Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai model dan studi empiris mengenai fungsi investasi selama ini lebih banyak diterapkan untuk kasus negara-negara maju. Bahkan lebih sedikit lagi model investasi yang berusaha melihat hubungan antara investasi publik dan swasta. Maka skripsi ini bertujuan pertama, menerapkan dan menguji kesesuaian model investasi Neoklasik untuk kasus Indonesia. Kedua, memahami pola hubungan antara investasi publik dan swasta. Apakah selama ini investasi publik bersifat mensubstitusi (crowd out) atau melengkapi/komplementer (crowd in) investasi swasta. Untuk memperoleh jawaban atas kedua masalah tersebut maka dilakukan pengujian empirik atas suatu model investasi Neoklasik yang dikembangkan oleh Sundararajan dan Thakur. Model tersebut pada dasarnya berangkat dari cara pemikiran Neoklasik meski telah dimodifikasi dengan memasukkan unsur-unsur pandangan teori Akselerator. Metode pengujian menggunakan pendekatan ekonometTi khususnya teknik Seemingly Unrelated Regression (SUR). Uji model dilakukan dua kali dengan membedakan sektor publik atas sektor Pemerintahan Umum (PU) dan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di bagian pertama (A) sektor publik diwakili oleh PU sendiri, sedarigkan di bagian kedua (B) sektor publik diwakili oleh PU dan BUMN sekaligus. Model yang dikembangkan dari prinsip Neoklasik ternyata memberikan hasil uji yang baik. Variabel investasi publik berdasarkan basil uji model tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat investasi swasta. Ini bukan berarti bahwa investasi publik tidak berperan terhadap investasi swasta Melainkan karena adanya pengaruh dua arah yang saling menetralisir satu sama lain. Di satu sisi keterbatasan sumber daya menyebabkan investasi publik seolah-olah menghambat investasi swasta, paling tidak dalam jangka pendek. Sementara di pihak lain investasi publik juga berpengaruh positif dengan cara meningkatkan permintaan terhadap output swasta Selain itu output yang dihasilkan sektor ini mutlak dibutuhkan sebagai salah satu input dalam kegiatan produksi swasta Apalagi jika investasi publik tersebut bergerak di bidang pengadaan public utilities, output semacam ini akan sangat meningkatkan efisiensi, dalam arti mengurangi biaya produksi per unit output. Sifat mendua arah seperti ini menyebabkan pengaruh investasi publik tidak satu kalipun signifikan dalam dua kali pengujian. Hasil analisa dinamis terhadap model mengungkapkan bahwa hipotesa crowding out effect tidak terbukti di bagian (A), sedangkan di bagian (B) efek substitusi nampak terjadi pada tahun pertama setelah dilakukannya investasi publik. Di tahun-tahun berikut dampak positif investasi publik telah berhasil meniadakan dampak negatif mula-mula. Hingga sejak tahun kedua dan seterusnya angka pen anda dinamik telah berubah menjadi positif. Maka dapat disimpulkan bahwa efek substitusi hanya berlaku sementara saja dan untuk selanjutnya dampak neto yang ditimbulkan adalah positif. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai pembiayaan sektor publik. Mengingat bahwa investasi publik sangat positif menstimulasi investasi swasta, maka kebijakan perluasan investasi di sektor ini perlu ditingkatkan jika kita ingin meningkatkan target investasi swasta yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi investasi publik yang membutuhkan Skala dan biaya raksasa terbentur pada kendala di bidang pendanaan sehubungan dengan makin beratnya beban hutang luar negeri Indonesia Menghadapi pilihan sulit seperti ini, meski dengan menyadari dampak-dampak sampingan yang mungkin ditimbulkannya, swastanisasi secara hati-hati agaknya menjadi pilihan yang harus ditempuh. Berhati-hati claim arti memilih bidang mana yang dapat diswastakan, dibarengi upaya terus-menerus untuk menutup celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku swasta untuk menimbun keuntungan super normal. Deregulasi harus ditunjang oleh perangkat hukum dan kesiapan aparat untuk mendeteksi dan menangkal perilaku swasta yang hanya bermotivasi mencari rente (rent seeking). Untuk itu harus dibentuk peraturan yang jelas mengenai pelarangan praktek-praktek monopoli dan tindakan dumping yang dilakukan oleh negara lain. Yang terakhir ini untuk mencegah dirugikannya pengusaha nasional oleh pesaing luar negeri. Pendeknya fungsi pengawasan tetap harus dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan penyederhanaan peraturan di bidang perizinan dan pemecahan manajemen beberapa BUMN raksasa atas unit-unit regional yang lebih kecil, juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik."

" ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara investasi publik dan investasi swasta di Indonesia. Dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 1990-2017 dan metode estimasi ARDL, menunjukkan hubungan negatif dan signifikan di jangka pendek crowding-out . Hal itu menunjukkan hubungan hubungan substitusi dan investasi publik belum mampu menstimulus investasi swasta. terdapat dua hal utama yang menjadi faktor pendorong efek crowding-out, keterbatasan pendanaan untuk investasi publik dan rendahnya kualitas belanja publik di Indonesia. Kemudian, penelitian ini juga menunjukkan efek crowding-out yang lebih besar di periode 1990-2002 dibanding periode 2003-2017. Efek crowding-out lebih besar di periode Orde Baru dan Awal Reformasi karena penurunan kapasitas pendanaan untuk investasi, belum berkembangnya pasar finansial, dan kebijakan fiskal yang tidak transparan dan hati-hati.

---

ABSTRACT<>br>

The purpose of this research is to examine the relationship between public and private investment. Using quarterly data from 1990 2017 and the ARDL estimation method, the results shows a negative and significant relationship in the short term crowding out . The relationship shows substitution relations and public investment has not been able to stimulate private investment. There are two main factors driving the crowding out effect, the limited funding capacity to finance the public investment and the low quality of investment spending in Indonesia. Therefore, the study also shows a greater crowding out effect in the period 1990 2002 than the period 2003 2017. The crowding out effect is greater in the New 1990 2002 periods because declining funding capacity for investment, undeveloped financial markets, and fiscal policies that have not been transparent and prudent. "