Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern pada BUMN X. Skripsi ini menganalisa sistem pengendalian intern yang. ada di BUMN X apakah sudah berjalan secara efektif atau belum, dengan melihat seberapa jauh sistem pengendalian intern yang ada dapat memenuhi tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Observasi dan wawancara dengan berbagai level manajer merupakan salah satu contoh dalam metode penelitian lapangan yang bertujuan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan peranan sistem pengendalian intern yang makin meningkat. Manajemen BUMN X dapat segera mengetahui kondisi Divisi-divisi yang memerlukan perbaikan secepatnya. Walau demikian, masih banyak ditemukan penyimpangan prosedur dalam kegiatan rutin perusahaan. Manajemen BUMN X berusaha mengantisipasi persaingan usaha yang makin ketat dengan cara melakukan perombakan organisasi maupun prosedur. Secara keseluruhan, manajemen BUMN X terus menggalakkan pengawasan melekat agar sistem pengendalian intern yang ada dapat berjalan dengan efektif. Sistem pengendalian intern yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih ada banyak karyawan yang melanggar prosedur baik itu untuk mempermudah pekerjaan atau sebab lainnya. Skripsi ini memberikan beberapa saran bagi manajemen agar tujuan sistem pengendalian intern dapat dicapai. Dengan meningkatkan pengawasan melekat akan dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan dari bawahan. Analisa yang lebih mendalam terhadap kegiatan/Divisi yang menunjukkan adanya kecenderungan pelanggaran, akan dapat mengetahui penyebab dan siapa yang bertanggung-jawab atas pelanggaran yang terjadi sehingga dapat segera dilakukan tindakan koreksi."

"Pemeriksaan intern adalah kegiatan penilaian yang bebas terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu organisasi, sebagai pemberian jasa pada pimpinan. Kegiatan pemeriksaan intern merupakan salah satu unsur pengendalian manajemen yang menjalankan fungsinya dengan menilai unsur-unsur pengendalian lainnya. Didalam Badan Usaha Milik Negara kegiatan pemeriksaan intern dilakukan oleh bad an yang bernama SPI. Efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern di dalam BUMN "X" dapat diukur melalui kedudukan organisasi, dukungan manajemen, wewenang dan tanggung jawab, kondisi personal pemeriksa, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan tadi. Penelitian dilakukan dengan mempelajari buku-buku auditing dan penelitian langsung, khususnya yang menyangkut teoriteori standar-standar, pendapat-pendapat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil penelitan yang didapat Untuk mendapatkan tingkat pengendalian yang baik, kegiatan pemeriksaan intern perlu didukung dengan personil yang memiliki kemampuan teknis yang memadai dan sikap mental yang baik. Keberhasilan pemeriksaan intern juga ditentukan oleh dukungan manajemen dan pengelolaan kegiatan yang tepat. Dukungan pimpinan tercermin dari penetapan kedudukan BPI yang tepat dalam organisasi adanya wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta dilaksanakannya tindak lanjut yang jelas dan segera atas saran dan rekomendasi BPI. Selain itu, keberhasilan pemeriksaan intern mensyaratkan juga adanya pengelolaan yang tepat terhadap tahap-tahap dalam kegiatan pemeriksaan intern, yang meliputi tahap perencanaan- pelaksanaan. serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan intern masih dapat ditingkatkan dengan menyempurnakan pelaksanaan pemeriksaan. Jenis pemeriksaan yang selama ini dilaksanakan lebih mengarah pada pemeriksaaan keuangan dan ketaatan, dapat ditingkatkan dengan mengarahkan pada pemeriksaan operasional."

"Dengan Sistem dan Prosedur Pemeriksaan Intern atas Kebijaksanaann dan Administrasi Kredit yang baik dan tepat dapat mencegah setiap resiko-resikopenyimpangan yang merugikan.Berdasarkan metode pengamatan lapangan (Field observation) dan penelitian perpustakaan.Sistem dan Prosedur Pemeriksaan Intern atas Kebijakan dan Administrasi Kredit pada PT. Bank Bumi Daya (persero) sebenarnya telah ada dan cukup memadai. Namun sistem dan prosedur tersebut belumsepenuhnya Organisasi dapat dilaksanakan Satuan Pemeriksaankarena Sturktur Internnya (SPI)membatasi kebebasan auditor menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena berada di bawah Direktur V dan bukan berada di bawah Dewan Komisaris, sertatugas-tugas dari para auditor internmasih belum Manajemen yang ada.Sistem dan Prosedur Pemeriksaan intern atas Kebijakan dan Administrasi Kredit telah memadai namun Struktur Organisasi Satuan Pengawasan/pemeriksaaninternnya perlu diperbaiki untuk menjamin kebebasan pelaksanaan tugas auditor yaitu di bawah Dewan Komisaris dan dikoordinasikan dengan Direktur Utama. Sistem danprosedur tersebut harus tetap disempurnakan terus-menerusmengikuti perkembangan dunia perbankan serta teknologi.Tugas pemeriksaan Port Folio dan non Port Folio disatukan dalam satu unit yaitu Urusan Pengawasan Intern(UPI). Para auditor harus secara terus-menerus melakukanpendekatan pribadi maupun kedinasan kepada pihakmanajemen agar semakin dimengertinya tugas dan fungsipekerjaaan yang diembannya."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 dengan menggunakan tiga kerangka evaluasi utama. Pertama, kerangka kesesuaian implementasi untuk menilai kesesuaian proses penerapan, penilaian, dan reviu PIPK dengan ketentuan regulasi. Kedua, kerangka pengembangan kapasitas berdasarkan UNDP Capacity Assessment Framework yang mencakup pengaturan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan akuntabilitas. Ketiga, kerangka efektivitas PIPK dalam mendeteksi kelemahan pengendalian yang menjadi temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada empat K/L yang mewakili kombinasi hasil simpulan PIPK dan opini laporan keuangan yang berbeda. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIPK masih bervariasi antar K/L dengan terdapat permasalahan kecenderungan bersifat administratif, belum sepenuhnya berbasis risiko, dan belum terdokumentasi secara memadai bagi K/L yang tidak memiliki pengembangan kapasitas memadai. Kesenjangan kapasitas paling besar terjadi pada aspek kepemimpinan, yang menghambat integrasi PIPK ke dalam tata kelola dan sistem kinerja. Efektivitas PIPK juga belum konsisten dalam mendeteksi temuan pemeriksaan BPK secara proaktif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi lini kedua, peran APIP, perencanaan penilaian berbasis risiko, pengembangan SDM dan dokumentasi sistematis, serta peningkatan akuntabilitas tindak lanjut temuan. Selain itu, Kementerian Keuangan sebagai regulator dan BPKP disarankan untuk mendorong integrasi hasil PIPK ke dalam manajemen kinerja K/L agar PIPK tidak hanya menjadi kewajiban prosedural, tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis pengendalian intern serta optimalisasi penggunaan aplikasi SAKTI dalam penyusunan laporan keuangan. Ke depan, PIPK perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kualitas laporan keuangan, khususnya dalam menghadapi bertambahnya jumlah K/L pada pemerintahan baru, termasuk K/L yang baru terbentuk.

---

This study evaluates the implementation of Internal Control over Financial Reporting (PIPK) in Indonesian Ministries/Agencies (K/L) based on Regulation No. 17/PMK.09/2019 using three main evaluation frameworks. First, the implementation compliance framework assesses the extent to which the processes of applying, assessing, and reviewing PIPK align with regulatory provisions. Second, the capacity development framework, based on UNDP Capacity Assessment Framework, covers four core issues: institutional arrangements, leadership, knowledge, and accountability. Third, the effectiveness framework evaluates PIPK’s ability to detect internal control weaknesses identified by the Supreme Audit Board (BPK). This research adopts a qualitative approach with a case study design on four K/Ls selected to represent a combination of varying PIPK conclusions and audit opinions on financial statements. Data were collected through questionnaires, in-depth interviews, and document reviews. The findings indicate that PIPK implementation varies across K/Ls, with some showing a tendency to be administrative in nature, not fully risk-based, and inadequately documented due to insufficient capacity development. The most significant capacity gap lies in leadership, which hinders the integration of PIPK into governance and performance systems. PIPK effectiveness is also inconsistent in proactively identifying audit findings. The study recommends strengthening the second line of defense, enhancing the role of internal auditors (APIP), adopting risk-based assessment planning, developing human resources, improving systematic documentation, and increasing accountability in follow-up actions. Additionally, the Ministry of Finance as regulator and BPKP are encouraged to promote the integration of PIPK outcomes into performance management so that PIPK functions not merely as a procedural obligation but as a strategic internal control tool, alongside optimizing the use of the SAKTI application in financial reporting. Going forward, PIPK should be fully utilized to support financial report quality, especially in anticipation of the increasing number of K/Ls under the new administration, including newly established entities. "

"Alasan penulisan adalah pada analisa dari suatu sistem dan pengendalian intern didalam suatu perusahaan sandal yang sangat penting peranannya didalam mencapai target perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari penerapan sistem yang ada dibandingkan dengan sistem yang seharusnya, sehingga dapat diperoleh suatu perbaikan atas sistem yang ada khususnya untuk pembelian, penyimpanan dan proses produksi. Metode penelitiannya adalah metode perpustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian membuktikan walaupun perusahaan sudah mempunyai sistem dan prosedur yang sudah digariskan, pada kenyataannya sistem dan prosedur tersebut belum tentu dijalankan secara benar sesuai dengan yang digariskan; dan supaya efektif sistem dan prosedur yang ada harus selalu dinilai dan dievaluasi kembali sesuai dengan perubahan-Perubahan yang terjadi pada lingkungan didalam dan diluar perusahaan. Kesimpulannya setiap perusahaan didalam mencapai tujuan-tujuannya sangat membutuhkan suatu sistem dengan pengendalian intern didalamnya dan juga pentingnya peranan faktor-faktor manusia dalam struktur pengendalian intern tersebut dan disarankan agar sistem dan prosedur yang sudah digariskan oleh perusahaan sebelumnya melalui perencanaan yang mendalam hendaknya dijalankan dalam kegiatan sehari-hari sehingga sistem pengendaliannya dapat ditingkatkan."