L/C at PT ANTAM (ANTAM) at Bank Mandiri. This research is library research based on normative juridical method, with data collection method focusing on literature studies and interview interviews. Data analysis conducted is qualitative. The conclusion of this study is first, the laws and regulations related to L/C are UCP 600, ISBP 745, Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia: 1952 K/84/Mem/2018. In practice the L/C at ANTAM shows that although L/C is considered as one of the safe instruments in international trade there are still problems both minor and major.

---

ABSTRAKLetter of Credit atau disebut L/C sebagai suatu instrumen perbankan untuk melakukan pembayaran merupakan praktek yang sangat dikenal khususnya dalam perdagangan internasional. Penelitian skripsi ini akan membahas tentang Hukum dan Regulasi tentang perdagangan internasional menggunakan L/C dan apa masalah hukum yang timbul terkait penggunaan L/C pada PT ANTAM (ANTAM) di Bank Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis studi kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif, dengan metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Analisa data yang dilakukan bersifat kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, hukum dan regulasi terkait L/C adalah UCP 600, ISBP 745, Ministerial Decree of Energy And Mineral Resources of The Republic of Indonesia: 1952 K/84/Mem/2018. Dalam praktik L/C di ANTAM menunjukkan bahwa walaupun L/C dianggap sebagai salah satu intrumen yang aman dalam perdagangan internasional masih ada permasalahan baik minor maupun major."

"Pada kenyataannya menunjukkan bahwa usaha Bank dalam membantu pengusaha kecil melalui kredit sering kali mengalami berbagai hambatan, yang berpangkal dari kurangnya jaminan yang dapat diberikan oleh pihak yang memerlukan kredit. Menyadari akan hal tersebut, maka Bank berusaha agar ada pihak lain yang bersedia betindak sebagai penjamin , sehingga Bank dapat memberikan kreditnya kepada pengusaha-pengusaha kecil yang tidak mampu menyediakan jaminan yang cukup. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1971 tentang Penyertaan Moda l Negara R.I . untuk pendirian perseroan dalam bidang Perasuransian kredit, maka berdirilah PT. Asuransi Kredit Indonesi a (PT. Askrindo). Dengan adanya PT. Askrindo sebagai penanggung yang bersedia menanggung kerugian yang diderita oleh Bank, maka Bank dapat menggunakan jasa pertanggungan dari PT. Askrindo. Dan PT. Askrindo dalam menjalankan fungsinya tersebut, akan membuat Perjanjian Asuransi Kredit (PAK), yang mengatur hubungan hukum antara PT. Askrindo sebagai pihak penanggung dan Bank sebagai pihak tertanggung dengan kredit Bank sebagai obyek yang dipertanggungkan."

"Perdagangan transnasional dalam beberapa hal dapat menyulitkan pembeli dan penjual untuk bertemu karena perbedaan geografis. Maka dari itu diperlukanlah suatu cara pembayaran untuk transaksi perdagangan internasional yang dapat melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak. Salah satu cara pembayaran perdagangan transnasional yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan internasional adalah dengan pembukaan Letter of Credit (L/C). Pembayaran dengan pembukaan L/C dipandang relatif aman karena secara yuridis memberikan jaminan kepastian akan adanya pembayaran kepada penjual sepanjang dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk diserahkan dalam L/C dipenuhi sesuai dengan syarat dan kondisi L/C serta dapat memberikan jaminan keamanan bagi pembeli (importir), karena pembayaran akan dapat dilakukan atas kesesuaian antara dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C dengan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh penjual. Salah satu prinsip penting untuk adanya kepastian pelaksanaan pembayaran dengan pembukaan L/C adalah prinsip independensi L/C dari perjanjian yang mendasarinya. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada kasus terhadap perkara sengketa antara CV Holi Setia Raya melawan PT Bank Permata Tbk yang mana Majelis Hakim Mahkamah Agung Kasasi berpandangan bahwa L/C bersifat independen dari perjanjian yang mendasarinya serta meneliti Putusan Mahkamah Agung tersebut disamping itu hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyimpangan yang bersifat minor tidak mempengaruhi prinsip independensi L/C ini.

---

International trade in some matters may impede the seller to face each other due to the different geography therefore it requires a payment for international commerece transaction that can protect the legal interest of both party. One of international commerce payment that is used regularly in international commerce transaction is by openning Letter of Credit (L/C). Payment of transaction by mean of L/C is deemed relatively safe since it is legally governed by law, consequently it conveys legal certainty to give payment to the seller provided that the seller fulfils documents stipulated to be presented in L/C in conformity with terms and conditions of L/C and it can provide security to the buyer as payment will be made upon conformity between documents stipulated in L/C with documents presented by seller. One of essential principle for the certainty of payment implementation by openning L.C is independence principle from its underlying agreement. This essay focuses on study of dispute between CV Holi Setia Raya againts PT Bank Permata Tbk which panel of judges of Supreme Court reckon that L/C is independent from its underlying agreement and to analyze that supreme court decision besides that the result of this study shows that minor discrepancy doesn?t affect the independence principle of L/C."

"Salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah prinsip kehati- hatian. Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan ketentuan yang memaksa, namun tidak berarti pelanggaran akan prinsip tersebut akan serta-merta menimbulkan sanksi pidana. Namun, kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian kerap dianggap sebagai perbuatan Tindak Pidana Perbankan. Pada kasus yang terjadi di Bank Permata, pegawai bank dianggap telah melanggar ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dikarenakan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia dalam rangka mencegah kredit yang menggunakan dokumen palsu dan implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia diatur pada Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 29 UU Perbankan. Ketiga pasal tersebut memberi ketentuan mengenai prinsip yang tidak bersifat memberikan ancaman atau sanksi pidana. Selain itu, UU Perbankan merupakan administrative penal law yang mengedepankan sanksi administratif dimana penerapan sanksi pidana baru diberlakukan ketika penegakan sanksi administratif sudah tidak efektif.

---

One of the principles that must be applied by banks in carrying out their business activities is the prudential banking principle. The prudential banking principle itself is a coercive provision, but the violation of this principle will not automatically result in criminal sanctions. However, imprudence in applying the prudential banking principle is often considered as a banking crime. In the case that occurred at Permata Bank, bank employees were deemed to have violated the provisions of Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Law. This thesis discusses about the regulations of prudential banking principle regarding lending by banks in Indonesia to prevent credits by using forged documents and its implementation in court decisions. The research method is juridical- normative with a qualitative approach, and uses library materials such as primary and secondary legal materials. The results of the study concluded that the regulation regarding the prudential banking principle in providing credit by banks in Indonesia is regulated in Article 2, Article 8, and Article 29 of the Banking Law. The three articles provide provisions regarding principles that do not provide threats or criminal sanctions. The Banking Law is an administrative penal law that prioritizes administrative sanctions in which the application of criminal sanctions is only applied when the enforcement of administrative sanctions is no longer effective."

"Asuransi jiwa kartu kredit daIam perbankan termasuk kategori asuransi kumpuIan (group insurance). Studi ini bertujuan untuk meIakukan estimasi perhitungan premi Ianjutan asuransi jiwa kartu kredit. DaIam menghitung premi asuransi kumpuIan, metode pengaIaman kIaim (experience rating) dipergunakan untuk mengetahui besaran kIaim yang teIah terjadi di masa IaIu dan menggunakan haI tersebut sebagai dasar perhitungan premi di periode seIanjutnya. Metode Loss Ratio merupakan saIah satu metode yang paIing sering digunakan untuk menentukan trend factor daIam experience rating. Metode ini digunakan dengan membandingkan antara besarnya kerugian/kIaim yang terjadi dengan premi yang diperoIeh perusahaan asuransi. Dalam menghitung expected claim cost rate dari suatu asuransi kumpulan, seorang aktuaris juga dapat menggunakan metode campuran (blended rating) yang merupakan perencaanaan penetapan premi berdasarkan manual rating yang disesuaikan dengan experience rating. Sampel daIam peneIitian ini adaIah debitur kartu kredit dari sebuah perbankan swasta di Indonesia dengan periode pengamatan adaIah antara tahun 2016 – 2019. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah partisipan pengguna asuransi jiwa kartu kredit, nilai klaim asuransi dari tahun ke tahun, nilai premi asuransi, dan nilai biaya asuransi. Hasil penelitian menunjukan bahwa estimasi besaran premi lanjutan dari sebelumnya sebesar 0,4% menurun menjadi 0,25% - 0,26% berdasarkan metode loss ratio dan menjadi 0,22% - 0,31% berdasarkan metode blended rating.

---

Credit card life insurance in banking belongs to the group insurance category. This study aims to estimate the premium calculation for Advanced Credit Card Life Insurance. In calculating group insurance premiums, the experience rating method is used to determine the number of claims that have occurred in the past and use this as the basis for calculating premiums in the next period. The Loss Ratio method is one of the most frequently used methods to determine the trend factor in the experience rating. This method is used by comparing the number of losses/claims that occur with the premiums obtained by the insurance company. In calculating the expected claim cost rate of group insurance, an actuary can also use a mixed method (blended rating) which is a premium determination plan based on a manual rating that is adjusted to the experience rating. The sample in this study is credit card debtors from a private bank in Indonesia with an observation period between 2016 – 2019. The variables used in this study are the number of participants using credit card life insurance, the value of insurance claims from year to year, the value of insurance premiums, and the value of insurance costs. The results showed that the estimated premium continued from the previous 0.4% decreased to 0.25% - 0.26% based on the loss ratio method and became 0.22% - 0.31% based on the blended rating method."

"Transaksi perdagangan, termasuk perdagangan luar negeri yang meliputi ekspor dan impor barang dan jasa, akan dapat terselenggar a dengan baik apabila hubungan pembayarannya dapat berjalan lancar dan memuaskan semua pihak. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pihak yang berkepentingan memerlukan perantara yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang merupakan pilihan yang tepat dalam memberikan bantuannya yang berupa pembayaran dengan pembukaan letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu sarana penting dalam penyelenggaraan perdagangan internasional dewasa ini , yakni sebagai suatu instrumen kredit dan sarana untuk melaksanakan dan menjamin pembayaran. Suatu letter of credit mencerminkan adanya komitmen dari sebuah bank untuk membayar kepada penjual barang atau jasa sejumlah uang tertentu , asalkan si penjual dapat menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan, yang membuktikan adanya pengi riman dan atau penyerahan barang-barang atau jasa d al am jangka waktu yang telah ditetapkan pula. Jadi letter of credit tidak lain adalah surat jaminan pembayaran dari bank. Dalam pelaksanaannya, peranan dan tanggung jawab bank sudah diatur dalam peratu r an yang bersifat internasional, walaupun dalam kenyataannya masih dapat disimpangi berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbedaan yang ada antara Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memiliki cukup banyak perbedaan. Mengingat Undang-undang yang sebelumnya sudah berusia cukup tua yaitu, 22 tahun. (2) Pada studi kasus yang dilakukan Perusahaan Pialang Asuransi terlibat sejak awal penentuan calon debitur, hingga penyelesaian klaim. (3) Tanggung Jawab Pialang Asuransi terhadap penyelesaian klaim diatur berdasarkan Undang-undang 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, selanjutnya tanggung jawab diatur berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pialang Asuransi dengan Tertanggung.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing about how Insurance Broker liability to their Client (Insured), when they are on claim settlement process. This reseach formed in juridicial normative reseach that using secondary data such as national regulation and related literature, also using primary data such as result of interview with related informants, both academics and practicioners, which the data were processed by qualitative method.The result of this research explained that (1) There is a lot differences betwene the old Insurance law with the new one, considering that the old law was publicated onn 22 years ago (2) According to the case study, Insurance broker involved from the beginning process of credit pension debitur selection until the end, which is claim settlement if there any claim (3) insurance broker liability regulated on Undang-undang 40 tahun 2014, unless otherwise stated will be based on the deal between insured and insurance broker. "

"Perkembangan dalam perdagangan internasional yang cukup pesat membutuhkan mekanisme pembayaran yang cukup aman untuk melindungi para pihak yang terkait di dalamnya.Hingga saat ini UC dipandang sebagai alat pembayaran yang paling aman karena cukup memiliki kepercayaan untuk melindungi kepentingan importir maupun eksportir. Namun demikian juga harus dilihat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penetapan mekanisme pembayaran yang akan dipergunakan.Keterlibatan bank dalam transaksi UC sangat penting dan dapat dikatakan memegang peran yang cukup dominan, walaupun bank jelas-jelas disebutkan hanya berhubungan dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam UC dan bukan berhubungan dengan barang.Berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan UC serta aspek hukum yang mengaturnya, hingga saat ini dinilai masih cukup efektif dalam mengamankan mekanisme pembayaran dengan menggunakan UC.Walaupun demikian yang tepenting dalam pelaksanaannya adalah adanya kesadaran dari para pihak yang terlibat di dalamnya untuk menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya, agar tujuan dari UC dapat tercapai yaitu terjaminnya pembayaran dan pengiriman barang secara tepat waktu."