Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggabungan usaha yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Diantara tujuan-tujuan tersebut adalah untuk memperluas pangsa pasar, menciptakan sinergi, mempertahankan tersedianya bahan baku, diversifikasi usaha, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, perencanaan dibidang perpajakan, dan lain sebagainya. Penggabungan usaha secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu konsolidasi, merger (disebut sebagai fusi), dan akuisisi Penggabungan usaha secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu konsolidasi, merger (disebut sebagai fusi), dan akuisisi (disebut afiliasi). Penggabungan usaha tersebut dapat dilakukan secara vertikal, horisontal, ataupun penggabungan konglomerasi . Sedangkan dilihat dari segi kepemilikannya penggabungan usaha dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Metode pencatatan penggabungan usaha ini dapat dilakukan dengan metode pembelian (purchase) atau degan metode penyatuan kepentingan (pooling of interest). Praktek penggabungan usaha saat ini semakin gencar dilakukan oleh berbagai perusahaan. Sementara ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang mengatur tentang praktek penggabungan usaha tersebut terutama pedoman yang berhubungan dengan perpajakannya dirasa kurang dapat memberikan penjelasan yang cukup. Untuk itu dalam tulisan ini penulis mencoba mengupas masalah penggabungan usaha, tertutama bagaimana dan sejauh mana implikasi penggabungan usaha tersebut terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia."

"Kebijaksanaan reformasi perpajakan dilakukan pemerintah antara lain dimaksudkan untuk memobilisasi sumber-sumber daya untuk pengeluaran pemerintah. Walaupun di satu pihak pemerintah memerlukan penghasilan yang besar dari pajak, tetapi hal ini tidah perlu sampai membebankan masyarakat terlalu besar. Bagi masyarakat, bagaimanapun bentuknya, pajak tetap merupakan suatu pengurangan pendapatan. Keadaan ini pada gilirannya akan menimbulhan masalah-masalah dalam perekonomian secara keseluruhan. Karena dalam keseimbangan umum sektor yang satu selalu saling berhubungan dan mempengaruhi sektor lainnya. Skripsi ini mencoba untuk melihat dampak kebiaksanaan reformasi perpajakan, terhadap perubahan distrbusi pendapatan dan perluasan kesempatan kerja, melalui model keseimbangan umum multisektoral. Untuk menghindari kompleksitas, dampak kebjaksanaan reformasi perpajakan yang dibahas dalam skripsi ini hanya dampak dari pajak pertambahan nilai saja. Hal tersebut dikarenakan, pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajalk yang baru diperkenalkan dalam negara kita. Disamping itu, pertumbuhan pajak pertambahan.Analisa multisektoral nilai ini sangat pesat dibandingkan jenis pajak Iain setelah reformasi perpajakan. Kondisi ini akan rnenimbulkan pengaruh yang berarti terhadap distribusi pendapatan, kesempatan kerja dan sebagainya. Model perencanaan yang digunakan adalah model keseimbangan kuantitatif Computable General Equilibrium (CGE). CGE adalah suatu model yang menggambarkan keseimbangan sernua pasar dalam suatu perekonornian. Di dalam model ini terdapat himpunan persaraaan yang menggambarkan permintaan, penawaran dan kondisi keseimbangan untuk pasar komoditi dan pasar faktor yang terdapat di dalam perekonomian serta persamaan-persamaan yang menspesifikasikan pendapatan dari setiap agen ekonorni Model ini mensimulasikan bekerjanya suatu sistim ekonomi yang menggambarkan interaksi antar agen ekonomi (produsen, konsumen dan pemerintah) dan dampaknya pada proses market clearing di pasar faktor dan pasar. komoditi Hasil yang diperoleh menyebutkan bahwa pengenaan pajak pertarnbahan nilai, yang memiliki struktur pajak regresif, dirnana baik golongan berpenghasilan rendah, menengah, ataupun tinggi dikenakan tingkat yang sama terhadap pengeluaran mereka, tidak menyebabkan adanya perbaikan dalam distrbusi pendapatan. Kesimpulan ini mengacu pada menurunnya pendapatan seluruh kelompok rumah tangga, terutama, pendapatan kelompok rumah tangga pertanian yang turun paling tajam dibandinghan pendapatan kelompok rumah tangga bukan pertanian. Disamping usaha untuk meningkatkan penerimaan, hasil yang diperoleh menyimpulhan bahwa pemerintah kurang mempertimbangkan masalah distribusi pendapatan dan kesempatan kerja dalam menetaphan kebjaksanaan reformasi perpajakan. Kesimpulan ini mengacu kepada turunnya pendapatan tenaga kerja di sebagian besar sektor produksi dan turunnya pendapatan seluruh kelompok rumah tangga, terutama pendapatan kelompok rumah tangga pertanian yang turun paling tajam dibandingkan pendapatan kelompok runrah tangga bukan pertanian, di lain pihak hasil simulasi menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah relatif meningkat dengan tajam dibandingkan dengan kondisi awal (base) di tahun 1985. Terhadap masalah kesempatan kerja, walaupun di satu pihak permintaan untuk kategori tenaga kerja pertanian dan tenaga kerja cukup terlatih (tenaga kerja tata usaha, penjualan dan jasa-jasa) mengalami kenaikan, dan dipihak lain untuk tenaga kerja tidak terlatih (tenaga kerja produksi, operator, buruh kasar) dan tenaga kerja Analisa multisektoral"

"Dalam perkembangannya, beberapa perusahaan akan melakukan strategi eksternai ineiaiuj penggabunganusaha. Waiaupun penggabungan usaha sudah sering dilakukan, tetapi peraturan perpajakan yang menyeiuruhmengenai hai mi masih belum ada. Kurangnya peraturan mengenaj masaiah penggabungan usaha ini dapat menimbulkan banyak lubang yang akan menyebaban kerugian pajak.Penulisan skripsi dititikberatkan pada penggunaan metode penelitian kepustakaan melalui berbagai macamliteratur yang berkaitan dengan penggabungan usaha, terutama yang berkaitan dengan aspek Perpajakannya.Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisa berbagaj data.Kegiatan mendasar penggabungan usaha, yaitu pemindahtanganan harta, dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai maupun dengan saham. Kegiatanini sebenarnya telah terjaring dalam undang-undang perpajakan yang ada. Peraturan ini kemudian ditegaskanlagi di dalam SE-18/PJ.31/1992. Pembahasan mengenai masalah pemindahtanganan harta ini akan selalu mengacu pada pasal 4 ayat (1) huruf d, pasal 4 ayat (3) huruf edan f, pasal 6 ayat (1) huruf d, pasal 11 ayat (7) dan ayat (8), dan pasal 18 ayat (2) UU PPh 1983.Penggabungan usaha juga dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat penggabungan usaha tersebut.Karena pihak-pihak yang melakukan penggabungan usaha mengharapkan akan memperoleh keuntungan-keuntungandari perpajakan, maka perlu adanya kesatuan penafsiran antara Dirjen Pajak dan Wajib Pajak atasketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU PPh 1983."

""

"ABSTRAKTingginya persaingan usaha di dalam era globalisasi telah mendorong perusahaan-perusahaan yang berkembang untuk mengambil langkah yang dapat mengamankan posisinya antara lain melalui efisiensi, peningkatan daya saing dan produktivitas. Peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan dapat dilakukan melalui merger. Dalam kaitan ini, melalui kebijakan perpajakan, pemerintah telah memberikan kemudahan (fasilitas) perpajakan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan merger dengan nilai buku yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Syarat-syarat yang diberikan dalam PMK memiliki kendala bagi pelaku usaha karena secara bisnis tidak efisien bahkan menimbulkan ketidakadilan untuk diterapkan. Selain itu Peraturan Menteri Keuangan tersebut bukan termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sehingga isi pengaturan PMK tersebut dapat dibatalkan oleh Hakim khususnya Hakim Pengadilan Pajak ketika terjadi banding antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakpastian hukum. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Pemerintah harus membuat Peraturan Perundang-undangan setidaknya Peraturan Pemerintah khusus mengenai fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan merger.

---

ABSTRACTThe high competition in era of globalization has encouraged developing companies to take actions to secure a business among others through efficiency, increased competitiveness and productivity. Increased efficiency and productivity of the company can be done through mergers. In this regard, through tax policy, the government has made it easier (facilities) taxation for Taxpayers in merger activity with the book value that is regulated by the Minister of Finance. The requirements given in the Minister of Finance regulation (PMK) has a constraint for businesses because it is not efficient for business even cause injustice to be applied. In addition, the Minister of Finance regulation is not included in the hierarchy of legislation in Indonesia so that the contents of the PMK settings can be canceled by the Judge at the Tax Court Level especially when there is an appeal between the taxpayer and the Directorate General of Taxation. This can be lead to inefficiency and legal uncertainty. To anticipate these problems, the Government should make a Legislation atleast Government Regulation on tax privileges for Taxpayers in merger activity."