Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara historis, kenaikan kontribusi industri pengolahan terhadap output dan tenaga kerja yang menyertai peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan relatif kontribusi di sektor pertanian adalah merupakan generalisasi yang terbaik mengenal pembangunan (Chenery, 1986, p.l). Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988, pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang semakin seimbang di mana sektor industri yang maju dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Selanjutnya, proses industrialisasi harus mampu mendorong berkembangnya industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, sumber peningkatan ekspor dan penghematan devisa, penunjang pembangunan daerah, penunjang pembangunan sektor-sektor lainnya serta sebagai wahana pengembangan dan penguasaan teknologi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia mempunyai harapan yang besar terhadap sektor industri sebagai motor pembangunannya. Data dari World Development Report 1990 menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 1988 memiliki produk nasional bruto (PNB) per kapita sebesar US $ 440. Dari 121 negara yang dikumpulkan, Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan rendah. Dilihat dari pendapatan per kapitanya, Indonesia masih di atas rata-rata kelompok negara tersebut. Jika dibandingkan tahun 1965, Indonesia mengalami pertumbuhan PNB per kapita sekitar 4,3 persen pada periode 1965-1998. Laju pertumbuhan tersebut termasuk tinggi. Bila melihat struktur produksinya: (a) kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mengalami penurunan, yakni dari 56 persen (1965) menjadi 24 persen (1988). Dibandingkan kelompok negara berpendapatan rendah lainnya, penurunan kontribusi ini termasuk cepat; (b) kontribusi sektor industri terhadap PDB mengalami peningkatan, yakni dari 13 persen (1965) menjadi 36 persen (1999); (c) Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDB mengalami peningkatan, yakni dari 8 persen (1965) menjadi 19 persen (1988). Menurut klasifikasi UNIDO, suatu negara dikatakan dalam proses industrialisasi jika rasio nilai tambah industri pengolahan terhadap PDB nya adalah antara 10 hingga 20 persen (Moh. Arsjad Anwar, 1987, p. 411). Dengan demikian, jika Indonesia dimasukkan dalam klasifikasi UNIDO tersebut, maka Indonesia masuk dalam kelompok negara dalam proses industrialisasi (industrializing country). Namun, apakah indikator UNIDO ini yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara dalam proses industrialisasi telah menunjukkan jenis transforrnasi struktural dalam perekonomian Indonesia ? Terutama dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap perkembangan sektor industri pengolahan ini bila dikaitkan dengan kebijaksanaan perdagangan. Pemberian fasilitas tersebut terutama bersifat proteksi, baik tarif maupun bukan tarif. Adapun pemberian fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara sedang berkembang lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan the infant industry argument, yakni pemberian perlindungan sementara bagi industri-industri yang masih baru dalam menghadapi persaingan pasar dunia. Hal tersebut juga berkaitan dengan Inward-looking strategy yang umumnya juga berlaku di negara-negara sedang berkembang. Masalahnya sekarang adalah apakah perlindungan tersebut masih dalam batas-batas yang dapat diterima atau tidak ? Adapun toleransinya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: waktu, besar dan caranya proteksi diberikan. Masalah lain yang cukup pokok bagi Indonesia adalah masalah ketenagakerjaan. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1988 mengemukakan bahwa penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang jumlahnya makin besar merupakan tantangan utama pembangunan. Di mana kebijaksanaan perluasan lapangan kerja dalam Repelita V dimaksudkan tidak saja hanya sebagai realokasi tenaga kerja semata dari sektor pertanian ke sektor non pertanian melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor. "

"Latar BelakangDari literatur tentang perdagangan internasional, analisis ekonomi tentang perdagangan bebas yang berdasarkan prinsip keuntungan komparatif dijelaskan bahwa spesialisasi internasional dalam produksi akan meningkatkan volume perdagangan internasional yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi suatu negara dan dunia pada umumnya. Dengan perkataan lain sistem perdagangan bebas mampu meningkatkan kesejahteraan negara dan dunia.Selanjutnya apabila teori positif tentang perdagangan internasional dikaitkan dengan teori normatif tentang kemakmuran masyarakat, maka sistem perdagangan babas secara teoritis mampu memenuhi kondisi optimalitas Pareto sehingga memungkinkan tercapainya kemakmuran masyarakat yang maksimum. Dengan perkataan lain sistem perdagangan bebas memungkinkan tercapainya kondisi 'terbaik pertama' yakni suatu kondisi tanpa distorsi harga, baik harga domestik maupun harga internasional atau secara teknis adanya kesamaan antara tingkat subsitusi marjinal konsumsi dengan tingkat tranformasi marjinal produksi, baik domestik maupun internasional. Dengan demikian, sistem perdagangan bebas selain menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, juga dapat memaksimumkan kesejahteraan masyarakat suatu negara.Penelitian empiris menunjukkan pula bahwa pengurangan tarif baik secara sepihak maupun bilateral akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Dan penelitian empiris yang dilakukan oleh Grais, de Melo dan Urata (1986) menunjukkan bahwa pencabutan sistem kuota di Turki tahun 1978 mampu meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 5 persen serta penelitian Clareta dan Whally {1985) di Pilipina tahun 1978 menunjukkan pula bahwa dengan menghilangkan proteksi tarif kuota dan pajak ekspor akan meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) sebesar 5.2 persen.Dari gambaran di atas, dan dikaitkan dengan upaya banyak negara untuk mendorong perkembangan sektor industri pengolahannya, timbul pertanyaan mengapa hampir semua negara cenderung proteksionistis, terutama pada tahap awal perkembangan industrinya. Banyak argumentasi tentang perlunya proteksi suatu industri, baik argumentasi ekonomi maupun non-ekonomi. Salah satu argumentasi ekonomi yang umumnya diterima oleh para ekonom dan banyak dijadikan alasan oleh para pembuat kebijaksaaan proteksi adalah argumentasi infant industry. Dalam argumentasinya, dilihat dari segi jangka waktu, pemberian proteksi bersifat sementara, hal ini dikaitkan dengan sampai dicapainya economies scale suatu industri. Namun pertanyaannya berapa tahun waktu yang diperlukan untuk mencapainya, berapa besarnya tingkat proteksi dan berapa besarnya tingkat proteksi yang seharusnya diterima oleh masing-masing industri, apakah semua industri mendapat tingkat proteksi yang sama atau berbeda dan kalau berbeda berapa besar variasi perbedaaanya? Tidak terdapat petunjuk atau penjelasan tentang masalah di atas dalam argumentasi infant industri. Namun pengamatan empiris di negara berkembang yang dilakukan oleh Moh. Arsyad memberikan petunjuk bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat proteksi dengan perkembangan sektor industri pengolahan, yaitu bahwa tingkat proteksi yang digunakan untuk mendukung perkembangan industri pengolahan di negara berkembang yang kemudian mampu bersaing dengan barang impor dan bahkan mampu meningkatkan ekspornya (seperti misalnya Korea Selatan), tingkat proteksi serta berbagai fasilitas moneter dan fiskal yang diberikan selain relatif tidak besar juga pentahapan penurun fasilitasnya jelas."

"Hubungan antara struktur pasar dan kinerja masih menjadi bahan perbincangan antar ekonom hingga kini. Banyak teori-teori baru bermunculan dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang berbeda, namun dengan satu tujuan untuk mengetahui pola dan arah hubungan struktur pasar dan kinerja yang dihasilkan. Di samping itu, pola hubungan struktur dan kinerja sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pasar tersebut berada. Hal itu menyebabkan topik hubungan struktur pasar dan kinerja tetap menarik untuk diteliti. Penelitian mencakup penelusuran pustaka sebagai upaya untuk memahami tentang dasar pemikiran hubungan struktur pasar dan kinerja, kedudukannya dalam analisa ekonomi industri, aliran-aliran ekonomi industri yang memiliki persepsi berbeda tentang pola hubungan struktur dan kinerja, serta bukti-bukti empiris yang diajukan ekonom-ekonom organisasi industri dan aliran-aliran yang ada. Studi empiris yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang pola hubungan struktur pasar dan kinerja di dalam industri pengolahan Indonesia. Kerangka analisa yang digunakan merupakan perpaduan antara kerangka SCP tradisional dan semangat Ekonomi Industri Baru, dengan memasukkan peralatan teori permainan, dalam hal ini teori permainan berulang (supergames). Dengan menggunakan metodologi panel, yaitu metode penyatuan data antar-waktu dan antar-individu, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara struktur pasar dan kinerja industri pengolahan Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa semakin terkonsentrasi pasar, maka semakin tinggi kekuatan pasar yang diperoleh. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa semakin terdiferensiasi suatu produk, maka semakin tinggi hambatan masuk yang dapat dikenakan perusahaan yang ada di pasar untuk mencegah masuknya perusahaan baru, sehingga semakin tinggi kekuatan pasar yang diperoleh. Kesimpulan lain yang di dapat berhubungan dengan tacit collusion. Semakin terkonsentrasi pasar semakin mudah untuk melakukan kolusi. Selain itu, semakin homogen produk yang dihasilkan, semakin mudah untuk mencapai dan mempertahankan kolusi. Namun kolusi akan lebih susah dipertahankan bila terjadi fluktuasi permintaan, karena kolusi cenderung untuk pecah pada saat permintaan turun."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor spesifik negara pada indikator makroekonomi terhadap keputusan struktur modal perusahaan sektor industri pengolahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 45 perusahaan sektor industri pengolahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019. Dengan menggunakan metode regresi balanced data panel dan teknik estimasi random effect model, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor spesifik negara pada indikator makroekonomi yang terdiri dari prime lending rate, pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, exchange rate, dan corporate tax rate tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan struktur modal perusahaan, sedangkan variabel spesifik perusahaan yang dipilih yaitu profitabilitas, tangibility dan growth rate merupakan determinan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan struktur modal perusahaan sektor industri pengolahan di Indonesia.

---

This research was conducted to investigate the influence of country-specific factors on macroeconomic indicators on capital structure decision of process manufacturing industry’s companies in Indonesia. This study used a sample of 45 public companies from process manufacturing industry in Indonesia within the period of 2015-2019. Using the balanced panel data regression, with the estimation technique of random effect model, the result of this study shows the country-specific factors which consist of prime lending rate, GDP growth, inflation rate, exchange rate, and corporate tax rate do not have any direct influence on the capital structure decision of firms, while the selected firm-specific variables such as profitability, tangibility and growth rate are significant determinants of capital structure decision from process manufacturing industry’s companies in Indonesia."

"Perkembangan industri mobil di Indonesia tak dapat dipisahkan dengan disain industrialisasi substitusi impor yang telah dicanangkan sejak tahun 1950-an. Begitu pentingnya industri ini maka berbagai kebijakan diterapkan kepadanya dengan maksud untuk melindunginya. Akan tetapi nuansa kebijakan yang diberlakukan tampaknya amat berlebihan sehingga industri ini tumbuh dalam bentuk struktur yang terfragmentasi sehingga hanya sedikit perusahaan saja yang bisa berproduksi mendekati skala efisiensi minimum.Dengan bertolak dari hipotesis bahwa struktur pasar industri mobil di Indonesia selama lima tahun terakhir (1997-2001) dikuasai oleh beberapa perusahaan saja yang menjadi pemain utama dalam pasar tersebut; persaingan dalam pasar mobil Indonesia semakin tidak kompetitif; terdapat sejumlah hambatan yang ketat dalam pasar industri mobil Indonesia sehingga menghalangi para pendatang baru untuk memasuki pasar tersebut. Oleh karenanya studi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsentrasi yang terjadi, mengidentifikasi jumlah pemain utama dalam industri mobil di Indonesia, dan mendeteksi sejumlah hambatan yang menghalangi pendatang baru untuk masuk sebagai pemain utama tersebut.Alat analisis yang digunakan untuk keperluan tersebut adalah formula untuk menghitung tingkat konsentrasi yakni Concentration Ratio 4 (CR4) perusahaan mobil dengan pangsa pasar terbesar dan Indeks Linda. Formula pertama untuk mengetahui perkembangan tingkat konsentrasi sedangkan Indeks Linda untuk menentukan jumlah perusahaan dalam jajaran pemain utama dalam pasar.Studi ini menemukan bahwa struktur pasar industri otomotif di Indonesia bercorak oligopoli. Hal ini ditunjukkan oleh adanya sedikit pelaku utama (7-11 merek) yang bermain dalam pasar ini baik pada kategori mobil niaga maupun sedan. Corak ini semakin diperkuat oleh adanya temuan bahwa tingkat konsentrasi 4 perusahaan dengan pangsa pasar terbesar (CR4) sangat tinggi yakni berkisar antara 80-84 persen untuk kategori mobil niaga dan 50-80 persen untuk mobil sedan. Dengan begitu dapat dikatakan pula bahwa struktur pasar industri mobil niaga lebih terkonsentrasi dibandingkan dengan mobil sedan.Mencermati perkembangan (perubahan) tingkat konsentrasi tersebut dan jumlah pelaku utama yang bermain dalam pasar mobil kedua kategori tersebut antara tahun 1997-2001 dapat disimpulkan bahwa struktur pasar industri mobil niaga memberikan prasyarat bagi tingkat persaingan yang cenderung semakin kompetitif. Hal ini ditunjukkan adanya kecenderungan semakin menurunnya angka CR4 dan meningkatnya jumlah pelaku utama yang bermain di pasar ini. Sebaliknya jika dicermati hal yang sama pada kasus pasar industri mobil sedan tampak bahwa kecenderungannya semakin tidak kompetitif. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan angka CR4 dan menurunnya jumlah pelaku utama yang bermain di pasar ini selama kurun waktu 1997-2001.Mencermati perkembangan jumlah pelaku utama yang bermain dalam pasar industri otomotif baik niaga maupun sedan tampak bahwa dalam kurun waktu pengamatan pelaku utama industri ini didominasi oleh merek-merek mobil buatan Jepang seperti Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu, Isuzu dan Honda. Kuatnya posisi merek-merek tersebut pada jajaran pelaku utama menyebabkan terjadinya hambatan (barrier to entry) bagi perusahaanperusahaan lainnya untuk masuk dalam jajaran tersebut.Akan tetapi, masuknya mobil-mobil buatan Korea yang menawarkan harga yang bersaing dengan model yang inovatif tampak menjadi substitusi yang hampir sempurna bagi mobil-mobil Jepang. Fenomena ini amat menarik untuk dicermati karena serta merta telah terbukti merebut hati konsumen mobil Indonesia yang secara psikologis mendambakan harga mobil yang relatif murah.Terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam studi ini yang menyebabkan hal tersebut di atas yaitu skala ekonomi yang besar, diferensiasi produk yang tinggi dan kebutuhan investasi yang besar. Berbagai hambatan tersebut ditunjukkan dengan adanya kapasitas produksi yang besar, jumlah model dan varian yang banyak dan investasi yang besar pada perusahaan-perusahaan dominan tersebut.Terdapat tiga hal yang memberikan kontribusi pada tingginya harga mobil di Indonesia, yakni inefisiensi industri, struktur pasar, dan pajak serta tarif yang tinggi. Masalah tersebut tidak mudah diatasi mengingat selama ini kebijakan pemerintah tidak efektif dalam pencapaian tujuannya. Beberapa hal yang menyebabkannya adalah konsistensi kebijakan itu sendiri yang kurang dan respon para produsen otomotif yang kurang baik. Dalam hal ini para produsen cenderung untuk mempertahankan kedudukannya di pasar untuk memperoleh margin keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu pertentangan antara pemerintah dan pihak produsen sering terjadi dalam setiap kebijakan yang dihasilkan.Mengingat bahwa struktur pasar yang oligopolis merupakan akibat dari kebijakan pemerintah untuk memiliki mobil nasional, pengenaan tarif yang tinggi dan hak perakitan yang hanya diberikan kepada agen tunggal tertentu yang disukai pemerintah sehingga menyebabkan tingkat efisiensi produksi yang rendah dan harga jual yang sangat mahal, maka perlu dilakukan reorientasi kebijakan pemerintah untuk memecah struktur oligopolis tersebut dengan kebijakan yang tak lagi berorientasi pada pemilikan mobil nasional, penurunan tarif secara bertahap dan mendorong tumbuh berkembangnya industri komponen.Mengingat bahwa terdapat kecenderungan bagi mobil kelompok sedan semakin tidak kompetitif maka kebijakan persaingan perlu diterapkan untuk jenis mobil ini terutama meningkatkan persaingan dengan produk impor. Sementara kecenderungan pasar industri mobil niaga yang sudah bergerak ke arah yang kompetitif perlu terus didorong agar tercipta efisiensi pada produksinya.Perlu diterapkan kemudahan investasi baru untuk mobil-mobil non Jepang sehingga tidak tercipta hambatan non-tarif seperti skala ekonomi dan diferensiasi produk oleh produkproduk tersebut yang nota bene sudah mapan di pasar mobil Indonesia. Kebijakan pembukaan kran impor mobil perlu diperluas agar persaingan pada pasar industri ini semakin kompetitif.Setiap kebijakan pemerintah yang dihasilkan untuk meregulasi industri otomotif harus dilakukan secara konsisten antara instrumen dan tujuan yang ingin dicapai. Ketegasan pemerintah dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sangat penting bagi keberhasilan kebijakan di bidang ini. Terutama untuk menghadapi tekanan dari pihak produsen yang ingin selalu diuntungkan dalam setiap kebijakan."

"Saat ini penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih 235 juta orang dimana 37,3 jiwa adalah penduduk miskin. Dalam mengatasi kesulitan hidupnya, penduduk miskin tersebut membutuhkan bantuan kredit secara cepat dan mudah. Sedangkan akses mereka yang terdekat dan tercepat adalah rentenir yang dapat memberikan tingkat bunga kredit sangat tinggi sekitar 60%-300% pertahun. Mereka tidak dapat memasuki akses perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya dengan alasan yaitu prosedur yang rumit.Untuk mengatasi hal tersebut, maka Perum Pegadaian berusaha untuk memberantas rentenir melalui ekspansi dengan membuka kantor-kantor cabang terutama di daerah yang banyak terdapat rentenir. Hal inl sesuai motto Perum Pegadaian yaitu `Mengatasi Masalah Tanpa Masalah'. Diharapkan nasabah dapat dengan mudah dan cepat memperoleh kredit dengan menitipkan barang jaminan berupa barang bergerak sesuai ketentuan yang berlaku dengan tingkat sewa modal yang lebih rendah daripada rentenir.Sejak 1 April 1990 status Pegadaian berubah dari Perusahaan Jawatan berubah menjadi Perusahaan Umum. Perum Pegadalan berusaha untuk membawa core bussiness nya menjadi profitable motive. Perum Pegadaiansalah satu BUMN yang memiliki hak monopoly by law tentunya menjadi monopolist yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasar atau Market Power. Kecenderungan market powerful tersebut sangat dirasakan terutama sejak masa krisis moneter. Dengan semakin besarnya market power ini Perum Pegadaian akan berusaha untuk mempertahankan hak monopolinya.Sesuai dengan Misi Perum Pegadaian yaitu `Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah, melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan' maka Perum Pegadaian terikat pada Public Services Obligation. Jadi walaupun Perum Pegadaian memiliki hak monopoly by law dan market power yang semakin besar, Perum Pegadaian tidak meninggalkan Misi perusahaan. Hal ini terbukti dimana Perum Pegadaian tidak mengeksploitasi kemampuan nasabah dengan cara menetapkan tingkat sewa modal yang relatif stabil sejak 1990-2002 dan berusaha untuk menurunkan biaya-biaya operasional, salah satunya adalah spread margin.Perum Pegadaian sebagai salah satu BUMN yang sehat dengan core business jasa kredit gadai menetapkan barang jaminan/collateral berupa emas/perhiasan akan sangat menarik dan mendorong para investor untuk berlomba-lomba menanamkan uangnya di Perum Pegadaian, sebagal salah satu sumber modal kerja Pegadaian.Perum Pegadaian sebagai monopolist dalam industrinya, tidak dapat menjadi pemain tunggal dalam lembaga keuangan mikro. Perum Pegadaian akan menghadapi para pesaing yang sama-sarna memasuki masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Para pesaing yang terdekat adalah BRI Unit Desa dan BPR. Kedua pesaing ini memberikan tingkat bunga yang lebih murah daripada Perum Pegadaian dengan fasilltas yang lebih baik didukung dengan kemampuan teknologi yang tinggi. Agar keberadaan Perum Pegadaian tetap dirasakan di masyarakat sekaligus sebagai salah satu pesaing dalam lembaga keuangan mikro, Perum Pegadalan bisa bersaing dalam meningkatkan mutu pelayanan maupun memperbanyak jenis-jenis produknya agar menarik antara lain jasa kredit-gadai gabah."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan industri pengolahan kakao Indonesia. Penelitian ini, khususnya, ditujukan untuk menganalisa perkembangan industri pengolahan kakao di Indonesia setelah penerapan bea keluar terhadap ekspor biji kakao (bahan baku bagi produk-produk olahan kakao); bagaimana respon dari industri tersebut dan bagaimana distribusi harga diantara para pelaku dalam rantai nilai kakao-coklat di Indonesia. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam analisa penelitian ini. Analisa kualitatif digunakan untuk melihat secara deskriptif pola ekspor kakao Indonesia, sebagai gambaran dari perkembangan industri pengolahan kakao Indonesia. Selain itu, metode kualitatif juga digunakan untuk menganalisa rantai nilai dari Kakao-Coklat di Indonesia. Analisa deskriptif juga dilakukan terhadap trend harga biji kakao untuk melihat pembagian harga dan resiko antar pelaku dalam rantai nilai kakao Indonesia akibat penerapan bea keluar ekspor biji kakao dan perubahan harga dunia biji kakao. Analisa kuantitatif dilakukan untuk melihat apakah penerapan bea keluar tersebut mempengaruhi perkembangan industri pengolahan kakao Indonesia, melalui penawaran ekspor dari produk-produk olahan kakao Indonesia. Hasil analisa menunjukkan bahwa pasokan biji kakao yang tidak cukup untuk pasar domestik, hambatan berupa bea masuk oleh negara-negara EU, dan permasalahan transportasi adalah permasalahan utama yang dapat menghambat perkembangan industri pengolahan kakao Indonesia. Dapat disimpulkan juga bahwa penerapan bea keluar untuk ekspor biji kakao adalah regulasi yang sangat efektif untuk menurunkan ketergantungan terhadap ekspor bahan baku pada ekspor produk kakao Indonesia dan mendorong pengolahan domestik kakao dengan peningkatan ekspor produk-produk olahan kakao. Selain itu, penerapan bea keluar dan fluktuasi harga dunia untuk biji kakao dipandang menguntungkan pemerintah dan industri pengolahan kakao, tapi menyebabkan kerugian bagi eksporter biji kakao dan tidak berpengaruh terhadap petani. Namun, suatu mekanisme penetapan harga yang lebih baik antara petani dan industri serta efektifitas dari keberadaan asosiasi atau organisasi petani dapat menjadi solusi untuk membuat petani memperoleh keuntungan dari penerapan bea keluar tersebut.

---

This paper aims to answer a question regarding factors that can hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. Specifically, the paper is intended to analyze the development of cocoa processing industries in Indonesia due to the imposition of export tax on cocoa beans (raw material for cocoa processing products); how they respond and how the price distribution among stakeholders.

Qualitative and quantitative methods are applied in the analysis of this paper. The qualitative analysis is used to see descriptively the pattern of the Indonesian cocoa exports, as the picture of the development of Indonesian cocoa processing industry, and analyze the Indonesian cocoa-chocolate value chain, specifically the processing of cocoa in domestic market. Descriptive analysis is also done for the trend of cocoa beans price to see the share of price and risk between stakeholders in Indonesian cocoa value chain due to the imposition of export tax on cocoa beans and the changes in the world price of cocoa beans. Quantitative analysis is done to see whether the imposition of export tax on cocoa beans affects the development of Indonesian cocoa processing industries, through export supply of the Indonesian cocoa products.

Result of the analysis shows that insufficient supply of cocoa beans for domestic market, barriers in the form of import duty by the EU countries, and transportation problems are the major problems that could hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. The analysis also concludes that the introduction of export tax on cocoa beans is an effective regulation to decrease the dependence on the export of raw material of cocoa exports and encourage the domestic processing of cocoa beans by increase the export of cocoa processing products. In addition, the imposition of the tax and fluctuation on the world price of cocoa beans is evaluated to be benefited for the government and the processors, but causes loss on the exporters of cocoa beans and gives no effect to the farmers. However, a better price mechanism between the farmers and the processors and the presence of an effective farmer?s association or organization could be a solution to make the farmers gain benefit of the export tax imposition."

"ABSTRAKIndonesia is grouped in a small country, as Indonesia's market share of milk commodity is less than 0.05 7 in the world market (1987), and Indonesia cannot influence the world price of milk. From 1978 until now, Indonesia has been conducting inward looking policy by controlling milk imported by the milk industry. The government regulates local content requirement for the industry's milk raw material. Every milk raw material imported by the industry must be guaranteed by local fresh milk, it is known by Ratio Policy. Restriction of raw material milk imported by the industry has a tendency more tight than 10-year ago, and it caused milk scarcity in the domestic market. Coefficient of income elasticity of milk demand in Indonesia is 2.3, it said that each increasing one percent of income, demand for milk must increases 2.3 percent. In fact GNP per head has a tendency increasingly, but it is contradiction that rate of milk consumption per head has a tendency decreasingly. It is as a description for milk consumption, an Indonesian consumes milk is about 4.23 kg/year in 1978 and compared to 1990 is about 4.08 kg/year. Government of Indonesia also protects the domestic milk industry through instrument of tariff and non-tariff barriers. Average of rate of nominal tariff for final goods between 30 until 40 percent, and intermediate input is about 22.84 percent. In other side, the government controls local content requirement (semi quota) through the Ratio Policy. By using the Ratio Policy, average of rate of real nominal tariff approach 270 percent. The fact, domestic milk price is higher than world milk price. The effective rate of protection (ERP) received by the milk industry is almost 345 %. The rill ERP is higher than nominal tariff, and it indicates protection of milk commodity in Indonesia is aimed to protect final goods and milk industry not farmers as suppliers? local fresh milk. 19 medium and large milk factories control a large number of final goods, and the market structure is oligopoly. Variable of dairy cows correlates and influences significantly the supply side of milk production, that means the rate of productivity a dairy cow from 1978 - 1990 increase sharply. But the productivity of dairy cow in Indonesia is still less than in the United Stated. Variables of GNP per head and Ratio Policy, and Price of milk influence significantly to the demand side. Study recommends 1) The Real Effective Rate of Protection for milk industries must be decreased by relaxing or Ratio Policy; 2) Productivity of dairy cows have to increase through improving management at farmers level and nutrient for the cows; 3) In conducting Ratio Policy needs considering national growth of population and rate of consumption of people; 4) The milk industries must keep to obligate to absorb all local fresh milk produced by the farmers. "