Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memenuhi Rasio Kecukupan Modal sebesar seperti diharuskan Paket kebijaksanaan 28 Februari 1991 Bank X melakukan transaksi yang 'tidak biasa' yaitu dengan melakukan persilangan saham (share suap) dimana Bank X menerbitkan sahamnya yang dibayarkan dengan saham kedua perusahaan afiliasinya.Berdasarkan permasalahan demikian, penulis mencoba untuk menganalisa transaksi tersebut dari sudut pandang akuntansi keuangan, terutama bila dikaitkan dengan tujuan diberlakukannya ketentuan di muka.Penulisan skripsi ini disusun atas dasar penelitian kepustakaan dan studi lapangan, berupa tanya jawab dengan pihak-pihak yang cukup kompeten dengan topik yang ditulis.Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa walaupun transaksi penerbitan saham yang dibayarkan dengan surat berharga memang tidak umum terjadi, tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, sepanjang persyaratan yang mengatur mengenai hal tersebut dipenuhi.pencatatan transaksi tersebut. Bank X mencatatnya pada sisi debit pada perkiraan surat-surat berharga dan bukan pada perkiraan investasi atau penyertaan sebagaimana biasanya dilakukan dalam pembahasan mengenai investasi jangka panj ang.Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia juga tidak menyebutkan secara jelas ketentuan yang mengharuskan masuknya dana segar sebagai akibat peningkatan modal, sebagaimana yang diinginkan oleh otoritas moneter.Karakteristik khusus, fungsi yang strategis dalam perekonomian nasional, dan juga fungsi modal itu sendiri dalam industri perbankan merupakan alasan pihak otoritas moneter untuk tidak menyetujui transaksi di atas.Jadi bila dikaitkan dengan peraturan atau ketentuan Bapepam, transaksi tersebut dapat dikatakan tidak menimbulkan masalah, hanya saja bila dikaitkan dengan maksud diberlakukannya ketentuan Rasio Kecukupan Modal, maksud tersebut tidak dapat dicapai.Karena transaksi tersebut merupakan transaksi hubungan istimewa, maka pengungkapan yang memedai harus dilakukan, dan Bank X mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuang dengan cukup memadai.Karena belum adanya peraturan yang memadai, penulis menyarankan agar pihak-pihak yang terkait dapat merumuskan peraturan yang lebih jelas dalam mengatur masalah tersebut sehingga interpretasi yang lebih luas dan lebih bebas dapat dihindarkan."

"Krisis yang melanda industri perbankan di berbagai negara telah mendorong Basel Committee untuk merevisi regulasi perbankan international yang telah diatur melalui Basel I. Pada tahun 2001, Basel Committee telah menerbitkan Basel II.Bank Indonesia sebagai regulator perbankan juga berusaha untuk menerapkan Basel II tersebut di Indonesia. Bank Indonesia berharap dengan penerapan Basel II tersebut akan memperkuat kerangka kerja dan stabilitas perbankan nasional yang pada akhirnya akan mendorong praktik-praktik manajemen risiko yang lebih baik dalam industri perbankan.Karya tulis ini berusaha memberikan gambaran mengenai dampak implementasi Standardised Approach pada risiko kredit terhadap rasio kebutuhan modal minimum dan portofolio kredit pada salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Perhitungan rasio kecukupan modal Bank X dilakukan berdasarkan: (i) peraturan Bank Indonesia saat ini yang masih mengacu pada ketentuan Basel I; (ii) standardised approach; (iii) adjusted standardised approach, dan (iv) peraturan Bank Indonesia melalui SE BI No. 8/3/DPNP 2006.Data yangdipergunakan dalam karya tulis ini diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan 2004 dan data internal per 31 Oktober 2005 dari Bank X.

---

The crisis in banking industry that happened in many countries has driven Basel Committee to revise the international banking regulation, which had been organized in Basel I. As a result, in the year of 2001, Basel Committee had published Basel II.

As a regulator of Indonesian banking industry, the Central Bank of Indonesia has also tried to implement Basel II in Indonesia. The Central Bank expect, that by the implementation of Basel II, will strengthen the framework and stability of national banking industry, and will encourage a better risk management practices in the banking industry eventually.

This paper is attempt to provide an insight of the implementation of Standardized Approach in credit risk towards Capital Adequacy Ratio and credit portfolio in one of private banks in Indonesia. The calculation of Capital Adequacy Ratio of Bank "X" is being done under several scenarios, such as: (i) current regulation of Central Bank of Indonesia based on Basel I; (ii) Standardized Approach; (iii) Adjusted Standardized Approach; and (iv) regulation of Central Bank of Indonesia, specifically in SE BI No. 8131DPNP 2006.

The figures being used in this paper is taken from Annual Report of year 2004 and internal information as of 31 October 2005 of Bank "X"."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilaiRasio Kecukupan Modal pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaperiode 2009-2014. Data yang digunakan merupakan data sekunder yangdiperoleh dari situs Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Sampel yangdigunakan berjumlah 16 bank umum. Penelitian ini menggunakan metode panelregression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Size (SIZE), Equity Ratio(EQR) dan Deposit Assets Ratio (DAR) memiliki pengaruh signifikan negatifterhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) sedangkan Return On Assets (ROA)memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) danRisk Assets Ratio (RAR) tidak mempunyai pengaruh terhadap Capital AdequacyRatio (CAR

---

ABSTRACTThe objective of this research is to determine the factors that affect toward capitaladequacy ratio at banks listed in Indonesia Stock Exchange for 2009-2014periods. The data used is secondary data obtained from Bank Indonesia andIndonesia Stock Exchange. The sample were 16 commercial banks. This studyuses panel regression. The results showed that the Bank Size (SIZE), Equity Ratio(EQR) and Deposits Assets Ratio (DAR) have a significantly negative effect onthe Capital Adequacy Ratio (CAR), while the Return on Assets (ROA) has apositive significant effect on the Capital Adequacy Ratio (CAR) and Risk AssetsRatio (RAR) has no effect on Capital Adequacy Ratio (CAR)."

"Penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan sifat penelitian deskriptif-evaluatif. Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek sering dalam dunia bisnis Indonesia. Atas penerbitan bank garansi tersebut, bank umum konvensional berpotensi terkena risiko kredit, risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko likuiditas. Upaya meminimalkan risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional dan penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X ? Prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional diatur pada pasal 1820-1850 KUHPer, UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, SK Dir BI tentang Pemberian Garansi oleh Bank, SK Dir BI tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, PBI tentang BMPK, PBI tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dan PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bank X tidak memberikan informasi lisan yang tidak lengkap tentang jangka waktu penjaminan dan tidak menerapkan actual default. Bank X melanggar PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Undang-Undang Perbankan.

---

This thesis uses research literature method and descriptive-evaluative type. Bank

guaranty within framework of project often is issued in Indonesia's business. Because a conventional commercial bank can be affected by credit risk, operational risk, reputation risk, obedience risk, law risk and liquidity risk. Risks can be minimized by implementation of prudential principle. The problem are what is rule of law about prudential principle when a conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project and how is the implementation of it at Bank X. Prudential principle when conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project can be found in article 1820-1850 KUHPer, Banking Law, Bank Indonesia Law, Traffic Act and the Foreign Exchange Rate System, SK Dir BI on the Granting of Guarantees by the Bank, SK Dir of Liability BI Formulation and Implementation of Bank Credit Policy for Commercial Banks, PBI granting Credit Limit, PBI on the Transparency of Information Products and Uses, and PBI about Anti Money Laundering Program Implementation and Prevention of Terrorism Financing for Commercial Bank. Based on research is done, Bank X do not give information about time span of guaranty fully and do not apply actual default system. Bank X violates PBI on the Transparency of Information Products and Uses and Banking Law."

"Bank as intermediary institutions (intermediacy) has a role in the strategic development of the business activity. In carrying out its role, the bank should be based on the principle of prudence and implement the necessary measures to ensure the observance of the bank against the provisions of the Banking Act and the provisions of other legislation, one of which regulation upon the administering Bilyet Giro rejection. In practice, sometimes bank and bank employees are not implementing measures necessary to ensuring observance to the provision in a law, banking namely purposefully performs records related publishing fake affidavits refusal skp, travel (bilyet where reason disapproval outlined not confirming to fact or reason proposed by the towing. It certainly will cause legal consequence for the offender in put on criminal sanctions. The problem that need to be assessed is how responsible of the false bank were conducted by bank employees in publishing affidavits refusal (bilyet the giro skp) this is important in order to create a condition of health banking."

"Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan menginat bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga perbankan syariah memiliki berbagai risiko. Ketika suatu pembiayaan mengalami permasalahan, maka dilakukanlah upaya-upaya penyelamatan pembiayaan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Bank Syariah dalam kegiatan penyertaan modal sementara. serta menganalisis upaya alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara gagal. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Penelitian Hukum Empiris, yaitu metode penelitian di mana hukum dianalisis sebagai manifestasi perilaku aktual dan gejala sosial yang tidak harus dikodifikasikan, melainkan dialami oleh individu dalam kehidupan sosialnya. Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif dan preskriptif. Penelitian eksploratif digunakan untuk menyelidiki, meningkatkan pemahaman, menghasilkan konsep-konsep baru, menguraikan masalah, dan kemudian menentukan perlunya penelitian lebih lanjut. Penelitian preskriptif digunakan untuk dapat menemukan solusi-solusi atas apa yang perlu dilakukan dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kegiatan penyertaan modal sementara oleh Bank Syariah diberikan melalui rangakain regulasi yang mengatur tentang penilaian kualitas aset, penerapan manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Terdapat alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara mengalami kegagalan melalui mekanisme bridge institution dalam rangka melakukan transfer aset serta kewajiban suatu perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah dan kreditur.

---

Islamic Banking Institutions in Indonesia in carrying out their business activities are required to comply with prudential principles and sharia principles to maintain public trust given their role as intermediary institutions. This is done bearing in mind that in carrying out its business activities Islamic banking institutions have various risks. When a financing encounters a problem, efforts are made to save the financing. One effort that can be made is to carry out the debt-to-equity swap activities. The purpose of this thesis research is to analyze the legal protection for Islamic Banks in debt-to-equity swap activities. As well as analyzing alternative efforts to disband the debtor when the debt-to-equity swap fails. The writing of this thesis uses the Empirical Legal Research approach, which is a research method in which law is analyzed as a manifestation of actual behavior and social phenomena that do not have to be codified but are experienced by individuals in their social life. Methodology This study uses exploratory and prescriptive research. Exploratory research is used to investigate, increase understanding, generate new concepts, outline problems, and then determine the need for further research. Prescriptive research is used to be able to find solutions to what needs to be done to deal with these problems. Based on the results of the research conducted, it is concluded that legal protection for debt-to-equity swap activities by Islamic Banks is provided through a series of regulations governing the assessment of asset quality, application of risk management, and the prudential principle. There are alternative solutions for debtor when debt-to-equity swap fails through bridge institution mechanism in order to transfer assets and liabilities of an Islamic finance company in order to provide protection to its customers and creditors."

"Pelaku kredit fiktif menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya merugikan pihak yang digunakan identitasnya karena ia akan tercatat memiliki riwayat kredit yang buruk dan menyebabkan kesulitan untuk mengajukan fasilitas kredit ke depannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan terhadap nasabah bank yang disalahgunakan identitasnya dalam kredit fiktif serta tanggung jawab bank terhadap perbuatan kredit fiktif yang dilakukan pegawainya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah bank. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 dan 1367 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan pertanggungjawaban bank terhadap tindakan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawainya maka bank wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata mengenai tanggung jawab majikan terhadap bawahannya dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Terhadap hal tersebut, saran yang diberikan kepada bank yaitu untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank, salah satunya dengan menerapkan three lines of defense.

---

In fictitious credit, the perpetrators intentionally use fake identities or others’ identities unbeknownst to the person concerned. Certainly, this action will disserve the customers whose identities are used in fictitious credit. The customer will be recorded as having bad credit histories and causing difficulties to apply for credit facilities in the future. Therefore, this research aimed to understand the protection regulations against bank customers whose identities are misused in fictitious credit and bank responsibility for fictitious credit conducted by its employees. The research method applied in this graduating paper was juridical-normative by tracing the regulations related to the protection of bank customers. The research results showed that legal protection for bank customers who were disserved by fictitious credits had been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Articles 1365 and 1367 section (2) of the Civil Code, Articles 2 and 29 paragraph (2) of the Banking Law, and POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Regarding to bank accountability for fictitious credit actions conducted by its employees, the bank was obliged to be responsible in accordance with the provisions of Article 1367 paragraph (2) of the Civil Code regarding the employers’ responsibility to their subordinates and Article 29 of POJK Number 1/POJK.07/2013. In this regard, the advice given to banks was to strengthen their internal control system as a protection for bank customers, one of which was by implementing three lines of defense."

"Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya penggunaan debt collector oleh bank dalam penagihan tunggakan kartu kredit kepada nasabah. Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector dan tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank bertnaggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memberikan saran kepada lembaga pembentuk perundang-undangn agar membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengaturan penggunaan debt collector.

---

The writing of this thesis is based on the increase of employment of debt collectors by banks regarding the billing of credit card arrears towards bank customers. This thesis analyzes the conduct of tort by debt collectors and the vicarious liability of banks towards the aforesaid tort. The method of research used is based on literature, which is as well of juridical normative characteristics.

The results of this research revealed that a bank is responsible for its selfconducted tort as stipulated in the related regulations. Furthermore, this research also provides suggestions addressed to the legislators with the aim that they may construct regulations, which are more lucid concerning the employment of debt collectors."

"Semakin memburuknya kondisi perbankan di Indonesia selain diakibatkan oleh krisis moneter, juga disebabkan oleh faktor sumber daya manusia di sektor perbankan yang melakukan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Para pemilik bank masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau group usahanya dan para pengurus bank juga tidak mandiri dalam pengelolaan banknya karena mengutamakan atau mengakomodir kepentingan pemilik bank. Oleh karenanya, perbankan merupakan sarana yang paling dominan digunakan dalam pencucian uang. Sejalan dengan kompleksitas kegiatan pencucian uang dan sesuai pasal 18 Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah didirikan sebuah lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berkaitan dengan hal tersebut, lagi-lagi dunia perbankan kita diguncang oleh perbuatan yang tidak bertanggung jawab, kali ini dilakukan oleh pengelola Bank Global. Selain terjadinya penggelapan dana nasabah dan kejahatan lainnya, Tim Penyidik yang dibantu oleh PPATK juga menemukan adanya dugaan praktik pencucian uang. Dengan demikian, timbul permasalahan bagaimanakah peran PPATK dalam upaya melakukan penegakan hukum atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan apakah tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Bank Global, Tbk termasuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang NO. 25 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kepustakaan dan metode wawancara. Dapat disimpulkan bahwa peranan PPATK dalam upaya melakukan penegakan hukum atas Tindak Pidana Pencucin Uang dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang No.25 Tahun 2003 Pasal 26 dan Pasal 27. Dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Selain itu dapat disimpulkan bahwa tindakan Direktur Utama PT. Bank Global dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang."