Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi perdagangan dunia yang makin lama makin bebas sifatnya, menyebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia pun mau tidak mau membuka diri terhadap kemungkinan meningkatnya perdagangan internasional, baik dengan mitra bisnis maupun saingan mereka di luar negeri. Perdagangan internasional secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perusahaan menghadapi resiko pemilikan valuta asing yang digunakan dalam perdagangan tersebut. Penulis melakukan studi eksploratif dengan bahan-bahan literatur dari buku teks, artikel dan sumber-sumber bacaan lain yang berhubungan. Sebagai bahan perbandingan, dibahas juga studi kasus yang terdapat dalam hasil penelitian di Inggris dan Amerika. Pasar valuta asing adalah suatu tempat (atau kondisi) bertemunya permintaan dan penawaran dari pihak-pihak yang membutuhkan dan memiliki kelebihan valuta asing. Resiko yang dihadapi perusahaan dalam pemilikan valuta asing berarti perusahaan memiliki kemungkinan kerugian (atau keuntungan) atas harta, kewajiban atau arus kas dalam mata uang asing yang diakibatkan oleh perubahan kurs mata uang. Financial hedging merupakan salah satu sarana yang digunakan perusahaan untuk melakukan strategi keuangan dalam menyeimbangkan resiko yang diakibatkan oleh perubahan kurs nominal. Proses akuntansi valuta asing yang merupakan suatu rangkaian pencatatan dan pelaporan, diperlukan untuk memberikan informasi yang menjadi bahan pertimbangan untuk menilai apakah suatu perusahaan sudah cukup berhasil dalam mengelola resiko valuta asing yang dihadapinya. Pembahasan yang dilakukan mengacu pada International Accounting Standard nomor 21 (IAS 21 - "Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates") dan Pernyataan PAI nomor 1 (PPAI 1 - "Akuntansi untuk Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing"). Di Indonesia, belum ada suatu peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh badan-badan yang berwenang yang berkaitan langsung dengan praktek akuntansi valuta asing. Diharapkan melalui peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan nanti, masyarakat dan para pelaku bisnis khususnya dapat menyadari arti penting diadakannya manajemen valuta asing yang handal dan dapat dipercaya, balk oleh perusahaan-perusahaan yang "go international" atau para peserta pasar valuta asing lainnya."

"Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisa dampak interkoneksi, tarif akuntansi dan kurs valuta asing terhadap akuntansi pendapatan jasa telepon internasional. Penelitian meliputi penelitian lapangan. Selain itu, penelitian juga mencakup telaah kepustakaan yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini menggambarkan kompleksnya akuntansi pendapatan jasa telepon internasional sehubungan dengan masalah interkoneksi. Interkoneksi mencakup interkoneksi antara penyelenggara jasa telepon internasional dan juga interkoneksi antara penyelenggara jasa telepon domestik dan penyelenggara jasa telepon internasional. Penurunan tarif akuntansi menyebabkan penurunan pendapatan telepon internasional. Perubahan kurs valuta asing menyebabkan kenaikan pendapatan telepon internasional. Penurunan tarif pungut dan tarif telekomunikasi lintas batas menyebabkan penurunan pendapatan telepon internasional. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa akuntansi pendapatan jasa telepon internasional merupakan akuntansi pendapatan khusus sesuai dengan PSAK No. 35 tentang Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi. Penulis juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan riil pendapatan mendekati pertumbuhan trafik telepon internasional. Penulis menyarankan pemakaian istilah interkoneksi diperluas tidak hanya antara penyelenggara jasa telekomunikasi domestik dengan internasional tetapi juga mencakup hubungan antara penyelenggara jasa telekomunikasi internasional. Penulis juga menyarankan agar konsep pembagian pendapatan sesuai dengan PSAK No. 35 butir 12 (a) dipertimbangkan dalam pola kerjasama antara penyelenggara jasa telekomunikasi."

"ABSTRAKDalam rangka melaksanakan pembangunan jangka panjang diIndonesia, dibutuhkan banyak modal untuk investasi. Adanya globalisasi diberbagai bidang, termasuk di pasar finansial, rnenyebabkan lalu lintas modalsemakin terbuka dan modal yang dibutuhkan semakin mudah diperoleh. Dengan semakin terbukanya lalu lintas modal dalam bentuk valutaasing dan berbagai negara, maka resiko valuta asing yang ditimbulkannya akansernakin besar pula. Dan untuk mengatasi resiko tersebut, diperlukan berbagaitindakan pengamanan (hedging). Bank X sebagai bank devisa yang berbentuk BUMN, turutmenyediakan dan mengelola dana valuta asing untuk menunjang pembangunannasional. Di dalam mengelola dana valuta asing tersebut, Bank X menghadapiberbagai resiko. Resiko yang dihadapi di antaranya adalah resiko akibat kurs(nilai tukar) vaiuta asing dan resiko yang berkenaan dengan Posisi Devisa Neto(PDN, tidak boleh melebilii 20% dari modal sendiri). Dalam mengatasi resiko kurs valuta asing, Bank X melakukanmanajernen resiko dengan melaksanakan transaksi swap dan forward;sedangkan untuk mengatur PDN, Bank X melakukan teknik squaring position.Agar Bank X dapat sernakin efisien dalam rnenanganifmanajemen resiko danavaluta asing, Bank X harus dapat melakukan sistem kontrol yang balk terhadappengelolaan dana valuta asing serta mampu mernanfaatkan instrumen-instrumenpengamanan yang baru"

"ABSTRAKPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menyebutkan penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan dan non-pelayanan publik harus memiliki sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) merupakan unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang memiliki tugas melaksanakan pemberian pelayanan penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik.Salah satu Indikator Sasaran Kegiatan BSrE adalah Persentase pemenuhan permintaan sertifikat elektronik. Berdasarkan data Laporan Kinerja BSrE tahun 2017 dan 2018, diketahui bahwa BSrE belum dapat memenuhi target dari indikator pemenuhan layanan sertifikasi elektronik dengan capaian nilai 87,50% pada tahun 2017 dan 93,90% pada tahun 2018 dengan target 100%. Hal ini berpengaruh pada IKU organisasi sebagai penentu ukuran keberhasilan sasaran strategis organisasi sehingga perlu adanya evaluasi kinerja organisasi. Dari hasil analisis menggunakan model 4P (People, Processes, Products/ Technology, dan Partners/ Suppliers) yang didefinisikan pada ITIL, salah satu instrumen kebijakan yang belum tersedia adalah dokumen Service Level Agreeement (SLA). Penelitian ini merupakan mixed method research dengan desain concurrent embedded atau campuran tidak berimbang dan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, studi dokumen, wawancara terhadap pejabat, pengelola layanan TI, serta perwakilan pengguna layanan. Hasil kesepakatan berupa dokumen SLA layanan BSrE. Dari penelitian ini diperoleh dokumen SLA layanan TI sesuai kondisi BSrE yang dapat membantu pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dan mendukung pencapaian Rencana Strategis BSSN.

---

ABSTRACTGovernment Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Electronic Transactions which states that the electronic system operators for ministries and non-ministries must have digital certificates. Digital certificates are certificates that show digital signatures and identities that indicate the status of legal subjects in Electronic Transactions issued by certificate authority. The Digital Certificate Office is a work unit in the National Cyber and Crypto Agency.Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Electronic Transactions which states that the electronic system operators for ministries and non-ministries must have digital certificates. Digital certificates are certificates that show digital signatures and identities that indicate the status of legal subjects in Electronic Transactions issued by certificate authority. The Digital Certificate Office is a work unit in the National Cyber and Crypto Agency."

"PT XYZ merupakan perusahaan pertambangan dengan komoditas utama nikel, feronikel dan emas. Perusahaan ini mempunyai eksposur risiko nilai tukar karena pinjaman dan pendapatan diterima dalam valuta asing, sedangkan mayoritas pengeluaran atau beban dalam mata uang domestik. Untuk mengukur potensi kerugian yang diakibatkan pergerakan nilai tukar USD, AUD, EUR, GBP, SGD dan JPY digunakan metode Value at Risk (VaR). Berdasarkan perhitungan, individual VaR nilai tukar AUD, USD, EUR, JPY, SGD dan GBP pada level kepercayaan 95% dan holding period 1 hari pada masing-masing posisi adalah 1,136%, 0,527%, 1,120%, 1,149%, 0,575% dan 0,969%. Apresiasi/ depresiasi nilai tukar valuta asing (USD) juga mempengaruhi pinjaman, struktur modal dan nilai perusahaan. Analisis nilai perusahaan dilakukan menggunakan pendekatan discounted cash flow dengan membandingkan kondisi non-hedging dan hedging. Pada kondisi hedging, nilai perusahaan lebih tinggi dibandingkan kondisi nonhedging dan semakin tinggi persentase aset yang di-hedge, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.

---

PT XYZ is a mining company whose main commodities are nickel ore, ferronickel and gold. The company is facing foreign exchange risk since revenues and investment debt are in foreign exchange, while expenses are mostly in IDR. Value at Risk method is used to measure the potential loss due to adverse movement of USD, AUD, EUR, GBP, SGD and JPY in normal condition. Based on measurement at the level confidence of 95% and holding period 1 day, Value at Risk of foreign exchange USD, AUD, EUR, GBP, SGD and JPY at its positions are 1,136%, 0,527%, 1,120%, 1,149%, 0,575% and 0,969% respectively. Appreciation/ depreciation of foreign exchange affect the foreign debt thus change the cost of capital and value of the firm. Value of the firm is measured using discounted cash flow of FCFF considering hedged-scenario and unhedgedscenario. The research showed that hedged-scenario results higher value of the firm compare to unhedged-scenario. The higher the percentage of asset to be hedged, the higher the value of the firm."