Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komponen pendapatan nasional netto (setelah dikurangi investasi) dan pengeluaran pemerintah tumbuh pada laju yang berbeda dengan kecenderungannya. Perubahan pada perbedaan tersebut mempengaruhi permintaan utang luar negeri. Tujuan skripsi ini melihat perkembangan utang luar negeri Indonesia antara tahun 1970-1991, serta menganalisis sebab-sebab atau determinan perkembangan utang tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dan kuantitatif. Pada metode kuantitatif dijalankan prosedur ekonometri Seemingly Unrelated Regression karena antara satu persamaan dan persamaan lainnya (pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan pendapatan nasional netto, dan pertumbuhan stok utang) memiliki korelasi melalui masing-masing error term-nya. Prosedur ini menghasilkan pendugaan yang tidak bias sekaligus efisien. Prosedur kuantitatif lainnya adalah akuntansi sederhana terhadap dekomposisi data neraca pembayaran. Gejolak perbedaan pengeluaran pemerintah aktual di atas nilai kecenderungannya akan meningkatkan pertambahan utang luar negeri. Gejolak pendapatan nasional netto mempengaruhi pertambahan utang dengan arah sebaliknya. Pertumbuhan variabel stok utang luar negeri diasumsikan sama dengan kedua variabel tersebut, maka tingkat pertumbuhan itu berada di bawah 5% per tahun. Diperoleh hasil bahwa gejolak pengeluaran pemerintah bisa meningkat dengan nilai berapa saja selama gejolak pendapatan nasional netto juga meningkat dengan nilai yang sama, dan stok utang akan tumbuh oleh dampak posisi stok utang periode sebelumnya saja. Penelitian memberi hasil lainnya bahwa sumber-sumber pertumbuhan arus utang luar negeri dari tahun 1989-1991 telah bergeser dari dominasi peran faktor intemal kepada faktor ekstemal. Kesimpulan akhir bahwa utang tidak bisa dikurangi. Utang diperlukan untuk melancarkan keperluan konsumsi. Hanya tingkat pertumbuhannya yang bisa berkurang. Selain disebabkan oleh kepentingan, masalah, dan kebijaksanaan domestik; dorongan dari perubahan-perubahan ekonomi dan non-ekonomi sangat signifikan pengaruhnya. Hasil penelitian ini tidak lengkap dan sempurna. Oleh karena itu disarankan agar memperhitungkan dengan cermat sumber data berikut ciri-ciri dan penggunaannya; memperpanjang periode penelitian dan memperbanyak kelompok komoditas untuk perhitungan data dekomposisi neraca pembayaran; dan terakhir, perhitungan yang melibatkan nilai kecenderungan sebaiknya melalui data series yang panjang. "

"Hutang Luar Negeri Indonesia semakin lama semakin menumpuk akibat kebiasaan Indonesia yang selalu melakukan Hutang Luar Negeri untuk mempercepat pertumbuhan Makroekonomi. Jumlah Hutang Luar Negeri yang menumpuk ini akan menjadi beban para generasi penerus di masa yang akan datang. Dengan demikian diperlukan penelitian untuk menganalisis pengaruh Hutang Luar Negeri beserta Kebijakan Pemerintah yang terkait terhadap Peforma Makroekonomi dan Kemampuan Membayar Hutang Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan CGE atau Computable General Equilibrium.Berdasarkan data historisMakroekonomi Indonesia, akan didapatkan beberapa persamaan sebagai model yang dapat menggambarkan sifat-sifat tersebut dan dapat digunakan untuk memprediksi dengan simulasi 5 tahun ke depan. Dengan melakukan perubahan variabel-variabel kebijakan dalam simulasi, tujuan dari penelitian ini akan tercapai, yaitu untuk mengetahui pengaruh Hutang Luar Negeri beserta Kebijakan Pemerintah yang terkait terhadap Peforma Makroekonomi dan Kemampuan Membayar Hutang Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Hutang Luar Negeri secara tidak langsung mempengaruhi Peforma Makroekonomi dan juga Kemampuan Membayar Hutang, jika dan hanya jika Hutang Luar Negeri ini benar-benar digunakan untuk proyek-proyek Pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan faktor produksi.

---

Indonesia Foreign debt progressively accumulates due to the habit of Indonesia that always makes Foreign Debt to accelerate Macroeconomic growth. The amount of Foreign Debt that has accumulated will be a burden for the future generations. Thus research is needed to analyze the effects of Foreign Debt as well as related government policies to the Macroeconomic Performance and Indonesia Ability to Repay Debt. The method used in this study is CGE or Computable General Equilibrium modeling. Based onIndonesia Macroeconomic historical data, we canformulateMacroeconomic functions as a model that can describe Indonesia Macroeconomic condition and it can be used to predict by simulating the condition on the next 5 years. By making changes in policy variables in the simulation, the goal of this research will be achieved, which is to determine the effect of Foreign Debt as well as related government policies to the Macroeconomic Performance and Indonesia Ability to Repay Debt. The results is the Foreign Debt indirectly affectsMacroeconomic Performance and Indonesia Ability to Repay Debt, if and only if the Foreign Debt is used for government projects aimed at the interests of society and the increase of production factors."

"Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perlu adanya kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia pada umumnya dan pegawai negeri sipil selaku pengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada khususnya. Untuk itu perlu peningkatan mutu profesionalisme kerja di kalangan pegawai negeri sipil. Di bulan April tahun 1994, tepatnya tanggal 18, Presiden Soeharto menetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan untuk menetapkan jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil yaitu jabatan fungsional yang kriteria pengangkatan dan kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Dengan adanya jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil tersebut diharapkan bahwa mutu profesionalisme kerja pegawai negeri sipil akan meningkat, sehingga pegawai negeri sipil akan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi langsung ke Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis serta gambaran umum tentang Badan DIKLAT itu sendiri dan Widyaiswara, wawancara terhadap baik aparat pelaksana maupun Widyaiswara, dan pembuatan kuesioner untuk diisi oleh aparat pelaksana maupun Widyaiswara. Selama penelitian, penulis mendapatkan bahwa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan-peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ini sudah menunjukkan kelengkapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya juga menunjukkan pengaruh yang cukup positif, yang berarti bahwa sikap aparat pelaksana maupun Widyaiswara sudah cukup mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Walaupun demikian, pemerintah harus lebih banyak lagi mengeluarkan kebijaksanaannya yang berorientasi terhadap peningkatan mutu pegawai negeri sipil yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan dan serius."

"Akumulasi utang Iuar negeri Indonesia saat ini telah menjadi persoalan serius bagi perekonomian karena beban pembayaran utang luar negeri sangat besar, dominasi utang luar negeri swasta, struktur utang luar negeri semakin jauh dari format konsesional, dan kinerja perekonomian makro yang memburuk. Ketika pemerintah dihadapkan pada keinginan untuk menurunkan besarnya utang luar negeri karena dianggap sudah terlampau tinggi, bagaimana dampak penurunan tersebut terhadap kinerja perekonomian secara makro?Tujuan studi ini adalah menganalisis permasalahan utang luar negeri Indonesia dan implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi (sustainable economic growth). Secara khusus studi ini dilakukan untuk menganalisis secara deskriptif masalah utang luar negeri Indonesia dan yang utama adalah menganalisis implikasi kebijakan penurunan stok utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta.Berdasarkan hasil pendukaan dengan pendekatan 2SLS pada model makroekonometri sederhana periode 1971-1999, pada variabel debt overhang (DEBTY) dan variabel crowding out (USX) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel-variabel tersebut akan menurunkan tingkat investasi. Simulasi dilakukan pada periode 1995-1999 dari rentang periode observasi tahun 1971 - 1999 untuk melihat dampak kebijakan penurunan stok utang luar negeri Indonesia terhadap kinerja investasi dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menemukan bahwa penurunan stok utang luar negeri Indonesia secara signifikan akan meningkatkan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serentak, bahwa perbaikan kinerja perekonomian melalui reformasi struktural dan kebijakan yang berorientasi pada penurunan utang luar negeri mutlak dilakukan, seraya berupaya mendorong tercapainya kesepakatan dengan kreditor dalam strategi-strategi penyelesaian utang dan mengurangi secara bertahap."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bantuan luar negeri Australia untuk Indonesia pada pemerintahan PM Paul Keating yang berasal dari Partai Buruh dan pemerintahan PM John Howard yang berasal dari Partai Liberal pada tahun 1991- 1998 yang ditunjukkan dengan melihat besar bantuan yang diberikan, motif dari pemberian bantuan, serta kebijakan kedua perdana menteri ini dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia. Dengan latar belakang politik yang berbeda, kedua perdana menteri ini memiliki cara masing-masing dalam memberikan bantuan luar negerinya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah dan ditulis secara eksplanatif-deskriptif. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam pemberian bantuan luar negerinya kepada Indonesia, Australia pada pemerintahan PM Paul Keating dan PM John Howard memiliki motif yang berbeda dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia, kedua pemerintahan dengan latar belakang politik yang berbeda tersebut juga memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat Indonesia sebagai penerima bantuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Australia rsquo s foreign aid to Indonesia in the government of Prime Minister Paul Keating from the Labor Party and the government of Prime Minister John Howard from the Liberal Party in 1991 1998 which was demonstrated by looking at the amount of aid provided, the motives of giving aid, and the policy of these two prime ministers in providing foreign aid to Indonesia. With a different political background, these two prime ministers have their own way to providing their foreign aid. This thesis was written based on historical method using explanative descriptive style. This thesis concludes that in the provision of foreign assistance to Indonesia, Australia under the government of Prime Minister Paul Keating and Prime Minister John Howard have different motives in providing foreign assistance to Indonesia, and these two prime ministers who came from diffirent political parties have different viewpoints in seeing Indonesia as the recipient aid."

"osisi utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dariUSD2.0 miliar pada tahun 1966 menjadi USD62.0 miliar pada tahun 1997 danUSD68.0 miliar pada tahun 2004, menurun menjadi USD62.0 miliar pada tahun2006 dan akhir tahun 2010 meningkat menjadi USD200,4 miliar. Besarnya stokutang luar negeri Indonesia sudah menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapiIndonesia khususnya terkait dengan peranannya terhadap pertumbuhan ekonomiIndonesia. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui perananutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomis baik yang bersifat mendukungdan tidak sedikit yang menilai bahwa utang luar negeri berdampak negatifterhadap pertumbuhan ekonomi.Untuk kasus Indonesia dalam periode penelitian tahun 2001 sampai dengan2010 diketahui bahwa utang luar negeri Indonesia tidak berpengaruh terhadappertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebab tidakberpengaruhnya utang dimaksud adalah adanya kebijakan transfer negatif sejaktahun 2004 dimana penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dibandingkanpembayaran cicilan pokok dan bunga, dengan salah satu tujuannya untukrefinancing. Selain itu, pemerintah dalam pembiayaan pembangunan (menutupdefisit APBN) lebih mengutamakan sumber dana yang berasal dari Surat BerhargaNegara (SBN) khususnya domestik yang sharenya mencapai 75% dari SBN yangditerbitkan dalam periode 2006 sampai dengan 2010. Hal ini diperkuat puladengan masih rendahnya pengelolaan utang luar negeri mengingat DebtManagement Office (DMO) untuk mengelola utang luar negeri baru efektifdibentuk pada tahun 2006 serta prudential regulation baik untuk pengelolaanutang luar negeri Pemerintah dan Swasta masing-masng baru dimulai tahun 2006dan 2007.Dalam rangka pengelolaan utang luar negeri Pemerintah yang lebih prudent,transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengaturan pengelolaan utang luarnegeri setingkat undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum bagipelaksanaan pengelolaan utang luar negeri. Selanjutnya. dalam mendukungpengelolaan ULN swasta yang prudent, arah kebijakan ULN swasta ke depanharus lebih difokuskan pada beberapa aspek yaitu (1) penguatan sistemmonitoring ULN swasta melalui peningkatan cakupan informasi laporan yangdisampaikan oleh perusahaan swasta yaitu informasi lokasi bank pembayarkewajiban luar negeri. Dengan demikian akan dapat diketahui dari mana sumbervaluta asing diperoleh dan dapat diprediksi dampaknya terhadap nilai tukar, (2)peningkatan komunikasi dengan sektor swasta melalui program kemitraanstrategis, (3) peningkatan good corporate governance dalam pengelolaan utangluar negeri swasta untuk meningkatkan concern terhadap risiko.

---

AbstractIndonesia's foreign debt position continued to increase from USD2.0billion in 1966 to USD62.0 billion in 1997 and USD68.0 billion in 2004,decreased to USD62.0 billion in 2006 and the end of 2010 increased to USD200,4 billion. The magnitude of Indonesia's foreign debt stock has become its ownproblems facing Indonesia in particular related to the role of Indonesia'seconomic growth. Much research has been conducted to determine the role offoreign debt on economic growth in both supporting and not a few who conssiderthat foreign debt is impacting negatively on economic growth.For the case of Indonesia in the study period 2001 to 2010 is known thatIndonesia's foreign debt has no effect on economic growth. From the surveyresults revealed no influential one of the causes of the debt in question is theexistence of negative transfer policy since 2004 in which the withdrawal offoreign loans is smaller compared to payments of principal and interestinstallments, with one of his goals for refinancing. In addition, the government infinancing the development (closing the budget deficit) prefer the source of fundsfrom the Government Securities (SBN), particularly domestic sharenya reach 75%of government securities issued in the period 2006 to 2010. This is confirmed alsoby the still low considering the Debt Management Office (DMO) to manage thedebt effectively formed in 2006 as well as prudential regulation for themanagement of government foreign debt and Private each new start in 2006 and2007.In order to manage the Government's foreign debt to more prudent,transparent and accountable, it would require setting the level of foreign debtmanagement laws so as to provide legal certainty for the implementation of themanagement of foreign debt. Futhermore, in supporting the prudent managementof private debt, private debt policy direction in the future should be more focusedon several aspects: (1) strengthening the monitoring system of private debtthrough increased coverage of the report submitted by a private company that isthe location information overseas paying bank liabilities. Thus will be known fromwhich source of foreign exchange earned and predictable impact on the exchangerate, (2) increased communication with the private sector through a strategic"

"Penataan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah merupakan dampak administrasi pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ternyata dampak tersebut rnenimbulkan banyak masalah diantaranya Pusat belum melimpahkan wewenang pengawasan, pembinaan teknis dan perijinan skala propinsi serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Propinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lebih sulit. Penelitian ini tentang penataan kembali kelembagaan dan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat diberlakukannya pembaruan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2005 dengan tujuan untuk memperoleh usulan rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam kebijakan otonomi daerah tahun 2005.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penataan kelembagaan dan kewenangannya adalah PP No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang berpedoman pads UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; Perda Provinsi Bali No. 2/2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; SK Gubernur Bali No. 32/2001 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tahun 1987. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditata sesuai dengan kebijakan tersebut terdiri atas Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha dengan empat Subbagiannya dan lima Subdinas yang masing-masing Subdinas memiliki empat Seksi. Perencanaan berdasarkan usulan dari bawah sudah dilaksanakan dalam proses penataan dengan pemikiran bahwa yang lebih mengerti keputusan organisasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali sendiri. Kebijakan yang diambil dalam melakukan pengurangan satuan organisasi adalah menggabungkan satuan organisasi yang tugas dan fungsinya mirip atau berdekatan sehingga terdapat penambahan beban kerja dan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan organisasi tersebut. Masih terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan tugas dan fungsi organisasi sebagai perangkat daerah otonom. Keterbatasan pengetahuan dan keputusan yang diambil dalam memberdayakan jabatan fungsional menggambarkan bahwa istilah miskin struktur kaya fungsi belum dijadikan acuan. Pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diprediksi akan mengubah pedoman organisasi perangkat daerah tidak diantisipasi segera dengan melakukan pengkajian pada struktur organisasi dan tata kerjanya.Dan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum matang mempersiapkan kebijakan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali, belum adanya kesamaan persepsi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta belum maksimalnya pemberdayaan jabatan fungsional yang dibutuhkan. Rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diusulkan berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan Sistern Kesehatan Daerah Provinsi Bali serta LIU No. 32/2004 hanya bersifat umum saja.

---

Restructurization is a part of the impact of decentralizing governance. Some of the problem of this impact are the Central does not submit its authority to the District Government and coordination among District Government is more difficult than before. This is a qualitative study on institusional and authority restructurization that has been done by Health Office of Bali Province when reformation of decentralization has been obtained. This study had been done on July until November 2005. This study aims to get complete information of organization structure and job administration design in Health Office of Bali Province in the decentralization era in the year 2005.

The result of this study showed that the regulation which is implemented in Health Office of Bali Province are Government Regulation Number 8412000 and Government Regulation Number 2512000 under The Law Number 22/1999, Bali Provincal Regulation Number 212001, Bali Governor Regulation Number 3212001 and Number 360/1987, and documents from Internal Affairs Department and Human Resources Department. The organization structure of Health Office of Bali Province which was arranged based on that policy are consist of : official head, vice official head, six division that each of division has four section. The bottom-up planning has been done in the process of restructurization, based on the opinion that Health Office of Bali Province is more understand in organization necessity _ The policy that used to reduce the units of division is to unite them which have similar same function and job administration. The impact of this unity will make overload and overlap in job administration. The perception on task and function of organization are different, The terminology of poor structure but rich function is not to be a reference because the knowledge of the family of health function has not been used yet as a reference. It caused by limitation of knowledge and decision making in using functional position . There is no evaluation about structure and its job administration in Health Office of Bali Province to anticipate the Law Number 3212004,

The conclusion of this study showed that Central and district government have an immature planning and organizing in restructurization of structure and job administration, the difference perception in task and function, and using the family of health function is minimal. The proposal of structure and job administration design of Health Office of Bali Province was based on policy direction and health system of Bali Province and also the Law Number 3212004."