Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya kebutuhan modal perusahaan dalam era globalisasi yang saat 1ni tengah melanda dunia meningkatkan kebutuhan akan komparabilitas laporan keuangan. Untuk meningkatkan komparabilitas tersebut dilakukan üsaha mengharmonisasikan standar akuntansi manca negara. Skripsi ini membahas mengenai harmonisasi standar akuntansi terutama yang dilakukan oleh IASC dan usaha pengembangan dan penyempurnaan PAl 1984 oleh Komite PrinsipAkuntansi Indonesia dari Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuannyà adalah untukmenentukan strategi pengembangàn standar akuntansi yang terbaik bagi Indonesiasebagai salàh satu negara berkembang.Metodologi yang diterapkan dalam Skripsi mi adalah studi kepustakaan.Penelitian mi menganalisa perbedaan-perbedaan antara lAS dan PAl 1984 secara garisbesar dengan membandingkan topik-topik yang dicakup dalam lAS dan topik-topik yangtelah dibahas dalam PAl 1984. Selain itu juga membandingkan komponen laporan keuangan menurut PAl 1984 dan lAS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAl 1984 kurang lengkap, bersifat terlaluumum dan kurang mendalam dalam membahas topik tertentu. Selain itu PAl 1984 belum mempunyai kerangka dasar. Meskipun demikian, ada topik-topik tertentu yang belum dibahas dalam lAS akan tetapi telah diatur dalam PAT 1984. Topik-topik tersebut mencerminkan keunikan perekonomian Indonesia pada umumnya dan akuntansi Indonesia pada khususnya. Keunikan tersebut dipastikan selalu ada pada setiap negara, karena faktor lingkungan yang membentuk praktik akuntansi di suatu negara tidãk .adayang identik sama.Untuk mengantisipasi era globalisasi dan untuk mengejar ketinggalan Indonesia di bidang akuntansi dari negara maju, perlu dilakukan perombakan secara besar-besaran dan mendasar pada PAl 1984. Strategi pengembangan yang paling tepat untuk Indonesia adalah strategi situasionis. Yaitu mengambil lAS sebagai sumber acuan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar relevan dengan kondisi diIndonesia. lAS selain ringkas, jelas dan mudah diadaptasi, kerangka dasarnyajuga tidakbanyak berbeda dengan GAAP Amerika Serikat yang telah dijadikan acuan pokok PAT 1984. Selain itu, topik-topik yang belum diatur dalam lAS namun sudah dibahas dalam PAT 1984 yang relevan dengan kondisi Indonesia sebagai suatu negara berkembang, tetap dipertahankan demi kesempurnaan standar akuntansi keuangan di Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas penerapan PSAK 71 dan PSAK 72 dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020 oleh entitas, termasuk mengkaji bagaimana dampak pandemi dalam penerapan tersebut dan upaya entitas untuk memitigasinya. Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini dan diarahkan pada industri olahraga, berdasarkan dampak pandemi terhadap industri tersebut, dengan objek pada PT XYZ. Sumber data penelitian mencakup data primer melalui wawancara serta data sekunder berupa laporan keuangan entitas. Studi kasus ini menemukan bahwa terdapat kesulitan untuk menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72 pada usaha klub sepak bola, akibat kompleksitas dari pengaturan baru yang dimunculkan kedua PSAK tersebut, serta akibat fleksibilitas dalam pelaksanaan usaha PT XYZ. Perhatian entitas lebih ditujukan pada pengelolaan piutang usaha dan pengelolaan dokumentasi untuk pengakuan pendapatan, serta dengan mengandalkan temuan dan koreksi dari auditor eksternal untuk penerapan PSAK terkait. Kombinasi antara penerapan PSAK 71 dan PSAK 72 serta pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatalan liga memberikan pengaruh yang signifikan untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2020, terkait penyisihan kerugian atas piutang usaha yang lebih besar dan pengakuan liabilitas kontrak secara signifikan.

---

This research aims to evaluate the implementation of PSAK 71 and PSAK 72 in the preparation of 2020’s financial statements by entities, including studying the impact of the pandemic in the preparation and the effort of the entity to mitigate it. A case study approach was used in this research and directed to the sports industry, based on the pandemic impact, with PT XYZ as the object. The sources of research data include primary data through interviews and secondary data of the entity’s financial statements. This case study found that there were difficulties to implement PSAK 71 and PSAK 72 in the football club business, due to the complexity of the new arrangements brought up by both of those PSAKs and to the flexibility of the business execution in PT XYZ. More attention was addressed to the management of trade receivables and the revenue recognition documentation, while also relying upon the auditors’ findings and corrections for the related PSAK implementation. The combination between PSAK 71 and PSAK 72 implementation and the pandemic which cancelled the football league gave a significant effect on the preparation of financial statements for the year 2020, concerning a larger loss allowance for trade receivables and the significant recognition of contract liability."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu kesuksesan penerapan akuntansi basis akrual di sektor publik. Sampel yang diteliti adalah peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dua model kebutuhan dasar digunakan untuk menentukan faktor penentu kesuksesan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu akuntansi. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah.Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah sebagai pengetahuan terhadap dampak basis akrual dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dan diperbaiki, yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

---

The purpose of this study is to identify factors that determine succesful implementation of accrual accounting basis in public sector. Two types of basic requirement models is used to identify the factors. The samples examined are government regulations and policies related to financial management and system.

This research intentions is to give contributions to the field of science, specificaly accounting field of science, and hopefuly will be useful for many parties, such as the government.

The benefits of this study for the government is the use of knowledge about the impacts on the implementation and suggestions for improving the strategy in relation with preparation of governmental financial statement."

"PP No.24 Tahun 2005 merupakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan selama ini di dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas pemerintahan. Pada dasarnya peraturan ini baru diresmikan pada bulan Juni tahun 2005, dengan demikian maka peraturan ini baru dapat diimplementasikan secara efektif pada periode laporan keuangan tahun berikutnya, yaitu tahun 2006.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana entitas pemerintahan dapat PP No.24 Tahun 2005 secara sempurna. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi peraturan tersebut secara lebih detail, maka penulis melakukan penelitian terhadap salah satu entitas pemerintahan, yaitu Pemkab Merauke, yang merupakan daerah yang berada di ujung timur wilayah Republik Indonesia.Pada dasarnya di dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian terhadap salah satu komponen laporan keuangan saja, yaitu neraca. Di dalam melakukan penelitian penulis membagi basis penelitian berdasarkan persamaan akuntansi pemerintahan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Selanjutnya dari setiap bagian persamaan tersebut penulis menganalisa setiap akun yang berada di dalamnya untuk kemudian dibandingkan antara pelaksanaan prakteknya dengan standar peraturan yang berlaku, yaitu PP No.24 Tahun 2005.Dari hasil analisa di dapatkan kesimpulan bahwa setiap akun-akun yang berada pada masing-masing persamaan masih banyak mengalami kekurangan di dalam pengimplementasiannya. Berdasarkan hasil analisa penulis disimpulkan bahwa ketidaksempurnaan di dalam pengimplementasiannya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kesalahan yang memang dilakukan oleh Pemkab Merauke itu sendiri, adanya tumpang tindih peraturan, dan yang terakhir disebabkan karena peraturan yang dianut di dalam pengelolaan keuangan, dalam hal ini PP No.24 Tahun 2005 tidak dapat mengakomodir permasalahan yang terdapat di daerah tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses migrasi sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh PT. XXX. Sebelumnya PT. XXX melakukan pencatatan secara manual yang kini diubah menjadi pencatatan menggunakan Enterprise Risk Management (ERM). Migrasi ini dilakukan karena semakin berkembangnya PT. XXX. Laporan keuangan yang dihasilkan setelah proses migrasi ini tidak tepatwaktu dan tidak tepat isi, sehingga laporan tidak dapat digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini memperlihatkan proses pembuatan laporan keuangan PT. XXX dimulai dari standardisasi chart of account hingga transaksi hubungan yang dilakukan oleh PT. XXX dan anak perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan perlu dibuat prosedur secara tertulis dan mudah dipahami oleh seluruh orang yang berkaitan dalam pembuatan laporan keuangan.

---

This study attempts to see migration process accounting information system. Before use Enterprise Risk Management (ERM)PT. XXX use manual system. This migration use by PT. XXX because the company have growth. The financial have

made by company after migration not ontime and not good, so this financial statement can not use by management for decision making. This study showprocess of made financial statement PT. XXX the process start from standardiztion of chart of account and related parties transaction. The result coclude PT. XXX need make standard operational procedure written and easy to use by all staff."

"Konvergensi PSAK ke IFRS yang dilakukan oleh DSAK IAI membawa dampak pada perubahan beberapa standar akuntansi keuangan Indonesia termasuk standar mengenai pengakuan pendapatan perusahaan real estat. PSAK 44 yang digunakan sebagai pedoman pengakuan pendapatan perusahaan real estat telah dicabut dan untuk selanjutnya pengakuan pendapatannya mengacu pada ISAK 21. Pada ISAK 21 diberikan panduan kepada perusahaan real estat untuk mengakui pendapatannya, yaitu mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ISAK 21 dalam perusahaan real estat PT PQR dan bagaimana dampak dari perubahan standar ini terhadap laporan keuangan PT PQR. Penelitian dilakukan dengan mengambil sample 3 perjanjian jual beli pada PT PQR yang kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan acuan pengakuan pendapatan yang seharusnya digunakan PT PQR yaitu apakah mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Pengakuan pendapatan akan mengacu pada PSAK 34 jika pembeli dapat menentukan elemen struktural utama desain real estat dan jika sebaliknya maka akan mengacu pada PSAK 23. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengakuan pendapatan PT PQR berdasarkan kriteria ISAK 21 mengacu pada PSAK 23, dimana dampak penerapannya tidak terlalu banyak terhadap pencatatan selama ini yang mengacu pada PSAK 44.

---

PSAK to IFRS convergence made by DSAK IAI has an impact on the changes of Indonesian financial accounting standards including standards on revenue recognition for real estate companies. PSAK 44 that is used as a guideline for revenue recognition of real estate company was abolished and then replaced by ISAK 21. Based on ISAK 21, the real estate company is given direction about how to recognize their revenue, which refers to PSAK 23 or PSAK 34.

This research is conducted to analyze how ISAK 21's implementation in real estate company and how the impact of the changes to this new standard on the company's financial statement. This research was conducted by taking samples of three sale-and-purchase agreements on PT PQR which were further analyzed to determine revenue recognition reference that should be used by PT PQR, whether it refers to PSAK 23 or PSAK 34. Revenue recognition will be based on PSAK 34 if a buyer can specify the main structural elements of real estate design and otherwise will be based on PSAK 23.

The conclusion of this research is the revenue recognition of PT PQR is based on ISAK 21 criteria which refer to PSAK 23, where the impact of the implementation is not too different with the recording based on PSAK 44. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari ‘Keterbacaan’ sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengadopsian IFRS dan risiko sistematis. Melalui regresi sederhana dan SEM, penelitian ini akan mengeksplorasi peran mediasi dari ‘Keterbacaan’. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ‘Keterbacaan’ memiliki koefisien yang kecil serta dampak mediasi yang tidak signifikan.

---

The purpose of this study is to understand the effect of readability as mediating variable in relationship between IFRS adoption and systematic risk. Using simple regression and SEM, this research will explore the mediating roles of the readability. The result showed that the coefficient of readability is small, and the mediating effect is not significant."

"Skripsi ini menganalisis mengenai pengungkapan laporan keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2008. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan STAN tahun 2007-2009. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, STAN menggunakan tiga standar akuntansi yang berbeda yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PSAK No. 45, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05 Tahun 2008. Hasil analisis atas pengungkapan laporan keuangan BLU STAN menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang didasarkan atas SAP selalu meningkat dan secara umum laporan keuangan BLU tahun 2009 yang berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 telah diungkapkan sesuai aturan yang berlaku. Untuk laporan keuangan BLU tahun 2008 yang didasarkan pada PSAK No. 45 belum diungkapkan sesuai aturan yang berlaku disebabkan karena tahun 2008 merupakan tahun transisi sehingga belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur pelaporan keuangan BLU. Selain mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan, penelitian ini juga membahas mengenai perbedaan dan permasalahan pada pengungkapan laporan keuangan setelah ditetapkan sebagai BLU. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengungkapan terjadi terutama karena karakteristik BLU yang memiliki keleluasaan dalam menggunakan pendapatannya, sedangkan untuk permasalahan yang paling utama adalah tidak adanya dukungan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan.

---

This study analyzes the financial statement disclosures State Accounting College (STAN) before and after the set as a Public Service Agency (BLU) in 2008. Object of this study is the financial report STAN in 2007-2009. In 2007 to 2009, STAN uses three different accounting standards namely Government Accounting Standards (SAP), PSAK No. 45, and the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008. The results of the analysis of financial statement disclosures BLU STAN suggests that the disclosure of financial statements from 2007 to 2009 based on SAP always rise to the level of disclosure and BLU financial report for 2009 based on PMK No. 76/PMK.05/2008 have been disclosed according to the rules and regulations. For the 2008 financial statements BLU based on PSAK No. 45 has not been disclosed according to the rules applicable because 2008 was the year of transition so that there are not rules that specifically regulate financial reporting BLU. In addition to the level of disclosure of financial statements this study also discusses the differences and problems on the disclosure of financial statements after the set as BLU. Results from the study showed that differences in expression occurs mainly due to the characteristics of the BLU which have the flexibility to use their income, while the main problem is the lack of support for the application in financial reporting."