Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Bagi masyarakat bisnis, laporan keuangan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan investasi, pinjaman, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Informasi keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan historis, belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dalam pengambilan keputusan. Mereka juga membutuhkan informasi keuangan yang bersifat prediktif futuristik. Menghadapi perkembangan kebutuhan itu, akuntan publik sebagai pihak yang independen, dituntut peranannya dalam hal penyediaan berbagai informasi keuangan, bukan hanya informasi keuangan historis, tetapi juga informasi yang bersifat prediktif. Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai badan pengatur praktek akuntan publik di Indonesia, juga dituntut campurtangannya dalam hal mengakomodir akuntan atas penugasan-penugasan yang berhubungan dengan laporan keuangan prospektif tersebut."

"Perkembangan pasar modal mewajibkan adanya laporan interim bagi perusahaan go public dengan ketentuan audited, limited review, atau unaudited. Alternatif ini berlaku pula untuk perusahaan non publik kecil yang semakin menjamur dewasa ini. Keseragaman pemahaman terhadap jasa review dirasakan perlu sebagai jawaban atas munculnya kebutuhan tersebut. Review memberikan suatu tingkat keyakinan terbatas (negative assurance) terhadap suatu asersi mengenai kesesuaiannya dengan kriteria yang berlaku atau kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau dasar akuntansi lain, dengan menggunakan prosedur analitis dan pengajuan pertanyaan. Penelitian dilakukan dengan metode depth interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal dan kantor akuntan publik, dilengkapi dengan data literatur. Beberapa pihak masih menyukai laporan keuangan audited dengan pertimbangan audit sebagai 'safeguard'. Ditambah dengan munculnya anggapan bahwa laporan review dapat membingungkan pembaca. Dengan pertimbangan informasi yang up to date, cepat waktu, manfaat dan biaya, serta tingkat keyakinan tertentu, maka review dirasakan menjadi alternatif terbaik bagi laporan keuangan interim menurut mayoritas pihak. Hal ini juga ditunjang dengan kurangnya kontrol dan sistem interim menurut mayoritas pihak. Hal ini juga ditunjang dengan kurangnya kontrol dan sistem pencatatan akuntansi yang kurang memadai serta kepemilikan pada perusahaan non publik kecil. Belum terdapatnya keseragaman persepsi serta kurangnya publikasi mengenai jasa review tercermin pada kurangnya permintaan atas jasa tersebut. Mengingat bahwa jasa review -dapat merupakan suatu alternatif terbaik, maka perlu lebih banyak dipublikasikan kepada masyarakat bisnis supaya kelak lebih banyak digunakan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan PPPK terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan untuk mengetahui apakah pedoman pengawasan PPPK telah memadai dibandingkan dengan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) dan Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh AP terkait laporan auditor independen yang tidak didukung dengan kertas kerja dan peningkatan jumlah temuan atas ketidakpatuhan AP dan KAP terhadap peraturan perundangan dan standar profesi, padahal AP dan KAP telah diawasi oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) selaku regulator AP.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif melalui observasi dokumen, wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum efektivitas pengawasan PPPK terhadap AP dan KAP cukup efektif, namun diperlukan penyempurnaan dan implementasi atas pedoman pemeriksaan, di antaranya pertimbangan analisis resiko AP dan KAP melalui hasil pemeriksaan dan perbaikan atas implementasi monitoring tindak lanjut action plan. Peneliti juga menyimpulkan bahwa pedoman pemeriksaan PPPK cukup memadai dibandingkan dengan PCAOB dan ACRA. Selain itu Penelitian ini juga menemukan adanya overload tenaga pemeriksa PPPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap AP dan KAP.

---

This study aims to evaluate the effectiveness of PPPK supervision of the Public Accountant (Akuntan Publik/AP) and Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik/ KAP), and to find out whether the PPPK supervision guidelines are adequate compared to the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) and the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). This research is motivated by the existence of violations committed by AP related to independent auditor's report which is not supported by work papers and increasing number of findings on non-compliance of AP and KAP to the regulation and professional standard, whereas AP and KAP have been supervised by Centre of Financial Profession Development (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan/PPPK) as AP regulator.

The research method used in this study is descriptive qualitative method through document observation, interview and literature study. This study concludes that in general the effectiveness of PPPK supervision on AP and KAP is effective enough, but it is necessary to improve and implement the inspection guidelines, such as consideration of risk analysis of AP and KAP through the results of inspection and improvement on the implementation of follow-up monitoring of action plan. The researcher also concludes that the guidelines for PPPK examination are adequate enough compared to PCAOB and ACRA. In addition, this study also found the overload of inspectors in the PPPK examination of AP and KAP."

"Penetapan tin'gkat kesehatan BUMN seperti yang te.rdapatdalam Instruksi Pr:esiden no. 5 tahun 1988 tanggal 26 Oktober1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan BUMNdidasarkan pada perhitungan tingkat rentabilitas, likuiditasdan solvabilitas (RLS) yang dicapai perusahaan selama tigatahun.Hasil penilaian yang diperoleh dengan menggunakan metodeRLS tersebut dinilai masih memiliki kelemahan, karena sifatnyayang memukul rata semua BUMN tanpa membedakan jenis usaha dansifat pelayanan aktivitasnya.Berdasarkan permasalahan demikian, penulis mencobamengemukakan suatu alternatif penyajian laporan keuangan nilaitambah dengan tujuan agar ada suatu tolak ukur yang jelasmengenai tingkat keberhasilan BUMN tanpa maksud memberikanperkecualian terhadap adanya ketidakefisienan pada BUMNtertentu.Penulisan skripsi ini disusun atas dasar penelitianke.pustakaan dan stud i lapangan, berupa tanya j awab denganLaporan Nilai..., Ika Hikmawati, FEB UI, 1993 pihak-pihak yang cukup kompeten dengan topik yang ditulis.Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa denganbergesernya tujuan perusahaan dari memaksimumkan tingkat labake pemberian kesejahteraan kepada beberapa kelompok yangterlibat dalam proses kegiatan perusahaan maka peranan laporannilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan menjadisemakin penting.Dalam hubungannya dengan pemeriksaan akuntin atas laporankeuangan BUMN yang dilaksanakan BPKP, diperlukan adanya suatukajian dan penelitian menyangkut pemanfaatan atau penyajianlaporan'nilai tambah. Penelitian ini sebaiknya mengkaji dampakyang mungkin timbul atas diterbitkannya laporan nilai tambahbagi pemakai laporan keuangan BUMN yang bersangkutan. Agarpenelitian sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sebaiknyaIAI sebagai organisasi profesi di Indonesia yang sekaligusmembawahi komite PAl juga melakukan penelitian untuk maksudmaksudpelaporan eksternal BUMN.Apabila dikemudian hari BPKP dan IAI mengharuskandisajikannya laporan nilai tambah, sebaiknya diatur secarategas format dan bagaimana mengklasifikasikan laporan nilaitambah. Dengan demikian hanya sedikit diberikan alternatifalternatifpemilihan yang dapat mengarah pada ketidakseragaman, sehingga para pemakai akan mudah untuk mempergunakan informasi yang dalam laporan nilai tambahan"

"Masalah tanggung jawab akuntan publik akhir - akhir ini sering disorot oleh media massa. Berbagai persepsi yang salah serta tuduhan yang ditujukan kepada akuntan publik sebagai external auditor, menuntut akuntan publik untuk meluruskan perrnasalahan ini dan rnenjelaskan tentang tanggung jawab akuhtan publik dalarn pemeriksaan laporan keuangan. studi kepustakaan merupakan metoda penelitian yang diterapkan penulis. Selanjutnya penulis melakukan wawancara guna memperoleh pandangan dan informasi tentang masalah ini. Tanggung jawab akuntan publik meliputi 3 kelompok yakni tanggung jawab profesi, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Dengan pemenuhan tanggung jawab tersebut, maka akuntan publik dapat terhindar dari tuntutan yang dihadapkan kepa~anya. Namun dalam kenyataannya, masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih tinggi atas tanggung jawab akuntan publik. Dan paCta akhirnya, masyarakat melakukan tuntutan terhadap akuntan publik karena dianggap belum mernenuhi tanggung jawabnya. Untuk mengatasi krisis tanggung jawab akuntan publik, khususnya di Indonesia, berbagai upaya telah diterapkan baik oleh kelornpok profesi akuntan publik maupun oleh pemerintah. Secara urnurn, usaha - usaha tersebut terdiri atas pengawasan dan pembinaan profesi akuntan publik. Namun seberapapun kerasnya usaha kelompok profesi dan pemerintah dalam menanggulangi hal ini, tanpa kesadaran dari masing - masing individu akuntan publik untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka usaha itu adalah sia - sia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."