Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya sistim pembayaran kredit yang telah sangat dikenal dalam dunia usaha mengakibatkan perusahaan penjual dapat mengalami masalah likuiditas. Hal ini dapat dipecahkan dengan hadirnya lembaga pembiayaan anjak piutang atau factoring yang dapat memberikan uang tunai atas penjualan piutang-piutang dari perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah likuiditas tersebut. Usaha factoring masih tergolong baru di Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk memperkenalkan mekanisme dan praktek akuntasi dari usaha factoring ini di Ind.onesia baik dari sudut factor maupun klien. Penelitian dilakukan dengan observasi dalam perusahaan factoring maupun perusahaan pengguna jasa factoring. Hasil penelitian berupa suatu kerangka kerja dari usaha factoring. Penelitian ini juga membandingkan perlakuan akuntansi untuk factoring dalam praktek di Indonesia dilihat dari sudut klien dengan perlakuan akuntansi untuk pengalihan piutang menurut FASB. Penelitian ini mengemukakan bahwa praktek akuntansi yang digunakan oleh klien masih memperlakukan pengalihan piutang ini sebagai pinjaman yang dijamin oleh piutang, dan bukan sebagai penjualan piutang seperti yang diatur dalam FASB."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi pemberi kerja di Indonesia yang telah menyelenggarakan program pensiun tentang konsep dan bentuk penyelenggaraan program pensiun serta perlakuan akuntansinya. Disamping itu juga bertujuan untuk memberikan input kepada Ikatan Akuntan Indonesia yang diharapkan berguna untuk penyusunan Standar Khusus Akuntansi Dana Pensiun. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. studi kepustakaan dilakukan pada berbagai literatur dan peraturan perundangundangan yang ada kaitannya dengan program dana pensiun. studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan 5 (lima) pemberi kerja di Jakarta yang telah menyelenggarakan program pensiun serta menyebarkan kuesioner kepada 100 pemberi kerja di seluruh Indonesia yang telah menyelenggarakan program pensiun. Data penelitian diolah dan dianalisa dengan analisa statistik deskriptif dan analisa statistik inferensi. Metode statistik infernsi yang dipakai adalah metode non-parametri Koefisien Korelasi Rangking Spearman karena data penelitian merupakan data ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi kerja di Indonesia belum sepenuhnya memahami konsep dan tujuan program pensiun ,serta perbedaan antara Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun luran Pasti. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberi kerja di Indonesia merasakan banyak manfaat dari penyelenggraan program pensiun. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi pemberi kerja di Indonesia tentang bentuk penyelenggaraan program pensiun dengan RUU Dana Pensiun kecuali dalam hal cara pembayaran manfaat pensiun kepada peserta. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan pemberi kerja di Indonesia sehubungan dengan penyelenggaraan program pensiun belum tepat dan cenderung memakai perspektif badan hukum dalam melihat hubungan antara pemberi kerja dan pengelola dana pensiun."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan unit usaha mikro di Bank XYZ Syariah Indonesia, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah serta dengan peraturan akuntansi terkait, yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur transaksi pembiayaan murabahah pada pembiayaan unit usaha mikro tersebut telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut.

---

This study aims to explains the procedures of Murabahah financing and accounting treatment on micro small and medium size enterprises unit in Bank XYZ Syariah Indonesia, and analyze its suitability based on the provisions in force in Indonesia with Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 about Murabahah and Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 about Wakalah and the related accounting regulations, namely PSAK 102, Accounting for Murabahah. The result shows that mostly of the procedures of the murabahah financing on micro small and medium size enterprises unit is appropriate to those rules and policies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan hunian syariah di Bank XYZ, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah dan Fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah serta dengan peraturan akuntansi terkait, yaitu PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah dan PAPSI 2013 No.V.2 tentang Pembiayaan Musyarakah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan transaksi pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan hunian syariah tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI, dan telah sesuai dengan PSAK 106 dan PAPSI 2013 No.V.2.

---

This study explains the practice of Musharaka Mutanaqisah and accounting treatment on residential financing sharia in Bank XYZ, with the analysis according to Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 on Musharaka Mutanaqisah and DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 on Ijarah and the related accounting regulations, namely PSAK 106, Accounting for Musharaka and PAPSI 2013 No.V.2 on Musharaka Financing. The result shows that the implementation of musharaka mutanaqisah financing on residential financing sharia are still discrepancy against Fatwa DSN MUI, and accordance with PSAK 106 and PAPSI 2013 No.V.2;"

"Salah satu bentuk bisnis yang turut meramaikan dunia perdagangan Indonesia saat ini adalah factoring, yang dalam istilah Indonesia disebut anjak piutang. Perjanjian anjak piutang tidak dikenal dalam RUH Perdata maupun KUH Dagang, tetapi dapat hidup dan berkembang karena RUH Perdata kita mengenal sistem terbuka dan azas kebebasan berkontrak yang berpangkal dari adanya kedudukan kedua belah pihak yang sama derajat. Namun, dalam praktek, perjanjian anjak piutang berbentuk kontrak baku yang isi dan syarat kontraknya telah ditentukan sepihak oleh factor, maka klien hanya berpeluang untuk menerima atau menolak syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut. Di sini nampak dominasi factor yang cukup besar sehingga kewajaran perjanjian tersebut sangat tergantung kepada factor. Faktor selalu memaksakan kehendaknya pada klien. Lemahnya posisi klien tergambar dalam Termination Clause dan syarat panghentian perjanjian sebelum saat berakhirnya perjanjian. Secara substansi hubungan hukum antara factor dengan klien tidak jelas, terutama dalam hal menentukan masalah tanggung jawab hukumnya. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah perlu membuat ketentuan yang membatasi kebebasan berkontrak dan mencegah penggunaan klausul kontrak yang tidak seimbang, yaitu dengan cara membuat ketentuan yang berisikan larangan menggunakan klausul kontrak yang dinilai dapat merugikan klien baik dari segi kepatutan, keadilan maupun berdasarkan kebebaaan dalam dunia bisnis di Indonesia sehingga pada akhirnya, tercipta kondisi bisnis anjak piutang yang saling menguntungkan baik dari segi hukum maupun dari segi bisnis yang pada akhirnya dapat merangsang pertumbuhan dan kegiatan usaha anjak piutang untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai adalah memberikan porlindungan hukum yang seimbang kepada factor, klien, dan customer, pembatasan kebebasan berkontrak dapat dilakukan dengan dua Cara yaitu, Pertasra, menyempurnakan kaidah-kaidah dalam buku III KUH Perdata atau membuat undang-undang tentang perikatan dan undang-undang tentang hukum kontrak (termasuk kontrak baku). Kedua, membuat beberapa undang-undang yang khusus mengenai suatu aspek tertentu seperti undang-undang mengenai anjak piutang."