Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijaksanaan reformasi perpajakan dilakukan pemerintah antara lain dimaksudkan untuk memobilisasi sumber-sumber daya untuk pengeluaran pemerintah. Walaupun di satu pihak pemerintah memerlukan penghasilan yang besar dari pajak, tetapi hal ini tidah perlu sampai membebankan masyarakat terlalu besar. Bagi masyarakat, bagaimanapun bentuknya, pajak tetap merupakan suatu pengurangan pendapatan. Keadaan ini pada gilirannya akan menimbulhan masalah-masalah dalam perekonomian secara keseluruhan. Karena dalam keseimbangan umum sektor yang satu selalu saling berhubungan dan mempengaruhi sektor lainnya. Skripsi ini mencoba untuk melihat dampak kebiaksanaan reformasi perpajakan, terhadap perubahan distrbusi pendapatan dan perluasan kesempatan kerja, melalui model keseimbangan umum multisektoral. Untuk menghindari kompleksitas, dampak kebjaksanaan reformasi perpajakan yang dibahas dalam skripsi ini hanya dampak dari pajak pertambahan nilai saja. Hal tersebut dikarenakan, pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajalk yang baru diperkenalkan dalam negara kita. Disamping itu, pertumbuhan pajak pertambahan.Analisa multisektoral nilai ini sangat pesat dibandingkan jenis pajak Iain setelah reformasi perpajakan. Kondisi ini akan rnenimbulkan pengaruh yang berarti terhadap distribusi pendapatan, kesempatan kerja dan sebagainya. Model perencanaan yang digunakan adalah model keseimbangan kuantitatif Computable General Equilibrium (CGE). CGE adalah suatu model yang menggambarkan keseimbangan sernua pasar dalam suatu perekonornian. Di dalam model ini terdapat himpunan persaraaan yang menggambarkan permintaan, penawaran dan kondisi keseimbangan untuk pasar komoditi dan pasar faktor yang terdapat di dalam perekonomian serta persamaan-persamaan yang menspesifikasikan pendapatan dari setiap agen ekonorni Model ini mensimulasikan bekerjanya suatu sistim ekonomi yang menggambarkan interaksi antar agen ekonomi (produsen, konsumen dan pemerintah) dan dampaknya pada proses market clearing di pasar faktor dan pasar. komoditi Hasil yang diperoleh menyebutkan bahwa pengenaan pajak pertarnbahan nilai, yang memiliki struktur pajak regresif, dirnana baik golongan berpenghasilan rendah, menengah, ataupun tinggi dikenakan tingkat yang sama terhadap pengeluaran mereka, tidak menyebabkan adanya perbaikan dalam distrbusi pendapatan. Kesimpulan ini mengacu pada menurunnya pendapatan seluruh kelompok rumah tangga, terutama, pendapatan kelompok rumah tangga pertanian yang turun paling tajam dibandinghan pendapatan kelompok rumah tangga bukan pertanian. Disamping usaha untuk meningkatkan penerimaan, hasil yang diperoleh menyimpulhan bahwa pemerintah kurang mempertimbangkan masalah distribusi pendapatan dan kesempatan kerja dalam menetaphan kebjaksanaan reformasi perpajakan. Kesimpulan ini mengacu kepada turunnya pendapatan tenaga kerja di sebagian besar sektor produksi dan turunnya pendapatan seluruh kelompok rumah tangga, terutama pendapatan kelompok rumah tangga pertanian yang turun paling tajam dibandingkan pendapatan kelompok runrah tangga bukan pertanian, di lain pihak hasil simulasi menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah relatif meningkat dengan tajam dibandingkan dengan kondisi awal (base) di tahun 1985. Terhadap masalah kesempatan kerja, walaupun di satu pihak permintaan untuk kategori tenaga kerja pertanian dan tenaga kerja cukup terlatih (tenaga kerja tata usaha, penjualan dan jasa-jasa) mengalami kenaikan, dan dipihak lain untuk tenaga kerja tidak terlatih (tenaga kerja produksi, operator, buruh kasar) dan tenaga kerja Analisa multisektoral"

"ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk membuat model peramalan ekonometrika statis dan dinamis dengan menggunakan variabel-variabel makroekonomi untuk merencanakan, meramalkan dan memantau (realisasi) penerimaan PPN. Hasil analisis menunjukan bahwa variabel-variabel yang signifikan secara model yang mempengaruhi baseline penerimaan PPN adalah konsumsi dalam negeri lag 1, pertumbuhan ekonomi lag 1, dan harga jual inyak mentah Indonesia (ICP)."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya uji materi PP No. 31 Tahun 2007 yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tahun 2014 kepada Mahkamah Agung (MA) atas barang hasil pertanian karena bertentangan dengan UU PPN Pasal 4A, dimana pada UU PPN barang hasil pertanian tidak termasuk barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN (terutang PPN). Pada akhirnya uji materil ini dikabulkan oleh MA melalui putusan MA nomor 70p/hum/2014 mengenai pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pengenaan PPN tersebut pada kapasitas lahan perkebunan kopi Indonesia, nilai ekspor biji kopi dan kopi olahan (hilirisasi) serta dampak hilirisasi kopi terhadap perekonomian Indonesia dilihat dari penciptaan output, tenaga kerja dan pendapatan. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square dan Analisis Input Output, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengenaan PPN berdampak negatif pada luasan lahan perkebunan kopi Indonesia. Pada saat terjadi pengenaan PPN, lahan perkebunan kopi Indonesia berkurang, dan semakin bertambah ketika terjadi pembebasan PPN. Sedangkan dampak pengenaan PPN terhadap nilai ekspor biji kopi adalah negatif namun tidak signifikan, tetapi berdampak negatif dan signifikan terhadap kegiatan hilirisasi yang dilihat dari pengurangan nilai ekspor kopi olahan. Adapun penurunan nilai ekspor biji olahan tersebut akan berpotensi mengurangi output perekonomian dalam negeri, mengurangi tingkat pendapatan rumah tangga dan penyerapan lapangan kerja di sektor yang terkait dengan industri hulu dan hilir tanaman kopi.

---

This research bases on the matter PP no. 31 in 2007 submitted by Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) 2014 to the Supreme Court (MA) of the agricultural products as opposed to the (VAT) Law, Article 4a, where law VAT of the agricultural products, not including goods, that is excluded from the imposition of the owed VAT. In the end the materil granted by Supreme Court through the award of Supreme Court Number 70p/hum/2014 on taxes increase in value over the agricultural products which resulting from agriculture, plantation, and forestry. The purpose of this research is to find the impact of the imposition of VAT the land on the capacity of coffee plantations, export of coffee and the export of coffee processed (downstream process) and the impacts of downstream process of coffee on the economy Indonesia seen from the creation of output, labor and income.

By Using Ordinary Least Square and Input Output methods, the result of this research concluded the VAT has a negative impact on the capacity of coffee land in Indonesia. In the event of the imposition of VAT, Indonesian coffee are reduced, and has been increased when the VAT exemption. While the impact the imposition of VAT on the export value of coffee beans is negative but insignificant, but have a negative impact and significant of the downstream process viewed from reduction value the export of coffee processed. As for reduction in the value of export of processed is to be potential to decrease output domestic economy, reduce the household income and absorption of employment opportunities in sectors related with the the upstream and downstream industries coffee plant."

"Perubahan utama ketentuan PPN pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah terkait perluasan basis PPN. Salah satunya pengurangan obyek yang tidak dikenakan, sebagian diantaranya jasa pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPN sebelum dan sesudah UU HPP serta jika dilakukan simulasi di sisi pengeluaran. Dengan mikrosimulasi dan data Susenas Maret 2019, estimasi menunjukan pengenaan PPN meningkatkan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan relatif kecil pada level pendapatan untuk konsumsi. Saat mendapatkan bantuan langsung tunai, kemiskinan dan ketimpangan menurun relatif kecil. Hasil ini menyiratkan bahwa kebijakan fiscal pemberian bantuan langsung tunai relatif cukup efektif menurunkan kemiskinan namun tidak dengan ketimpangan.

---

The main change in the VAT provisions in the Law on the Harmonization of Tax Regulations is broadening the VAT basis. Among others are education and health services. This study aims to determine the effect of that policy combined with hypothetical reform on spending. Using microsimulations and Susenas data for March 2019, estimates show that the imposition of VAT increases poverty and reduces the relatively small income level for consumption. When receiving cash transfers, poverty and inequality decreased relatively small. These results imply that the fiscal policy of providing direct cash transfers is moderately effective in reducing poverty but not for inequality."

"Ruang lingkup penelitian ini adalah studi tentang analisa bagi hasil PPN antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak bagi hasil PPN tersebut terhadap ketimpangan penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah (vertical imbalances) dan ketimpangan penerimaan antar pemerintah daerah (horizontal imbalances). Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Data yang dijadikan dasar dalam simulasi adalah data penerimaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dan APBD tahun 2004 dari Biro Pusat Statistik dan Departemen Keuangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan pemerintah pusat dan daerah dengan mengasumsikan tingkat pertumbuhan PPN. Simulasi bagi hasil tanpa mengasumsikan tingkat pertumbuhan PPN hanya akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah tetapi menurunkan penerimaan pemerintah pusat. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis, simulasi bagi hasil PPN dengan menarik pajak hotel dan restoran lebih dapat memperbaiki kondisi vertical imbalances antara pemerintah pusat dengan daerah jika dibandingkan dengan simulasi bagi hasil PPN dengan tanpa menarik pajak hotel dan restoran.Berikutnya metode bagi hasil PPN yang dapat menghasilkan distribusi dana bagi hasil yang paling merata adalah metode ENA atau Equity and Need Approach dibandingkan dengan dua metode lainnya, yaitu ESNA atau Equity and Spesifc Needs Approach dan ERA atau Equity and Revenue Approach. Akan tetapi distribusi bagi hasil PPN dengan metode ESNA lebih dapat mengurangi ketimpangan penerimaan antar daerah (horizontal imbalances) jika dilihat dari sturktur alokasi dana bagi hasil PPN. Hal ini karena metode ini memberikan porsi alokasi dana bagi hasil yang paling tinggi bagi kelompok provinsi berpendapatan rendah dibandingkan dengan dua metode lainnya. Sebaliknya metode ini memberikan porsi alokasi dana bagi hasil yang paling rendah bagi kelompok provinsi berpendapatan tinggi dibandingkan dengan dua metode lainnya."

"Penelitian ini membahas mengenai dampak implementasi kebijakan Goods and Services Tax tahun 2015 terhadap kekalahan koalisi Barisan Nasional pada Pemilu Malaysia 2018.. GST merupakan kebijakan mengenai pajak barang dan jasa pengganti kebijakan SST yang diterapkan pada 1 April 2015. Dimana seluruh barang dan jasa baik dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi dikenakan pajak sebesar 6%. Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah "bagaimana dampak implementasi kebijakan GST (Goods and Services Tax) yang diterapkan pada tahun 2015 terhadap kekalahan koalisi Barisan Nasional dalam Pemilihan Umum Malaysia 2018? Dalam menjawab pertanyaaan penelitian tersebut, penulis akan mengacu pada teori economic voting dari Michael Lewis dan Richard Nadeu pada tahun 2011 dengan metode penelitian kualitatif. Adapun teori ini menjelaskan mengenai pemilih akan melihat kondisi ekonomi negara dan kebijakan yang diterapkan selama periode pemerintahan petahana sebagai salah satu faktor yang memengaruhinya dalam memilih. Adapun indikator yang digunakan dalam teori ini adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pajak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi GST memiliki dampak negatif terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, daya beli, tingkat konsumsi, dan biaya hidup masyarakat. Dampak dari implementasi inilah menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang menyebabkan kalahnya Barisan Nasional dalam Pemilihan Umum 2018.

---

This study discusses the impact of the implementation of Goods and Services Tax policy on the defeat of the Barisan Nasional coalition in Malaysia General Election 2018. GST is a policy on goods and services tax substitutes for the SST policy applied on April 1, 2015. Where all goods and services are well in the production process consumption and distribution are subject to a tax of 6%. Research question in this study is "what is the impact of implementation Goods and Services Tax policy implemented in 2015 on the defeat of Barisan Nasional coalition in the Malaysia General Election 2018?". In answering the research question, this paper will refer to the theory of economic voting from Michael Lewis and Richard Nadeu. The theory explains that voters will look at the country's economic conditions and policies implemented during the incumbent government period as one of the factors that influence it. in choosing. The indicators used in this theory are economic growth, inflation, unemployment, and tax policy. The conclusion in this study is that GST Implementation has a negative impact on inflation, economic growth, unemployment, purchasing power, consumption level, and people's living costs. The impact of this implementation caused a low level of community satisfaction with the government, which led to the defeat of Barisan Nasional in the 2018 General Election."

"Mekanisme pemungut PPN/WAPU PPN telah dimanfaatkan oleh kontraktor kontrak karya/Badan-badan Tertentu utk melakukan keterlambatan penyetoran PPN. Dengan dicabutnya ketentuan pemungut PPN pada Badan-badan Tertentu oleh pemerintah telah menimbulkan reaksi dari Badan-hadan Tertentu khususnya Badan-badan Tertentu pada sektor Migas untuk tetap menjadi Pemungut PPN/WAPU PPN. Kontrak Karya yang ditandatangani setelah tahun 1994 menyebutkan bahwa Kontraktor sebagai Pemungut Pajak berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN berdasarkan UU PPN tahun 1994 dan peraturan pelaksananya sehingga berdasarkan Kontrak Karya tersebut Kontraktor Kontrak Karya masih berstatus sebagai Pemungut PPN.Dalam metode pemajakan pertambahan nilai terikat oleh 4 asumsi dasar yang merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai. (1) Sasaran akhir dari pemajakan pertambahan nilai adalah penerima unsur2 pertambahan nilai tsb, (2) pemungutan pajaknya terjadi di tempat dan pada waktu pertambahan nilai tersebut tercipta, (3) penanggung jawab perhitungan pemungutan dan penyetoran pajak ke kas negara adalah tempat terciptanya pertambahan nilai tersebut dan (4) beban pajak tersebut dapat atau secara konsep dimaksudkan untuk dilimpahkan kepada para konsumen. Pada mekanisme khusus/WAPU PPN, telah terjadi menyimpangan terhadap asumsi dasar pemajakan pertambahan nilai karena penanggung jawab perhitungan pemungutan dan penyetoran pajak ke kas negara dilakukan bukan pada tempat terciptanya pertambahan nilai tapi pada tempat dikonsumsinya pertambahan nilai.Penelitian dilaksanakan di PT XYZ. Metode yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan pcndekatan kualitatif. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini bersamaan dengan pengumpulan data-data yang didapat. Di samping itu dibangun kerangka konseptual untuk membantu dalam melakukan analisa pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa status sebagai pemungut PPN masih diminati oleh Badan-badan Tertentu sebagai satu sarana unluk mengamankan kewajiban pembayaran PPN atas konsumsi barang dan jasa yang diperoleh dari Rekanan Badan-badan tertentu. Setelah PT XYZ tidak berstatus sebagai WAPU PPN dikelahui bahwa terdapat rekanan PT XYZ/Pengusaha Kena Pajak yang belum mengerti mekanisme PPN secara umum dan juga terindikasi adanya niat untuk melakukan penyelundupan pajak. Salah satu kelemahan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai adalah sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak untuk itu dituntut adanya pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam mekanisme khusus/WAPU PPN, Pemungut PPN dapat membantu melakukan pengawasan dalam melaksanakan kewajiban PPN karena setoran pajak ke kas negara dilakukan oleh WAPU PPN. Pada mekanisme khusus/WAPU PPN saat terutang Pajak Penambahan Nilai adalah saat dilakukan pembayar tagihan kepada rekanan oleh WAPU PPN. Hal ini tclah dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya untuk melakukan keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara menunda pembayaran tagihan kepada rekanan maupun menunda penyetoran PPN. Untuk itu PT XYZ telah menerapkan beberapa prosedur/program yaitu; Cash Discount , E-Invoicing dan Surat Setoran Pajak/SSP yang berbasis elektronik didalam proses pembayaran Tagihan kepada Rekanannya dan setoran pajak untuk meminimalkan tingkat keterlambatan pembayaran invoice-invoice dari Rekanan PT XYZ.Atas dasar penelitian tersebut hendaknya pemerintah tegas menentukan kebijakan untuk meniadakan Pemungut PPN atau tetap meneruskan kebijakan menetapkan Badan-badan tenentu sebagai pemungut PPN . Ketegasan kebijakan itu harus diikuti dengan kepastian hukum sehingga tidak ada pertentangan dalam hukum yang menjadi dasarnya.

---

Work contract-based contractors/certain institution have long been taking advantages of the VAT/ VAT COLLECTOR mechanism to delay their VAT payment. The annulment of stipulation by the Govemmcnt on VAT collection performed by certain institutions has resulted in reaction from certain companies engaged in oil and gas sector (Migas) to continue being VAT COLLECTOR. Besides, work contract signed after 1994 stipulates that the contractors as VAT COLLECTORS are obliged to collect, to deposit, and to report VAT in accordance with Law No. 11 on VAT.

Actually, VAT is theoretically based on four fundamental assumptions that: (1) the very targets of value-added tax are receivers of the value-added elements; (2) tax collection takes place at the place where and at the time when add-values are created; (3) the place creating add value is responsible to collect and to pay value-added tax to the state treasury; and (4) tax burden can conceptually be transferred to consumers. Special mechanism of VAT/VAT COLLECTOR has been marred by distortion to the fundamental assumption of VAT since the responsibility to collect and to deposit VAT to the State Treasury is bome not by the place producing the add values but by the place consuming the add values.

This research was conducted at PT XYZ with descriptive-analytic method and qualitative approach. The data were analyzed at the time they were collected. ln addition, a conceptual framework was made for analysis with qualitative approach.

The results of this research show that certain companies remain interested in VAT COLLECTOR status to secure their obligation to pay VAT upon consumption goods and services gained from their business partners. After VAT COLLECTOR status of PT XYZ was invalidated, it was found that many partners of the Company, or company taxpayers, have not understood the general mechanism of VAT. In addition, an indication that many PT XYZ's partners have an intention to embezzle VAT was alsorevealed in this research. One of the weaknesses of the current VAT collection mechanism is that it is prone to tax embezzlement. Therefore, it is imperative to apply higher level of monitoring and to demand high level of compliance from taxpayers in performing their obligations. In the Special mechanism of VAT Collection, VAT COLLECTORS can give their assistances to monitor VAT payment because it is VAT COLLECTORS that deposit VAT to the State Treasury. Under the special mechanism of VAT COLLECTOR, the indebtedness time of VAT is the time when VAT COLLECTORS make payment upon the invoice from their partners. Actually, Work Contract-based contractors/certain Institutions have taken advantages from this condition by delaying their VAT payments to the State Treasury. ln light of the above reasons, PT XYZ has applied several procedures or programs, including Cash Discount and E-invoicing in payment process to its partners and electronic-based Tax Payment Receipt (SSP) in payment process to the State Treasury in order to minimize delay in invoice payment fiom PT XYZ's partners.

Based on the research results and in order to provide legal certainty in VAT collection, the Govemment should decide whether or not it will continue the policy to appoint certain institutions as VAT collectors. This decision should be coupled by legal certainty to avoid legal contradiction."

"Transaksi e-commerce yang telah meluas ke perdagangan internasional, menyebabkan beragamnya jenis transaksi yang ada. Pemerintah melihat adanya potensi penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap variasi transaksi penjualan e-commerce model Online Marketplace dikenakan PPN yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace serta kendala dan upaya dalam pengenaannya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace dilakukan berdasarkan penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Kendala dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN pun beragam, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

E-commerce transaction has been extended to international trade, causing various types of transactions. The Government captures the potential of tax revenues, particularly the Value Added Tax (VAT). Each variations of sales transaction on e-commerce Online Marketplace model imposed VAT differently. The purpose of this study is to analyze the mapping of the imposition of VAT on e-commerce transaction Online Marketplace model, as well as the constraints and efforts in the imposition.This study use a qualitative approach with descriptive research with the literature study and interview. Research finding shows the mapping of the imposition of VAT on e-commerce Online Marketplace model imposed by delivery of the goods from Online Marketplace Merchant to the buyer. Constraints and efforts that occur in the imposition of VAT are vary, referring to the types of transactions that occur."

"Penelitianinimembahas mengenai analisis implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa outsourcing dengan model paying agent dan full agent dengan mengambil studi kasus pada salah satu perusahaan outsourcing, yaitu Koperasi Karyawan XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskripstif. Hal ini disebabkan dalam tahap implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa outsourcing dengan model paying agent dan full agent masih menimbulkan disputemengenai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Wajib Pajak dan menurut fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), sehingga dalam tahap implementasinya menjadi sesuatu yang sangat menghambat. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tahap implementasi harus tetap berpedoman kepada peraturan ? peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam hal jasa outsourcing dengan model apapun maka perlakuannya harus disesuaikan dengan kebijakan yang ada, apabila tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam kebijakan tersebut, maka atas jasa tersebut merupakan jasa kena pajak. Koperasi karyawan XYZ yang memberikan jasa outsourcing denganmodel paying agent ini, untuk tenaga kerja pengguna yang dibayarkan gajinya oleh Koperasi Karyawan XYZ tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun untuk yang atas tenaga kerja di Koperasi Karyawan XYZ maka tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

---

This study discusses the analysis of policy implementation of Value Added Tax (VAT) on services outsourcing paying agent modeland agentfull agent modelby taking case study on one of the outsourcing companies, namely XYZ Cooperative employees. The study was a qualitative study with deskripstif analysis. This is because the policy implementation phase of the Value Added Tax (VAT) on services outsourcing model with paying agent and the full agent still poses a dispute regarding the Value Added Tax Base by taxpayers and by tax authorities ((Directorate General of Taxation), resulting in the implementation phase to be something is greatly inhibited.

The results of this study is that in the implementation phase must still be guided by the rules and policies. In the case of outsourcing services to any model of the treatment must be tailored to the existing policy, if it does not meet the requirements in the policy, then the service is a taxable service. XYZ Cooperative employees who provide outsourcing services to the paying agent models, the labor user for his salary paid by XYZ Cooperative employees are not subject to Value Added Tax, but for which the manpower in the XYZ Cooperative employees remain subject to Value Added Tax."