Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis ini membahas aspek akuntansi dan perpa-jakan bisnis franchise. Permasalahan-permasalahan akun-tansi dan perpajakan berkenaan dengan bisnis franchise khususnya franchise format bisnis, baik yang menyangkut kepada pihak franchisor (pemilik hak franchise) maupun pihak franchisee (pembeli hak franchise). Karya ini diharapkan akan bermanfaat dalam menentukan kebijakan yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terkait dalam mengakomodasi perangkat akuntansi dan perpajakan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis franchise. Penulisan karya ini menggunakan metode deskriptif teoritis yaitu suatu metode dimana masalah-masalah akuntansi dan perpajakan bisnis franchise dipaparkan, kemudian alternatif-alternatif pemecahannya diberikan dalam kerangka teoritis sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dari pihak franchisor, permasalahan akuntansi utama yang muncul berkisar sekitar perlakuan akuntansi atas biaya pengembangan program franchise dan initial fran-chise fee. Biaya pengembangan program franchise tidak dibebankan sebagai beban tahun berjalan, melainkan dikapitalisasi untuk dikemudian diamortisasi secara rasional. Selanjutnya, atas initial franchise fee yang diperoleh juga tidak diakui sekaligus sebagai penda-patan pada tahun berjalan, melainkan ditangguhkan pengakuannya sampai kondisi dimana kewajiban-kewajiban penting (significant performance) yang harus dilakukan oleh pihak franchisor telah terpenuhi. Dari pihak franchisee, permasalahan akuntansi utama adalah perlakuan akuntansi atas pembayaran initial franchise fee kepada franchisor yang harus dikapitali-sasi untuk kemudian diamortisasi secara sistematis sesuai dengan lamanya perjanjian franchise. Permasalahan pajak yang dihadapi bisnis franchise terutama dalam hal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak ada pembayaran fee franchise yang lolos dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Agar terdapat kepastian akuntansi dan perpajakan bagi bisnis franchise yang berkembang pesat saat ini, disa-rankan untuk mengakomodasi perangkat akuntansi baik minimal berupa interpretasi maupun suatu pernyataan. Sedangkan aturan pajaknya hendaknya tidak mengecualikan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi bisnis franchise. "

"Saat pengakuan pendapatan menentukan besarnya laba usaha yang dilaporkan perusahaan dalam suatu periode. Untuk perusahaan konstruksi, di mana. jasa konstruksi dilakukan meliputi masa yang relatif lebih lama dibandingkan dengan jenis usaha. lainnya, maka metode pengakuan pendapatan yang digunakan perusahaan akan sangat menentukan perhitungan laba usaha. Metode pengakuan pendapatan ini, pada akhirnya juga akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang terutang pada suatu tahun pajak. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh perusahaan konstruksi, pada. dasarnya tidak berbeda dengan metode yang diwajibkan oleh ketentuan Perpajakan, yaitu metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan dan laba usaha dapat secara proporsional diakui selama masa konstruksi, demikian Pula dengan pajak penghasilan yang terutang. Aspek perpajakan lain yang terkait dalam perusahaan konstruksi adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas impor, dan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Sceara. umum, PPN terutang pada saat penyerahaan barang atau jasa kena pajak. Untuk'perusahaan konstruksi, penyerahan jasa kena Pajak baru dilakukan pada saat proyek telah diselesaikaan yaitu pada saat pembuatan Berita Acara Penyerahan (BAP). Sementara itu selama masa konstruksi, perusahaan telah menerima pembayaran berupa uang muka atau pembayaran termin sesuai tahap penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPN terutang pada saat pembayaran bila pembayaran dilakukan lebih dahulu dari pada penyerahan barang atau jasa kena Pajak. Dengan demikikan, untuk perusahaan konstruksi PPN terutang pada saat penerimaan uang muka, penerimaan termin dan pada saat pembuatan BAP. Untuk yang terakhir ini, PPN terutang atas seluruh pembayaran yang belum dilunaskan oleh pihak pemberi kerja, termasuk pembayaran atas retensi yang biasanya bare diterima beberapa bulan setelah BAP. Dari perusahaan yang penulis analisa, mekanisme pembayaran PPN masukan dan pemungutan PPN keluaran cukup mempengaruhi arus kas perusahaan. Terutama dalam hal pemungutan PPN atas retensi, di mana perusahaan sepertinya "meminjamkan" kepada pemerintah PPN atas retensi yang belum dibayar oleh pemberi kerja. Hal ini memang merupakan konsekuensi dari ketentuan perpajakan yang ada."

"Monetary sector especially banking constitutes a sector which at most getting some facilities from the government referring to the economic crisis impact. These facilities include aid of liquidity from the central bank (BLBI), transfer of credit stuck, fund of recapitalization, revaluation of assets and permit for quasi reorganization. Bank X uses additional paid in capital coming from recapitalization fund for deficit elimination through quasi reorganization. Actually this method is aimed by bank at distributing earnings. The Bank wants to release from the failure of managing bank at the past which is it can be seen from the deficit by vanishing it. From the taxation prospective, the bank always makes any effort to carry over her fiscal lost despite the lost commercial has been eliminated. They can set and adjust the tax regulation to accommodate its interest for example the tax regulation about The Use of Book Value for Corporate Restructuring Transaction. Revaluation of assets and quasi reorganization are used to compensate her profit against loss and then the remaining profit may be distributed without taxable before. From the accounting aspect, the Bank X only eliminates the deficit to additional paid in capital account because it doesn?t follow the accounting procedure for quasi reorganization. The Bank X doesn?t revalue its assets to the fair value at the date of quasi reorganization by the way the value of retained earnings account do not become zero. The Bank X doesn?t have significant impairment of its assets so that it doesn?t have any reason for quasi reorganization. Another principle for quasi reorganization that the firm after quasi reorganization start from newly are not fulfilled by Bank X because there are still profit balance expressing management interest. From the business aspect, quasi reorganization doesn?t have significant effect to Bank X performance. Performance and healthy of Bank X measured with financial and CAR rasio does not effected by deficit amount. The study was taken by analyzing and comparing the implementation of quasi reorganization at the Bank X with the rules and theory thereof. This study was also taken by interviewing a couple of people who have competence. The important finding of this analysis is that the Bank X may release from mistakes of past management by engineering her deficit elimination and also the Bank X can enjoy as maximum its earnings through fiscal loss compensation. Pursuant to that finding, there is required to be conducted the observation of applying of quasi reorganization according to accounting standard and there is required the clearer taxation and accounting regulation to be made so that quasi reorganization can not be used solely to divide profit."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak dan akuntansi atas transaksi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Yang menjadi perhatian penulis adalah apa saja yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual menurut peraturan perundang-undangan RI, setelah itu jika suatu transaksi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tentu memiliki implikasi perpajakan. Bagaimana implikasi perpajakannya jika transaksi HaKI dilakukan lintas negara dan bagaimana jika dilakukan di dalam negeri. Selain itu bagaimana pencatatan akuntansinya atas transaksi tersebut oleh wajib pajak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa HaKI menurut peraturan perundangundangan RI tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perpajakan dan ketentuan akuntansi. Dalam peraturan perundang-undangan HaKI RI, ada 2 (dua) hal penting yang diatur terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan akuntansi yaitu Royalti dan pengalihan HaKI dan Lisensi. Royalti merupakan imbalan karena penggunaan HaKI atau penggunaan lisensi. Sedangkan pengalihan HaKI dan Lisensi kepada pihak lain dapat menimbulkan Capital Gain atau Capital Loss.Baik Royalti maupun Capital Gain atau Capital Loss keduanya diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Bahkan dalam ketentuan perpajakan juga diatur mengenai jasa teknik. Agar suatu HaKI dapat dipergunakan oleh pengguna HaKI maka perlu adanya tenaga ahli yang datang kepada pengguna HaKI untuk menset segala sesuatunya agar siap digunakan. Jasa yang diberikan oleh tenaga ahli yang berasal dari pemegang HaKI atau pemilik HaKI tersebut merupakan jasa teknik. Berkaitan dengan transaksi lintas negara terutama dengan negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, Wajib Pajak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam P3B tersebut."

"Penelitian ini membahas mengenai aspek akuntansi dan aspek perpajakan atas penghasilan jasa konstruksi PT Brantas Abipraya (Persero). Pembahasan pembahasan aspek akuntansi didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 34 tentang Akuntansi Kontrak Kontruksi, dan PSAK Nomor 12 tentang Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi Dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset.Sedangkan Aspek perpajakan yang dibahas meliputi aspek Pajak Penghasilan (terutama PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai. Keseluruhan aspek perpajakan dibahas dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang KUP, Undang-undang PPh, Undang-undang PPN, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 serta peraturan pelaksanaan di bawahnya. Penelitian dilaksanakan pada Kantor pusat PT. Brantas Abipraya (Persero) yang berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 34 Cawang Jakarta Timur. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagimana kebijakan akuntansi atas jasa konstruksi, khususnya jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan bantuan atau pinjaman luar negeri, pada PT Brantas Abipraya (Persero) serta untuk mengetahui kebijakan Perusahaaan terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilainya. Penulisan karya akhir dilakukan dengan menggunakan penelitian studi kasus kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, digunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan kontrak dan beban kontrak PT Brantas Abipraya pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 mengenai Akuntansi Kontrak Konstruksi, namun demikian ditarik beberapa sub simpulan antara lain, yaitu: (1) perusahaan menganut asas konservatif dalam hal pengakuan eskalasi (penyimpangan dalam kontrak) dan klaim; (2) dalam melakukan joint venture, bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan adalah Pengendaliaan Bersama Operasi (Jointly Controlled Operations) baik secara integrated maupun secara job allocations (separated).Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Prosedur Pelaksanaan Pajak Penghasilan PT Brantas Abipraya (Persero) pada umumnya telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa aspek yang belum diatur dan dimuat di dalam prosedur tersebut; penerapan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 pada prakteknya di lapangan masih sering menimbulkan kebingungan pada Perusahaan Konstruksi. Aktivitas joint operation (dalam akuntansi dikenal dengan joint venture) bukan merupakan subjek Pajak Penghasilan Badan. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut: Prosedur Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai PT Brantas Abipraya (Persero) pada umumnya telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa aspek yang belum diatur dan dimuat di dalam prosedur tersebut. Simpulan lainnya menyebutkan bahwa faktor utama PT Brantas Abipraya cenderung selalu mengalami kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah karena sebagian besar penyerahan jasa konstruksi PT Brantas Abipraya dilakukan kepada Pemungut PPN atas proyek pemerintah dan belum memadainya peraturan pajak yang mengatur aspek Pajak Pertambahan Nilai joint venture. Hasil penelitian menyarankan kepada Praktisi dalam hal ini perusahan yang bergerak di bidang konstruksi agar melaksanakan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan eskalasi dan klaim sesuai dengan PSAK Nomor 34 mengenai Akuntansi Kontrak Konstruksi; memperbaiki prosedur pelaksanaan Pajak Penghasilan dan prosedur pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai. Saran yang penting untuk perusahaan konstruksi adalah agar melakukan rekonsiliasi dan ekualisasi antara omset menurut laporan keuangan dengan penyerahan kena pajak yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai setiap tiga bulan sekali. Saran kepada Pemerintah adalah agar menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai mekanisme pengkreditan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PPh badan atas perusahaan yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya dibiayai oleh bantuan atau pinjaman luar negeri. Karena pengaturan mengenai aktivitas joint venture (khususnya jointly controlled operations) yang ada hanya berupa surat Direktur Jenderal Pajak, maka disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk: menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pelaksanaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas aktivitas joint venture, khususnya aktivitas jointly controlled operations . Hasil penelitian juga menyarankan kepada akademisi dan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih terfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara pendapatan yang diakui di dalam laporan keuangan denga penyerahan kena pajak yang dilaporkan di dalan SPT Pajak Pertambahan Nilai."

"Kegiatan ekonomi suatu negara selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat ke arah positif (maju) atau ke arah negatif (mundur). Dalam perekonomian negara yang mengalami penurunan atau kemunduran, salah satu cara yang dilakukan pengusaha untuk tetap bertahan maupun bertumbuh adalah dengan melakukan kombinasi bisnis (business combination). Oleh karena kombinasi bisnis banyak dijalankan oleh para pengusaha dewasa ini dan kegiatannya beraneka, kombinasi bisnis perlu dikaji lebih mendalam khususnya dilihat dari aspek perpajakan dan aspek akuntansi.Beberapa pokok permasalahan dalam kombinasi bisnis menyangkut pengertian dan pengklasifikasian berbagai kegiatan kombinasi bisnis dilihat dari bisnis baik dari aspek akuntansi maupun perpajakan (Pajak Penghasilan), serta kaitan antara aspek akuntansi dan aspek perpajakan dalam rangka kegiatan kombinasi bisnis ini.Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan di atas.Teknik penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu menguraikan berbagai pengertian dan konsep tentang hakekat kombinasi bisnis dari aspek akuntansi. Deskriptif analitis juga dilakukan dalam rangka menguraikan berbagai aturan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan kombinasi bisnis.Temuan analisis adalah belum adanya ketentuan pajak yang mengatur apabila suatu badan usaha yang mempunyai kerugian besar menerima pengalihan aktiva dan kewajiban badan usaha lain yang tidak mempunyai sisa kerugian yang belum dikompensasikan dalam rangka penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku. Hal ini berakibat badan usaha yang menerima pengalihan tetap dapat mengkompensasikan kerugiannya disamping juga melakukan penggabungan usaha yang menggunakan nilai buku.Dan hasil analisis, disarankan kiranya dibuat petunjuk bagi Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangan hasil kombinasi bisnis, perlu adanya aturan pajak yang mengatur pemegang saham badan usaha yang dialihkan yang ternyata tidak menerima saham, melainkan dengan uang kas; atau selain menerima saham juga menerima uang kas."