Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alasan dan Tujuan Penelitian : Pembangunan apartemen di kawasan segitiga emas Jakarta semakin melimpah namun kebanyakan masih kosong karena kelebihan pasok. Penulis mencoba menjadikan apartemen sebagai alternatif investasi dan rumah horizontal sebagai bandingannya kemudian membandingkan pembangunan apartemen di Jakarta dengan di Singapura dan Malaysia. Metode Penelitian : Dengan metode kepustakaan yaitu meneliti dan mencari aneka bahan dari dalam dan luar negeri. Dan dengan metode penelitian lapangan dilakukan dengan mengambil data langsung dari perusahaan konsultan properti. Hasil Penelitian : Dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini ( 1995 - 1996 ) yang nampaknya kurang menguntungkan untuk investasi ternyata benar karena setelah diperhitungkan dengan data - data riel, pilihan orang untuk melakukan deposito lebih menguntungkan dan jelas aman dibanding melakukan investasi di apartemen. Namun bila apartemen dibandingkan dengan rumah horizontal, apartemen tidak kalah menguntungkan yaitu dalam hal nilai present ( present value ) , jangka waktu balik modal dan capital gain. Kemudian bila pembangunan apartemen di Jakarta dibandingkan dengan di Singapura dan Malaysia, ketertinggalan pembangunan apartemen di Jakarta dapat dijelaskan melalui 2 sisi yaitu ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi yaitu melalui besarnya GNP, tingkat inflasi, suku bunga, harga jual dan tabungan perumahan. Sedangkan dari sisi sosial yaitu jumlah penduduk, lugs daerah, tradisi masyarakat, jumlah ekspatriat, jumlah pasok dan UU Properti."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melihat motif yang dimiliki oleh Singapura dalam melakukan Kerjasama ASTEP dengan Taiwan. Kerjasama ASTEP adalah sebuah kerjasama ekonomi yang memiliki mekanisme seperti sebuah FTA pada umumnya, yaitu adanya penurunan dan penghapusan tarif dagang, penghilangan hambatan dagang berbentuk non-tarif lainnya, dan adanya pembukaan pintu masuk untuk arus investasi yang lebih luas. Permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian ini adalah ldquo;Mengapa Singapura melakukan Kerjasama ASTEP dengan Taiwan padahal Singapura mengakui One China Policy? rdquo; Untuk menganalisis data pada kasus yang diteliti, tesis ini menggunakan Teori Pemilihan Mitra FTA oleh Mireya Solis dan Saori N. Katada. Melalui hasil analisis data, ditemukan bahwa Singapura memiliki motif ekonomi yang kuat berupa kebutuhan impor atas sumber daya, terutama pada komoditas elektronik. Hal ini berkaitan dengan motif politik Singapura untuk menaikkan status negaranya dengan cara menetapkan negaranya sebagai hub elektronik di kawasan Asia Tenggara.

---

ABSTRACTThis thesis aimed to see the motive behind Singapore rsquo s decision in signing ASTEP Agreement with Taiwan. The research question being asked in this thesis is, ldquo Why did Singapore choose to sign the ASTEP Agreement with Taiwan, even though Singapore recognised One China Policy rdquo Theory of Motive on Choosing FTA Partners by Mireya Solis and Saori N. Katada is used to analyse the data that has been collected in this research. This thesis found that Singapore has a strong economic motive in the form of the need to import resources from Taiwan, especially electronic commodities. This need is also related to Singapore rsquo s vision to raise its international status by establishing themselves as an electronic hub in the region of South East Asia. "

"AbstrakDalam investasi ASEAN-China Free Trade Agreement, para host country diwajibkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor, yang salah satunya diberikan dalam kerangka prinsip fair and equitable treatment. Hubungan investasi dalam kerangka ACFTA tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Cina, namun juga kompetisi Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip fair and equitable treatment. Masih diperlukannya pembenahan dalam hal memberikan perlindungan di bidang hukum dan administrasi di Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan arus investasi antara Indonesia dan Cina"

"Dalam tahun 1992,pertumbuhan ekonomi di Indonesia nampak mengalami penurunan. Diperkirakan pertumbuhan mencapai 5,8 %, lebih rendah dari tahun 1991 yang dapat mencapai 6,6 %. Diharapkan pada tahun 1993, akan terjadi kenaikan dan dapat mencapai 6 %. Keadaan ekonomi yang kurang baik ini sangat berpengaruh pada kondisi usaha penyediaan ruang perkantoran di Indonesia. Kelangkaan dana murah serta kurangnya permintaan akibat kelesuan ekonomi menj adi faktor utama penyebab berkurangnya permintaan. Proses investasi usaha properti adalah rencana investasi secara keseluruhan dari keputusan yang dibuat oleh investor untuk mencapai tujuannya. Proses ini meliputi analisa keuntungan yang diharapkan diperoleh dimasa yang akan datang dan memaksimalkan kekayaan investor. Dalam tahun 1993 uasaha penyediaan ruang perkantoran mengalami kelebihan pasok. Disisi lain, kebijakan pemerintah yang melarang warga negara asing untuk memiliki apartemen, mengakibatkan pangsa pasar usaha apartemen sangat terbatas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini penghuni apartemen masih didominasi oleh orang asing. Berlakunya Undang Undang Rumah Susun yang memungkinkan seseorang a tau badan hukum memiliki satu satuan unit ruang perkantoran atau apartemen, membuka peluang baru bagi usaha properti di Indonesia. Kebijaksanaan tersebut dapat memberikan kesempatan pacta developer untuk menjual ruang perkantoran atau aprtemen dengan strata title. Keputusan mempertahankan ruang perkantoran dan apartemen yang kemudian disewakan merupakan keputusan investasi jangka panjang yang memerlukan pinjaman dana jangka panjang yang cukup dan relatif murah. Dalam kondisi pasaran sewa ruang perkantoran dan apartemen yang sedang lesu, al ternatif mempertahankan. gedung atau hanya menyewakan saja bukan merupakan investasi yang menarik. Menjual strata title merupakan keputusan jangka pendek yang menghasilkan net profit. Alternatif penjualan strata title sangat cocok untuk kondisi sewa ruang yang sedang lesu serta pacta saat sumber dana yang langka dan mahal. Pemilihan alternatif keputusan penjualan strata title sangat tergantung pada tujuan investasi. Kalau ingin investasi jangka panjang, lebih baik diseHakan dulu dan mernperoleh capital gain yang setiap saat dapat diperoleh rnelalui penjualan saham pada tingkat return yang optimal. Tetapi apabila yang dipilih adalah investasi jangka pendek, maka alternatif penjualan strata title akan sangat menguntungkan."

"Buku ini mencoba menggambarkan hasil peradaban manusia dan pembangunan kota metro berkelanjutan (sustainable metro-city development), yakni membandingkan transportasi antara kota Jakarta dan kota Singapura, membandingkan hasil peradaban kota-kota di Indonesia dengan kota-kota di China, tentunya kita akan membandinkan siapa sosok-sosok pemimpinya masing masing"

"Dalam hubungan kontrak apa pun, para pihak yang terikat dalam kontrak tentu menginginkan kontrak berjalan lancar dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, dalam praktiknya, ada hal-hal tertentu, seperti impediment yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya sehingga salah satu pihak menjadi lebih berat atau kurang beruntung atas pelaksanaan perjanjian, misalnya karena force majeure. Didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi pada era globalisasi saat ini, tidak hanya membawa manfaat besar dan perubahan dunia bisnis, tetapi juga memiliki efek mendalam pada pertumbuhan kehidupan sosial, budaya, politik, dan hukum. Orang-orang Indonesia memiliki banyak hubungan kontraktual dengan orang-orang dari negara lain, terutama di Asia Jepang dan Malaysia, yang memiliki latar belakang hukum yang berbeda di antara mereka. Pengembangan impediment atau kendala pelaksanaan kontrak cukup penting dan mendasar untuk dicatat mengingat perbedaan dalam persepsi negara-negara Asia terhadap impediment karena sistem hukum mereka yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan Hukum anatara Indonesia, Jepang, dan Malaysia. Dari penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa bahwa penyelarasan pengaturan kontrak dalam praktik bisnis di regional Asia untuk memastikan bahwa pertukaran kepentingan dalam bentuk hak dan kewajiban dilakukan secara proporsional dengan pihak-pihak yang mengadakan kontrak, sehingga membentuk hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.

---

In any contractual relationship, it is important that the parties bound to the contract are fulfilled the rights and obligations of each party. However, in practice, there are impediments that prevent one of the parties to fulfill their performance or being disadvantaged over the performance, eg due to force majeure. The development of information technology in this current era of globalization, not only bring great benefits and changes in the business, but also a profound effect on the growth of social, cultural, political, and legal life. Indonesians have many contractual relationships with other countries, especially in Asia Japan and Malaysia, who have different legal backgrounds among them. The development of impediments or constraints to the implementation of contracts is quite important and fundamental to the perception of Asian countries on the impediment due to their different legal systems. This research was conducted with a juridical normative method with a comparative approach to contract law in Indonesia, Japan and Malaysia. From this research, it is found and concluded that the alignment of contractual arrangements in the Asian region to ensure that the interests of the parties are carried out in proportion to contracting parties, establishing a fair and mutually beneficial contractual relationship."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan semakin meningkatnya praktek pengangkatan anak di Indonesia, maka dirasakan perlunya ada perbandingan dengan negara lain seperti singapura dan Malaysia agar menjadi bahan komparasi agar terciptanya pengaturan pengangkatan anak di Indonesia yang baik dan melindungi anak itu sendiri. Secara yuridis, regulasi yang mengatur mengenai pengangkatan anak di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sedangkan Singapura mengaturnya didalam Adoption of Children Act dan Malaysia memiliki dua macam pengaturan yaitu Adoption Act dan Registration of Adoption Act. Dengan berbedanya pengaturan pengangkatan anak diantara ketiga negara, maka Dapat dilihat perbedaan dan persamaan dalam ketiga negara tersebut yang mana dapat di analisis secara rinci dan menyeluruh. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan peraturan-peraturan terkait dengan topik pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan terhadap topik yang diangkat dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan seperti hukum yang berlaku, syarat usia calon orang tua angkat, syarat agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat, hubungan dengan orang tua biologis, pengawasan pengangkatan anak, dan ada pula persamaan yang bisa dilihat seperti tujuan dilakukannya adopsi, batas usia anak yang akan diadopsi, pemeriksaan terhadap calon orang tua angkat, perlunya penetapan dari Pengadilan yang berwenang terhadap adopsi, adanya penempatan sebelum pengangkatan anak disetujui. Terhadap hal tersebut maka penulis menyarankan bahwa memerlukan suatu pengaturan yang lebih komprehensif untuk mengatur lebih lanjut dan membuat mekanisme dari pengangkatan anak lebih baik lag demi kepentingan dan perlindungan terhadap pengangkatan anak di Indonesia.

---

This thesis discusses the arrangement and mechanism of adoption in Indonesia, Malaysia, and Singapore. With the increasing adoption of children in Indonesia, there is a need for comparisons with other countries such as Singapore and Malaysia to be a comparative tool in order to create good adoption arrangements for children in Indonesia and to protect the children themselves. Juridically, the regulations governing the adoption of children in Indonesia are contained in Government Regulation no. 54 of 2007 on the Implementation of the Appointment of Children and the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 110 of 2009 on Requirements for Adoption of the Child while Singapore regulates it in the Adoption of Children Act and Malaysia has two kinds of arrangements the Adoption Act and the Registration of Adoption Act. With different arrangements for adoption of children between the three countries, it can be seen the differences and similarities in the three countries which can be analyzed in detail and thoroughly. The research used in the writing of this thesis is the normative juridical method which uses the rules related to the topic of discussion.

From the research conducted on the topic raised it can be concluded that there are similarities and differences such as applicable law, age requirements of prospective adoptive parents, religious requirements of prospective adoptive parents and adoptive children, relationships with biological parents, supervision of adoption, and there as well as identifiable similarities such as the purpose of adoption, the age limit of the adopted child, the examination of the prospective adoptive parent, the necessity of determination of the competent Court of adoption, the placement before the adoption of the child is approved. To that end, the authors suggest that it requires a more comprehensive arrangement to further regulate and make the mechanism of adoption better for the benefit and protection of adoption in Indonesia."