Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi penetapan harga transfer jasa dan material antar unit galangan di PT DKB dan akibat dari penetapan harga transfer tersebut terhadap profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dan unit-unit galangan pada perusahaan tersebut. Penelitian untuk skripsi ini berupa studi kasus yang membandingkan teori dan praktek, serta studi kepustakaan, observasi, dan berupa tanya jawab dengan pihak yang berwenang di perusahaan tersebut. Dari hasil penelitian terlihat bahwa penetapan harga transfer yang selama ini terjadi pada PT DKB belum sempurna. Selama ini penetapan harga masih dilakukan baik oleh kantor pusat maupun unit-unit pusat laba yang melakukan transfer, dan masing-masing pusat laba diharuskan untuk melakukan transfer antar unit. Seharusnya penetapan harga transfer ini dilakukan oleh kantor pusat, agar terjadi keseragaman harga dan agar penilaian kinerja dapat lebih mudah, dan wewenang manajer unit pusat laba adalah menentukan apakah pembelian atau penjualan dilakukan antar unit atau dengan pihak luar."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan pajak atas harga transfer dalam pelepasan kendaraan bekas yang dilakukan PT. XYZ kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adapun pelepasan kendaraan bekas tersebut dilakukan melalui anak-anak perusahaan PT. XYZ, yaitu PT. ABC yang bergerak pada bidang jasa pelelangan kendaraan dan PT. BCD yang bergerak pada bidang jual beli kendaraan bekas. Pelepasan kepada PT. ABC dilakukan dengan skema titip lelang, dan pelepasan kepada PT. BCD dengan skema penjualan langsung. Atas penetapan harga dalam skema pelepasan kendaraan bekas dalam hubungan istimewa tersebut, pemeriksa melakukan pengujian untuk menentukan kewajaran harga. Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan pada pengujian yang dilakukan, harga transfer yang ditetapkan dalam pelepasan kendaraan bekas terlalu rendah. Pemeriksa melakukan koreksi atas penetapan harga transfer tersebut dengan mendasarkan kepada harga pasar wajar yang tercantum dalam majalah otomotif dan situs jual beli online kendaraan bekas. Sesuai dengan OECD Guidelines 2010, didalam pengujian harga transfer, penentuan harga pembanding yang tepat adalah hal yang sangat penting dan krusial. Penentuan harga pembanding tersebut harus didasarkan atas analisis kesebandingan atas aspek-aspek yang dapat menilai persamaan dan perbedaan antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada dapat dijadikan dasar dalam penyesuaian atas harga pembanding. Pada kasus pemeriksaan pajak atas PT. XYZ, Pemeriksa Pajak belum secara memadai menilai kesebandingan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Perbedaan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding belum terakomodasi dalam harga pembanding yang ditetapkan pemeriksa pajak. Sehingga koreksi yang dilakukan atas harga transfer yang ditetapkan oleh PT. XYZ kepada anak-anak perusahaannya tidak berdasarkan harga pembanding yang sesuai.

---

This study aims to analyze the transfer pricing tax audit process in the case of the used vehicles disposal owned by PT. XYZ to the related parties. The disposal of used vehicles is carried out through subsidiaries of PT. XYZ, namely PT. ABC, which is engaged in auction services and PT. BCD is engaged in used vehicle dealer. The disposal of used vehicles to PT. ABC was carried out with the auction scheme, and the the disposal of used vehicles to PT. BCD was carried out with with direct sales scheme. The Tax Auditor tested the pricing of the two affiliate transaction schemes to test the fairness of the transaction. Based on the tests carried out, Tax auditor  assumed that the transfer prices specified in the disposal of used vehicles were too low when compared to the fair market prices listed in automotive magazines and online sites, so that corrections to the transfer pricing was made. In accordance with OECD Guideline 2010 in the process of testing of transfer pricing, determining the right price comparison is very important and crucial.  Determination of the comparison price must be based on comparative analysis of aspects that may assess the similarities and differences between the tested transaction and comparative data. The differences obtained can be used as a basis for adjustments to the comparison price. In the case of tax audit of PT. XYZ, the Tax Auditor had not adequately assessed the comparability between the tested transactions and comparative data. The differences that existed between the tested transaction and comparative data have not been accommodated in the comparison price set by the Tax Auditior. So that the corrections made on the transfer pricing set by PT. XYZ to its subsidiaries was not based on the appropriate comparison price."

"One of the modern business characteristic is arising multiunit economic entity, company group and multinational enterprises (MNEs). Among the associated enterprises also happened transaction as done by independent company. When associated enterprises deal with each other, their commercial and financial relations may not under the arm's length principle. It may affected by, for example, global tax planning goal to maximize its earning after tax by tax liability minimization. This condition presents increasingly complex taxation issues for both tax administrations and MNEs themselves. In the case of tax administrations, to prevent tax base erosion, have difficulty in obtaining adequate information about similar transactions, the market conditions at the time the transactions took place, etc., for numerous and varied transactions. Such an undertaking usually becomes difficult with the passage of time. In the case of MNEs, the need to comply with the laws and administrative requirements that may differ from country to country creates additional problems.Because practice of transfer pricing often harm state, Director General of Tax given an authority by law to determine fair income and expenses, and therefore taxable profit, of associated enterprises. The authoritative statement is found in Section 18 Code number 17 year 2000 about Third Change of Code Number 7 year 1983 about Income Tax. As this rule follow-up, Director-General of Tax release circulair number : SE-04IPJ.711993 dated of 9 March 1993 about Transfer Pricing Cases Guidelines and Decision of Director-General of Tax number : KEP-01/PJ.7/1993 dated of 9 March 1993 about Transfer Pricing Tax Audit Guidelines.In practice in field, there are some significant cases in which the arm's length principle is difficult and complicated to apply, for example, in MNE groups dealing in the integrated production of highly specialized goods and the business is in a start-up losses phase. Despitefully, examination method of TP made arrangements for by company which have mature. It would be unfair to compare the mature business to a start-up phase business which not yet normal productive.To study this problem, writer use income tax theory from some expert (Adam Smith, Mansury, and others) and financial management theory about pricing. Research method taken is research of bibliography to look for theory data and law and regulation and interconnected document and research in field with interview to obtain more complete information about practice in field.Conclusion of this thesis is the method to examine arm's length principle with current level of data availability , difficult to be applied especially for the Taxpayers with high specialized product and business in start-up losses phase (because its production level is not optimal yet). Overall (total profit) method with rate of investment approach base on contribution margin concept can be an easy alternative method to be applied. Suggestions to tax administration are continue to complete rule of TP examination and its supporter data continue to be equipped and published to operational level."

"Laporan magang ini mengevaluasi proses penyesuaian dalam analisis kesebandingan dalam penyusunan dokumen penetapan harga transfer di PT ABC, terkait kekurangan informasi atas data pembanding yang menyebabkan menurunnya tingkat keandalan dalam analisis kesebandingan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada tahun 2020. Evaluasi dilakukan berdasarkan panduan OECD terkait dengan penyesuaian dalam mengurangi dampak implikasi atas pandemi Covid-19 pada 2020, salah satunya panduan mengenai penyesuaian dalam analisis kesebandingan saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Metode laporan magang ini adalah dengan membandingkan regulasi yang berlaku dengan praktik di PT ABC, serta aplikasi atas penyesuaian yang dilakukan oleh PT ABC. Berdasarkan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa proses penyesuaian yang dilakukan oleh PT ABC telah sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku, khususnya OECD Covid-19. Laporan ini juga membahas refleksi diri selama menjalani kegiatan magang di PT ABC. Pengalaman tersebut menjadi landasan bagi penulis untuk pengembangan diri ke depannya.

---

This internship report is to evaluate of the adjustment process in comparability analisis in the preparation of transfer pricing documentation in PT ABC, regarding information deficiencies on comparator data which affects the decrease of the level of reliability in comparability analysis to apply arm's length principles for 2020. The evaluation was carried out based on OECD guidelines related to adjustments in reducing the impact of implications for the Covid-19 pandemic in 2020, one of which was guidance regarding adjustments in comparability analysis during the Covid-19 pandemic in 2020. The method of this internship report is to compare the applicable regulations with practices in the field, as well as applications for adjustments made by PT ABC. Based on the evaluation, it can be concluded that the adjustment process carried out by PT ABC is in accordance with applicable tax regulations, especially the OECD Covid-19. This report also discusses self-reflection during an internship at PT ABC. This experience is the basis for the author to develop himself in the future."

"Skripsi ini membahas tentang kondisi dunia bisnis saat ini dimana banyak perusahaan multinasional memanfaatkan praktek transfer pricing untuk kepentingan perpajakannya, yaitu untuk meminimalkan beban pembayaran pajaknya. Hal ini tentu sangat merugikan suatu negara. Oleh karena itu, pihak otoritas pajak mewajibkan setiap perusahaan multinasional untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) atas transaksinya antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Skripsi ini menganalisis bagaimana suatu perusahaan multinasional (dalam hal ini PT XYZ) menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai PER-32/PJ/2011 melalui transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (ABC Sdn Bhd & ZMT Sdn Bhd). Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif atas transaksi pendanaan dan kerjasama maintenance sistem komputer PT XYZ dengan pihak istimewa, dan hasil analisis tersebut PT XYZ menerapkan prinsip kewajaran sesuai PER-32/PJ/2011.

---

This thesis discusses the current condition of the business world where many multinational companies take advantage of transfer pricing practices to the benefit of tax, which is to minimize the burden of tax payments. This is very detrimental to a country. Therefore, the tax authorities require every multinational company to apply the principles of fairness and the predominance of business (arm's length principle) on the transaction between the parties that have a special relationship. This thesis analyze how a multinational corporation (in this case PT XYZ) to apply the principles of fairness and the predominance of business according to PER-32/PJ/2011 through transactions with a related party (ABC Sdn Bhd Sdn Bhd & ZMT). The method used is descriptive analysis of the financing transaction and partnership maintenance computer system with related parties, and the results of the analysis of PT XYZ apply the principle of reasonableness in accordance PER-32/PJ/2011."

"Penelitian ini mengambil kasus dari PT Z berdasarkan data perusahaan pada tahun pajak 2019. PT Z melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak afiliasinya yang berada di Indonesia, Jepang, China, Singapura, dan Thailand. PT Z merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi yang memiliki dua lini usaha berbeda, yaitu penyedia jasa dan distributor. Oleh karena itu penyusunan laporan penetapan harga transfer harus dilakukan secara tersegmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh PT Z dalam menerapkan segmented transfer pricing documentation dan menganalisis implikasi yang ditimbulkan dari penerapan segmented transfer pricing documentation dalam menentukan kewajaran suatu transaksi afiliasi pada PT Z. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber informasi berasal dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan yang dihadapi PT Z dalam menerapkan laporan penetapan jarga transfer tersegmentasi, mulai dari penentuan karakteristik usaha, analisis FAR, hingga permasalahan terkait segmentasi laporan keuangan. Implikasi yang ditimbulkan adalah dapat memberikan kemudahan dalam penentuan metode harga transfer, memberikan kemudahan dalam pencarian data pembanding, serta memberikan tingkat kesebandingan yang lebih akurat.

---

This study took the case of PT Z based on the company’s data in the 2019 tax year. PT Z conducts sales and purchases transactions with its affiliates located in Indonesia, Japan, China, Singapore, and Thailand. PT Z is a company engaged in information technology that has two different business lines, namely service providers and distributor. Therefore, the transfer pricing documentation must be arranged in a segmented manner. This study aims to analyze the problems faced by PT Z in the application of segmented transfer pricing documentationand analyze the implications arising from the application of segmented transfer pricing documentation in determining the arm’s length of an affiliated transaction at PT Z. This study is a descriptive research type and used a qualitative approach, with sources of information coming from literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that there are three problems faced by PT Z in implementing segmented transfer pricing documentation, starting from determining business characteristics, FAR analysis, to problems related to segmentation of financial statements. The implications are to provide convenience in determining the transfer pricing method, provide convenience in finding comparison data, and provide a higher degree of comparability."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sengketa penyesuaian kesebandingan antara PT XYZ dengan DJP. PT XYZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia, melakukan penyesuaian kesebandingan dalam upayanya membuktikan kewajaran harga transfer yang dilakukan pada tahun 2018. Upaya ini ditolak dan menjadi sengketa pajak antara PT XYZ dan DJP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan material yang terjadi pada PT XYZ dan perusahaan pembanding, serta penyesuaian kesebandingan atas biaya tetap yang disengketakan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukan bahwa perbedaan material yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan best practice dengan melihat pada faktor kesebandingannya. Penelitian ini juga menjelaskan penyesuaian kesebandingan di Indonesia, upaya penyesuaian kesebandingan PT XYZ yang dinilai telah memenuhi kaidah yang ada, serta menjawab poin pemeriksaan dan hal yang disengketakan oleh DJP, khususnya terkait substansi biaya tetap dan perlakuan dari perusahaan pembanding. Penelitian ini memberikan saran secara yaitu membuat peraturan yang lebih dapat menjelaskan penerapan penyesuaian kesebandingan, serta menyarankan kepada PT XYZ untuk mempertimbangkan keterbukaan informasi dalam upaya meyakinkan majelis hakim dalam pengadilan pajak.

---

This study was conducted to analyze the proportional adjustment dispute between PT XYZ and Indonesia Tax Office (1TO). PT XYZ as one of the companies engaged in the automotive sector in Indonesia, made a comparability adjustment to prove the arm’s length of transfer pricing in 2018. This effort was rejected and became a tax dispute between PT XYZ and ITO. This study aims to see the material differences that occur in PT XYZ and the comparison company, as well as the dispute of comparability adjustment on fixed costs. This research was conducted using a qualitative approach with data collection using field studies and literature studies. The results of the analysis show that the material differences made by PT XYZ are in accordance with best practice by looking at PT XYZ comparability factor. This study also explains the comparability adjustment in Indonesia, the comparability adjustment on fixed cost in PT XYZ which is considered to have complied with the existing rules, as well as answering the argument and disputed matters by the ITO, especially regarding the substance of fixed costs and the condition from the comparable company. This study provides advice, namely making regulations that can better explain the application of proportional adjustment, and suggesting PT XYZ to consider information disclosure in an effort to convince the judges in the tax court."

"Penelitian ini bertjuan untuk menganalisis penerapan secret comparable di Indonesia ditinjau dari asas kepastian serta menganalisis penggunaan secret comparable dalam pemilihan data pembanding terkait penentuan harga transfer pada kasus pemeriksaan PT. B untuk tahun pajak 2021. Penelitian dilakukan dengan paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar penggunaan secret comparable di Indonesia belum diatur secara spesifik sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kasus pemeriksaan PT. B di tahun pajak 2021, penggunaan data pembanding lokal oleh pemeriksa pajak dikategorikan sebagai secret comparable karena Wajib Pajak tidak dapat mengakses data tersebut dan tidak sesuai dengan aturan pemilihan data pembanding terkait transfer pricing di Indonesia. Tidak adanya regulasi yang jelas terkait secret comparable di dalam peraturan Indonesia dapat menimbulkan keragu-raguan dalam penerapan aturan tersebut. Maka, dibutuhkan peraturan yang lebih jelas yang mengatur terkait penggunaan secret comparable dalam pemilihan data pembanding di Indonesia.

---

This research aims to analyze the application of secret comparables in Indonesia in terms of the principle of certainty and analyze the use of secret comparables in the selection of comparable data related to the determination of transfer prices in the audit case of PT. B for the 2021 tax year. The research was conducted with a post-positivist paradigm. The data collection techniques used include literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that, in general, the use of secret comparables in Indonesia has yet to be regulated explicitly, so it has the potential to cause legal uncertainty in the case of PT. B's audit in the 2021 tax year, the tax auditor's use of local comparable data is categorized as secret comparable because the taxpayer cannot access the data and is not by the rules for selecting comparable data related to transfer pricing in Indonesia. The absence of clear regulations related to secret comparables in Indonesian regulations may lead to doubts about applying these rules. Therefore, clearer regulations are needed regarding the use of secret comparables in the selection of comparable data in Indonesia."

"Bentuk transfer pricing yang sering dilakukan di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen antar perusahaan dalam satu grup usaha atau intra-group management service. Pemberian jasa manajemen ini terkadang ditujukan untuk mengurangi beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Terbitnya pedoman baru dalam pendokumentasian harga transfer oleh OECD pada Juli 2017 sesuai dengan BEPS Action Plan 13 mendorong Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai pendokumentasian harga transfer. Dokumentasi ini dilakukan untuk membuktikan kewajaran transaksi dengan pihak istimewa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perubahan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut serta bagaimana penerapannya dalam menguji kewajaran transaksi intra-group management service menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah perubahan peraturan mengenai pendokumentasian harga transfer membuat langkah-langkah pendokumentasian menjadi lebih jelas, meskipun masih terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penentuan metode dan pembanding yang sesuai untuk transaksi intra-group management service.

---

One form of transfer pricing that usually occur in multinational enterprises is the transaction of intra group management service. The intra group management service often used in the purpose of minimalizing the global profit of multinational enterprises. As OECD established a new transfer pricing documentation guidelines on July 2017 based on BEPS Actions Plan 13, Indonesia also established a new regulation relating to the steps on how transfer pricing documentation should be done in Ministry of Finance Regulation Number 213 PMK.03 2016. The documentation is made to meet the purpose of determining the arms length nature of multinational enterprises transaction.

This study aims to discuss the difference of the new and the old regulation, also how to implement the arms length principle on PT XYZ intra group management service transaction. Research method used in this study is qualitative approach with qualitative analysis. The qualitative data is gathered from literature study and in depth interview.

Based on the research, can be concluded that the new regulation on transfer pricing documentation makes the documentation steps clearer, eventhough there are some difficulties in determining the method and comparable company for intra group management service transaction."

"Praktik transfer pricing merupakan praktik yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia bisnis. Praktik ini berpotensi untuk merugikan negara dengan cara menggeser laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisi bentuk hubungan istimewa, transaksi, dan tujuan dari praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT X, menguraikan dan menganalisis Implikasi transfer pricing documentation terhadap SPT PPh Badan dan manajemen pajak dalam transfer pricing documentation PT X, menguraikan dan menganalisis pengenaan PPh atas dividen pada transaksi PT X dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa saat pemeriksaan pajak. Pendekatan penelitan menggunakan kualitatif dengan tujuan desktriptif analis, manfaat penelitian murni, serta dimensi waktu cross-sectional yang dilakukan pada tahun 2019-2020. Hasil dari penelitian ini adalah praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT X mempunyai bentuk hubungan istimewa kepemilikan saham dan pengusaan manajemen, yang dapat diidentifikasi dari dokumen akta pendirian dan perubahan, dokumen akuntansi dan dokumen pajak, serta company profile. Selain itu, praktik transfer pricing memiliki implikasi terhadap SPT PPh Badan dikarenakan manajemen pajak yang kurang baik. Implikasi transfer pricing documentation pada pemeriksaan pajak berupa koreksi dividen yang dilakukan pemeriksa pajak. Koreksi dividen tidak dapat dikenakan kepada lawan transaksi yang tidak memiliki saham.

---

Transfer pricing practice cannot be avoided in business world. This practice has the potential to detrimental to the state by shifting the profit to countries with lower tax rate. This thesis aims to describe and analyze the form of related party, the transaction, and objectives of transfer pricing practices. Describe and analyze the implication of transfer pricing documentation on corporate income tax return and tax management on in PT X transfer pricing documentation. Describe and analyze the income tax imposition on dividends during 2016 tax audit. This research approach used the qualitative with purpose descriptive analysis, pure research benefit, and the cross-sectional time dimension that was carried out in 2019-2020. Result of this research is the transfer pricing practice carried out by PT X has related party in the form of shareholders and management control, which can be identified from the deeds of incorporation and amendments, accounting documents and tax documents, and company profile. The practice of transfer pricing has implications for corporate income tax returns due to poor tax management. The implication of transfer pricing documentation on tax audits is dividend corrections made by the tax auditor. Dividend corrections cannot be applied to the counterparty who does’nt own shares."