Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan bank dalam perekonomian semakin menjadi pentingterutama dalam mempengaruhi investasi. Namun demikian investasi tersebut tidak terlepas dari adanya risiko yang pada akhirnya akan dirasakan bank sebagai kredit bermasalah. Untuk mengetahui lebih jauh pengaruh kredit bermasalah terhadap bank penulis mencoba mengangkat topik ini dalam bentk skripsi. Pembahasan topik tidak terlepas dari study kepustakaan Literatur dan Peraturan-peraturan relevan, dan riset lapangan pada bank X.Manfaat yang didapat dari penulisan ini terutama menyangkutperlakuan akuntansi, internal control, kolektabilitas, dan pemecahan masalah atas kredit macet. Perlakuan akuntansi yang diterima umum menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan. Internal Control selama proses kredit dan pemecahan masalah atas kredit macet berguna untuk bank. Kolektabilitas kredit membantu investor dalam menilai potensi laba suatu bank. Kesimpulan yang bisa ditarik dari karya ilmiah ini menyangkut significan event sebagai tolok ukur pencadangan. Ini berarti kolektabilitas dipengaruhi oleh waktu tunggakan pengembalian kredit dan kondisi keuangangan debitur. Dari sisi audit! Kondisi tersebut mempengaruhi going concern bank sehinggga jika material dapat mempengaruhi opini. Opini yang kurang baik dari auditor justru bisa menyebabkan bankruptcy sebuah bank oleh karena itu perlu ada penanganan kredit bermasalah. Pembentukan sebuah wadah yang bertugas menyelesaikan kredit macet mampu mengurangi biaya waktu dan tenaga banker. Satu hal yang sangat penting bank harus menemukan titik optimal antara investasi dan dana."

"Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari suatu risiko kerugian, untuk itu dalam Undang-Undang perbankan indonesia Bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kredit usaha rakyat merupakan kredit program pemerintah dimana Bank merupakan pihak yang menyalurkan KUR tersebut kepada UMKMK, dimana dana dalam penyaluran KUR merupakan 100% (seratus persen) dana Bank. Salah satu Bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR adalah Bank X. Bank X telah menyalurkan KUR kepada UMKMK salah satunya pemberian KUR Grup PT. KMS sebagai penjamin dari 20 (dua puluh) petani ubi rambat. PT. KMS tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. KUR yang disalurkan oleh Bank dijaminkan oleh pemerintah kepada Perusahaan Penjamin, Bank X mengajukan klaim kepada PT. ASKRINDO, akan tetapi klaim tersebut ditolak karena ada indikasi kredit fiktif. SKAI Bank X melakukan investigasi atas dugaan tersebut dan menemukan bahwa 20 (dua puluh) debitur tersebut fiktif, ditemukan adanya pemalsuan identitas kedua puluh petani ubi rambat tersebut. PT. KMS dengan sengaja melakukan pemalsuan serta penipuan, hal ini diketahui oleh pegawai Bank X terkait pemberian KUR, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan fasilitas KUR dari Bank X. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat pada Bank X ? dan Bagaimanakah akibat hukum bagi Bank X dan PT. KMS dalam hal terjadinya kredit fiktif?. Bank X memiliki standar operasional prosedur dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian namun Bank X cabang Binjai, Medan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur pemberian kredit, hal ini membutkikan bahwa Bank X cabang binjai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dalam hal terjadinya kredit fiktif baik PT. KMS maupun pegawai Bank yang terlibat dalam kredit fiktif ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang perbankan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.

---

The Bank in carrying out its business activities not in spite of a risk of a loss, for it in Indonesian banking law Banks in the running of his business must be based on the principle of prudence. The people's credit business loan government programs in which the Bank is funneling the KUR to the UMKMK, where the distribution of funds in the KUR is a 100% (one hundred percent) of Bank funds. One of the Government-designated Banks to channel KUR is Bank X Bank X has been funneling. KUR to UMKMK one of them granting KUR Group PT. KMS as guarantors of 20 (twenty) Yam farmers. PT. KMS cannot make a payment obligation resulting in a credit being jammed. KUR transmitted by banks pledged by the Government to the company's Underwriters, Bank X claim to the PT. ASKRINDO, but the claim is rejected because there are indications of fictitious credits. SKAI Bank X APHIS these allegations and found that 20 (twenty) of the fictitious debtors, found an impersonation of the twentieth the Yam farmers. PT. KMS with deliberate forgery and fraud, it is known by the Bank employee X related awarding of KUR, it is done to get facilities from Bank X kur. based on this there are 2 (two) problems in this study i.e. How is the application of the principle of prudence in granting business credit the people at Bank X? and how is the legal consequences for the Bank and PT KMS in terms of occurrence of fictitious credits?. Bank X has a standard operational procedures in the granting of credit is based on the principle of prudence but Bank branch Binjai, Medan X does not implement appropriate procedural measures granting credit, it is membutkikan that the Bank does not implement binjai branch X principle of prudence. The legal consequences in case of occurrence of fictitious credits good PT. KMS or Bank employee involved in this fictitious credit may be subject to criminal sanctions under the laws of the Banking Law and the Criminal law of Indonesia."

"Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas merupakan bagian dari jenis-jenis risiko yang harus diantisipasi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) supaya tidak menyebabkan BPR tersebut ditutup oleh regulator. Peraturan terkait dengan Risiko Kredit sudah berkembang cukup baik dalam memitigasi risiko yang akan terjadi, sedangkan peraturan tentang Risiko Likuiditas baru mulai dibicarakan secara lebih intensif setelah terjadinya krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat. Penelitian ini menghitung pengaruh dari Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan terhadap penutupan BPR di Indonesia.

---

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) should anticipate Credit Risk and Liquidity Risk since those risks are crucial which can lead the banks to bankruptcy or being closed by the regulator. Regulation on Credit Risk has been developing quite well in mitigating the risks while the regulation on Liquidity Risk is about to discuss more intensively after the sub-prime mortgage crisis happened in the United States. This research calculates the effect of Credit Risk and Liquidity Risk either individually or simultaneously to the closure of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipe kepemilikan pada bank persero, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, bank swasta campuran, dan bank swasta asing yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2005-2014. Sampel dalam penelitian ini ada 106 bank umum yang terbagi dalam 5 bank persero, 53 bank swasta nasional, 26 bank pembangunan daerah, 12 bank swasta campuran, dan 10 bank asing. Penelitian menggunakan model fixed effect untuk bank persero, swasta nasional, pembangunan daerah, dan swasta campuran sedangkan model random effect digunakan untuk bank swasta asing, yang hasilnya diolah dengan program Eviews 9. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan pengaruh faktor determinan pada masing-masing tipe kepemilikan bank. Pada bank persero variabel yang berpengaruh terhadap rasio pinjaman kredit adalah profit, liquidity, dan deposit. Pada bank swasta nasional variabel yang berpengaruh adalah profit, liquidity, equity, deposit, dan GDP. Pada BPD variabel yang berpengaruh adalah liquidity, equity, deposit. Pada bank swasta campuran variabel yang berpengaruh adalah liquidity, equity, size, dan GDP. Pada bank swasta asing variabel yang berpengaruh adalah profit, liquidity, equity, deposit, dan size.

---

This study aimed to analyze bank ownership type in state-owned banks, private domestic banks, rural banks, foreign-domestic private banks and foreign private banks listed at Bank Indonesia in the era of 2005-2014. Total samples using 106 banks which are 5 for state-owned banks, 53 for private domestic banks, 26 for rural banks, 12 for foreign-domestic private banks and 10 for foreign private banks. This research using a fixed effect model for state-owned banks, domestic private bank, rural banks, and foreign-domestic private banks while random effect model are used for foreign banks whose results are processed by eviews 9 program. In this study found that there are differences in the influence of the determinant factors in each the type of ownership of the bank. In the state-owned banks, variables that affected the ratio of loans are profit, liquidity and deposit. In the national private banks, variables that affected are profit, liquidity, equity, deposits and GDP. In rural banks, variables that affected are liquidity, equity, deposit. In foreign-domestic private banks, variables that affected are liquidity, equity, size, and GDP. And in the foreign private bank, variable that affected are profit, liquidity, equity, deposit, and size."

"Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai sistem pengendalian kredit pada BPR Gamon, sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang sedang tumbuh dan berhasil menjadi 3 BPR terbaik di Jakarta. Sistem pengendalian kredit yang dianalisis tidak terpaku pada proses pengendalian saja, tetapi juga pada strategi dan manajemen yang melakukan pengendalian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana BPR Gamon menerapkan sistem pengendalian kreditnya ditengah kesulitan BPR di industri Perbankan terkait tingginya tingkat Non Performing Loan (NPL) BPR secara nasional selama ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Gamon memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan sistem pengendalian kredit melalui strategi, proses pengendalian dan manajemennya sehingga mampu menekan NPL. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa BPR Gamon telah memiliki sistem pengendalian kredit yang sangat baik dan sesuai dengan keadaan perusahaan sehingga mampu mengatasi berbagai ancaman dan meningkatkan kinerja perusahaan.

---

This research comprehensively analyzes the implementation of credit control system at BPR Gamon, a growing rural bank that has become one of the top three rural bank in Jakarta. The analysis is not only focused on the control process, but also on the strategy and the management of credit control. The aim of the research is to explain how BPR Gamon applies its credit control system in the middle of rural banks industry difficulty due to high Non Performing Loan (NPL) percentage.

The research shows that BPR Gamon has a high commitment on implementing the credit control system through its strategy, control process, and management so it can reduce the NPL percentage. Finally, the research concludes that BPR Gamon has an excellent and appropriate credit control systems that it could overcome various threats and increase the bank performance."

"Skripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian credit menurut hukum perbankan di Indonesia dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X dan PT. Y dalam pembiayaan proyek Kewajiban Pelayanan Universal dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produk kredit dari bank umum diatur oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan aspek pemberian kredit. Penelitian ini memfokuskan kepada jenis kredit yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Prosedur dan persyaratan atas pemberian kredit yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan dibahas mendalam. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit yaitu terkendalanya pembayaran kredit oleh PT. Y sehingga Bank X menggolongkan kredit tersebut menjadi kredit macet (kolektibilitas tingkat 5). Selain itu, penyelesaian dari kredit bermasalah tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perbankan, SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana diubah oleh PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Implementasi Manajemen Resiko Bank Umum. Pemberian Kredit antara Bank X dengan PT. Y terkendala masalah pembayaran yang diakibatkan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi tidak dapat melakukan pembayaran atas prestasi kerja PT. Y akibat diblokirnya anggaran oleh DPR-RI. Analisa mendalam tentang debitur termasuk didalamnya analisa prinsip 5C beserta analisa kelayakan proyek telah dilakukan dengan baik. Namun, kendala PT. Y dalam pembayaran kredit merupakan kendala diluar kuasa PT. Y. Proses penyelesaian kredit meliputi surat peringatan, eksekusi, musyawarah dan Arbitrase.

---

This thesis discusses the process of settlement of credit under banking law in Indonesia in the credit agreement made between the Bank X and PT. Y for financing Universal Service Obligations project of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine how the product credit from commercial banks regulated by laws and other regulations related to aspects of the provision of credit. This research focuses on the type of credit agreed between both parties that investment credit and working capital credit. The terms and procedures for the granting of credit required by the Banking Act is discussed. In this study, the issues raised are issues that arise in the implementation of credit that is obstacle for credit payments by PT. Y so that Bank X classified the credit as the loss credit (collectability level 5). In addition, the settlement of the loss credit also reviewed from the law aspect and other regulation. The method used is a juridical normative method.

Based on the research results, it can be seen that the arrangement of credit facilities under Indonesian law set forth under Law No. 7 of 1992 as amended by Act No. 2 of 1998 on Banking, SK DIR BI No. 27/162 / KEP / DIR and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/3 / PBI / 2005 as amended by PBI No. 8/13 / PBI / 2006 regarding Legal Lending Limit and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/15/2012 Asset Quality Rating for Commercial Banks and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25 / PBI / 2009 regarding Implementation of Risk Management of Commercial Banks. The credit lending between Bank X with PT. Y constrained problem of payment caused by the Telecommunications and Informatics Funding Provision Management Agency (BP3TI) as the representative from Ministry cannot make payments on work performance of PT. Y as the result of the blockage of budget by the House of Representatives. Depth analysis of the debtor including analysis of 5C principles along with project feasibility analysis has been done well. However, the problem faced by PT. Y in the payment of credit is a constraint beyond the control of PT. Y. The processes of settlements of credit include warning letters, execution, deliberation and Arbitration."