Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesalahan, kecurangan, pemborosan (ketidakefisienan) dan segala macam. penyelewengan lain baik yang dilakukan oleh karyawan perusahaan sendiri maupun yang berasal dari pihak Juan yang dalam kenyataan sehari-hari semakin berkembang, mendorong perusahaan untuk mengimbangi dan mencegah timbulnya hal-hal tersebut. Untuk itulah kehadiran Internal Auditing dirasakan sangat membantu dan bermanfaat hal ini tidak lepas dari pengertian dari Internal Auditing itu sendiri, yaitu : suatu aktivitas pemeriksaan yang mencakup kegiatan perusahaan secara keseluruhan yang meliputi bidang akuntansi, keuangan dan operasional, bahkan kadang-kadang termasuk juga pemeriksaan perencanaan. Dengan semakin disadarinya pentingnya Internal Auditing tersebut maka berarti peranan Internal Auditor pun semakin dirasakan pentingnya. Dengan semakin berkembangnya perusahaan maka peranan Internal Auditor semakin menetukan sehubungan dengan semakin meningkatnya kekayaan suatu perusahaan maupun pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam suatu grup perusahaan. Sehubungan dengan fungsinya yang demikian menentukan, maka sudah pada tempatnya apabila Internal Auditor pun mempunyai kedudukan dan persyaratan yang khusus dalam suatu perusahaan. Departemen Internal Audit haruslah merupakan salah satu bagian dari perusahaan dan haruslah independen terhadap departemen lainnya melihat fungsinya dalam menilai dan membahas berbagai kebijaksanaan perusahaan secara keseluruhan tanpa terlibat dalam kegiatan perusahaan. Dalam menjalankan peranannya pada suatu perusahaan, departemen internal Audit melakukan aktivitas yang menyangkut tiga hal, yaitu : Financial Audit yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu ; Operational Audit yang dilakukan melalui reviu terhadap setiap bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai keefisienan dan keefektifannya ; serta Compliance Audit yang dilakukan. untuk mempertimbangkan apakah manajer/karyawan telah mengikuti. prosedur atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas penggunaan hasil kerja dari pihak internal audit PT INT oleh auditor eksternal KAP QXD, termasuk berbagai prosedur dan pertimbangan yang ada di dalamnya. Analisis dilakukan dengan pertama membandingkan prosedur audit yang dilaksanakan KAP QXD dengan International Standard on Auditing ISA yang relevan yaitu ISA 610 terkait penggunaan informasi dari Internal Audit , ISA 500 tentang bukti audit, dan ISA 320 tentang materialitas. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilaksanakan KAP QXD sudah sesuai dengan ISA yang bersangkutan.

---

ABSTRACTThis internship report examines the use of the work of PT INT rsquo;s Internal Audit by KAP QXD rsquo;s External Auditor, including the procedures and considerations in regards to the topic. The analysis is done by comparing audit procedures of KAP QXD to relevant International Standard on Auditing ISA which are ISA 610 about the use of the work of internal audit, ISA 500 about audit evidence, and ISA 320 about materiality. The analysis of audit procedures conclude that audit procedures held by KAP QXD have been in accordance and have complied with relevant ISA."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas tentang penerapan peran auditor dalam menjalankan tugas audit di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau hal apa saja yang menjadi penyebab dari adanya penerapan peran yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain audit, audit internal dan auditor internal. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini adalah penerapan peran yang tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah disebabkan oleh adanya penumpukan di jenjang auditor ahli madya.

---

ABSTRACT

The analysis of the Application Role of Auditors in the Internal Audit in the Ministry of Education and Culture. This research describes the application of the role of auditors in carrying out audit in the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture which are not prescribed by the regulations of the Decree of the Head of the Financial and Development Supervisory No. KEP-971 / K / SU / 2005 on Guidelines for Preparation of Formation Functional Auditor in the Internal Government Supervisory Apparatus environment.

This study aims to identify and review the cause of the problems of the application role that is not in accordance with the level of their position. The theory that used to explain this study are audit, internal audit and internal auditors. The approach in this study is a qualitative approach with the methods of collecting data through the study of literature/documents and in-depth interviews.

The results of this research is the application of a role that is not prescribed with the Decree of the Head of the Financial and Development Supervisory No. KEP-971 / K / SU / 2005 on Guidelines for Preparation of Formation of Functional Auditor in Environmental Government Internal Supervisory Apparatus caused by a cumulation in the expert madya auditors levels."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur audit atas utang usaha pada PT IMT yang dilakukan oleh KAP PCX untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Dalam laporan ini penulis akan menganalisis kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan PT IMT dengan kebijakan akuntansi yang berlaku serta praktik audit yang dilakukan oleh KAP PCX. Penulis juga akan menganalisis temuan audit yang ditemukan selama proses audit oleh KAP PCX berjalan. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan PT IMT serta praktik audit KAP PCX telah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Kemudian dapat disimpulkan pula bahwa akun utang usaha PT IMT telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report aims to explain the audit procedures performed by KAP PCX on account payables of PT IMT for the period ended December 31, 2017. Author analyzes the conformity of accounting policies applied by PT IMT as well as the audit practices applied by KAP PCX with the prevailing standards and regulations. Author also analyzes audit findings based on the audit process done by KAP PCX. Based on the analysis, the author concludes that both PT IMT and KAP PCX have complied all the accounting and auditing standards. And also based on the analysis, author also concludes that the audit findings related to account payables is not material and therefore the account payables of PT IMT has been presented fairly. "

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal siklus pengeluaran PT. AT yang dimulai dari tahap pemesanan barang dan/atau jasa, tahap penerimaan barang dan/atau jasa, tahap persetujuan invoice, dan tahap pencairan tunai. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan pola kerangka analisis Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internal Control Integrated Framework 2013 (COSO IC IF 2013) dengan praktik pekerjaan yang berlangsung. Hasil evaluasi menunjukan bahwa terdapat empat prinsip pengendalian internal yang belum diimplementasikan oleh perusahaan, yaitu: prinsip penentuan tujuan laporan non-keuangan eksternal, prinsip kontrol umum atas teknologi, prinsip rincian kebijakan dan prosedur, dan prinsip komunikasi internal. Keempat prinsip ini dapat diimplementasikan perusahaan untuk mencegah potensi kerugian di masa depan pada siklus pengeluaran PT. AT.

---

The internship report aims to evaluate PT. AT’s internal control system on its expenditure cycle that will start from the process of ordering goods/services process, receiving the goods/services, approving supplier invoices, and the cash disbursement process. The evaluation process is carried out by comparing the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internal Control Integrated Framework 2013 (COSO IC IF 2013) with ongoing work practices. The evaluation results show that there are four principles that have not been implemented by the company, such as the principal of determining the objectives of external non-financial reports, the principal of general control over technology, the principal of detailed policies and procedures, and the principal of internal communication. These four principles of internal control should be implemented to prevent potential future losses in the expenditure cycle of PT. AT."

"Pentingnya sistem intern bagi manajemen dan auditor independen sudah lama diskusi dalam profesi akuntansi,dan pengakuan tersebut makin meluas dengan alasan semakin luas lingkup dan ukuran perusahaan mengakibatkan didalam banyak hal manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya perusahaan."

"[ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai analisis prosedur reviu KAP KKN sebagaiauditor utama terhadap kertas kerja KAP ABD sebagai auditor anak perusahaan untukperiode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Secara lebih rinci, laporan inimembahas mengenai prosedur reviu baik dilakukan di dalam KAP ABD sebagaiauditor PT JYH maupun reviu antar KAP yang dilakukan oleh KAP KKN sebagaiauditor induk perusahaan PT JYH. Proses reviu dilaksanakan berdasarkan peraturanyang berlaku baik dari ABD audit manual maupun berdasarkan ISA. Pada laporanmagang ini juga dijelaskan mengenai temuan dari proses reviu yang dilaksanakanbaik di dalam maupun di luar KAP.;

---

ABSTRACTThe Internship Report explains about analysis of the review procedures of KAP KKNas the auditor of parent company toward working papers of KAP ABD as the auditorof subsidiary company for the period ended December 31, 2014. In more detail, thereport discusses about the review procedure performed by KAP ABD as auditor ofPT JYH and review between KAP performed by KAP KKN as auditor parentcompany of PT JYH. The review process carried out by the applicable regulations ofthe ABD audit manual and by ISA. At this internship report also described thefindings of the review process carried out both inside and outside the KAP., The Internship Report explains about analysis of the review procedures of KAP KKNas the auditor of parent company toward working papers of KAP ABD as the auditorof subsidiary company for the period ended December 31, 2014. In more detail, thereport discusses about the review procedure performed by KAP ABD as auditor ofPT JYH and review between KAP performed by KAP KKN as auditor parentcompany of PT JYH. The review process carried out by the applicable regulations ofthe ABD audit manual and by ISA. At this internship report also described thefindings of the review process carried out both inside and outside the KAP.]"

"Untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan tata kelola yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun demikian, masih banyak terdapat kasus fraud di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sekaligus efektivitas whistleblowing system atau sistem penanganan pengaduan yang ada di Lembaga XYZ yang merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analitis. Adapun instrumen yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi dan efektivitas whistleblowing system di Lembaga XYZ telah memadai, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya adalah masih adanya pegawai yang tidak mau memanfaatkan whistleblowing system dan pemberian penghargaan kepada pelapor. Penelitian ini juga memberikan saran-saran untuk memperbaiki implementasi dan meningkatkan efektivitas whistleblowing system di Lembaga XYZ di masa depan berupa revisi terhadap aturan perilaku pegawai, menyusun mekanisme penghargaan bagi whistleblower dan menyusun skema pendidikan dan pelatihan terkait WBS.

---

In order to achieve a good and clean government, it is necessary to have a good governance. One of the pillars of good governance is whistleblowing system. However, there are still many fraud in the public sector. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of whistleblowing system at Institution XYZ which is one of the government internal audit institution. This study uses qualitative and descriptive analytical method. The instruments used is interview and questionnaires. This study shows that although whistleblowing system at Institution XYZ is adequate and effective, there are still weaknesses. The weaknesses are the employee’s refusal to use whistleblowing system and how to rewarding the whistleblower. This study also proposes some suggestons to improve the implementation and effectiveness of WBS at Institution XYZ in the future in the form of revisions to the rules of employee behavior, arranging reward mechanisms for whistleblowers and compiling education and training schemes related to WBS."

"Salah satu usaha untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan adalah dengan melakukan pemeriksaan komprehensif sebagaimana yang telah diterapkan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah mulai tahun anggaran 1995/1996. Dan hal ini oleh Pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman telah mulai diterapkan secara bertahap pada tahun Anggaran 1997/1998 di lingkungan jajaran Departemen Kehakiman yang pada akhirnya berlaku penuh pada tahun 2000 sejak diberlakukannya jabatan fungsional.Sebelum diterapkannya konsep pemeriksaan komprehensif pemeriksaan dilakukan dengan konsep pemeriksaan parsial yakni hanya menyangkut aspek sesuai perbidang. Dengan perubahan konsep pemeriksaan parsial menjadi konsep pemeriksaan komprehensif dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup panjang bagi Auditor untuk dapat memahami berbagai bidang substansi yang ada. Untuk itu kesiapan Auditor dituntut untuk meningkatkan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan tugas pengawasan, karena mau tidak mau harus memahami seluruh aspek administratif maupun teknis substansi dimana sebelumnya hanya memahami salah satu bidang aspek saja.Penelitian deskriptif ini dirancang dengan bertujuan untuk memperoleh gambaran dan menjelaskan masalah pokok yang akan diteliti yaitu sejauh mana kesesuaian kompetensi Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI dalam melaksanakan pemeriksaan komprehensif.Kesiapan Auditor dikembangkan dalam kerangka konsepsi pemeriksaan komprehensif sebagai audit kinerja (Performance Auditing). Menurut Herbert dalam Klarifikasi Istilah Teknis Auditing (Puslitbang Siswas BPKP 2001:27), Audit Kinerja adalah gabungan dari Audit Manajemen dengan Audit atas Program. Tujuan Audit Manajemen adalah untuk mengevaluasi apakah penggunaan sumber daya dalam operasi telah dilakukan sesuai dengan aturan dan dikelola secara efisien dan ekonomis. Sedangkan Audit atas Program mengkonsentrasikan pada hasil akhir dari suatu perusahaan/organisasi. Hasil akhir tersebut berhubungan dengan tujuan atau hasil yang akan dicapai. Tujuan Audit atas Program adalah untuk menilai efektivitas dari pencapaian program sesuai dengan standar yang diterapkan. Sementara di dalam PF.401 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Komprehensif (BPKP 1995:28) dijelaskan bahwa pemeriksaan komprehensif ditujukan untuk menilai kinerja instansi pemerintah dengan cara melakukan audit terpadu dan menyeluruh pada semua aspek meliputi tugas pokok dan fungsi, termasuk aspek pendukung yaitu aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan metode kerja. Karena secara esensial pemeriksaan komprehensif ditujukan untuk menilai kinerja suatu instansi, untuk itu kemampuan Auditor dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan memilah serta menilai standar/indikator kinerja Auditan (obyek pemeriksaan).Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendiskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti adanya. Untuk dapat menghasilkan informasi data yang refresentatif, obyek yang dipilih adalah seluruh pejabat fungsional dan HAM RI (Auditor) Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman RI sebanyak 57 orang (sampel jenuh / sensus). Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan hasil data kualitatif yang diangkakan (dikuantitatifkan) dari jawaban responden dan mengolahnya dengan skala Likert kemudian disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa responden dengan skor 42% sampai dengan 45% menyatakan belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi, memilah, dan menilai kinerja. Selain itu responden dengan skor 31 % sampai dengan 38% ,menyatakan bahwa ukuran kinerja atau indikator kinerja Auditan tidak tersedia dan kebanyakan bersifat teknis.Dapat disimpulkan bahwa Konsep Pemeriksaan Komprehensif sementara ini kurang efektif untuk diterapkan mengingat kesiapan ataupun kompetensi Auditor untuk memenuhi maksud atau hakekat dari konsep pemeriksaan komprehensif tersebut belum sepenuhnya dapat diharapkan. Untuk itu pemeriksaan per bidang (parsial) dapat dijadikan suatu solusi sebagai sarana profesionalisme Auditor yang kompeten."