Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Instansi pemerintah merupakan instansi penting pada setiap negara yang bertugas melayani kepentingan masyarakat secara umum. Agar dapat beroperasi efektif, instansi tersebut harus memiliki mekanisme pengawasan intern yang efektif, karena itu skripsi ini membahas sejauh mana efektifitas pengawasan intern pada instansi pemerintah dilingkungan Pemda Dati II Padang. Terdapat delapan instansi yang diamati, yaitu Dinas Pasar, Dinas Kebersihan Kota, Dinas Perpakiran, Dinads Tata Kota, Dinas Perizinan, Dinas Pendapatan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum dan Inspektorat Wilayah Kotamadya. Penelitian dilakukan berdasarkan kuesioner pengendalian intern yang selanjutnya dianalisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisa kuantitatif dilakukan terhadap kuesioner yang bersifat tertutup dan terbuka. Sedangkan terhadap kuesioner yang bersifat terbuka dilakukan analisa kuantitatif saja. Sistematika analisa terdiri dari analisa efektifitas struktur organisasi dan uraian tugas, analisa efektifitas pengawasan pengeluaran kas, analisa efektifitas pengawasan aktiva tetap, analisa efektifitas pengawasan terhadap pegawai dan analisa efektifitas pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing instansi masih kurang, efektifitas pengawasan penerimaan kas masih kurang, efektifitas pengawasan pengeluaran kas masih kurang, efektifitas pengawasan aktiva tetap sudah baik, efektifitas pengawasan pegawai sudah cukup. Instansi yang dinilai paling efektif adalah Dinas Pendapatan Daerah sedangkan yang paling tidak efektif adalah Dinas Kebersihan Kota. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas Pengawasan Intern pada instansi pemerintah yang diamati masih lemah karena itu tidak mengherankan kalau hipotesa selama ini bahwa banyak kebocoran yang terjadi selama ini masih dianggap benar. Banyak penyebab kelemahan inin terutama dari segi struktur organisasi dan mekanisme kerja dan pelaporan serta dari segi kualitas sumber daya manusia dan perlatan kerja yang tidak memadai. Salah satu hal utama yang dapat disarankan untuk memperbaiki hal ini adalah dengan memperbaiki sistem kerja dan kualitas pegawai serta memikirkan usaha untuk melakukan swastanisasi beberapa instansi yang sudah dianggap layak."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Inspektorat Jenderal supaya menjadi unit internal audit yang efektif sesuai dengan redefinisi internal audit oleh IIA yang dilihat dari peran dalam proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi; serta untuk mempertahankan dan meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 3 ke 4, yang terdiri atas 6 (enam) elemen yaitu service and role; pengelolaan SDM; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; hubungan dan budaya oganisasi; dan struktur tata kelola. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang merupakan laporan dan publikasi dari Inspektorat Jenderal dan BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai unit internal audit sebagaimana redefinisi IIA dan masih terdapat hambatan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level IACM. Hasil penelitian menyarankan strategi bagi Inspektorat Jenderal yaitu: meningkatkan risk awareness melalui knowledge sharing; melakukan audit manajemen risiko organisasi; mengawal pembentukan unit kontrol intern yang efektif; melakukan comprehensive fraud risk assessment organisasi; memperluas obyek sistem whistle blower; membangun sistem kepegawaian yang terintegrasi; internalisasi nilai-nilai organisasi; melakukan kajian pembentukan Badan Pengawas Independen berdasarkan best practice; dan memisahkan fungsi konsultasi dan assurance.

---

This study aims to determine how the strategy of the Inspectorate General in order to become an effective internal audit unit in accordance with the internal audit redefinition by the IIA seen from the roles in the process of risk management, control, and governance of the organization, as well as to maintain and increase the level of Internal Audit Capability Model (IACM) from level 3 to 4, which consists of 6 (six) elements of services and role of internal auditing; people management; professional practices; performance management and accountability; organization relationships and cultural, and governance structures. This research is a qualitative research with descriptive design. The data used are primary data obtained from interviews and secondary data from the reports and publications from the Inspectorate General and the BPKP.

The results showed that the Inspectorate General has not fully performed the role of internal audit units as the redefinition of the IIA and there are obstacles in the effort to maintain and improve the level of IACM. The results suggest strategies that the Inspectorate General can adopt: increasing risk awareness through knowledge sharing; audit the organization risk management; oversee the establishment of an effective internal control unit; undertake comprehensive organization’s fraud risk assessment, expand the whistle-blower system object; build an integrated personnel system; internalization of organizational values; reviewing the establishment of the Independent Monitoring Body based on best practices, and separate consulting and assurance functions."

"Chapter I : AN OUT LINE 1.1 Back ground of study, 1). It is realized the important of J Internal Auditor roles in the company. 2) Internal Auditor is a potential Job. 1.2 Formulating Problem; 1) How Internal Auditor can detect the defficiencies in the firm, 2) IIow far 1nternal Auditor contribution in making efficiency and effectiveness to the firm. ; 1.3 The Study Objectives 1) To Observe the Internal Auditor roles at PT XYZ 2) To see How far Internal Auditor making PT XYZ efficient and effective. 3) To prove how important internal audit in the company. Chapter II : BASIC THEORIES Audi ting, there are three kind of auditing according to Institute of Internal Auditor, 1) FINANCIAL AUDITING, it is historically oriented, independent evaluation performanced by internal or external auditor for the purpose of attesting to the fairness,accuracy, and reliability of the financial data. 2) OPERATIONAL AUDITING, it is a future oriented, independent and system evaluation performed by Internal Auditor for management of the organizational acti vi ties and controlled top, middle, and lower level management for the purpose of improving organizational profitability anag increasing attainment for other organizational objecti vgi ties, achievement of program purposes, social objectives, and employee development. 3) MANAGEMENT AUDITING, it is a future oriented independent and systematic evaluation of the activities of all level menagement performed by the internal auditor for the purpose of improving organizational profi tabili ty through improvement in the management function, achievement of program purposes, social objectives and employee development. So in this paper, it is stess to roles of internal auditor as an independent appraisal which employer of the firm to serve. members of management in the effective discharge of their I.' responsibli ties by furnishing them with analysis, · appraisals, recomendation, especially in the case lapping. In this chapter also detailed the metodology of audit approach, such as mekanism of audit. ' It is include make audit objecti ve and audit program, held interview, and mel<.anism of audit. Chapter . III : ORGANIZATION STUCTURE PT. XYZ In this chapter detailed about back groun of the company, includes organization structure, history of the company, core business and accounting flow of the company."

"SPI dibentuk dalam struktur pengendalian intern BUMN, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan daya pengawasan pimpinan perusahaan atas operasi perusahaan, sehingga perusahaan mengarah pada pencapaian tujuan utama perusahaan yaitu sebagai sumber pendapatan negara dan agen pembangunan. Dalam membina penerapan SPI, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan, instrukti, dan melalui BPKP menerbitkan Pedoman Pemeriksaan. Tetapi keberhasilan penerapan SPI dalam struktur pengendalian intern BUMN juga sangat bergantung pada kesadaran serta dukungan manajemen perusahaan dan anggota SPI, serta kompetensi anggota SPI itu sendiri. Kesimpulan skripsi ini adalah anggota SPI belum dianggap dan menganggap dirinya sebagai profesional yang harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam pemeriksaan dan pengawasan. Ketentuan Pemerintah dan Norma yang berlaku dianggap sebagai standar maksimal, padahal mengingat karakteristik operasi tiap-tiap BUMN berbeda dan Norma bersifat umum, maka seharusnya Norma diperlakukan sebagai standar minimal."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"Peran audit intern pada sektor publik di INdonesia dilakukan olehinspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas APIP, baik berdasarkan penilai pimpinan APIP maupun pimpinan instansi. Sedangkan tujuan kedua penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat sudut pandang antara pimpinan APIP dengn pimpinan instansi terhadap risiko yang dihadapi instansi. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner. Studi literatur dan wawancara dilakukan untuk mendukung hasil survei. Hasil penelitian terhadap 33 pimpinan APIP menyimpulkan bahwa APIP telah berperan cukup efektif walaupun masih bersifat tradisional (audit ketaatan dan operasional), belum menerapkan risk-based audit serta lemahnya manajemen sumber daya manusia, begitu pula persepsi atas 29 pimpinan instansi yang menilai bahwa peran APIP cukup sesuai harapan walaupun ditemukan minimnya perbedaan sudut pandang antara 26 pimpinan APIP dan pimpinan instansinya yang disebabkan belum diterpkannya risk-based audit. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan memberikan saran-saran perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan LHP BPK disimpulkan bahwa pelaksanaan SPIP di KPU Pusat belum efektif. Unsur SPIP sesuai PP 60/2008 yang belum efektif dan perlu diperbaiki adalah Penilaian Risiko dan Pemantauan. Sedangkan unsur yang telah memadai dan perlu terus ditingkatkan adalah Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penerapan SPIP di KPU Pusat adalah Sosialisasi SPIP, penerapan analisa risiko dan peningkatan sistem pemantauan.

---

This research aims to analyze the effectiveness of Government Internal Control System SPIP in KPU using descriptive qualitative approach. Based on the results of questionnaires, interviews, observation, and LHP BPK, SPIP implementation in the KPU are not effective. SPIP element in PP 60 2008, that are not effective and need improvement are Risk Assessment and Monitoring. Elements that already effective but need improvement are Control Environment, Control Activities, and Information Communication. Socialization, risk analysis and improvement of monitoring system need to be done by KPU to improve SPIP implementation."